Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim muda hingga 280 persen dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat pondasi keadilan dari level paling bawah.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memandang kebijakan tersebut menunjukkan fokus yang tepat terhadap peningkatan taraf hidup para hakim muda, terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil.
“Presiden Prabowo memahami keadilan tidak hanya tecermin dari gedung-gedung peradilan megah di perkotaan, melainkan juga dari integritas dan kesejahteraan para hakim muda yang bertugas di pelosok negeri,” ujar Ali di Jakarta, Jumat (14/6/2025) dikutip dari Antara.
Ali mengungkapkan, selama ini hakim-hakim muda memikul tanggung jawab besar, karena mereka sering kali menangani perkara dengan nilai mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah, sementara kehidupan mereka masih jauh dari kata layak.
Ia juga menyoroti banyak hakim muda yang ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil dengan fasilitas yang serba terbatas, tetapi tetap dituntut menjaga profesionalisme dan moralitas tinggi.
“Dalam konteks tersebut, kenaikan gaji hingga 280 persen tidak bisa dianggap berlebihan, melainkan bentuk koreksi terhadap ketimpangan struktural yang telah lama terjadi,” ucapnya.
Ali menekankan para hakim muda selama ini tetap menunjukkan dedikasi tinggi di tengah berbagai keterbatasan, seperti tekanan sosial, kesendirian karena lokasi tugas yang jauh, serta minimnya sarana penunjang.
Oleh karena itu, ia berpendapat penghasilan yang layak merupakan syarat penting agar para hakim ini tidak mudah tergoda oleh tekanan atau peluang yang dapat merusak integritas.
Peningkatan kesejahteraan, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan.
Ia juga menyoroti perhatian presiden terhadap para hakim muda menjadi sinyal kuat arah reformasi hukum ke depan bertumpu pada pembenahan dari tingkat akar rumput.
“Kita kerap membahas reformasi hukum dari sisi regulasi dan kelembagaan, tetapi sering kali lupa ada sosok-sosok manusia di baliknya, yakni para hakim muda yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan mereka butuh dukungan nyata,” tuturnya.
Kendati demikian, Ali mengingatkan reformasi tidak boleh berhenti di aspek kesejahteraan. Ia menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan, pelatihan berkelanjutan, serta penanaman budaya integritas yang kuat.
Dia berharap kenaikan gaji hakim akan benar-benar berdampak pada peningkatan profesionalisme serta menjauhkan mereka dari praktik korupsi, demi membangun citra positif lembaga peradilan di mata publik.