TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).
Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.
“Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.
“Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.
Sebelumnya, Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”
Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.
Direktorat Israel itu merupakan tindak lanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.
Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.
Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.
“Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.
Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.
“Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.
Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.
“Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.
