Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MK

  • TNI-Polri dan Ormas di Mojokerto Jaga Ibadah Kenaikan Yesus Kristus

    TNI-Polri dan Ormas di Mojokerto Jaga Ibadah Kenaikan Yesus Kristus

    Mojokerto (beritajatim.com) – Demi memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman kepada umat Kristen yang memperingati Kenaikan Yesus Kristus, personel Polsek Dlanggu bersama Koramil Dlanggu dan Organisasi Masyarakat (Ormas) melaksanakan sterilisasi sekaligus pengamanan di dua gereja.

    Yakni di Gereja Kristen Jawi Wetan Segaran (GKJW) dan Gereja Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Sroyo. Sterilisasi dan pengamanan gereja dilakukan untuk memastikan keamanan lokasi gereja yang akan digunakan dalam peringatan Kenaikan Yesus Kristus, Kamis (9/5/2024).

    Kapolsek Dlanggu, Iptu MK Umam dalam kesempatan tersebut mendapatkan penghargaan dari GKJW. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih Jemaat GKJW kepada Kapolsek Dlanggu beserta jajaran atas jasanya memberikan rasa aman dan nyaman saat ibadah.

    Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto melalui Ps Kapolsek Dlanggu, Iptu MK Umam mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kemanusian sebagai pengamanan kegiatan ibadah dengan tujuan untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan aman dan nyaman.

    “Mohon maaf apabila dalam sesi kegiatan ibadah ini saya sedikit menyampaikan tentang kamtibmas. Kami ingin hadir dalam kegiatan ibadah bapak-ibu, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada kami dan kami pastikan kegiatan ibadah ini berjalan aman dan nyaman,” ungkapnya.

    Mantan Kasi Humas Polres Mojokerto Kota ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan telah diberikan. Menurutnya, semua tidak lain tidak bukan juga berkat peran seluruh stakeholder yang berpartisipasi dalam kegiatan sterilisasi sekaligus pengamanan tersebut.

    “Apa yang kami lakukan ini semua merupakan kewajiban bagi kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya bagi masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan peribadatan peringatan kenaikan Yesus Kristus,” ujarnya.

    Sementara itu, Pimpinan Majelis Jemaat GKJW, Pendeta Krisna Yoga Pradigdya mengucapkan terima Kasih atas apa yang dilakukan personel Polsek Dllanggu beserta jajaran. GKJW menjalin koordinasi bersama dengan Polsek Dlanggu beserta jajaran untuk bersinergi membangun kenyamanan dan keamanan peribadahan.

    “Terbukti pengamanan dan pemeriksaan dilaksanakan sejak pagi sampai selesainya ibadah. Kami dari pihak gereja mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Penghargaan yang kami berikan tidak ada bandingnya dengan apa yang telah dilakukan Kapolsek Dlanggu beserta jajarannya menjaga peribadatan kami,” ujarnya. [tin/aje]

  • KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Rapat penetapan perolehan kursi DPRD Jombang dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, serta perwakilan partai politik. Selain itu juga dihadiri media massa, ormas serta undangan lainnya.

    Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, penetapan dilakukan merujuk pada pemberitahuan dari KPU RI kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten bahwa di Jombang sudah tidak ada sengketa.

    “Penetapan perolehan kursi DPRD Jombang bisa dilaksanakan kalau tidak ada sengketa atau gugatan. Nah, di Jombang sudah klir, Makanya hari ini kita lakukan penetapan,” jelas Burhan, panggilan akrab Abdul Wadud Burhan Abadi.

    Burhan mengungkapkan, jika tidak ada sengketa, maka tiga hari setelah ditetapkan nasional oleh KPU RI, maka KPU daerah bisa melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD.

    Namun, kalau ada sengketa, menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi). Dimana objek dari gugatan itu adalah keputusan KPU RI Nomor 360. Rapat pleno dimulai dengan pembacaan perolehan kursi parpol di masing-masing dapil. Penetapan kursi untuk DPRD Jombang itu berdasarkan pembagian suara partai dengan sistem pembagian bilangan ganjil atau motode sainte legue.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang.

    “Kami akan memberikan salinan nama-nama terpilih kepada Bawaslu dan Partai Politik, juga kepada Calon terpilih. Selain itu juga menyampaikan hasil penetapan kepada gubernur melalui bupati,” pungkasnya. [suf]

    Hasil penetapan caleg terpilih DPRD Jombang

    A. Dapil Jombang 1 (Jombang, Peterongan)
    1. M. Subaidi Muchtar (PKB)
    2. Hadi Atmaji (PKB)
    3. Mochammad Agung Natsir (Gerindra)
    4. Donny Anggun (PDIP)
    5. Dora Maharani (PDIP)
    6. M. Zahrul Jihad (Demokrat)
    7. Muhamad Said (PKS)
    8. Taufiqi Fakkarudin Assilahi (PPP)

    B. Dapil Jombang 2 (Diwek, Sumobito, Jogoroto)
    1. Mas’ud Zuremi (PKB)
    2. Fatimah ZB (PKB)
    3. Mochamad Fauzan (PKB)
    4. Aang Z Kunaifi (Gerindra)
    5. Syaifulloh (PDIP)
    6. Jawahirul Fuad (PDIP)
    7. Junita Erma Zakiyah (PPP)
    8. Rahmat Agung Saputra (Golkar)
    9. M. Syarif Hidayatulloh (Demokrat)
    10. Muhammad Thoyib Faizin (PKS)

    C. Dapil Jombang 3 (Bareng, Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam)
    1. Mohamad Muhaimin (PKB)
    2. Subur (PKB)
    3. Machwal Huda (Gerindra)
    4. Samsul Hudah (PDIP)
    5. Dodit Eko Prasetyo (PDIP)
    6. Totok Hadi Riswanto (PDIP)
    7. Sugiyoto (Demokrat)
    8. M. Ishomuddin Haidar (PPP)
    9. Mohammad Misbah (Nasdem)
    10. Arif Sutikno (Golkar)

    D. Dapil Jombang 4 (Perak, Gudo, Ngoro, Bandarkedungmulyo)
    1. Kholilah (PKB)
    2. M. Naqib Abdullah (PKB)
    3. Machin (Gerindra)
    4. Adi Artama Putra (PDIP)
    5. Andik Basuki Rahmat (Golkar)
    6. Aditya Dimas Pradana (Nasdem)
    7. Heri Purwanto (Demokrat)
    8. Heri Santoso (PKS)
    9. Ahmad Fakhiril Aflah (PPP)

    E. Dapil Jombang 5 ( Ploso, Plandaan, Kabuh Kudu dan Ngusikan)
    1. Kartiyono (PKB)
    2. Erna Kuswati (PKB)
    3. Achmad Fachruddin (Gerindra)
    4. Iwan Trisaksono (Gerindra)
    5. Ama Siswanto (PDIP)
    6. Maya Novita (Golkar)
    7. Mulyani Puspita Dewi (Demokrat)

    F. Dapil Jombang 6 (Kesamben, Tembelang, Megaluh)
    1. Anas Burhani (PKB)
    2. Octadella Bilytha Permatasari (Gerindra)
    3. Novadona Bilytha Puspythasari (Gerindra)
    4. Andik Purnawan (Golkar)
    5. M. Na’im (PDIP)
    6. Dian Ayunita Prasstumi (Demokrat)

  • Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Simak Pembagiannya

    Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Simak Pembagiannya

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan melakukan rapat pleno penetapan kursi anggota legislatif. Dari hasil penetapan kursi tersebut, KPU menetapkan bahwa Partai Kebangkitan bangsa memiliki kursi paling banyak yakni 14 kursi.

    Diketahui PKB sendiri paling banyak mendapatkan kursi di Dapil 1 dan Dapil 2 yakni tiga kursi setiap Dapilnya dengan total enam kursi. Kemudian di Dapil 3 hingga Dapil 6, PKB mendapatkan masing-masing dua kursi.

    Sementara itu, pada urutan nomor dua terdapat partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mendapatkan 12 kursi. Dengan perolehan kursi di Dapil 1 dan 5 yakni tiga kursi, dapil 2 dan 6 mendapatkan ada dua kursi sedangkan Dapil 3 dan 4 mendapatkan satu kursi.

    Kemudian dilanjut dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan delapan kursi. Dengan rincian Dapil 1 hingga 5 mendapatkan satu kursi, sedangkan Dapil 6 mendapatkan tiga kursi.

    Sedangkan untuk partai Golongan Karya (Golkar) mendapat enam kursi. Dengan masing-masing Dapil mendapatkan satu kursi.

    Dilanjut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total pendapatan kursi sebanyak empat kursi. Dari empat kursi tersebut hanya terisi di Dapil 1,2,4, dan Dapil 6.

    Kemudian untuk partai Demokrat dan Nasdem yang mendapatkan dua kursi juga sama-sama di Dapil 3 dan 4. Sedangkan yang terakhir yakni dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing mendapatkan satu kursi.

    Menurut Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin mengatakan bahwa penetapan kursi legislatif ini sudah final dan sudah ditetapkan melalui rapat pleno. “Alhamdulillah tidak ada masalah pada tahapan MK. Kemudian kami melakukan rapat pleno untuk melakukan penetapan,” jelasnya. (ada/ian)

  • Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Tulungagung 2024

    Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Tulungagung 2024

    Tulungagung (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota DPRD Tulungagung, hasil Pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah ada keputusan dari MK. Tidak ada sengketa hasil pemilu dalam proses tersebut.

    Ketua KPU Tulungagung, Mohammad Lutfi Burhani mengatakan penetapan ini dilakukan setelah ada putusan dari MK. Mulai dari proses penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara tidak ada sengketa yang diajukan oleh partai politik.

    “Malam ini kita menetapkan perolehan kursi tiap partai serta nama anggota DPRD periode selanjutnya,” ujarnya.

    Dari total 18 partai politik peserta pemilu, sebanyak 8 partai memiliki perwakilan di DPRD Tulungagung. Kedelapan partai tersebut adalah PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP.

    PDIP menjadi pemenang dalam pemilu ini dengan raihan 12 kursi. “Penetapan ini menjadi dasar untuk mengusung calon dalam Pilkada nanti,” tuturnya,

    Setelah penetapan ini, mereka tinggal menunggu jadwal pelatikan. Sesuai jadwal pelantikan akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Namun KPU masih menunggu intruksi serta juknis terkait pelantikan ini.

    “Informasinya nanti akan kita umumkan terkait jadwal pelantikan dan lainnya, ini masih menunggu dari pusat,” pungkasnya. [nm/but]

  • Ini PR Komisioner KPU Ngawi Sebelum Lengser 

    Ini PR Komisioner KPU Ngawi Sebelum Lengser 

    Ngawi (beritajatim.com) – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi bakal lengser pada 12 Juni 2024. Mereka masih punya dua pekerjaan rumah (PR) yang belum usai.

    Ketua KPU Ngawi Prima Aquena Sulistyanti mengatakan pihaknya belum melakukan penetapan perolehan suara dan kursi dari hasil pemilihan legislatif DPRD Ngawi 2024.

    “Dan sampai saat ini belum bisa ditetapkan. Karena belum ada penetapan dari Mahkamah Konstitusi,” terang Prima, Sabtu (27/4/2024)

    Perolehan suara dan kursi pileg baru akan dibahas oleh MK, usai memutuskan sengketa Pemilihan Presiden. Prima memprediksi jika Mei mendatang sudah ada keputusan dari MK.

    “Apakah ada sengketa atau tidak, setelah disidangkan nanti ada keputusan. Keputusan itu yang digunakan oleh KPU RI untuk dasar penetapan nama caleg yang lolos mendapatkan kursi DPRD Ngawi,” kata Prima.

    Selain penetapan hasil Pileg, lima komisioner KPU Ngawi juga harus sudah memulai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November mendatang.

    “Tahapan dimulai dengan rekrutmen badan adhoc penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Selain itu, ada lomba jingle, maskot dan tagline. Setelah itu kita akan launching,” ujarnya.

    Seperti diketahui, lima komisioner periode 2019-2024 akan segera lengser. Pun, sudah ada empat nama baru untuk menggantikan komisioner yang saat ini menjabat. [fiq/beq]

  • LDII Jatim Harap Khofifah-Emil Lanjut, Ini Jawaban Khofifah

    LDII Jatim Harap Khofifah-Emil Lanjut, Ini Jawaban Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPW LDII Jawa Timur, KH Moch Amrodji Konawi berharap agar Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak tetap berpasangan pada Pilgub Jatim yang akan digelar pada November 2024.

    “Sampai sekarang memang belum ada sikap resmi dari LDII Jatim untuk Pilgub 2024. Sejauh ini, jika melihat lima tahun ke belakang, peran Bu Khofifah dan Pak Emil sangat luar biasa. Mereka berdua bisa menentramkan Jatim. Jadi, bukan ujug-ujug, tapi melalui sebuah proses panjang. LDII Jatim sangat berharap agar duet Bu Khofifah dan Pak Emil tetap dilanjutkan. Tentunya itu akan kami bicarakan lagi ke depannya,” kata Amrodji kepada wartawan usai Silaturahim Syawal 1445 H dan Tausiyah Kebangsaan di Ponpes Sabilurrosyidin Annur Surabaya, Sabtu (27/4/2024).

    Menurut dia, acara silaturahim tersebut juga diharapkan dalam rangka menurunkan suhu politik pascapemilu. “Kebetulan pas selesai Ramadan dan masuk Syawal, selesainya rangkaian pilpres hingga MK kemarin, Alhamdulillah. Kita lihat suasana di Jatim tentunya kondusif. Ini upaya seluruh stakeholder, mulai pemerintah pusat hingga daerah dan seluruh ormas keagamaan,” tuturnya.

    Gubernur Jatim 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim 2019-2024 Emil Elestianto Dardak menyampaikan terima kasih bahwa LDII telah memberikan spirit dan energi baru untuk bersama-sama berproses menuju kontestasi Pilgub Jatim pada November 2024 ke depan.

    “Terima kasih pada LDII, pimpinan kabupaten/kota, Ketua Umum KH Chriswanto yang mensupport kami berdua bisa mengikuti kontestasi ini. Ketika konsolidasi dilakukan lebih baik lebih baik, lebih kuat dan lebih kuat lagi, lebih sinergi dan lebih sinergi lagi, Insya Allah semua akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan kemenangan,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah ada tambahan parpol yang memberikan dukungan untuk pilgub, Khofifah memastikan komunikasi politik terua dilakukan.

    “Kalau yang komunikasi, sudah ada. Tapi nanti saja, jangan sekarang,” pungkasnya sambil didampingi Emil Dardak. [tok/beq]

  • Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Pasuruan Dukung Putusan MK

    Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Pasuruan Dukung Putusan MK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan silaturahmi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024. Dalam kegiatan ini, mereka menyampaikan pesan damai dan mengajak masyarakat untuk menerima putusan MK serta fokus membangun ekonomi.

    Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh Hj. Nurul Qomariyah, Pembina Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kab. Pasuruan. Dalam sambutannya, Hj. Nurul Qomariyah menyatakan sikap mendukung putusan MK dan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan pasca Pemilu.

    “Permasalahan sengketa Pemilu 2024 sudah selesai. Kita kembali kepada aktivitas seperti biasa dan tidak perlu memikirkan permasalahan politik. Siapapun yang menang adalah pemimpin kita dan wajib kita dukung,” ujar Hj. Nurul Qomariyah.

    Hj. Nurul Qomariyah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Menurutnya, setelah Pemilu 2024, semua pihak harus fokus membangun ekonomi dan bangsa.

    “Kita sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai perdamaian tidak masuk dalam politik praktis dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Kita harus tetap mempererat hubungan persaudaraan dan mari kita bersemangat untuk memajukan perekonomian melalui UMKM yang telah kita jalankan,” tegasnya.

    Kegiatan silaturahmi ini merupakan upaya positif untuk menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pesan damai dan fokus membangun ekonomi yang disampaikan oleh Fatayat NU Kolursari dan Pelaku UMKM Kab. Pasuruan diharapkan dapat diikuti oleh semua pihak. (ada/kun)

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap ada perbaikan dalam Pemilu berikutnya. Harapan itu berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi dengan mempertimbangkan konstitusi serta harapan masyarakat termasuk para guru besar, terutama fakta adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    Angggota DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, adanya tiga hakim yang menyatakan adanya berbagai masalah hukum dan etika seperti kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut, seharusnya dianggap serius dan tidak dipandang remeh, bahkan perlu menjadi pelajaran bagi setiap pihak, baik peserta pilpres, penyelenggara pemilu dan juga pemerintah.

    “Adanya tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dari total delapan hakim yang memutus perkara itu jumlahnya cukup banyak, sehingga menunjukkan bahwa ada banyak hal bermasalah yang perlu diperbaiki, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu ke depan, termasuk pilkada serentak beberapa bulan yang akan datang,” ujarnya.

    HNW, sapaan akrab Hidayat, berharap agar ke depan para hakim MK untuk lebih progresif dengan berani memperjuangkan keadilan substantif, dan tidak terjebak pada jenis keadilan prosedural saja. Maka wajar bila banyak pihak mengapresiasi tiga hakim MK, yakni Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat, dan Prof Enny Nurbaningsih yang berani menyatakan pendapat berbeda sesuai Konstitusi dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, dan itu dipentingkan untuk menjaga kepercayaan Rakyat terhadap MK, dan menjaga agar Konstitusi tetap jadi rujukan, dan hukum serta demokrasi (Pemilu dan hasilnya) tetap bisa berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.

    “Agar Pemilu baik Pileg/Pilpres maupun Pilkada ke depan, tidak mengulangi masalah yang terjadi pada Pemilu termasuk Pilpres dan Pileg 2024. Dan agar Pemilu/Demokrasi dapat dilakukan lebih berkualitas baik dari sisi penyelenggaraannya maupun hasilnya. Sehingga cita-cita proklamasi dan reformasi yang sesuai dengan Konstitusi itu, dapat terus diwujudkan,” kata HNW.

    Dia juga berharap, perlu ada sejumlah catatan, demi perbaikan kualitas pemilu, termasuk, pilkada ke depan, agar tidak terulang berbagai materi yang menjadi rujukan terjadinya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    “Sesuai ketentuan Konstitusi, putusan MK dari para hakim yang dipersyaratkan sebagai negarawan itu, sehingga putusannya berkelas terbaik, sehingga wajar bila bersifat final dan mengikat, maka wajar pula bila demikian maka putusan MK tentu harus diterima, dihormati dan dilaksanakan. Walaupun, sejak MK ada di Indonesia, dalam putusannya, baru pertama kali para hakim konstitusi tidak bulat sepakat terkait dengan adanya kecurangan pilpres. Terbukti ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda,” ujarnya. [hen/but]

  • Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

    Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah pun mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik. “Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah, Rabu 24/4/2024).

    Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali. Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

    Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri. “Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

    Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

    Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

    “Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

    Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer. Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

    “Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. [kun]