Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pamekasan Raih WTP 10 Kali Beruntun, Ini Kata Pj Bupati

    Pamekasan Raih WTP 10 Kali Beruntun, Ini Kata Pj Bupati

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, kembali mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/5/2024).

    Penghargaan tersebut sekaligus menggenapkan raihan Pemkab Pamekasan, atas predikat alias opini WTP dari BPK RI, terhitung sejak 2014 hingga 2024 sebanyak 10 kali secara beruntun.

    Penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Pamekasan, Tahun Anggaran 2023, diterima langsung oleh Pj Bupati Pamekasan, Masrukin didampingi Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin di Jakarta.

    “Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang telah bekerja maksimal memberikan yang terbaik untuk pembangunan dan kemajuan kabupaten Pamekasan,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin.

    Tidak hanya itu, ungkapan serupa juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat, sehingga membuat daerah yang dipimpinnya menggenapkan penghargaan dengan opini WTP sebanyak 10 kali beruntun.

    “Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan terlibat dalam penghargaan ini, capaian yang luar biasa ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Pamekasan,” pungkasnya.

    Opini WTP tersebut menandakan laporan keuangan Pemkab Pamekasan, telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mulai dari aspek material, posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hingga Laporan Arus Kas (LAK).

    Sementara laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan empat kriteria berbeda, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta kecukupan pengungkapan. [pin/beq]

  • 50 Anggota DPRD Sumenep Ditetapkan, Setengahnya Wajah Baru

    50 Anggota DPRD Sumenep Ditetapkan, Setengahnya Wajah Baru

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menetapkan 50 anggota DPRD Sumenep terpilih hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka. Setengah dari total anggota tersebut adalah wajah baru.

    “Alhamdulillah, kami sudah selesai melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Sumenep,” kata Ketua KPU Sumenep, Rahbini, Sabtu (4/5/2024).

    Dari 59 nama, sebanyak 25 anggota merupakan wajah baru di DPRD Sumenep dan sisanya merupakan petahana. Sementara dari 50 anggota DPRD Sumenep itu, jumlah caleg terpilih perempuan hanya 4 orang.

    Empat caleg perempuan terpilih itu adalah Nia Kurnia dari PDIP dapil I (petahana), Siti Hosna dari PAN dapil III (petahana), Virzannida dari PKB dapil V (baru), dan Afrilia Wahyuni dari Partai Nasdem dapil V (baru).

    “Untuk 50 caleg terpilih DPRD Sumenep itu berasal dari 10 partai politik (parpol). Perolehan kursi terbanyak ada di PDI Perjuangan,” terang Rahbini.

    Sepuluh partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya duduk di kursi wakil rakyat periode 2024-2029 itu adalah PDIP 11 orang, PKB 10 orang, Partai Demokrat 7 orang, dan PPP 6 orang. Kemudian PAN dan Partai Nasdem masing-masing 5 orang, Partai Gerindra dan PKS masing-masing 2 orang, PBB dan Partai Hanura masing-masing 1 orang.

    Sementara beberapa wajah baru yang mengisi kursi DPRD Sumenep diantaranya Sutan Hady Tjahyadi dari PDIP dapil I, Samsiyadi dari Partai Nasdem dapil II, Moh Asy’ari Muthhar dari PPP dapil III, dan Hairul Anwar dari PAN dapil IV.

    Kemudian caleg terpilih petahana diantaranya adalah M Muhri dari PKB dapil V, Masdawi dari Partai Demokrat dapil VI, Darul Hasyim Fath dari PDIP dapil VII, dan Badrul Aini dari PBB dapil VIII. [tem/beq]

  • Sah! Ini Daftar 25 Anggota DPRD Kota Blitar Yang Telah Ditetapkan

    Sah! Ini Daftar 25 Anggota DPRD Kota Blitar Yang Telah Ditetapkan

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar resmi menetapkan 25 calon anggota legislatif hasil Pemilu 2024.

    Dari 18 partai politik peserta Pemilu di Kota Blitar, hanya 7 Parpol saja yang berhasil membawa calon legislatifnya menjadi anggota dewan DPRD Kota Blitar periode 2024-2029.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan dalam penetapan ini, ada partai yang pada sebelumnya mendapatkan kursi, namun pada pemilihan kali ini tidak mendapatkan kursi.

    “Partai yang lolos dan mendapatkan kursi untuk pemilihan kali ini berubah. Seperti Partai Hanura yang kemarin mendapat 1 kursi, sekarang tidak mendapatkan,” kata Rangga Bisma.

    Adapun daftar 25 anggota DPRD Kota Blitar terpilih adalah sebagai berikut:

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    1. Ely Idayah Vitnawati
    2. Judarso
    3. Abdus Sjakur
    4. Totok Sugiarto
    5. Adi Santoso

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PKB)

    1. Yudi Meira
    2. Johan Marihot
    3. Siswanto
    4. Bayu Setyo Kuncoro
    5. Aris Dedi Arman
    6. dr. Syahrul Alim
    7. Sudarwati
    8. Bayu Kurniawan

    Partai Gerakan Indonesia Raya

    1. Tan Ngi Hing
    2. Yohan Tri Waluyo

    Partai Golongan Karya

    1. Purwanto
    2. Mohammad Hardita Magdi
    3. Yasa Kurniawanto

    Partai Amanat Nasional

    1. Adi Rianto
    2. Muhamad Raihan Tsany Azurra
    3. Eva Novianti

    Partai Persatuan Pembangunan

    1. Guntur Pamungkas
    2. H.M. Nuhan Eko Wahyudi
    3. Agus Zunaidi

    Partai Demokrat

    1. Rido Handoko

    Rangga mengingatkan agar caleg terpilih nanti menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU Kota Kediri sebelum dilantik.

    “H-1 sebelum pelantikan wajib menyetorkan LHKPN ini. Jika tidak ya akan gagal untuk dilantik,” tutupnya. (owi/ted)

  • Pemkab Lamongan Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

    Pemkab Lamongan Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 8 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur.

    Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

    Dokumen LHP itu diserahkan kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur oleh Kepala BPK perwakilan Jawa Timur, Karyadi, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (2/5/2024) kemarin.

    Atas diterimanya opini WTP tersebut, Bupati Yuhronur mengapresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Pemkab Lamongan yang terus menjaga profesionalitas dan sportivitas terhadap pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

    “Alhamdulillah, kita kembali menerima opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut dari BPK. Ini merupakan bentuk komitmen para ASN dalam mengelola keuangan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melayani masyarakat,” tutur Yuhronur.

    Dalam kesempatan sama, Kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi mengatakan bahwa pemeriksaan BPK RI perwakilan Jawa Timur ini ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menyebut, seluruh prosesi LHP itu dilakukan secara independen dan profesional.

    “Alhamdulillah, proses LHP sudah dilalui dan kami sudah menyimpulkan hasil pemeriksaan kami dan ini sudah kami laporkan secara berjenjang, artinya tervalidasi dan insyallah saya profesional,” kata Karyadi.

    “Kita lakukan penilaian pemeriksaan ini secara independen dan bisa dipertanggungjawabkan, baik prosedur maupun hasil pemeriksaannya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Karyadi menjelaskan, dalam penyampaian LHP LKPD ini terdapat 6 (enam) poin penting yang ditekankan bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur terkait laporan keuangan.

    Keenam poin itu mulai dari (1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah (2) penyusunan anggaran dan realisasi belanja (3) penatausahaan dan pencatatan aset daerah (4) pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum harus berdasarkan data pemakaian daya listrik yang akurat.

    (5) masih terdapat kekurangan volume, kelebihan pembayaran, atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan belanja model dan barang, dan (6) implementasi sistem informasi pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi. [riq/ian]

  • Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Simak Pembagiannya

    Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan, Simak Pembagiannya

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan melakukan rapat pleno penetapan kursi anggota legislatif. Dari hasil penetapan kursi tersebut, KPU menetapkan bahwa Partai Kebangkitan bangsa memiliki kursi paling banyak yakni 14 kursi.

    Diketahui PKB sendiri paling banyak mendapatkan kursi di Dapil 1 dan Dapil 2 yakni tiga kursi setiap Dapilnya dengan total enam kursi. Kemudian di Dapil 3 hingga Dapil 6, PKB mendapatkan masing-masing dua kursi.

    Sementara itu, pada urutan nomor dua terdapat partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mendapatkan 12 kursi. Dengan perolehan kursi di Dapil 1 dan 5 yakni tiga kursi, dapil 2 dan 6 mendapatkan ada dua kursi sedangkan Dapil 3 dan 4 mendapatkan satu kursi.

    Kemudian dilanjut dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan delapan kursi. Dengan rincian Dapil 1 hingga 5 mendapatkan satu kursi, sedangkan Dapil 6 mendapatkan tiga kursi.

    Sedangkan untuk partai Golongan Karya (Golkar) mendapat enam kursi. Dengan masing-masing Dapil mendapatkan satu kursi.

    Dilanjut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total pendapatan kursi sebanyak empat kursi. Dari empat kursi tersebut hanya terisi di Dapil 1,2,4, dan Dapil 6.

    Kemudian untuk partai Demokrat dan Nasdem yang mendapatkan dua kursi juga sama-sama di Dapil 3 dan 4. Sedangkan yang terakhir yakni dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing mendapatkan satu kursi.

    Menurut Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin mengatakan bahwa penetapan kursi legislatif ini sudah final dan sudah ditetapkan melalui rapat pleno. “Alhamdulillah tidak ada masalah pada tahapan MK. Kemudian kami melakukan rapat pleno untuk melakukan penetapan,” jelasnya. (ada/ian)

  • Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Pemkot Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, PDIP: Sinergitas Eksekutif-Legislatif Kunci Utama

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

    Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkot Surabaya, menjadikannya sebagai salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan di Indonesia.

    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Karyadi, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dalam sebuah acara resmi.

    Sinergitas Eksekutif-Legislatif Menjadi Kunci

    Merespon capaian membanggakan ini, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengungkapkan bahwa raihan opini WTP 12 kali berturut-turut ini merupakan hasil dari sinergitas yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Kota Pahlawan.

    “Mas Awi [Adi Sutarwijono] sebagai pimpinan DPRD Surabaya selalu mengedepankan kolaborasi dan capaian substansi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga kota,” ujar Achmad Hidayat, Jumat (3/5/2024).

    Menurutnya, sinergitas tersebut terwujud dalam berbagai aspek, mulai dari fungsi penganggaran, pengawasan, hingga perumusan perundangan. Hal ini dibuktikan dengan produk legislasi yang dihasilkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, di mana 30 Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan.

    “Bukan hanya kuantitas produk peraturan yang disahkan, namun kualitas peraturan yang menjamin kemaslahatan warga kota Surabaya menjadi utama,” tegas Achmad Hidayat, yang juga merupakan politisi muda PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Tiga Tahun Kepemimpinan Efektif di Era Pandemi

    Achmad Hidayat menambahkan bahwa sinergitas ini semakin diperkuat dengan kepemimpinan kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif Surabaya selama tiga tahun terakhir.

    Meskipun sempat terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun, Pemkot Surabaya berhasil bangkit dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang gemilang.

    “Ini merupakan bukti nyata bahwa PDI Perjuangan berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

    Prestasi gemilang Pemkot Surabaya dalam meraih opini WTP 12 kali berturut-turut ini menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.

    “Sinergitas antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, menjadi kunci utama dalam mencapai prestasi tersebut,” pungkas mantan aktivis GMNI ini. [asg/ian]

  • Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Tulungagung 2024

    Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Tulungagung 2024

    Tulungagung (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota DPRD Tulungagung, hasil Pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah ada keputusan dari MK. Tidak ada sengketa hasil pemilu dalam proses tersebut.

    Ketua KPU Tulungagung, Mohammad Lutfi Burhani mengatakan penetapan ini dilakukan setelah ada putusan dari MK. Mulai dari proses penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara tidak ada sengketa yang diajukan oleh partai politik.

    “Malam ini kita menetapkan perolehan kursi tiap partai serta nama anggota DPRD periode selanjutnya,” ujarnya.

    Dari total 18 partai politik peserta pemilu, sebanyak 8 partai memiliki perwakilan di DPRD Tulungagung. Kedelapan partai tersebut adalah PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP.

    PDIP menjadi pemenang dalam pemilu ini dengan raihan 12 kursi. “Penetapan ini menjadi dasar untuk mengusung calon dalam Pilkada nanti,” tuturnya,

    Setelah penetapan ini, mereka tinggal menunggu jadwal pelatikan. Sesuai jadwal pelantikan akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Namun KPU masih menunggu intruksi serta juknis terkait pelantikan ini.

    “Informasinya nanti akan kita umumkan terkait jadwal pelantikan dan lainnya, ini masih menunggu dari pusat,” pungkasnya. [nm/but]

  • 50 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

    50 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Ada 50 nama yang akan menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto hasil Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu.

    “Anggota DPRD terpilih, setelah ditetapkan akan kami sampaikan ke Bupati untuk diusulkan dilantik oleh Gubernur Jatim,” terang Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori di salah satu hotel di Mojokerto, Kamis (2/5/2024).

    Di Kabupaten Mojokerto ada lima Daerah Pemilihan (Dapil). Di Dapil 1 ada 11 kursi meliputi wilayah Kecamatan Ngoro, Pungging dan Kecamatan Mojosari. Dapil 2 ada delapan kursi untuk wilayah daerah pemilihan Jatirejo, Gondang, Pacet dan Trawas. Dapil 3 ada 10 kursi dengan wilayah pemilihan Puri, Trowulan dan Sooko.

    Dapil 4 ada 11 kursi dengan daerah pemilihan Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong. Sementara dapil 5 ada 10 kursi dengan daerah pemilihan Kutorejo, Dlanggu, Bangsal dan Mojoanyar. [tin/but]

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 1:

    1. Eko Sutrisno dari PKB dengan perolehan 8.256 suara sah.

    2. Eddy Susanto dari PKB dengan perolehan 5.814 suara sah.

    3. Hendra Purnomo dari Gerindra dengan perolehan 8.628 suara sah.

    4. Hartono dari PDIP dengan perolehan 4.907 suara sah.

    5. Winajat dari Golkar dengan perolehan 9.010 suara sah.

    6. Nur Hanik Tri Rahayu dari Nasdem dengan perolehan 5.403 suara sah.

    7. Salahuddin dari PKS dengan perolehan 4.646 suara sah.

    8. Mohammad Santoso dari PAN dengan perolehan 5.237 suara sah.

    9. Fara Diba Izza Mazidah dari Demokrat dengan perolehan 6.665 suara sah.

    10. Muhamad Hafifuddin dari Demokrat dengan perolehan 6.950 suara sah.

    11. Ainur Rosyid dari PPP dengan perolehan 7.026 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 2:

    1. Eka Septya Juniarti dari PKB dengan perolehan 8.375 suara sah.

    2. Yoga Vardhana dari Gerindra dengan perolehan 5.359 suara sah.

    3. Elia Joko Sambodo dari PDIP dengan perolehan 5.327 suara sah.

    4. Any Mahnunah dari Golkar dengan perolehan 9.500 suara sah.

    5. Ainul Yaqin dari Nasdem dengan perolehan 8.229 suara sah.

    6. Ricky Purwoaji Pangestu dari Nasdem dengan perolehan 5.170 suara sah.

    7. Diana Kholidah dari Demokrat dengan perolehan 6.477 suara sah.

    8. Arif Winarko dari PPP dengan perolehan 6.312 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 3:

    1. M Agus Fauzan dari PKB dengan perolehan 7.677 suara sah.

    2. Abdul Hakim dari PKB dengan perolehan 7.031 suara sah.

    3. Andik Sanjaya dari Gerindra dengan perolehan 6.557 suara sah.

    4. Setia Pudji Lestari dari PDIP dengan perolehan 6.721 suara sah.

    5. Bambang Widjanarko dari Golkar dengan perolehan 9.461 suara sah.

    6. Widayati dari Nasdem dengan perolehan 7.799 suara saha.

    7. Imam Sutarso dari PKS dengan perolehan 5.222 suara sah.

    8. Makruf dari PAN dengan perolehan 2.552 suara sah.

    9. Ade Ria Suryani dari Demokrat dengan perolehan 5.470 suara sah.

    10. Ahmad Afifuddin Sya’roni dari PPP dengan perolehan 4.845 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 4:

    1. Hadi Fakthur Rohman dari PKB dengan perolehan 10.961 suara sah.

    2. Supriyanto dari PKB dengan perolehan 7.384 suara sah.

    3. Edi Ikhwanto dari PKB dengan perolehan 7.949 suara sah.

    4. Sujatmiko dari Gerindra dengan perolehan 7.258 suara sah.

    5. Nurida Lukitasari dari PDIP dengan perolehan 7.682 suara sah.

    6. Bagus Ramadhanarto dari Golkar dengan perolehan 4.549 suara sah.

    7. Khoirul Amin dari Nasdem dengan perolehan 14.669 suara sah.

    8. Edy Sasmito dari Nasdem dengan perolehan 6.959 suara sah.

    9. Hery Suyatnoko dari Nasdem dengan perolehan 6.989 suara sah.

    10. Sugiyanto dari PKS dengan perolehan 6.172 suara sah.

    11. Bagus Priyo Zatmiko dari Perindo dengan perolehan 5.500 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 5:

    1. Akhmad Luthfy Ramadhani dari PKB dengan perolehan 5.233 suara sah.

    2. Ayni Zuhro dari PKB dengan perolehan 7.641 suara sah.

    3. Akhmad Anwar dari PDIP dengan perolehan 8.155 suara sah.

    4. Debra Septia Eka Haris dari PDIP dengan perolehan 4.851 suara sah.

    5. Abdul Khoirul Fatah dari Golkar dengan perolehan 4.607 suara sah.

    6. Ahmad Dofir dari Nasdem dengan perolehan 7.684 suara sah.

    7. Arif Afifuddin dari PKS dengan perolehan 3.985 suara sah.

    8. Mustakim dari PAN dengan perolehan 4.567 suara sah.

    9. Yugus Tanti Arini dari Demokrat dengan perolehan 6.935 suara sah.

    10. Abu Rojad dari PPP dengan perolehan 5.334 suara sah.

  • Maju Bacawabup, Aktivis Ini Ingin Sidoarjo Maslachah, Bukan Masalah

    Maju Bacawabup, Aktivis Ini Ingin Sidoarjo Maslachah, Bukan Masalah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Mochammad Sholihul Umam mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati di Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, Jumat (3/5/2024).

    “Sholihul Umam terdaftar sebagai peserta calon kepala daerah (Cakada) ke 11 dari keseluruhan Cakada bupati maupun wakil bupati yang mendaftar secara online maupun offline di Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo,” ucap Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo H. Shihabuddin.

    Muchammad Sholichul Umam menyatakan pendaftarannya sebagai calon wakil bupati di Sidoarjo karena merasa terpanggil ingin berbuat terbaik untuk Sidoarjo.

    Sebagai seorang aktifis dirinya ingin  terlibat aktif dalam pembangunan dan kemajuan Sidoarjo melalui kontestasi Pilbup di Sidoarjo. “Sebagai seorang aktifis saya ingin ikut mewarnai dalam kontestasi Pilbup Sidoarjo,” ucapnya usai penyerahan berkas.

    Dia menjelaskan, selama ini yang ikut kontestasi dan didukung oleh PKB dalam Pilbup mulai birokrasi seperti Win Hendrarso, dari pengusaha seperti H. Saiful llah, dan terakhir keluarga pesantren H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

    “Tanpa meyinggung ketiganya, saya sebagai aktifis ingin juga diberikan kesempatan. Sebelum mendaftar saya juga minta restu Hj. Anik Maslachah dan juga Ketua DPW PKB H. A Halim Iskandar. Saya staf ahlinya Bu Anik Maslachah di DPRD Jatim, dan beliau juga merestui saya mendaftar sebagai calon wakil bupati di Sidoarjo,” imbuhnya.

    Soal visi dan misi untuk Sidoarjo kedepan, Umam begitu dia akrab dipanggil menjelaskan, tatanan pemerintahan birokrasi harus lebih baik lagi. Termasuk juga soal pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama, harus juga bertambah lebih baik.

    “Termasuk program soal infrastruktur di Sidoarjo yang selama sudah maju dalam pemerintahan Gus Muhdlor – H. Subandi, harus diteruskan atau dilanjutkan pembangunannya sampai merata di semua kecamatan se Sidoarjo. Dan jangan sampai ada lagi viral jalan rusak di tanami pepohonan,” jelas mantan aktivis PMII Jawa Timur itu.

    Masih kata Umam, termasuk soal UMKM di Sidoarjo, harus terus dibina, terus ada pendampingan karena keberadaan UMKM menunjang perekonomian di Sidoarjo. “Sidoarjo kedepan harus maslachah atau mengandung kebaikan semuanya, jangan sampai mengandung masalah,” pungkasnya menutup. (isa/kun)

  • Akankah PKB Kembali Usung Badrut Tamam di Pilkada Pamekasan?

    Akankah PKB Kembali Usung Badrut Tamam di Pilkada Pamekasan?

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat, November 2024 mendatang.

    Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.

    Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).

    Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati untuk Pilkada Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

    “Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.

    Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.

    Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.

    Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.

    Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.

    Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.

    Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol pendukung.

    Tidak kalah penting, sosok Badrut Tamam tetap memiliki memori bagi masyarakat Pamekasan, baik bersifat positif maupun sebaliknya. Khususnya berkat kepemimpinannya sebagai bupati bersama (Almarhum) Raja’e maupun Fattah Jasin pada sisa masa jabatan.

    Terlepas dari itu, wacana publik juga mulai terpecah tentang sosok Badrut Tamam. Sebagian di antara mereka mendukung Badrut Tamam untuk kembali melanjutkan masa kepemimpinan, sebagian lainnya justru enggan Pamekasan kembali dipimpin politisi yang akrab disapa Mas Tamam. [pin/kun]