Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Sebelumnya massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”.

    Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” katanya dalam aksi tersebut.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
    Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
    Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
    Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
    Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

  • Mahasiswa Lampung Tuntut Anggota DPRD Hadir dalam Aksi Unjuk Rasa

    Mahasiswa Lampung Tuntut Anggota DPRD Hadir dalam Aksi Unjuk Rasa

    Awalnya, mahasiswa menuntut minimal lima fraksi DPRD hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka juga menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Mahasiswa berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya. 

    Ia memastikan DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal kebijakan agar anggaran pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah (UKT), tidak terdampak pemangkasan. “Kami akan mengawal hal ini. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan pernyataan, dan kami akan bersinergi dengan DPR RI serta Badan Legislasi (Baleg) Komisi XI,” jelas dia.

    Selain itu, mahasiswa juga menyoroti permasalahan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait penertiban lahan milik Pemprov Lampung di Sabahbalau. “Mahasiswa berharap ke depan ada pendekatan yang lebih humanis dari pemerintah dan pihak terkait saat melakukan penertiban. Dari 43 rumah warga yang terdampak, baru 7 yang mendapatkan kompensasi. Sisanya harus diperhatikan,” ujar Syukron.

    Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung juga menjadi sorotan. “Sebenarnya, masalah banjir ini lebih menjadi ranah DPRD Kota Bandar Lampung. Namun, kami tidak akan berlepas tangan karena ada anggota DPRD provinsi yang berasal dari Dapil Kota Bandar Lampung,” tuturnya. 

    Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerukan kesepakatan yang ditandatangani oleh Syukron, Puji, serta perwakilan dari Pemprov Lampung. Mereka juga memberi ultimatum bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 4 x 24 jam, mereka akan kembali melakukan aksi. Setelah mediasi berlangsung, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIB.

  • KPU Karanganyar kembalikan sisa anggaran pilkada dana hibah ke pemda

    KPU Karanganyar kembalikan sisa anggaran pilkada dana hibah ke pemda

    Karanganyar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mengembalikan sisa anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang bersumber dari dana hibah senilai Rp3,5 miliar ke pemerintah daerah (pemda).

    Ketua KPU Karanganyar Daryono, di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan pengembalian anggaran tersebut sudah sesuai dengan aturan yang tertulis di Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

    Ia mengatakan sesuai dengan aturan maka KPU harus mengembalikan dana hibah kepada pemda maksimum tiga bulan setelah pengusulan pengesahan, pengangkatan calon.

    Sejauh ini KPU Karanganyar telah mengajukan pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan calon ke DPRD Karanganyar pada 10 Januari 2025 lalu.

    Jika dihitung maka dana tersebut harus diserahkan paling lambat pada 10 April 2025. Terkait hal itu, pihaknya berupaya mengembalikan sisa dana hibah secara tepat waktu.

    “Untuk kegiatan itu maksimal sebelum lebaran,” katanya.

    Ia mengatakan dana hibah Rp3,5 miliar yang dikembalikan tersebut adalah bagian dari total dana hibah yang sebelumnya diperoleh senilai Rp35 miliar. Menurutnya, besaran sisa anggaran pilkada tersebut cukup besar.

    Beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya tidak adanya sengketa pilkada, pemilihan suara ulang hanya ada satu, tidak adanya calon peserta pilkada jalur perseorangan, dan prediksi adanya skema empat calon di pilkada yang tidak terealisasi.

    “Namun yang pasti kegiatan kami sudah ter-cover semua,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. – Halaman all

    Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Perempuan yang memiliki keturunan tionghoa ini kembali terpilih sebagai Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk kedua kalinya.

    Ia bersama Muhammadin sebagai Wakil Wali Kota Singkawang terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).

    Berikut profil Tjhai Chui Mie:

    Kehidupan Pribadi

    Dikutip dari Wikipedia, Tjhai Chui Mie lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada 27 Februari 1972.

    Saat ini, ia berusia 52 tahun.

    Ia telah memiliki suami yang bernama Liem Hook Nen.

    Pasangan itu, juga sudah dikaruniai tujuh anak.

    Pendidikan

    Tjhai Chui Mie diketahui pernah mengenyam pendidikan di SMEA Pratiwi Singkawang dan lulus tahun 1992.

    Setelah itu, ia melanjutkan studi S1 di STIE Mulia Singkawang dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 2011.

    Tak sampai di situ, wanita keturanan Tionghoa itu, kembali meneruskan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak dan meraih gelar Magister di bidang Hukum.

    Karier

    Tjhai Chui Mie sudah sejak lama bergabung dengan PDI Perjuangan.

    Ia pun tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tahun 2009 hingga 2014.

    Setelah itu, ia kembali maju dan terpilih sebagai Anggota DPRD Singkawang periode 2014 hingga 2016.

    Tak berselang lama, ia dicalonkan untuk maju sebagai Wali Kota Singkawang.

    Tjhai Chui Mie pun terpilih sebagai Wali Kota Singkawang periode 2016 hingga 2022.

    Pada Pemilihan Legislatif 2024, ia kembali maju dan terpilih menjadi orang nomor satu di Kota Singkawang untuk masa bakti 2025 hingga 2030.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Tjhai Chui Mie diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 5.242.798.353.

    Laporan harta kekayaan Tjhai Chui Mie yang terbaru diterbitkan pada 23 Juli 2024.

    Adapun rincian kekayaan Tjhai Chui Mie yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.504.630.000                          

    1. Tanah Seluas 19825 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 118.950.000                                 

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 581.400.000                                  

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 962.800.000                            

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 460.000.000                                  

    5. Tanah Seluas 3287 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 131.480.000                          

    6. Tanah Seluas 263 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 680.641.760                            

    7. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 142.339.560                              

    8. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 142.339.560                              

    9. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 142.339.560                              

    10. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG, HASIL SENDIRI Rp 142.339.560.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 232.326.000                        

    1. MOBIL, MITSUBISHI MINI BUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp 23.000.000

    2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp 1.400.000 

    3. MOTOR, HONDA PCX 160 CBS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000         

    4. MOBIL, TOYOTA HARRIER 2.0 L Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 179.926.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 764.773.900                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 853.313.366                                  

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 5.355.043.266.

    Tjhai Chui Mie tercatat memiliki hutang sebesar Rp 112.244.913, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 5.242.798.353. 

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pembentukan kelompok kerja pelaksanaan wawasan kebangsaan tingkat kabupaten, sebagai konsekuensi pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangaan.

    “Pokja ini yang ke depan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya,” kata Anggun Tri Utami, juru bicara Fraksi PKB dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    PKB berpendapat, Raperda itu harus memuat ketentuan yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. “Raperda ini juga harus memuat materi wawasan kebangsaan yang mendefinisikan secara filosofis dan sosiologis tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang utuh,” kata Anggun.

    Anggun mengingatkan, Pancasila mutlak perlu diamalkan oleh rakyat Indonesia. “Wawasan kebangsaan adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman,” katanya.

    “Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, menjaga keutuhan negara, dan menghadapi tantangan global dengan percaya diri. Raperda ini harus mengatur sasaran agar dalam pelaksanannya mampu berkontribusi yang signifikan untuk persatuan dan integrasi bangsa,” kata Anggun.

    Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem Khurul Fatoni meminta adanya pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan dengan baik.

    “Sehingga output-nya tidak sekadar pandai teori, tapi dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, mencakup perspektif historis, landasan teoritis, dan aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif maka dapat dengan mudah dipahami,” kata Fatoni.

    Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah satu dari dua rancangan perda yang dibahas DPRD Jember pada awal 2025. Selain perda tersebut, ada Perda Penyelenggaraan Pendidikan. [wir]

  • Rum Pagau, Bupati Boalemo Terpilih dan Jejak Karier dari Wartawan

    Rum Pagau, Bupati Boalemo Terpilih dan Jejak Karier dari Wartawan

    Liputan6.com, Gorontalo – Rum Pagau, tokoh politik asal Boalemo, lahir pada 13 Februari 1961. Ia dikenal sebagai sosok berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan, dengan rekam jejak sebagai Bupati Boalemo periode 2012—2017.

    Rum Pagau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Paguyaman hingga lulus pada 1974. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Gorontalo dan menyelesaikannya pada 1977.

    Pendidikan menengah atas ia jalani di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) Gorontalo, yang kini dikenal sebagai SMA, dan lulus pada 1981.

    Demi memperluas wawasan akademiknya, Rum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

    Ia berhasil menyelesaikan studinya pada 1986 dan mulai merintis karier profesional. Setelah meraih gelar sarjana, Rum Pagau bergabung dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Manado pada 1987.

    Selama lebih dari satu dekade berkarier sebagai jurnalis, ia memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial dan dinamika masyarakat.

    Pengalaman ini menjadi modal penting baginya dalam meniti jalan menuju dunia politik.

    Tahun 2004 menjadi awal kiprah Rum Pagau di kancah politik, saat ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

    Kepercayaan masyarakat membawanya kembali ke parlemen pada periode 2009—2012, kali ini sebagai Wakil Ketua DPRD Boalemo.

    Melihat peluang di ranah eksekutif, Rum maju sebagai calon Bupati Boalemo pada 2012. Berpasangan dengan Lahmuddin Hambali, keduanya berhasil memenangkan Pilkada dan memimpin Boalemo hingga 2017.

    Meski sempat menghadapi kendala hukum yang membuat pencalonannya pada Pilkada 2017 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Rum Pagau tidak berhenti berkontribusi bagi daerahnya. Pada Pilkada 2024, ia kembali mencalonkan diri bersama Lahmuddin Hambali.

    Diusung oleh Partai NasDem dan Partai Golkar, pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi politik dan mendapat mandat baru untuk memimpin Boalemo.

    Dengan pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan politik, Rum Pagau terus berkomitmen untuk membangun Kabupaten Boalemo demi kesejahteraan masyarakatnya.

  • Pemprov DKI Bakal Sambut Pramono-Rano di Balai Kota Bernuansa Betawi, Tanpa Arak-arakan 

    Pemprov DKI Bakal Sambut Pramono-Rano di Balai Kota Bernuansa Betawi, Tanpa Arak-arakan 

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut Pemprov DKI tengah mempersiapkan acara penyambutan untuk Pramono Anung dan Rano Karno setelah dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Usai resmi dilantik di Istana, Pramono-Rano bakal tiba di Balai Kota DKI Jakarta untuk memulai pekerjaan di hari pertama. Acara penyambutan dimeriahkan dengan unsur kebetawian.

    Namun, Teguh menegaskan Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.

    “Yang jelas tidak pakai arak-arakan delman. Penyambutan di depan Balai Kota dan Gedung Ali Sadikin. Insyaallah di situ,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari.

    Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari mendatang. Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan mendatangi Jakarta.

    “Sampai dengan tanggal 20-an 21-an, DKI Jakarta akan penuh dengan tamu-tamu dari daerah. Pastinya kita dukung minimal untuk kelancaran. Bagaimana alurnya, saya udah bicara dengan Pak Sekda, misalnya Kadishub coba atur,” tutur Teguh.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Rano Karno mengaku dirinya dan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, tak mau mendapat arak-arakan saat hari pelantikan nanti.

    Pramono dan Doel hanya akan menjalani kegiatan pelantikan, serah terima jabatan (sertijab), dan pidato pertama di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 20 Februari mendatang.

    “Pak Gubernur (Pramono) sudah bilang kita enggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di Istana, kita ke Balai Kota, yang bahasanya mungkin sertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Begitu aja. Enggak perlu ada arak-arakan,” kata Doel di Kantor Kemendagri, Minggu, 16 Februari.

    Pada hari pertama memimpin Jakarta usai pelantikan, Doel mengaku dirinya dan Pramono akan langsung bekerja. Ia akan mengumpulkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyinkronkan program kerja sesuai janji kampanyenya.

    Hal ini menindaklanjuti kerja tim transisi Pramono-Rano yang sudah melakukan koordinasi dengan para SKPD agar program 100 hari kerja bisa berjalan mulus.

    “Jadi, semua kedinasan sudah paham maksud dan tujuan Pak Gubernur dan saya apa, 100 hari kerja apa. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya,” jelas Doel.

     

  • Profil Saipul A Mbuinga, Bupati Pohuwato Terpilih dan Tantangan soal Lingkungan

    Profil Saipul A Mbuinga, Bupati Pohuwato Terpilih dan Tantangan soal Lingkungan

    Liputan6.com, Gorontalo – Saipul A Mbuinga, yang menjabat sebagai Bupati Pohuwato periode 2021-2024, menggantikan Syarif Mbuinga yang sebelumnya memimpin selama dua periode.

    Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pohuwato 2020, Saipul berpasangan dengan Suharsi Igirisa, seorang politikus perempuan yang turut mengantarkan kemenangan telak mereka.

    Sebelum menduduki kursi bupati, Saipul A Mbuinga memiliki rekam jejak politik yang panjang sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2020.

    Pengalaman tersebut menjadi bekal Saipul dalam memimpin daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Panua ini.

    Dalam kontestasi Pilkada Pohuwato 2020, pasangan Saipul-Suharsi berhasil memperoleh 37.190 suara. Mereka mengungguli pasangan Hamdi-Zairin dengan 10.484 suara.

    Sementara pasangan Ibrahim-Miswar Yunus meraih 15.605 suara, serta Iwan-Zunaidi Hasan yang memperoleh 27.200 suara.

    Saipun lahir di Pohuwato pada 1963, Saipul Mbuinga adalah lulusan Jurusan Ekonomi Universitas Gorontalo.

    Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pohuwato. Komitmen politiknya terus berlanjut dengan keikutsertaannya dalam Pilkada 2024.

    Dalam Pilkada tersebut, Saipul memilih berpasangan dengan Iwan Sjafruddin Adam, seorang politikus dari Partai Nasdem. Pasangan ini kembali meraih kemenangan dengan dukungan suara terbanyak dalam kontestasi yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

    Masa kepemimpinan Saipul dan Iwan kedepan sangat berat. Berbagai tantangan akan dihadapi, terutama terkait masalah lingkungan.

    Salah satu isu utama adalah maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) emas yang merusak wilayah DAS hingga Hutan di Pohuwato. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.

    Selain menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

    Pada masa kepemimpinan Saipul juga, situasi sempat memanas ketika massa penambang yang berselisih dengan pihak perusahaan melakukan aksi anarkis dengan membakar kantor Bupati Pohuwato.

    Insiden tersebut menjadi catatan buruk sepanjang sejarah dan menjadi pengingat atas perlunya penanganan yang lebih serius terkait konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.

    Saipul dan jajarannya dituntut untuk mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.

    Dengan beragam tantangan yang ada, Saipul A. Mbuinga bersama Iwan Sjafruddin Adam diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Pohuwato, menjadikan daerah ini lebih sejahtera dan berkelanjutan.

  • Nasib Mbak Ita di Tangan KPK Ditentukan Pekan Ini, Kader PDIP Itu Bakal Dipenjara?

    Nasib Mbak Ita di Tangan KPK Ditentukan Pekan Ini, Kader PDIP Itu Bakal Dipenjara?

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) pada pekan ini.

    Selain kader PDIP itu, KPK juga akan mengambil langkah hukum terhadap Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

    “Kami diinformasikan bahwa pekan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan diambil tindakan terhadap saudari HGR beserta suaminya,” tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Akan tetapi, dia tidak menerangkan secara detail langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh penyidik KPK. Meski begitu, dia memastikan bahwa langkah tersebut masih menjadi kewenangan penyidik di ranah penegakan hukum antikorupsi.

    Mbak Ita Kondangan Usai Mangkir karena Sakit

    Sayangnya, Tessa Mahardhika juga enggan mengomentari soal beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Mbak Ita sedang kondangan meski beberapa hari sebelumnya mengaku sakit dan mangkir dari panggilan penyidik KPK.

    Dia mengatakan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka dalam perkara yang ditangani oleh KPK akan dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa menjalani proses hukumnya.

    “Saya tidak akan memberikan tanggapan dari sisi itu, yang jelas apabila penyidik sudah menilai yang bersangkutan ternyata dianggap sehat untuk hadir, kemungkinan besar penyidik akan melakukan tindakan -tindakan yang tadi sudah saya sampaikan,” tutur Tessa Mahardhika.

    Menurut Informasi, Mbak Ita dan Alwin Basri telah berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun keduanya batal melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena alasan kesehatan.

    Kasus yang Menjerat Mbak Ita

    Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah menahan dua orang tersangka yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

    Keduanya ditahan penyidik KPK pada Jumat 17 Januari 2025, selama 20 hari ke depan atau hingga 5 Februari 2025.

    Penyidik KPK awalnya juga akan melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri pada Jumat 17 Januari 2025. Namun, keduanya tidak hadir sehingga penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya menjadi hari ini.

    Mbak Ita dan Alwin diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dalam perkara tersebut penyidik KPK menetapkan Hevearita, Alwin Basri, dan Martono sebagai tersangka penerima gratifikasi.

    Sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.

    Kemudian dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan Kampung Pancasila di desa dan kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan kampung tersebut sebagai media edukatif dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Usulan ini bagian dari proses pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di DPRD Jember. PDI Perjuangan meyakini keberadaan Kampung Pancasila bisa membentuk ekosistem sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara nyata. “Dengan demikian dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas, persatuan, dan harmoni di tengah masyarakat,” kata Alfan.

    Selain itu, lanjut Alfan, program ini juga dapat menjadi wadah untuk berbagai kegiatan kebangsaan, seperti diskusi, pelatihan, dan praktik gotong royong. “Ini semakin memperkuat karakter kebangsaan di tingkat akar rumput,” katanya.

    PDIP menyarankan agar instrumen sasaran raperda diperluas, dengan menambahkan kepala desa dan lurah, perangkat desa, hingga rukun tetangga dan rukun warga. Pelibatan unsur pemerintahan desa dan kelurahan hingga RT dan RW ini sangat penting.

    “Tujuannya agar setiap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat desa dan kelurahan dapat mencerminkan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” kata Alfan

    Pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan, menurut Alfan, tidak hanya terwujud dalam lingkup pendidikan formal. “Ini juga dapat diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” katanya.

    Rancangan perda wawasan kebangsaan adalah satu dari dua raperda prakarsa yang dibahas DPRD Kabupaten Jember, pada awal 2025. Raperda lainnya tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Edo Rahmanta, juru bicara Fraksi Partai Gerindra memuji pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang juga dibahas sebagai bagian yang sangat fundamental terhadap perkembangan kehidupan saat ini.

    “Berdasarkan alur atau proses kehidupan manusia, tidaklah dapat dimungkiri bahwa pendidikan telah mempengaruhi perkembangan manusia. Nilai berharga dan pentingnya pendidikan, menjadikannya berada pada strata tinggi kebutuhan manusia,” kata Edo Rahmanta.

    Pendidikan menjadi perhatian penting. Tidak hanya bagi pemerintah pusat namun juga bagi pemerintah daerah. “Dengan demikian, ketika DPRD Kabupaten Jember menginisiasi kebijakan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya,” kata Edo Rahmanta.

    Tujuan yang hendak dicapai melalui Reperda Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. “Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” kata Edo Rahmanta. [wir]