Kementrian Lembaga: BI

  • Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi

    Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 5,50 persen sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Selain memutuskan BI-Rate tetap 5,5 persen, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25 persen.

    Perry mengatakan, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

    Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan berbagai langkah kebijakan.

    Kebijakan tersebut salah satunya penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

    “Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Perry.

    Selain itu, kebijakan penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Hal tersebut dilakukan dengan, pertama, mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

    Kedua, memperkuat strategi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

    Ketiga, memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah kebijakan lainnya termasuk penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), hingga perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara.

    Terakhir, BI memperpanjang kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025. Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.

    Sementara kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5 persen dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

    Sumber : Antara

  • BI catat NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing Rabu, 18 Juni 2025 – 18:07 WIB

    BI catat NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing
    Rabu, 18 Juni 2025 – 18:07 WIB

  • BI nilai inflasi tetap terjaga dan dukung stabilitas perekonomian Rabu, 18 Juni 2025 – 18:21 WIB

    BI nilai inflasi tetap terjaga dan dukung stabilitas perekonomian
    Rabu, 18 Juni 2025 – 18:21 WIB

  • Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Pamer Hp Murah

    Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Pamer Hp Murah

    Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 5,50% pada Juni 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas inflasi nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia dengan meluncurkan smartphone baru bernama T1 Phone, yang diklaim buatan Amerika Serikat.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (18/06/2025).

  • BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna (user) layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap telah mencapai 47,8 juta orang sejak diluncurkan pada pertengahan Maret 2025 hingga Juni 2025.

    “Jumlah pengguna untuk QRIS Tap, saat ini sudah mencapai 47,8 juta pengguna yang sudah memiliki fitur QRIS Tap,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dari sisi merchant, Fili mencatat bahwa jumlah merchant QRIS Tap meningkat signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya pada saat fase uji coba, hanya sebanyak 646 merchant yang melayani QRIS Tap. Kemudian berkembang menjadi 2.353 merchant pada saat peluncuran QRIS Tap dan akhirnya mencapai 648.034 merchant per 6 Juni 2025.

    Di tengah peningkatan jumlah pengguna dan merchant ini, Fili menjelaskan bahwa Bank Indonesia bersama industri jasa keuangan akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan QRIS Tap kepada masyarakat luas.

    “Kita akan memperkuat awareness daripada masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap, itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan di kanal pembayaran,” kata dia.

    Fili menambahkan, Bank Indonesia dan industri juga terus mengedukasi kepada pelaku usaha atau pemilik merchant mengenai penggunaan QRIS Tap, termasuk menyelenggarakan training for trainer (ToT) di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia.

    “Transportasinya (yang menerima pembayaran melalui QRIS Tap) juga akan terus diperluas,” tutup Fili.

    QRIS Tap secara resmi diluncurkan BI pada 14 Maret 2025. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pemindai.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Indonesia: DHE SDA Terkumpul US,9 Miliar di Rekening Khusus

    Bank Indonesia: DHE SDA Terkumpul US$22,9 Miliar di Rekening Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat setoran valas dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA ke rekening khusus selama Maret dan April 2025 mencapai US$22,9 miliar. 

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan bahwa setoran yang masuk usai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 tentang DHE SDA yang wajib disimpan 100% selama 12 bulan tersebut meningkat dan menambah likuiditas valas dalam negeri. 

    “Jadi PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus dan menambah likuiditas valas di dalam negeri,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Ketentuan baru tersebut mulai berlau per 1 Maret 2025. Perry menyampaikan pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi secara lengkap terkait pelaksanaan DHE SDA baru tersebut. 

    Perry menjelaskan bahwa dari total US$22,9 miliar atau setara Rp381,95 triliun (kurs JISDOR akhir April 2025 Rp16.679 per dolar AS), sejumlah US$7,6 miliar di antaranya berada dalam rekening umum valas. 

    Sementara dari US$22,9 miliar tersebut pula, telah pengusaha gunakan senilai US$14,4 miliar atau sekitar Rp240,18 triliun untuk kebutuhannya. Dari nilai US$14,4 miliar tersebut, senilai US$12 miliar dilakukan penukaran ke rupiah. 

    Dalam hal ini, penukaran dapat diterjemahkan sebagai adanya penukaran valas ke rupiah di bank atau melalui penambahan likudiitas di pasar valas. 

    “Ini menunjukkan memang peraturan baru ini meningkatkan suplai valas di pasar valas domestik dan itu meningkatkan komponen pembiayaan bagi perekonomian di dalam negeri,” lanjut Perry. 

    Selain dalam rekening tersebut, eksportir juga menempatkan DHE SDA di term deposit (TD) Valas DHE senilai US$194 juta. Jumlah tersebutlah yang masuk dalam komponen cadangan devisa melalui TD Valas.

    Peningkatan DHE SDA itu pun sedikit banyak tercermin pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) DHE SDA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 22% (year on year/YoY) hingga akhir kuartal pertama 2025.

    Tren pertumbuhan ini terjadi sejak diberlakukannya kewajiban penempatan dana minimal pada tahun lalu. Pertumbuhan ini juga terjadi seiring dengan penguatan layanan digital terintegrasi Kopra by Mandiri yaitu mempermudah implementasi penempatan DHE SDA.

    Secara umum, PP pengganti PP No.36/2023 ini memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. 

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%.  

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. 

    Adapun, penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.  Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

  • BI catat DHE SDA yang masuk ke reksus capai 22,9 miliar dolar AS

    BI catat DHE SDA yang masuk ke reksus capai 22,9 miliar dolar AS

    PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masuk ke rekening khusus (reksus) mencapai 22,9 miliar dolar AS pada periode Maret-April 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

    “PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dari total DHE SDA yang masuk ke reksus tersebut, Perry merinci bahwa sebesar 7,6 miliar dolar AS masih disimpan dalam bentuk valas. Sedangkan 14,4 miliar dolar AS telah digunakan oleh eksportir.

    Selanjutnya, dari 14,4 miliar dolar AS tersebut, Perry menyebutkan sebanyak 12 miliar dolar AS telah ditukar atau dikonversi ke rupiah, sehingga menambah pasokan valas di dalam negeri.

    Penukaran DHE ke rupiah ini dapat dilakukan secara langsung oleh eksportir melalui bank atau secara tidak langsung melalui mekanisme pasar valas.

    “Sebagian besar DHE SDA yang masuk ini memang menambah likuiditas valas di dalam negeri,” kata Perry.

    Sementara itu, DHE SDA yang ditempatkan dalam term deposit (TD) valas hanya sebesar 194 juta dolar AS, sehingga kontribusinya terhadap cadangan devisa masih terbatas.

    Secara keseluruhan, Perry menilai bahwa peraturan terbaru mengenai DHE SDA telah meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Hal ini turut berkontribusi positif terhadap pembiayaan domestik dan mendukung perekonomian nasional.

    “Pemantauan kami dengan peraturan baru itu, baru dua bulan yaitu Maret dan April. Tentu saja untuk membuat assessment yang lebih lengkap, nanti perlu dipantau bulan-bulan yang akan datang,” kata Perry.

    PP Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Merespons peraturan terbaru tersebut, BI juga telah melakukan penyesuaian pengaturan melalui penerbitan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan BI ini mencakup penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arab, Latin dan Waktu Membacanya

    Arab, Latin dan Waktu Membacanya

    Jakarta: Pergantian tahun dari 1446 ke 1447 Hijriah sebentar lagi. Menyambut Tahun Baru Islam 2025 atau 1 Muharam 1447 Hijriah umat Islam dianjurkan untuk membaca doa.

    Kapan Tahun Barus Islam 2025?

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.
    Doa Akhir Tahun Hijriah
    Pembacaan doa akhir tahun Hijriah dibaca selepas salat Ashar hingga sebelum Maghrib pada 29 Dzulhijjah 1446 H atau 26 Juni 2025 sore. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali.

    Berikut bacaan doa akhir tahun hijriah:

    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.
     
    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.
     

     

    Faedah Membaca Doa 
    Dikutip dari NU Online, Almaghfurlah KH Sholeh Darat Semarang menjelaskan tentang faidah atau manfaat dari membaca doa akhir tahun. Dengan membaca doa akhir tahun Hijriah tidak akan digoda oleh setan dalam tahun itu. 
     
    Dijelaskan bahwa setan hanya bisa merusak manusia dalam waktu satu jam. Itupun semua dosa selama setahun telah diampuni oleh Allah karena membaca doa ini. “Maka seyogyanya bagi orang beriman, jangan lupa membaca doa ini saat akhir tahun,” tegas KH Sholeh Darat.

    Jakarta: Pergantian tahun dari 1446 ke 1447 Hijriah sebentar lagi. Menyambut Tahun Baru Islam 2025 atau 1 Muharam 1447 Hijriah umat Islam dianjurkan untuk membaca doa.

    Kapan Tahun Barus Islam 2025?

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai libur nasional.
    Doa Akhir Tahun Hijriah
    Pembacaan doa akhir tahun Hijriah dibaca selepas salat Ashar hingga sebelum Maghrib pada 29 Dzulhijjah 1446 H atau 26 Juni 2025 sore. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali.

    Berikut bacaan doa akhir tahun hijriah:

    Allaahumma maa ‘amiltu min ‘amalin fii haadzihis sanati maa nahaitanii ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fiihaa ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alaa ‘uuquubatii, wa da‘autanii ilat taubati min ba‘di jaraa’atii ‘alaa ma‘shiyatik. Fa innii astaghfiruka, faghfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardhaa, wa wa‘attanii ‘alaihits tsawaaba, fa’as’aluka an tataqabbala minnii wa laa taqtha‘ rajaa’ii minka yaa kariim.
     
    Artinya: Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.
     

     

    Faedah Membaca Doa 
    Dikutip dari NU Online, Almaghfurlah KH Sholeh Darat Semarang menjelaskan tentang faidah atau manfaat dari membaca doa akhir tahun. Dengan membaca doa akhir tahun Hijriah tidak akan digoda oleh setan dalam tahun itu. 
     
    Dijelaskan bahwa setan hanya bisa merusak manusia dalam waktu satu jam. Itupun semua dosa selama setahun telah diampuni oleh Allah karena membaca doa ini. “Maka seyogyanya bagi orang beriman, jangan lupa membaca doa ini saat akhir tahun,” tegas KH Sholeh Darat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan soal desain rumah subsidi yang batas ukuran minimumnya dikabarkan mengecil dari sebelumnya. Dia menyebut harga tanah di perkotaan turut menjadi pertimbangan. 

    Maruarar, atau akrab disapa Ara, mengakui bahwa kementeriannya juga meminta saran dari pengembang untuk contoh desain rumah subsidi di perkotaan.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengusaha Lippo Group James Riady juga telah memberikan desain atau mock up rumah subsidi. 

    Namun demikian, dia memastikan kementeriannya belum memberikan keputusan soal ukuran rumah subsidi yang tengah diperbincangkan publik itu. 

    “Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh. Jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di sisi lain, pemerintah turut berwacana soal perubahan batas ukuran minimum hunian bersubsidi menjadi 18 meter persegi (m2). 

    Menurut Ara, selama ini ukuran satu unit rumah subsidi seluas 60 meter persegi (m2). Rumah itu meliputi dua kamar dan tidak pernah berlokasi di perkotaan. Hal itu karena harga tanah di perkotaan mahal. 

    “Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Ada? Bandung ada? Kota Bandung? Rata-rata enggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ujarnya.

    Selain ke pengembang, Ara menyebut turut mendengar konsumen soal pembangunan rumah subsidi. Dia mengatakan bahwa para calon konsumen turut mempertimbangkan lokasi rumah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, selain faktor desain dan harga. 

    “Supaya ada rumah kebanyakan buat millennial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa,” kata anak dari salah satu pendiri PDI Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait itu. 

    Untuk 2025, terang Ara, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah subsidi sejumlah 350.000 unit. Dia kemudian memaparkan, bahwa satu unit dikerjakan oleh lima orang, sehingga bisa mempekerjakan hingga total 1,65 juta orang. 

    Selain membuka lapangan pekerjaan, dia menyebut pembangunan rumah subsidi itu turut melibatkan industri semen, pasir, ubin sekaligus logistik untuk mengirimkan material bangunan. Belum lagi, UMKM juga bisa ikut berjualan di sekitar proyek.

    Adapun untuk program pembangunan rumah rakyat, dia mengatakan kementeriannya mendapatkan dukungan dari Presiden, DPR, Menteri Keuangan hingga Bank Indonesia. 

    Kemudian, Danantara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal menyalurkan Rp130 triliun via KUR Bank Himbara, bantuan likuditas dari Bank Indonesia serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

  • KPK Panggil Deputi Gubernur BI Terkait Kasus Korupsi Dana CSR Besok

    KPK Panggil Deputi Gubernur BI Terkait Kasus Korupsi Dana CSR Besok

    Jakarta

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BI. Panggilan untuk Filianingsih telah dikirim oleh KPK.

    “Panggilan sudah dikirim, semoga sudah diterima dan siap hadir,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).

    “Permintaan keterangan untuk besok,” sebutnya.

    Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan pemanggilan saksi terkait dengan perkara yang sedang berlangsung. Fitroh mengatakan semua pihak yang mengetahui proses dalam perkara tersebut akan dimintai keterangan.

    “Semua yang mengetahui proses itu pasti akan dimintai keterangan penyidik,” kata dia.

    Dalam kasus ini, KPK menduga ada aliran dana CSR BI untuk yayasan yang tidak tepat. KPK mengungkap dana CSR tersebut dikirim ke rekening yayasan lalu dikirim kembali ke rekening pribadi pelaku dan sanak saudaranya.

    Asep menjelaskan, BI memiliki penyaluran CSR yang harus melalui yayasan. Para tersangka yang diduga terlibat di kasus ini membuat yayasan untuk menampung uang tersebut.

    “Karena ini juga memang diberikan kepada Komisi XI, di mana Saudara S ini ada di situ, ini masih termasuk juga Saudara HG ya, itu yayasannya, jadi membuat yayasan, Kemudian melalui yayasan tersebutlah uang-uang tersebut dialirkan,” ucap dia.

    KPK belum mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini. KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus ini.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini