Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan sejak Januari 2025 menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keprihatinannya dalam Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
“Ada beberapa isu yang kami sadari, mengingat ini adalah program yang cukup besar dan secara teknis tidak mudah. Salah satunya adalah terkait dengan akses pembiayaan,” ujar Maman.
Pengusaha UMKM yang terlibat dalam program ini merasa terbebani oleh kebutuhan modal awal. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian UMKM bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan solusi berupa skema bantuan modal.
Skema ini memungkinkan pengusaha UMKM yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari BGN untuk menerima tambahan dana langsung ke rekening mereka. Dana ini dapat digunakan untuk pembelian bahan dan kebutuhan modal awal. Jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UMKM.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah, nantinya akan disiapkan skema khusus untuk memberikan keringanan, atau seperti ditalangi terlebih dahulu untuk pembiayaan awal,” jelas Maman.
Program MBG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, mendapat dukungan penuh dari Kementerian UMKM. Selain membantu akses pembiayaan, kementerian juga bertugas melakukan monitoring, memfasilitasi, dan memberikan pelatihan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan UMKM tetap terjaga.
“Keberhasilan program MBG ini adalah wibawa presiden karena ini merupakan program utama. Kami sebagai pembantu wajib mengoptimalkannya,” tegas Maman.
Langkah bantuan modal ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM, memastikan kelancaran program makan bergizi gratis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan akses makanan bergizi.