Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN turut merasakan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia menyebutkan, nilai anggaran Kementerian BUMN yang efektif terpangkas sekitar Rp 115 miliar.
Erick mengungkapkan, pagu awal Kementerian BUMN untuk tahun 2025 senilai Rp 277,5 miliar. Angka tersebut diperuntukkan menjalankan dua program utama yakni program pengembangan dan pengawasan BUMN, serta program dukungan manajemen.
“Terdiri dari Rp 80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen. Jadi total anggaran Rp 277 miliar,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Namun Erick mengajukan permohonan agar nilainya tidak terlalu besar.
Menteri BUMN menyebut, angka anggaran untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN di 2025 minimal Rp 215,3 miliar. Hal tersebut telah diajukan Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan.
Adapun, pengajuan terkait nominal pemangkasan anggaran telah diserahkan kemarin, Rabu (12/2/2025). Sehingga saat ini Erick Thohir tengah menantikan keputusan Bendahara Negara.
“Kemarin siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100%. Mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ungkap Erick.
Erick membeberkan beberapa jenis belanja yang terdampak pemangkasan anggaran, seperti pemotongan perjalanan dinas, penurunan biaya tools pengawasan BUMN, dan pengurangan fasilitas IT.
Kemudian juga terdapat pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), pengurangan fasilitas pimpinan, penyesuaian kendaraan dinas, pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial, serta efisiensi pemakaian gedung.
“Kami masih berkomunikasi walaupun kemarin (anggaran) yang kami dapatkan kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan, kita tunggu saja satu atau dua bulan,” pungkasnya terkait efisiensi anggaran di Kementerian BUMN.