Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan Nasional 10 Juli 2025

Kemensos Pinjam Lahan dari 44 Pemda dan 3 Universitas untuk Gelar Sekolah Rakyat Rintisan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kementerian Sosial
(Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas untuk peminjaman lahan dalam penyelenggaraan program
Sekolah Rakyat
Rintisan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menuturkan, pinjam pakai lahan atau gedung ini akan digunakan untuk penyelenggaraan
Sekolah Rakyat Rintisan
tahun 2025/2026.
“Ada 44 (pemda terdiri dari) provinsi, kabupaten, kota, dan 3 universitas. Sebagian besar di Jawa, sebagian. Tapi hampir merata,” kata Saifullah usai agenda penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD milik pemda dan universitas, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Gus Ipul
menegaskan bahwa pinjam pakai gedung ini hanya bersifat sementara selama proses pembangunan Sekolah Rakyat berlangsung.
Nantinya, setelah pembangunan gedung permanen rampung, aset akan dikembalikan ke pemilik masing-masing.
“Di bulan September rencananya (pembangunan permanen) yang direncanakan oleh Kementerian PU, rencananya nanti di bulan September,” ucapnya.
Gus Ipul, panggilan karibnya, mengatakan bahwa pihaknya sedang memenuhi seluruh syarat untuk memulai pembangunan.
“Artinya akan dibangun saat lahannya sudah
clear and clean
, kalau sekarang masih ada yang kurang ini, kurang itu. Tapi kalau sudah
clear and clean
, baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen,” jelas dia.
Tenggat waktu peminjaman ini, kata Gus Ipul, akan berlangsung selama setahun.
“Ya sifatnya sementara. Setahun ke depan minimal. Nanti kalau habis ya bisa kita perpanjang,” ucapnya.
Ia memastikan, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Total akan ada lebih dari 9.700 siswa.
Tahap pertama sebanyak 63 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
Sementara, lebih dari 4.000 orang yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat, terdiri atas 1.554 guru, 53 kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya seperti kepala asrama dan pamong.
Sebanyak 600 guru akan ditugaskan khusus untuk bidang pendidikan agama, baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal di berbagai daerah, Kementerian Sosial telah menyiapkan sistem koordinasi berbasis wilayah, dengan penanggung jawab dan koordinator regional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.