Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2025 berjalan transparan dan tepat sasaran. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.
Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat BLT Kesra 2025. Dari jumlah tersebut, 18 juta KPM disalurkan melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara 17 juta KPM lainnya menerima bantuan melalui layanan PT Pos Indonesia.
Khusus pada pencairan tahap akhir yang berlangsung pada Desember 2025, masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima dana rapel dengan total nilai Rp900.000.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa BLT Kesra 2025 menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kelompok desil 1 dan 2 merupakan keluarga sangat miskin dan miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara desil 3 dan 4 mencakup keluarga hampir miskin dan rentan miskin yang kondisi ekonominya tidak stabil dan mudah terdampak krisis.
Selain itu, bantuan juga diprioritaskan bagi kategori khusus, seperti lansia tanpa pekerjaan, penyandang disabilitas, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis.
Untuk mencegah kesimpangsiuran informasi, Kemensos mengedukasi masyarakat agar melakukan pengecekan status penerima secara mandiri sebelum mendatangi titik pencairan.
Masyarakat dapat mengakses portal resmi Kemensos melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah serta nama sesuai KTP. Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran.
Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store. Setelah melakukan registrasi dengan mengunggah foto KTP serta verifikasi wajah, profil bantuan akan ditampilkan secara otomatis.
Bagi KPM yang terdaftar melalui jalur PT Pos Indonesia, mekanisme penyaluran dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Penerima akan mendapatkan undangan resmi melalui RT/RW atau aparat kelurahan dan desa setempat.
Saat pencairan, KPM wajib membawa identitas asli berupa e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Bantuan diterima secara tunai tanpa potongan biaya apa pun.
“Penyaluran melalui PT Pos ini merupakan upaya kami menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau berada di wilayah tertentu. Kami juga bekerja sama dengan Komdigi untuk menyiapkan sistem digital agar proses verifikasi di lapangan lebih cepat dan akurat,” tegas Gus Ipul.
Kemensos juga mengingatkan pentingnya validitas data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPM diimbau aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau jumlah anggota keluarga kepada aparat desa atau kelurahan agar data di DTKS tetap akurat.
Mengingat batas akhir pencairan BLT Kesra 2025 ditetapkan hingga 31 Desember 2025, masyarakat diminta segera memastikan status penerima dan mengambil bantuan tepat waktu agar dana tidak dikembalikan ke Kas Negara. [hen/beq]