JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbagi tugas dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengurus sekolah rakyat. Khusus Komdigi, mereka hanya fokus pada penyediaan infrastruktur.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan bahwa pendanaan sekolah rakyat ditangani oleh Kemensos. Komdigi hanya fokus menyediakan internet 100 Mbps di berbagai sekolah rakyat.
“Jadi, internet sekolah rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos. Kami (Komdigi) hanya memastikan infrastruktur sekolah rakyat dan menjaga quality of service-nya,” kata Wayan saat ditemui wartawan pada Jumat, 4 Juli.
Wayan pun mengungkapkan kapasitas internet yang akan diberikan. Lembaga tersebut akan menggunakan fixed broadband, yakni layanan internet yang memanfaatkan kabel serat opik untuk menyediakan koneksi internet rumah tangga dalam bentuk WiFi.
“Karena kebutuhannya untuk sekolah rakyat, (layanannya) itu fixed broadband, bukan seluler,” tambah Wayan. Fixed broadband pun lebih menguntungkan karena konektivitas jaringannya lebih cepat dan stabil dibandingkan mobile broadband.
Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis boarding atau asrama. Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk tujuan pemerataan pendidikan. Di sekolah ini, anak-anak akan mendapatkan fasilitas layaknya asrama pada umumnya.
Meski konsepnya asrama, anak-anak tidak perlu melakukan tes untuk bersekolah di sana. Mereka hanya perlu mengikuti tahap seleksi administrasi dan tes kesehatan. Jika lolos dua tahapan tersebut dan tergolong sebagai anak yang membutuhkan, mereka bisa masuk sekolah rakyat.
Dikarenakan sekolah rakyat adalah sekolah asrama, pemerintah akan memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah dalam keadaan sehat. Jika ada yang memiliki penyakit menular, mereka akan disembuhkan terlebih dahulu melalui kemitraan dengan Kementerian Kesehatan.