Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengumumkan pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru yang memungkinkan para guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk mengajar di sekolah swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
“Mulai 2025, pemerintah akan menerbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih efektif dan tanpa terbebani oleh tugas-tugas administrasi yang terlalu banyak. Salah satunya adalah kebijakan yang memungkinkan guru ASN mengajar tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta,” kata Mu’ti pada Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11/2024) sore.
Mu’ti menjelaskan, selama ini banyak pengelola sekolah swasta yang mengungkapkan kebutuhan akan tenaga pendidik. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut di masa depan.
“Kebijakan ini adalah respons kami terhadap aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta,” imbuhnya.
Selain itu, Mu’ti juga mengumumkan bahwa mulai 2025, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas akan disederhanakan. Dengan kebijakan baru ini, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan e-kinerja yang rumit.
“Mulai 2025, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas akan lebih sederhana dan tidak ribet. Cukup diisi sekali setahun, tanpa perlu mengunggah dokumen atau berbasis poin. Kebijakan ini merupakan jawaban kami terhadap aspirasi para guru, penyelenggara pendidikan swasta, serta sebagai respons terhadap arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan menghindari proses yang berbelit-belit,” tutur Mu’ti.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan rencana kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan bagi para guru pada acara yang sama.
Prabowo menjelaskan, nantinya guru ASN akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 100% dari gaji pokok masing-masing. Sementara itu, guru honorer dan yang bekerja di sekolah swasta akan menerima tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi sebesar Rp 2 juta per bulan.
“Kami telah meningkatkan anggaran untuk guru ASN, PNS, PPPK, dan non-ASN. Guru ASN akan menerima kenaikan gaji sebesar satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 2 juta per bulan,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan dari ribuan guru yang hadir di Velodrome.
Prabowo juga mengungkapkan, pemerintah berencana meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN sebesar Rp 16,7 triliun. Total anggaran kesejahteraan guru akan mencapai Rp 81,6 triliun, yang meningkat signifikan untuk mendukung kesejahteraan para pendidik di seluruh Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia,” tutup Prabowo.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menunggu terbitnya surat keputusan menteri yang akan menyatakan guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah negeri, tetapi juga dapat mengajar di sekolah swasta.
