Jakarta, Beritasatu.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama untuk menjaga kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy RP Tendean, dalam pembukaan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Noudy menjelaskan penyusunan kebijakan berbasis bukti menuntut data yang lengkap, akurat, dan terstandar. Kompleksitas isu strategis nasional, kata dia, mengharuskan adanya keseragaman format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.
“BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Noudy menegaskan metadata berperan penting sebagai konteks data, mulai dari definisi, metode pengumpulan, hingga ruang lingkup. Tanpa metadata yang jelas, data dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antarunit kerja dan berpotensi memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Selain penguatan standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel.
“Ke depan, seluruh data BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Jika data kita kuat, penyusunan policy brief tidak akan menghadapi hambatan,” tegasnya.
Noudy mengajak seluruh unit kerja menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penyamaan persepsi. Menurutnya, penguatan tata kelola data merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN, bukan hanya pengelola data teknis.
Sementara itu, perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Alwin Ferry, menambahkan standar data dan metadata merupakan fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Penerapan standar yang sama, ujarnya, memungkinkan proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data berjalan lebih cepat dan akurat.
“Penting bagi kita memastikan sumber data yang digunakan jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.