Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Jumat (22/11/2025) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini.
Mulai dari soal biaya biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan APBN hingga jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) per Oktober 2025.
Berikut rangkuman berita pilihan.
Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN
Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.
Ia menjelaskan beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.
Baca selengkapnya.
Kanwil Pajak Semarang sandera penunggak pajak Rp25,4 miliar
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak inisial SHB di Semarang.
SHB merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Semarang yang memiliki utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451,00 atau Rp25,4 miliar.
Baca selengkapnya.
ASDP beri diskon hingga 19 persen di libur akhir tahun dukung stimulus
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP memberikan diskon hingga 19 persen pada layanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, sebagai dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya.
LPS: 50 juta penduduk belum punya rekening, dorong literasi keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.
Baca selengkapnya.
BI sebut pertumbuhan uang beredar di Oktober positif, jadi Rp9.783,1 T
Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 tumbuh positif, yakni sebesar 7,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp9.783,1 triliun.
“Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar Rp9.783,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.