Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

Jakarta, Beritasatu.com – Holding BUMN baru, Danantara, yang akan mengelola aset senilai Rp 14.715 triliun, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan diawasi ketat agar tidak menimbulkan risiko ekonomi. Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar memastikan tata kelola Danantara berjalan dengan baik.

“Pembentukan Danantara adalah tonggak penting dalam pengelolaan aset negara. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding ini bisa menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Hardjuno menyoroti potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, terutama jika mengacu pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Saat itu, pemerintah mengalokasikan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank terdampak krisis, tetapi banyak dana yang disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

“Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi tinggi, skenario serupa bisa terjadi. Pengalaman BLBI menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dapat berdampak buruk pada ekonomi,” tegasnya.

Hardjuno menyarankan agar Danantara meniru model Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah (Malaysia) yang dikenal dengan pengelolaan aset negara yang transparan dan independen. Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar Danantara tidak mengikuti jejak buruk 1MDB di Malaysia, yang mengalami skandal keuangan besar akibat intervensi politik dan lemahnya pengawasan.

“Kasus 1MDB menjadi pelajaran holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan benar,” tambahnya.

Agar Danantara dapat berkontribusi positif bagi ekonomi nasional, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah, yaitu audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan terbuka untuk publik, manajemen profesional yang bebas dari kepentingan politik.

“Jika tata kelola Danantara dilakukan dengan baik, holding ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kesalahan masa lalu bisa terulang,” pungkas Hardjuno.