Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengambil langkah tegas dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal korupsi pemberian kredit ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pada Kamis (11/12/2025), penyidik menyita satu aset bernilai tinggi berupa sebuah hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
Aset yang disita tersebut diduga kuat terkait dengan perbuatan mantan Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), yang menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, penyitaan dilakukan oleh tim gabungan penyidik dan penuntut umum Jampidsus Kejagung bersama Satgas Pemulihan Aset, serta disaksikan perwakilan Badan Pertanahan Nasional.
“Tim telah melaksanakan tindakan penyitaan dan pemasangan plang sita terhadap aset berupa Hotel Ayaka Suites, yang berlokasi di Karet Pedurenan Nomor 45, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Anang, Jumat (12/12/2025).
Anang menjelaskan, penyidik memeriksa kondisi fisik hotel, meneliti kelengkapan administrasi, serta memasang plang sita di beberapa lokasi strategis. Pendataan aset juga dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang masih berjalan.
“Tindakan penyitaan ini merupakan rangkaian penegakan hukum dalam perkara TPPU yang diduga dilakukan tersangka IKL, dengan pidana asal tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit,” tegasnya.
Penyidik menduga aset hotel tersebut memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana. Hotel itu dinilai berpotensi berasal dari hasil kejahatan atau bahkan digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.
Terkait hal itu, penyitaan dianggap penting sebagai upaya memperkuat pembuktian sekaligus memulihkan potensi kerugian keuangan negara.
Mengacu pada nilai ekonomis yang tinggi dan biaya perawatan yang besar, Kejagung menilai aset tersebut perlu dikelola secara profesional. Untuk itu, hotel telah diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset.
“Kami telah menyerahkan barang bukti tersebut ke Badan Pemulihan Aset guna dilakukan pengelolaan benda sitaan sesuai tugas dan kewenangan,” kata Anang mengakhiri.