Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Luhut: Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif
Dalam Negeri   
Editor: Sigit Kurniawan   
Selasa, 08 April 2025 – 23:11 WIB

Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia tak sepenuhnya negatif.

“DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, posisi strategis Indonesia memungkinkan negara ini menggantikan berbagai posisi negara lain dalam rantai pasok global.

Sebagai contoh, Uni Eropa disebut telah mempertanyakan soal mineral kritis dari Indonesia, dan telah memperoleh lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk bekerja sama. Hal ini mengindikasikan potensi reformasi ekonomi Tanah Air, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Selain itu, tarif resiprokal Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

Karena itu, lanjut Ketua DEN, kebijakan deregulasi untuk memotong ekonomi berbiaya tinggi itu menjadi sangat penting.

“Koordinasi dengan para Menteri dan Kepala Lembaga terkait terus dilakukan. Belajar dari pengalaman sebagai Menko Marves (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), pendekatan top-down yang diputuskan Presiden dinilai paling efektif untuk menghindari birokrasi yang berlarut-larut. Keputusan ini harus dipatuhi sepenuhnya,” ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan instruksi satu setengah bulan yang lalu mengenai kebijakan deregulasi untuk mengantisipasi potensi tarif Amerika dengan tujuan memangkas ekonomi berbiaya tinggi, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional.

Langkah ini telah diputuskan oleh Presiden dan didukung kebijakan counter-cyclical pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik.

Dengan deregulasi, penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) diharapkan agar segera kelar karena akan memperluas pasar produk Indonesia hingga Eropa. Kebijakan ini juga memudahkan penyebaran produk Indonesia ke Amerika, China, hingga negara-negara yang termasuk dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

“Inefisiensi yang selama ini begitu banyak di semua lini. Ini kesempatan kita untuk melakukan refleksi dan melakukan reform pada ekonomi kita untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapapun,” ungkap Luhut.

Sumber : Antara