Kasus: Teroris

  • Polisi Tembak Mati Pria yang Serang Kedubes Israel di Serbia

    Polisi Tembak Mati Pria yang Serang Kedubes Israel di Serbia

    Jakarta

    Seorang petugas polisi Serbia menembak mati seorang pria yang menembaknya dengan panah di luar Kedutaan Israel di Beograd Serbia. Dua orang pria ditahan usai serangan tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (30/6/2024), penyerang tersebut menembak petugas tersebut ketika dia sedang bertugas di depan kedutaan Israel pada Sabtu pagi. Polisi melepaskan tembakan untuk membela diri dan kemudian menewaskan penyerang.

    Polisi menyebut penyerang, berasal dari Mladenovac, dekat Beograd. Penyerang tinggal di Novi Pazar, pusat sejarah dan politik minoritas Muslim Bosnia di Serbia.

    Pihak berwenang mengatakan indikasi awal menghubungkan serangan tersebut dengan orang-orang yang dicurigai terkait dengan cabang Islam Wahhabi ultra-konservatif. Mereka menambahkan sejumlah orang yang dikenal oleh dinas keamanan diduga terkait dengan serangan itu.

    “Pencarian dilakukan di beberapa lokasi di Serbia, puluhan orang diinterogasi”, kata Menteri Dalam Negeri Ivica Dacic kepada stasiun televisi pemerintah RTS pada Minggu.

    Ia menambahkan, jaksa akan menentukan apakah terduga pelaku terkait dengan serangan teroris yang ditargetkan.

    “Apa yang tidak dapat disangkal tentang orang-orang itu adalah bahwa mereka adalah anggota gerakan ekstremis Wahhabi,” ujar Menteri.

    “Ini adalah operasi melawan ekstremis dan teroris, orang-orang yang terlibat langsung dalam serangan itu, tapi… juga terhadap mereka yang ada indikasi bahwa mereka mungkin termasuk dalam kelompok teroris”.

    Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada hari Sabtu mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Serbia atas dukungan dan kerja sama yang kuat setelah upaya aksi teror di Kedutaan Besar Israel di Beograd hari ini.

    “Terorisme tidak bisa ditoleransi!”, ujarnya di X.

    Duta Besar Israel untuk Serbia Yahel Vilan pada hari Minggu mengunjungi petugas yang terluka di rumah sakit Beograd.

    Serbia terus melakukan penjualan senjata ke Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan 1.195 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan data Israel.

    Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan pada hari Sabtu bahwa setidaknya 37.834 orang telah tewas dalam respons Israel.

    (yld/knv)

  • Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Jakarta

    Imam Masjid Al Aqsa, Sheik Ekrima Sabri (85), dituntut atas tuduhan mendukung aksi terorisme oleh Israel. Israel menuding Sabri mendukung terorisme atas komentarnya yang memuji pria Palestina telah membunuh empat warga Israel termasuk tentara di Tepi Barat.

    Dilansir AFP, Jumat (28/6/2024), dakwaan kepada Sabri itu berlangsung pekan ini. Dasar tuntutan itu merujuk pada dukungan Sabri kepada pelaku penyerangan yang menembak penjaga di pemukiman Maale Adumim di Tepi Barat pada Oktober 2022. Serangan ini menewaskan satu tantara Israel.

    Israel juga menuding Sabri memuji pelaku penyerangan kedua bernama Raad Hazam yang membunuh tiga warga Israel dan melukai enam warga lainnya dalam penembakan di Tel Aviv pada April 2022. Dalam serangan itu Raad Hazam diketahui juga ikut tewas.

    “Kantor kejaksaan mengajukan ke pengadilan Yerusalem sebuah dakwaan terhadap mantan mufti kota tersebut, setelah dia menghasut terorisme dan memuji teroris,” kata Kementerian Kehakiman dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/6) waktu setempat.

    Sabri Membantah

    Sabri membantah keras tuduhan yang dilayangkan Israel. Dia menyebut hanya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para penyerang setelah kematian mereka.

    “Ini adalah tuduhan palsu. Dakwaan itu dibuat-buat dan jahat,” katanya.

    “Menyampaikan belasungkawa bukan berarti kami mendukung apa yang dilakukan anak-anak tersebut,” sambung Sabri.

    “Dakwaan tersebut merupakan hasil tindakan politik dan bukan tindakan hukum. Syekh telah dianiaya selama dua tahun,” katanya kepada AFP.

    Lihat juga Video ‘RS Al Shifa di Gaza Mulai Diperbaiki Seusai Hancur Diserang Israel’:

    (ygs/zap)

  • Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Jakarta

    Tak hanya X/Twitter, Telegram juga dipastikan tidak akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua platform digital tersebut sebelumnya terancam ditutup aksesnya.

    X yang memperbolehkan konten pornografi jadi sorotan Kominfo, mengingat visual esek-esek tidak bisa ditonton secara bebas di Indonesia. Namun, kini X mematuhi aturan dengan menempelkan label dan tidak terlihat dengan jelas konten tersebut.

    Sementara itu, Telegram tersandung persoalan judi online karena platform ini sering dimanfaatkan untuk permainan haram yang sedang diburu oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Kominfo sempat memberikan waktu seminggu kepada Telegram untuk merespons surat peringatan yang diberikan atau terancam diblokir.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Telegram telah merespon surat dari Kominfo.

    “Telegram sudah respon kita, minta channel-channel itu ditutup kan. Sudah kemarin,” ujar Semuel ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Jika Telegram terus membiarkan platformnya menjadi sarang judi online, Kominfo akan menutup aplikasi tersebut. Jika Kominfo sudah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Telegram tanpa mendapat respons, platform tersebut akan diblokir.

    Telegram pernah diblokir Kominfo pada 2017. Telegram yang hadir sebagai pesaing WhatsApp, mendadak jadi sorotan pemerintah karena layanan tersebut dipakai untuk menyebarkan konten radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian.

    Hal itu yang mendasari Kominfo untuk memblokir Telegram saat itu. Penutupan akses kepada pengguna itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

    CEO Telegram Pavel Durov bahkan sampai harus bertandang ke Indonesia untuk membahas pemblokiran Kominfo terhadap layanannya hampir satu bulan lamanya. Pada akhirnya, Telegram dinormalisasi usai disepakati mengikuti aturan yang berlaku.

    Solusi yang ditawarkan adalah Telegram berjanji akan sigap mematikan saluran yang berisikan propaganda terorisme atau kejahatan anak.

    (agt/agt)

  • Ingat Polisi Ganteng dan Stylish saat Bom Sarinah? AKBP Arsya Khadafi Dapat Tugas Baru dari Kapolri 

    Ingat Polisi Ganteng dan Stylish saat Bom Sarinah? AKBP Arsya Khadafi Dapat Tugas Baru dari Kapolri 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru dari polisi ganteng dan stylish, AKBP Teuku Arsya Khadafi.

    Kini AKBP Teuku Arsya Khadafi dapat tugas baru dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Melalui telegram yang beredar pada Rabu (26/6/2024), AKBP Teuku Arsya Khadafi bakal menjabat Wakapolres Metro Jakarta Barat.

    Adapun jabatan yang diemban sementara ini AKBP Teuku Arsya Khadafi yakni Kapolres Tulungangung Jawa Timur.

    Pada tahun 14 Januari 2016 lalu, Indonesia dikejutkan dengan aksi terorisme yang terjadi di Sarinah, Jl MH Thamrin Jakarta.

    Aksi brutal terorisme ini cukup dikenang dengan nama tragedi Bom Sarinah.

    Yang cukup menyita perhatian saat itu lantaran terjadi aksi saling tembak antara pihak Kepolisian dengan para pelaku teror.

    Beberapa saat setelah kejadi,  berbagai tagar bermunculan di media di antaranya #PrayForJakarta, #IndonesiaBrave, dan #KamiTidakTakut.

    Masing-masing mengungkapkan rasa duka, prihatin, dan doa dari masyarakat Indonesia maupun mancanegara.

    Hastag #prayforjakarta bermunculan setelah tragedi bom di kawasan Sarinah Thamrin Jakarta. (Instagram)

    Namun muncul satu tagar menarik, yakni #KamiNaksir, yang menjadi tren yang hangat diperbincangkan.

    Di luar ketakutan masyarakat setelah peristiwa ini, tagar #KamiNaksir menampilkan perbincangan seputar sosok polisi laki-laki yang ikut dalam penyergapan saat peristiwa peledakan bom dan baku tembak di Sarinah.

    Polisi ini ramai diperbincangkan karena dianggap sebagai polisi ganteng pemberani yang memiliki wajah rupawan serta penampilan yang stylish.

    Foto yang muncul terkait dengan #KamiNaksir menampilkan sosok polisi berikut meme yang menampilkan foto kolase sang polisi yang diketahui bernama Teuku Arsya Khadafi.

    Jejak Karier AKBP Teuku Arsya Khadafi

    Sebelum kariernya mentereng, alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 lahir di Jakarta pada Mei 1982 dalam satuan kepolisian, AKBP Teuku Arsya Khadafi sarat berpengalaman di dalam bidang reserse.

    Mantan Kapolres Probolinggo, Polda Jawa Timur itu pun menceritakan ketika bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan salah satu penyergap teroris Thamrin dan mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara.

    “Saya pernah bertugas menjadi salah satu Kanit di Resmob Ditreskrimun Polda Metro Jaya.”

    “Selama itu berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan seperti dari begal, jambret yang bikin resah di jalan, jual beli senjata ilegal, namun dari kesemuanya itu paling menonjol saat ungkap kasus perampokan dan pembunuhan sadis ibu dan anak di Cilincing pada tahun 2015 silam,” ucapnya, Senin (23/10/2023).

    Teuku Arsya Khadafi bersama artis Ramzi (path)

    “Pada Januari 2015, saya merupakan salah satu polisi yang turut menyergap teroris Thamrin Jakarta Pusat,” imbuhnya.

    AKBP Teuku Arsya Khadafi, S.H., S.I.K., M.Si., menambahkan atas prestasinya tersebut akhirnya pada 2016 ia promosi sebagai Kanit IV Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Menjadi lulusan terbaik dalam Pendidikan Sespimen Polri Angkatan 57, sambung dia, ia meraih tiga predikat Terbaik, Serdik Terbaik, Naskap (Naskah Strategi Perorangan) Terbaik dan Berkepribadian Terbaik.

    “Penghargaan itu saya terima sebagai lulusan terbaik Pendidikan Sespimen Polri Angkatan 57 di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada Oktober 2017 saat itu berpangkat Komisaris Polisi (Kompol),” tambahnya.

    Lalu pada 2020, lebih lanjut Arsya menjelaskan ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

    “Tak berselang lama, dua belas bulan kemudian, saya mendapatkan mandat untuk menduduki jabatan sama yaitu sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat,” terangnya.

    “Singkat cerita atas prestasi yang cemerlang itu saya akhirnya dipromosikan menjadi Kapolres Probolinggo, Polda Jawa Timur pada 2021,” sambungnya.

    “Sesuai Surat Telegram dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1214/VI/KEP.2022 ter tanggal 20 Juni 2022, menjadi Kapolres Tulungagung menggantikan AKBP Eko Hartanto,” pungkasnya.

    Berikut perjalanan karier AKBP Teuku Arsya Khadafi :

    Tahun 2016 sebagai Kanit II Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Kanit IV Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2016.

    Kanit III Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat tahun 2020.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tahun 2021.

    Tangkap Pelaku Pencekik Polantas

    AKSI seorang perwira polisi ganteng sempat membuat heboh ketika peristiwa bom sarinah. 

    Lama menghilang, bahkan mungkin sudah banyak lupa, kini polisi ganteng di kasus bom sarinah kembali beraksi. 

    Polisi ganteng bom sarinah kini ikut berperan dalam penangkapan pemobil yang mencekik dan menantang polisi usai ditilang

    Pria yang melawan petugas itu adalah Tohap Silaban. 

    Video Tohap Silaban melawan petugas ramai di media sosial sejak Jumat (7/2/2020). 

    Ia pun lalu diringkus polisi pada malam hari usai videonya viral. 

    Penangkapan Tohap Silaban ternyata berada di bawah pimpinan seorang polisi yang dahulu pernah viral saat kasus Bom Sarinah. 

    Perwira polisi itu viral saat kasus bom sarinah lantaran wajahnya yang ganteng. 

    Bahkan satu hari usai peristiwa bom sarinah, tagar yang trending justru polisiganteng.

    Sosok polisi yang dulu viral kasus bom Sarinah kembali usut kasus polantas dicekik (Path, capture picture/ Wartakotaliva.com)

    Ya, perwira polisi tersebut adalah Komisaris Teuku Arsya Khadafi. 

    Arsya kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. 

    Artinya sebentar lagi pangkat Arsya akan naik menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). 

    Dulu ketika kasus bom sarinah, Arsya menjabat sebagai Kanit II Kasubdit Jatanras Ditkrimum Polda Metro Jaya. 

  • 10 Anggota Keluarga Bos Hamas Tewas dalam Serangan Israel di Gaza

    10 Anggota Keluarga Bos Hamas Tewas dalam Serangan Israel di Gaza

    Gaza City

    Serangan udara Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan 10 anggota keluarga dari pemimpin kelompok Hamas, Ismail Haniyeh. Salah satu yang tewas adalah saudara perempuan Haniyeh.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (25/6/2024), badan pertahanan sipil Gaza dalam pernyataannya menyebut serangan udara Israel pada Selasa (25/6) pagi waktu setempat menghantam rumah keluarga Haniyeh yang ada di area kamp pengungsi Al-Shati, Jalur Gaza bagian utara.

    “Ada 10 orang yang mati syahid… akibat serangan tersebut, termasuk Zahr Haniyeh, saudara perempuan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh,” tutur juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, dalam pernyataan kepada AFP.

    Dia mengatakan bahwa sejumlah jenazah kemungkinan masih tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan tersebut. Basal menyatakan bahwa pihaknya “tidak memiliki peralatan yang diperlukan” untuk mengeluarkan jenazah-jenazah yang tertimbun reruntuhan.

    Para personel badan pertahanan sipil Gaza, sebut Basal, mengevakuasi jenazah korban tewas lainnya ke Rumah Sakit Al-Ahli yang ada di Gaza City.

    Dia menambahkan bahwa “beberapa orang mengalami luka-luka” akibat serangan itu.

    Militer Israel belum segera mengonfirmasi laporan tersebut. Saat dihubungi secara terpisah oleh AFP, militer Tel Aviv mengatakan pihaknya “mengetahui laporan tersebut tetapi kami tidak bisa mengonfirmasinya”.

    Haniyeh yang menjabat sebagai pemimpin biro politik Hamas diketahui berkantor dan tinggal di Doha, Qatar.

    Dia telah kehilangan tiga anak laki-laki dan empat cucunya dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza bagian tengah pada April lalu. Pada saat itu, militer Israel menuduh mereka terlibat dalam “aktivitas teroris”.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Haniyeh mengatakan bahwa sekitar 60 anggota keluarganya tewas sejak perang antara Hamas dan Israel berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Perang dimulai setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap wilayah Israel bagian selatan, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

    Sebagai balasan atas serangan Hamas, militer Israel melancarkan serangan udara, darat dan laut terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 37.626 orang, kebanyakan juga warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel selama delapan bulan terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menghina Agama-Keadilan Raja Salman, Guru Arab Saudi Dibui 20 Tahun

    Menghina Agama-Keadilan Raja Salman, Guru Arab Saudi Dibui 20 Tahun

    Riyadh

    Seorang guru di Arab Saudi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan setempat karena komentar dan kritikan yang dilontarkannya via media sosial. Pria Saudi ini didakwa menghina agama dan keadilan Raja Salman, serta dituduh membahayakan persatuan nasional.

    Seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (25/6/2024), laporan Yemen Press Agency menyebut seorang guru di Saudi, yang bernama Asaad bin Nasser Al-Ghamdi itu, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Kriminal Khusus di Riyadh. Al-Ghamdi juga dikenai larangan bepergian.

    Al-Ghamdi dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan terkait aktivitas media sosialnya, termasuk tuduhan menghina agama dan keadilan Raja Salman, mendukung gagasan teroris, berupaya mendestabilisasi sistem, dan membahayakan persatuan nasional.

    Dia ditangkap otoritas Saudi setelah komentar yang diposting pada akun pribadi miliknya di media sosial X, yang sebelumnya disebut Twitter. Jaksa penuntut Riyadh berupaya menutup akun media sosial milik Al-Ghamdi tersebut.

    Dalam kasus ini, sejumlah postingan media sosial yang ditulis Al-Ghamdi dijadikan bukti yang memberatkannya. Salah satunya postingan yang menyampaikan belasungkawa kepada Dr Abdullah Al-Hamid, seorang aktivis HAM terkemuka dan pendiri Asosiasi Hak Sipil dan Politik Saudi (HASMI). Dr Al-Hamid meninggal dunia dalam tahanan pada April 2020.

    Al-Ghamdi, dalam postingan media sosialnya, juga mengkritik Visi 2030 dan transformasi yang berlangsung di Kerajaan Saudi, serta pengabaian pemerintah terhadap aliansi agama lama.

    Vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Kriminal Khusus di Riyadh terhadap Al-Ghamdi menuai kecaman dari oposisi, Partai Majelis Nasional Saudi.

    Al-Ghamdi ditahan selama 1,5 tahun di penjara Saudi, dan dilaporkan terus-menerus mengalami penyiksaan serta diabadikan secara medis. Dia disebut ditahan di penjara Dhahban dan Al-Hayer.

    Partai Majelis Nasional Saudi, dalam pernyataannya, mengklaim Al-Ghamdi diberi obat-obatan yang mempengaruhi kondisi mentalnya, sehingga memicu penurunan kondisi kesehatan secara nyata.

    Otoritas Saudi juga dikritik karena menunjuk seorang pengacara yang disebut bertindak lebih seperti petugas keamanan, daripada pengacara yang membela Al-Ghamdi dalam persidangan kasusnya.

    Al-Ghami merupakan saudara laki-laki dari pembangkang Saudi yang berbasis di London, Sa’id bin Nasser Al-Ghami dan Mohammed Al-Ghamdi, yang divonis mati karena postingan media sosial mereka.

    Sejak September 2017 lalu, otoritas Saudi telah menangkap dan menargetkan banyak cendekiawan, pemikir dan akademisi di negaranya.

    Organisasi HAM Saudi, SANAD, yang berbasis di Inggris merilis pernyataan yang isinya mengecam “penangkapan sewenang-wenang, hukuman lanjutan, dan hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya (Al-Ghamdi) semata-mata karena menjalankan hak dasar atas kebebasan berekspresi”.

    “Kami mengutuk keras penangkapan Asaad Al-Ghamdi dan segala pelanggaran yang dialaminya selama masa penahanan, penyelidikan, dan persidangan. Kami juga menolak dengan keras hukuman tidak adil yang dijatuhkan kepadanya hanya karena menggunakan hak alami dah sah atas kebebasan berekspresi dengan cara yang samai,” tegas SANAD dalam pernyataannya.

    “Kami menyerukan kepada pemerintah Saudi untuk mempercepat pembebasannya dan memberinya perawatan medis yang diperlukan tanpa penundaan,” cetus pernyataan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Dushanbe

    Tajikistan yang merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tengah baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab. Apa alasannya?

    Seperti dilansir Euronews.com, Selasa (25/6/2024), pemerintah Tajikistan, yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah, mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada akhir pekan.

    Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh majelis tinggi parlemen Tajikistan, atau yang disebut Majlisi Milli, pada Kamis (20/6) pekan lalu.

    Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan, karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96 persen penduduk beragama Islam.

    Pada intinya, undang-undang itu melarang penggunaan “pakaian asing” yang termasuk hijab atau jilbab, atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

    Mereka yang melanggar undang-undang itu akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (Rp 12 juta) untuk warga negara biasa, denda 54.000 Somoni (Rp 82,6 juta) untuk pejabat pemerintah dan denda 57.600 Somoni (Rp 88 juta) untuk tokoh keagamaan.

    Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan.

    Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”.

    Undang-undang serupa telah disahkan awal bulan ini, dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan, seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai “iydgardak” di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri.

    Terlepas dari itu, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup, Emomali Rahmon, sejak tahun 1997 silam.

    Presiden Tajikistan Bertekad Berantas Ekstremisme Sejak Lama

    Diketahui bahwa Presiden Rahmon, yang berkuasa sejak tahun 1994, sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan.

    Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama lima tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi, Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP), yang mendapatkan serangkaian konsesi.

    Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30 persen pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca-Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam.

    Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal.

    Upaya kudeta gagal itu menewaskan Jenderal Abdulhakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan.

    Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh “ekstremis” di tengah masyarakat.

    Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009, rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh tapi juga memperkuat kekuasaan.

    Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat, yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis.

    Undang-undang Tanggung Jawab Orang Tua, yang diberlakukan sejak tahun 2011, mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri.

    Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin.

    Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1.938 masjid ditutup dalam waktu setahun dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis.

    Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Crocus di Moskow, Rusia, pada April lalu. Empat pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS-Khorasan.

    Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang “demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler”. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk “mencintai Tuhan dengan hati”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Jakarta

    Amerika Serikat dan beberapa negara barat seperti Prancis, kini mengizinkan Ukraina memakai senjata mereka untuk menyerang target militer di area Rusia. Nah terkait hal itu, sebuah batalion tempur Ukraina yang kontroversial pun menerima senjata dari AS untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Brigade Azov sekarang diizinkan menggunakan senjata Amerika untuk melawan Rusia. Brigade Azov, yang memiliki akar sayap kanan dan ultra nasionalis, adalah bagian Garda Nasional Ukraina dan evolusi dari batalion yang bertempur selama pendudukan Rusia di Krimea 10 tahun lalu.

    Namun dikutip detikINET dari Sky News, sebagai respons terhadap ideologi neo Nazi yang diusung para pendiri kelompok tersebut, AS telah melarang mereka menggunakan senjata Amerika pada tahun 2014.

    Namun kini, Deplu AS mengatakan mereka tidak menemukan bukti pelanggaran HAM berat oleh Brigade Azov, yang telah dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina sebagai Brigade Pasukan Khusus ke-12.

    Anggota kelompok tersebut saat ini memang menolak hubungan dengan kelompok sayap kanan, namun telah ditetapkan sebagai teroris oleh Rusia, yang terus mengatakan mereka adalah formasi bersenjata ultranasionalis.

    Menanggapi pencabutan larangan tersebut, Brigade Azov merasa senang. “Ini adalah halaman baru dalam sejarah unit kami. Azov menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan bahkan lebih berbahaya bagi penjajah,” tulis mereka.

    Adapun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Moskow memandang sangat negatif terhadap keputusan Washington, dan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan AS siap menerima Neo Nazi.

    Hal ini terjadi ketika Walikota Kharkiv Ihor Terekhov mengatakan di Berlin bahwa keputusan AS untuk mencabut sebagian pembatasan penggunaan senjata Barat telah mengurangi jumlah serangan terhadap kota tersebut.

    “Ini telah membantu. Itulah sebabnya mungkin Kharkiv ada di periode tenang dalam beberapa minggu terakhir sehingga tidak ada serangan besar seperti yang terjadi misalnya, pada bulan Mei,” cetusnya.

    Dilaporkan akhir pekan lalu, pesawat perang Ukraina untuk pertama kalinya menembakkan senjata yang mengenai sasaran di wilayah Rusia. Sumber militer Ukraina mengatakan pusat komando Rusia diserang di daerah Belgorod, Rusia barat.

    (fyk/fay)

  • AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    AS Geram Israel Alihkan Dana Palestina Rp 573 M ke Korban Terorisme

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich untuk mengalihkan pendapatan pajak sebesar US$ 35 juta (Rp 573,7 miliar) yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina kepada keluarga “korban terorisme” di negara Yahudi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/6/2024), Washington menyebut keputusan Smotrich itu “salah” dan “tidak tepat”.

    “Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pemerintah Israel bahwa dana ini adalah milik rakyat Palestina,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, saat berbicara kepada wartawan setempat pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    “Dana itu harus segera ditransfer kepada Otoritas Palestina. Dana itu tidak seharusnya ditahan. Dana itu tidak seharusnya ditunda,” ucapnya.

    “Kami pikir ini adalah keputusan yang sangat salah oleh menteri tersebut,” ujar Miller tanpa menyebut langsung nama Smotrich.

    Smotrich yang merupakan politisi sayap kanan Israel ini mengumumkan langkah tersebut via media sosial.

    “Otoritas Palestina mendorong dan mendukung terorisme dengan membayar keluarga para teroris, para tahanan, dan para tahanan yang dibebaskan,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Sesuai dengan keputusan yang memberikan kompensasi kepada para korban terorisme, kami mengganti kerugian dengan jumlah yang sama dari dana Otoritas Palestina dan mentransfer uang yang diberikan kepada keluarga korban terorisme,” imbuhnya.

    Berdasarkan perjanjian perdamaian yang dimediasi sebagian oleh Norwegia tahun 1990-an silam, Israel mengumpulkan dana untuk Otoritas Palestina, yang menjalankan otonomi terbatas di beberapa bagian wilayah Tepi Barat.

    Namun Tel Aviv telah memblokir pengiriman dana tersebut sejak serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, di wilayah Israel.

    Serangan balasan militer Israel terhadap Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, menurut laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 37.232 orang, kebanyakan juga warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Klaim Serangan ke Sekolah PBB di Gaza Tewaskan 17 Militan

    Israel Klaim Serangan ke Sekolah PBB di Gaza Tewaskan 17 Militan

    Tel Aviv

    Militer Israel mengklaim serangan udara mereka terhadap sebuah sekolah di Jalur Gaza, yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan sedikitnya 17 militan. Tel Aviv sebelumnya mengklaim serangannya dilakukan secara terarah terhadap target puluhan petempur Hamas yang bersembunyi di sana.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/6/2024), pernyataan terbaru militer Israel itu merujuk pada serangan udara terhadap sebuah sekolah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di area kamp pengungsi Nuseirat, Jalur Gaza bagian tengah, pada Kamis (6/6) waktu setempat.

    Ribuan orang dilaporkan berlindung di kompleks sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan pengungsi tersebut. Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, yang terletak dekat sekolah itu, melaporkan sedikitnya 37 orang tewas akibat serangan udara pada Kamis (6/6) waktu setempat.

    “Sejak serangan terarah tersebut, (militer Israel) telah mengonfirmasi identitas 17 teroris yang beroperasi dari sekolah tersebut,” sebut militer Israel dalam pernyataannya pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Pernyataan terbaru itu memperbarui komentar juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari yang mengatakan pada Kamis (6/6) bahwa sedikitnya sembilan militan tewas ketika jet-jet tempur Tel Aviv menggempur tiga ruang kelas di kompleks sekolah tersebut.

    Hagari mengatakan bahwa sekitar 30 militan dari Hamas dan Jihad Islam diyakini bersembunyi di sana.

    Militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah sekolah lainnya, yang juga dikelola UNRWA, di kamp pengungsi al-Shai, Jalur Gaza bagian utara, pada Jumat (7/6) waktu setempat. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan sedikitnya tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.

    Secara terpisah, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut serangan Israel terhadap sekolah di Jalur Gaza. itu dilancarkan “tanpa peringatan sebelumnya”.

    Dia menambahkan bahwa UNRWA telah “membagikan koordinat semua fasilitasnya (termasuk sekolah itu) dengan militer Israel dan pihak lainnya yang terlibat konflik”.

    “Menyerang, menargetkan, atau menggunakan gedung-gedung PBB untuk tujuan militer merupakan tindakan yang secara terang-terangan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” sebut Lazzarini dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)