Kasus: Tawuran

Bisnis.com, LAHAN — Presiden Prabowo Subianto mengatakan dari ribuan polisi, pasti ada anggota yang nakal, tidak disiplin, dan brengsek. Namun, dia mengatakan ada juga polisi yang baik dan patuh.

Menurutnya, Polri sebagai garda depan penjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Prabowo menilai peran polisi yang baik, kerap disalahpahami, padahal mereka adalah benteng pertama melawan ancaman narkoba, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara.

Apakah benar semua polisi benar dan tidak tempramen? Prabowo tidak memungkiri bahwa citra polisi sering sekali tercoreng karena adanya aparat yang sembrono.

“Pastilah dalam korps ratusan ribu ada yang enggak benar. Saya mantan panglima, saya tahu anak buah saya ada yang nakal, ada yang brengsek. Saya ambil contoh begini, kalau murid sekolah yang tawuran, apa sekolahnya salah? Apa guru-guru semuanya salah? Ini anak memang ya bandel, ya harus ditindak,” tuturnya di hadapan jajaran Polri saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu mengakui, citra aparat sering kali dipengaruhi oleh segelintir oknum yang melakukan pelanggaran. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menutupi jasa besar institusi secara keseluruhan.

“Saya ini orangnya nggak suka basa-basi. Polisi selalu dijelek-jelekkan, selalu dimaki-maki di mana-mana di seluruh dunia, karena memang tugasnya menertibkan,” ujar Prabowo  

Kepala negara pun menilai bahwa kedisiplinan masyarakat hanya akan terbentuk jika semua pihak memahami bahwa hukum dan ketertiban adalah bentuk kasih sayang negara terhadap rakyatnya bukan bentuk kekuasaan semata.

Polri Lawan Narkoba

Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan Polri dalam perang melawan narkoba kini makin kompleks. Kartel internasional, katanya, telah menggunakan teknologi canggih dan pola penyelundupan yang sulit dideteksi, termasuk menggunakan kapal nelayan, pelabuhan tikus, bahkan kapal selam.

Dia menegaskan, tantangan semacam ini hanya bisa dihadapi jika aparat bekerja dengan budaya gotong royong dan sinergi lintas lembaga.

“Saat malam jam 01.00 WIB ada perahu yang merapat ada kapal yang merapat nggak ada kapal yang mau mendarat jam 01.00 WIB malam di pantai yang sunyi nggak ada niatnya pasti brengsek. Kalau niat baik pasti dia akan mendarat ke pantai waktu terang. Jadi ini masalah di seluruh dunia bahkan sekarang ada modus si kartel-kartel narkoba punya kapal selam saudara-saudara dia punya kapal selam,” imbuhnya.

Sekadar informasi, agenda pemusnahan barang bukti kali ini menjadi simbol satu tahun pelaksanaan kebijakan langsung berdampak dari Presiden Prabowo dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Dalam periode Oktober 2024–Oktober 2025, Polri mencatat capaian besar sebanyak 49.306 kasus narkotika diungkap, 65.572 tersangka ditangkap, 1.898 program rehabilitasi dijalankan melalui restorative justice, 214,84 ton narkotika disita senilai Rp29,37 triliun.

Kemudian 22 kasus TPPU narkoba diungkap dengan 29 tersangka dan aset hasil kejahatan senilai Rp221,38 miliar berhasil disita.

Barang bukti yang dikumpulkan mencakup berbagai jenis, antara lain 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, hingga 34,5 kilogram kokain. Total seluruh barang bukti tersebut ditaksir senilai Rp29,37 triliun, dan dinilai telah menyelamatkan lebih dari 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Polri juga telah mengidentifikasi 228 Kampung Narkoba di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 118 kawasan telah berhasil ditransformasi menjadi Kampung Bebas dari Narkoba.

Selain itu, hingga kini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di Indonesia, terdiri dari 393 fasilitas medis dan 222 fasilitas sosial, yang menjadi ujung tombak pemulihan pengguna narkoba.

Pada kegiatan di Lapangan Bhayangkara tersebut, Prabowo memimpin pemusnahan 2,1 ton narkotika berbagai jenis. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa pemusnahan barang bukti dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat.