Kasus: Tawuran

Daftar Empat Geng Pemuda Tawuran di Dekat Rumah Ahmad Sahroni NasDem, Dua Orang Dibacok

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Tawuran pecah di Jalan Swasembada X, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di dekat rumah politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Empat geng pemuda terlibat dalam tawuran itu setelah sebelumnya janjian melalui media sosial.

Kapolsek Tanjung Priok Kompol R. Sigit Kumono mengatakan, tiga kelompok pemuda itu masing-masing geng Empang, geng Bakti, geng Sungai Bambu (Subam), dan geng Kebon Pisang (Bonpis).

“Berawal dari kelompok Empang atau kelompok Subam dan kelompok Bonpis melalui Instagram janjian untuk melakukan penyerangan kepada kelompok Bakti,” kata Sigit di Mapolsek Tanjung Priok, Jumat (2/5/2025).

“Kemudian kelompok Subam berkomunikasi dengan kelompok Bakti, rombongan akan melakukan penyerangan terhadap kelompok Bakti,” sambung Kapolsek.

Tawuran pun pecah pada sekitar pukul 2.30 WIB, Kamis (1/5/2025) dinihari.

Awalnya, geng Empang bergerombol dengan geng Subam dan geng Bonpis mendatangi kawasan kumpul para pemuda dari geng Bakti.

Dari penyerangan itu, geng Bakti pun dipukul mundur sampai ke Jalan Swasembada X.

Para pelaku tawuran ini lantas mencari musuh mereka di lokasi hingga akhirnya melakukan penyerangan terhadap musuhnya dan berimbas kepada warga setempat.

Diketahui, tiga pemuda melakukan pembacokan kepada dua korban hingga mereka mengalami luka-luka.

Sejumlah warga yang menyaksikan penyerangan ini lalu berupaya menangkap pelaku tawuran.

Pelaku RA (15), yang merupakan tersangka utama pembacokan akhirnya tertangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian.

Polisi juga segera melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku lainnya, MT (20), yang berperan memboncengi RA.

Kedua pelaku yang tertangkap kini diproses dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat serta undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam.

Di sisi lain, polisi kini masih memburu dua pemuda lainnya yang juga ikut terlibat dalam pembacokan di lokasi kejadian.

Diketahui, akibat penyerangan para pelaku tawuran ini, ada dua korban yang mengalami luka sayatan senjata tajam.

Diberitakan sebelumnya, aksi brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Jalan Swasembada Barat X, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terjadi pada Kamis (1/5/2025) dinihari.

Penyerangan para pemuda pelaku tawuran ke permukiman warga ini terjadi tak jauh dari rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, dan terekam CCTV.

Rekaman CCTV memperlihatkan para pelaku membawa senjata tajam seperti celurit dan klewang.

Mereka tampak mengejar seseorang sebelum akhirnya menyerang warga secara acak. Diduga, para pelaku tengah mencari musuh dari kelompok mereka.

Karena tidak menemukan target, mereka justru menyasar warga sekitar. Bahkan, sedikitnya dua orang warga mengalami luka-luka akibat serangan itu.

Ketua RT 07 RW 13, Subari, mengatakan pelaku bukan warga sekitar, melainkan gerombolan pemuda dari wilayah lain yang hendak mencari musuhnya di permukiman warga.

“Mereka itu sebenarnya orang luar ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah, yang jadi korban warga setempat yang nggak tahu apa-apa masalahnya. Mereka pas malam itu pas waktu kejadian ada warga yang dikejar-kejar lari lah ke wilayah kami ini,” kata Subari, Kamis (1/5/2025).

Menurut Subari, lokasi penyerangan yang dilakukan para pemuda itu tak jauh dari rumah Ahmad Sahroni, politikus Partai NasDem yang kini menjabat anggota DPR RI.

Gerombolan pemuda itu menyerang dengan menggunakan senjata tajam.

“Iya, kejadiannya itu dekat, depan rumahnya Pak Sahroni, anggota DPR,” kata Subari.

Subari menambahkan, aksi tawuran mulai sering kejadian semenjak bulan puasa.

Namun, kebanyakan pelakunya bukan merupakan warga setempat, alias pemuda-pemuda dari wilayah lain yang saling bentrok di permukiman warga.

“Pas waktu bulan puasa awal itu mereka itu anak-anak ini sering masuk kemari menyerang warga sini, nggak tahu mungkin ada musuhnya atau apa saya nggak tahu juga, nyerangnya pake senjata tajam, kayak celurit yang panjang-panjang itu,” ucapnya.

“Mereka itu rata-rata anak-anak 20 tahunan. Di bawah 20 tahun, seperti anak-anak pelajar. Nggak ada kayak orang tua itu nggak ada. Di sini mah aman-aman aja, nggak ada yang tawuran orang-orangnya. Pelakunya menyasar ke mana-mana akhirnya ke wilayah sini,” pungkas Subari.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

02/05/2025 17:46
TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

“Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya.

Menurut dia, pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer. Walaupun dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendidikan itu lebih mengedepankan pendekatan secara personal maupun kelompok melalui bimbingan dan pengasuhan.

Dia menyampaikan bahwa materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang umum diberikan seperti belajar di kelas secara normal, mulai dari bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, latihan baris berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok, hingga outbond.

“Para siswa peserta pendidikan karakter ini juga adalah para siswa yang didaftarkan sendiri oleh para orang tuanya dan menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa anak-anaknya bersedia menjalani pendidikan pembentukan karakter tersebut secara sukarela,” kata dia.

Dia menyampaikan bahwa jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

“Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

02/05/2025 13:33
Pemkot Depok Pelajari Mekanisme Pendidikan Militer untuk Anak Nakal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok sedang mempelajari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembinaan terhadap anak-anak nakal di markas militer.

Diketahui, Purwakarta telah menjalani arahan tersebut dan mendidik pelajar atau anak-anak nakal yang kerap tawuran dibina di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan Pemerintah Kota Depok sedang menjajaki dari sisi penganggaran terhadap anak-anak nakal yang akan dibina di kesatuan TNI.

Setelah melakukan penjajakan, Pemerintah Kota Depok akan melaksanakan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Dari sisi penganggaran kita coba pelajari yang digulirkan oleh Purwakarta, nanti seperti apa, mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan di Kota Depok,” ujar Supian, Jumat (2/5/2025).

Supian menjelaskan, pembinaan terhadap anak nakal yang kerap tawuran atau kenakalan remaja lainnya sedang dipelajari. Terdapat dua mekanisme yang akan dilakukan Pemkot Depok terhadap penanganan anak nakal sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

“Ada dua kemungkinan. Pertama, kita buat lagi seperti yang dilakukan di sana atau kita bergabung saja,” kata Supian.

Supian berharap di Kota Depok tidak telalu banyak sisa atau anak-anak nakal yang akan menjalani pendidikan militer di kesatuan TNI. Hal itu membuat Pemerintah Kota Depok tidak perlu membangun tempat atau pembinaan terhadap siswa nakal.

“Mudah-mudahan kan gak terlalu banyak jumlah yang masuk kategori itu, sehingga kita cukup mengirimkan, kita ikut pembiayaan biar enggak terlalu harus buat punya sekolah masing-masing,” ujar Supian.

Supian akan mempelajari kembali terkait pengiriman anak nakal Kota Depok ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta. Apabila Kota Depok bergabung dengan kesatuan tersebut, akan dikaji kembali terkait dukungan yang diperlukan.

“Jadi kita lihat, kalau memang bisa digabung di sana kita ikut berkontribusi seperti apa. Sampai saat ini belum ada (anak nakal),” kata Supian.

Baca juga Dedi Mulyadi Beberkan Kriteria Siswa Nakal yang Bakal Dimasukkan ke Barak Militer

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah. Kebijakan ini diharapkan jadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja.

02/05/2025 13:20
Program Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi Dimulai Hari Ini, Remaja Bermasalah Dikirim ke Markas TNI – Page 3

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam sebab menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang disapa Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. Khususnya bagi anak-anak yang kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.

Disebutkan Dedi Mulyadi, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Program ini akan dijalankan dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.

“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah,” jelasnya.

Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun ia menilai rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebut Bonnie.

02/05/2025 12:13
Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI Bandung 2 Mei 2025

Tangis Orangtua Iringi 39 Siswa Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Saat Masuk Markas TNI
Editor
KOMPAS.com –
Suasana haru menyelimuti halaman Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025).
Sebanyak 39 siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang dianggap “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya dilepas oleh orangtua mereka untuk mengikuti program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus dan truk milik Pemkab Purwakarta.
Begitu turun, siswa disambut komando. Mereka diarahkan oleh anggota TNI dengan gaya khas militer: tegas, cepat, dan penuh kedisiplinan.
Mereka digiring ke barisan pembukaan untuk memulai pelatihan karakter selama 14 hari ke depan.
Tangis pecah saat para siswa diberi waktu singkat berpamitan. Banyak orangtua menangis, menyematkan harapan besar agar anak mereka berubah menjadi lebih baik.
Salah satunya adalah Elly, wali murid yang tak kuasa menahan air mata.
“Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik. Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut,” ujarnya.
Elly juga menuturkan telah menyiapkan perlengkapan anaknya sejak jauh hari, termasuk seragam, alat tulis, pakaian olahraga, perlengkapan mandi, hingga ember.
“Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orangtua setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik,” ucapnya.
Program pendidikan militer ini menuai sorotan publik dan kritik dari sejumlah kalangan.
Namun, Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai bentuk pembinaan karakter untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.
Program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Meski program ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, Dedi tetap menggelarnya dengan bantuan dari TNI dan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.
Program ini terlebih dahulu akan dimulai di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Kota Bandung.
Dedi dalam sejumlah kesempatan menjelaskan bahwa program pendidikan militer ini melibatkan TNI dan Polri guna memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.
Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.
“Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan,” kata Dedi.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tangisan & Harapan 39 Siswa di Purwakarta yang Dilepas Orang Tua ke Pendidikan Karakter Ala Militer
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 07:37
Aksi Penyerangan Terjadi Dekat Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, 2 Warga Alami Luka-luka – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Penyerangan oleh sekelompok orang dengan membawa senjata tajam (sajam) terjadi di Jalan Swasembada Barat X, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (1/5/2025) dini hari.

Adapun peristiwa tersebut terjadi tak jauh dari kediaman Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Dikutip dari Tribun Jakarta, aksi tersebut terekam CCTV di mana para pelaku membawa sajam berupa celurit dan klewang.

Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, mereka terlihat mengejar seseorang yang berakhir menyerang warga secara acak.

Belum diketahui penyebab terjadinya aksi penyerangan tersebut. Namun, diduga para pelaku tengah mencari musuh.

Akibat insiden ini, dilaporkan ada dua warga setempat menderita luka-luka akibat diserang oleh gerombolan pelaku tersebut.

Sementara, menurut pengakuan Ketua RT setempat, Subari, para pelaku penyerangan tersebut bukan warga setempat, melainkan penduduk dari wilayah lain.

“Mereka itu sebenarnya orang luar ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah, yang jadi korban warga setempat yang nggak tahu apa-apa masalahnya. Mereka pas malam itu pas waktu kejadian ada warga yang dikejar-kejar lari lah ke wilayah kami ini,” kata Subari.

Subari pun membenarkan penyerangan terjadi di dekat kediaman Ahmad Sahroni.

“Iya, kejadiannya itu dekat, depan rumahnya Pak Sahroni, anggota DPR,” kata Subari.

Di sisi lain, Subari mengaku aksi penyerangan memang kerap terjadi semenjak bulan Ramadan lalu.

Dia pun kembali menegaskan bahwa mayoritas pelaku penyerangan bukanlah warga setempat.

“Pas waktu bulan puasa awal itu mereka itu anak-anak ini sering masuk kemari menyerang warga sini, nggak tahu mungkin ada musuhnya atau apa saya nggak tahu juga,” ujar Subari.

Dia menyebut mayoritas pelaku merupakan remaja hingga anak-anak dan memang kerap membawa sajam saat menjalankan aksinya.

“Mereka itu rata-rata anak-anak 20 tahunan. Di bawah 20 tahun, seperti anak-anak pelajar. Nggak ada kayak orang tua itu nggak ada,” tuturnya.

Subari mengeklaim bahwa warga di kawasan tempat tinggalnya tidak pernah tawuran atau melakukan aksi penyerangan.

“Di sini mah aman-aman aja, nggak ada yang tawuran orang-orangnya. Pelakunya menyasar ke mana-mana akhirnya ke wilayah sini,” pungkasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul “Brutal, Gang Dekat Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Diserang Gerombolan Pemuda Pelaku Tawuran”

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jakarta/Gerald Leonardo Agustino)

02/05/2025 06:01
Kawasan Rumah Ahmad Sahroni Diserang Kelompok Bersenjata Tajam, Dua Warga Jadi Korban

GELORA.CO – Kelompok pemuda bersenjata tajam menyerang pemukiman warga di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (1/5/2025) dini hari.

Mirisnya aksi penyerangan ini dilakukan dekat rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan dua warga mengalami luka-luka.

Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar, memperlihatkan sekelompok pemuda dengan membawa senjata tajam terlihat menyerang pemukiman warga di sekitar Jalan Swasembada Barat X, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (1/5/2025) dini hari.

Menurut salah satu warga setempat yang juga korban luka-luka, Fajar mengatakan bahwa kelompok Pemuda tersebut diduga sedang mencari musuh, namun karena tidak bertemu kemudian langsung menyerang warga sekitar. Kejadian inipun sudah sering terjadi dan meresahkan warga.

“Kejadiannya dari gang 6, karena yang ribut juga di Barat 6 dan Barat 8. Karena diserang keteteran pada mundur. Makanya diserang sampai masuk ke dalem. Tawurannya di depan Barat 6 sampai Barat 9 lah, cuman ada yang lari ke sini makanya sampai dikejar,” Kata Fajar di lokasi.

Akibat penyerangan tersebut menurut Fajar, dua warga sekitar yang hendak mengamankan salah satu pelaku kemudian terkena luka sabetan benda tajam. Menurut Fajar, dirinya terkena sabetan di tangan hingga mengalami luka serius.

“Yang ketangkep satu orang ditangkap sama warga karena memang sudah meresahkan sih. Dia bawa senjata tajam, ada yang bawa CR ada yang bawa klewang. Korban banyak dari sebelum-sebelumnya, kalau malam ini ada dua orang termasuk saya sendiri,” Ucapnya.

“Saya bisa luka pas saya megang kena senjata tajamnya, karena kan sudah masuk ke wilayah kita saya coba mengamankan, karena takutnya kan orang nggak tahu apa-apa malah kena. Saya kena dua luka, kalau untuk ini sih dalem lukanya, karena senjata tajam,” Lanjutnya.

Sementara itu, Ketua RT 07 Subari membenarkan adanya aksi tawuran yang terjadi di depan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni. Menurutnya, kelompok Pemuda bersenjata tajam tersebut mencari seseorang atau lawan untuk tawuran dan yang terjadi warga sekitar yang diserang serta menjadi korban.

“Mereka itu sebenarnya orang luar ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah, yang jadi korban warga setempat yang nggak tahu apa-apa. Mereka pas malam itu ada warga yang dikejar-kejar lari lah ke wilayah kami ini, kebetulan di sini ada anggota yang jaga ya mereka ditangkap rumahnya Pak Sahroni, anggota DPR,” Pungkasnya.

Sebelumnya anggota DPR RI Ahmad Sahroni memposting video adanya tawuran dan penangkapan pelaku. Menurut Sahroni, saat kejadian petugas kepolisian tidak ada yang datang hingga pelaku ditangkap warga. “Emang bener nih ternyata pak polisi susah dihubungi dan sampai pagi ini pun tidak ada yang datang ke TKP,” Tulis akun Sahroni.***

01/05/2025 23:27
1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Gubernur Jawa Tengah
(Jateng) Komjen (Purn)
Ahmad Luthfi
mengatakan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa sekolah yang nakal.
Hal tersebut Luthfi sampaikan saat ditanya perihal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa nakal ke
barak militer
.
Mulanya, Luthfi mempersilakan saja Dedi Mulyadi yang memiliki wacana tersebut.
Namun, dia enggan menerapkan hal serupa di Jateng.
Sebab, anak-anak di bawah umur bisa ditindak dengan dikembalikan ke orangtuanya.
Sedangkan yang sudah di atas umur, akan dipidana.
“Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Menurut Luthfi, aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas, sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.
“Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah,” ucapnya.
“Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya,” sambung Luthfi.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan rencana menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat.
Tujuannya jelas: membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus ke perilaku negatif.
“Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi.
Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025.
Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan.
Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa.
Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
Mereka yang disebut akan masuk ke barak militer ialah tukang tawuran, pemabuk, dan tukang main Mobile Legends sampai larut malam.
Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.
“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 07:25
Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

“Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

“Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

“Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

“Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

“Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

“Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

“Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

“Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

“Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

“Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

30/04/2025 21:04
Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju Nasional 30 April 2025

Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto
menilai, rencana Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengirim anak bandel ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan.
Ia mengingatkan, negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan warga negaranya diharusnya mengikuti
wajib militer
.
“Jangan terlalu berlebihan, ya. Ini ingat, ya, di negara yang maju itu, semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Singapura, Korea, semua,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Agus menuturkan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru.
Ada banyak instansi maupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan TNI terkait hal ini.
PT Bukit Asam misalnya, mengirim karyawan baru untuk dididik terlebih dahulu di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam).
Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara dua instansi.
Adapun biayanya disesuaikan dengan anggaran (bujet) perusahaan maupun instansinya.
“Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini, materinya apa saja,” ucap Agus.
Agus menyampaikan, materi yang dilatih pun dirapatkan terlebih dahulu.
Kebanyakan instansi memilih pelatihan disiplin bangun pagi hingga memanfaatkan waktu secara efisien.
“Kebanyakan disiplin bangun pagi. Bagaimana cara membersihkan tempat tidur. Sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama, sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien,” ucapnya.
“Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir tidak. Seperti itu, lah,” jelas Agus.
Dengan begitu, karyawan baru diharapkan akan mampu bekerja efisien, sekaligus menanamkan loyalitas kepada perusahaan.
“Apabila selesai dididik di kita, dia masuk ke perusahaan itu bisa lebih efektif efisien bekerjanya. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian dia kita juga kita beri materi bela negaranya, loyalitas kepada pimpinan, kepada bawahan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab.
Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin.
Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
Terkait kriterianya, siswa yang dikirim ke barak adalah tukang mabuk, tukang tawuran, dan tukang main Mobile Legends.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 16:29