Kasus: Tawuran

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berencana untuk memperluas cakupan pendidikan militer di barak TNI sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat yang bermasalah.

Sebagaimana diketahui, Dedi saat ini telah memberlakukan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk dibina dan diberikan pelatihan karakter.

Dalam mekanismenya, siswa katagori SMP dan SMA/SMK yang terlibat aksi pergaulan negatif seperti ikut geng motor, tawuran, atau tindakan kriminal lainnya, langsung dikirim ke barak TNI untuk memperoleh pendidikan tersebut.

Jika hasilnya berdampak positif, Gubernur Jawa Barat itu menyebut ada kemungkinan program ini bakal diperluas dan menjangkau orang dewasa.

“Saya berencana setelah (pelajar) SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan kedepan ya, jika ini berhasil maka nanti yang dewasa,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (5/5/2025).

Adapun pada katagori dewasa yang dimaksud Dedi ini, yakni masyarakat bermasalah yang suka nongkrong di jalan sambil mabuk-mabukan atau tawuran.

“Jadi bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan dewasa,” kata Dedi.

Selain itu dalam salah satu pernyataannya, Dedi juga mengatakan ada kemungkinan program pendidikan militer menyasar pada siswa ‘gemulai’.

Usulan ini pertama kali disampaikan oleh warganet melalui jejaring media sosial.

Merespon usulan ini, Dedi pun tak menutup kemungkinan bisa saja siswa ‘gemulai’ bakal ikut diberikan pembinaan melalui pendidikan karakter di barak TNI.

“Komentar di media sosial, Pak Gub, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap, ya bisa saja,” kata Dedi.

“yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah,” pungkasnya.

Sempat tuai kritikan

Sebelumnya, pendidikan militer ala Dedi Mulyadi terhadap para siswa di Jawa Barat yang bermasalah juga menuai banyak kritikan. 

Salah satu kritikan, datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Ono melihat Dedi Mulyadi semestinya memaksimalkan lebih dulu instrumen pemerintah sebelum melibatkan TNI/Polri. 

Ia melanjutkan kebijakan itu seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di Provinsi Jawa barat. 

“Di mana setiap kebijakan harusnya dikomunikasikan, dibahas secara komprehensif. Jangan seperti pemangkasan anggaran, pencoretan anggaran kepada pondok pesantren dan masjid yang akhirnya viral, lalu seketika gubernur mengembalikan lagi anggaran itu,” ujar Ono seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut juga menilai, Dedi harus melibatkan sejumlah pihak sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

Hal itu bertujuan agar ada tolak ukurnya dalam melihat keberhasilan dari program tersebut. 

“Saya berharap sebelum itu dilakukan paling tidak ada ahli pendidikan yang diundang, KPAI yang diundang, DPRD diajak bicara, faktor yang bisa dikatakan berhasil atau tidak kan harus ada aturannya. Pada saat masuk ke barak militer dianggap berhasil kan harus ada ukurannya. Ukuran itu harus disepakati,” jelasnya. 

Ono pun secara blak-blakan menyebut penerapan pendidikan militer di barak bertepatan pada 2 Mei dalam menyambut Hari Pendidikan dinilai gegabah. 

“Menurut saya, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat misalnya 2 Mei menyambut Hari Pendidikan ya, tiba-tiba dicari anak-anak nakal, tentaranya masuk ke sekolah-sekolah yang enggak bisa gitu juga. Jangan gegabah, masih ada jalan yang baik.”

“Saran saya, harus dibicarakan secara komprehensif, aspek hukumnya harus jelas dan aspek-aspeknya harus jelas termasuk pembiayaan,” pungkasnya. 

Didukung sejumlah emak-emak

Di tengah ramainya pemberitaan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke Barak TNI, sejumlah emak-emak juga beri dukungan.

Emak-emak yang mendukung gebrakan ini justru menilai, pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi adalah kebijakan yang tepat. 

Pasalnya, hal ini dianggap mampu membuat anak-anak yang ‘sulit diatur’ agar dapat dibina dengan baik. 

“Yang menyebut KDM melanggar HAM karena mengirimkan anak-anak ke barak TNI gini, sampeyan paham ora? Itu anak-anak yang tawuran, sampai ngebacok kawannya pakai golok, mabok game online, narkoba sampai ngebangkang dengan orang tuanya.”

“Mereka semua masih anak-anak di bawah umur dan secara hukum masih tanggung jawab orang tua,” ujar emak-emak tersebut dikutip dari Instagram @satu_kosongdelapan pada Senin (5/5/2025). 

Emak-emak ini mengatakan bahwa orang tua dari anak yang nakal itu bahkan menyerahkan anak mereka ke barak militer tanpa paksaan. 

Mereka pun dinilai menyambut baik dengan adanya program tersebut. 

“Orang tuanya menyerahkan dengan sukacita, paham ora sampeyan? (nanti ada pertanyaan) ‘enggak tepat itu di Barak TNI nanti dengan kekerasan’. Lah bocah seperti itu, dinas sosial yakin dengan kelembutan selesai?” ujarnya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya