Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Meta Hanindita, Sp.A(K) mengingatkan agar ibu rumah tangga secara rutin mengevaluasi tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting primer yang kasusnya masih ditemukan di Jakarta.

    “Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar dengan cara yang benar setiap bulan,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Meta menjelaskan dengan memantau anak setiap bulan bisa diketahui kondisi normal menurut usia.

    Kemudian untuk kewenangan pencegahan primer ini berada pada tingkat kader di posyandu.

    “Di posyandu, jika ada anak yang saat diukur dan ditimbang berat badannya atau panjang badannya kurang, atau status gizinya kurang, atau kenaikan berat badannya mulai seret maka harus segera dirujuk ke puskesmas,” kata Meta.

    Lalu, apabila anak sudah dirujuk ke puskesmas, maka masuk pencegahan sekunder. Menurut Meta, tenaga kesehatan di puskesmas harus mengonfirmasi ulang kondisi anak dengan kembali mengukur tinggi badan, berat badannya.

    Apabila dokter di puskesmas menemukan anak mengalami gangguan gizi, maka dia harus mencari penyebab dan mengatasinya.

    “Kalau memang diindikasikan (masalah gizi), boleh diterapi nutrisi,” kata Meta.

    Lalu, bila dalam satu atau dua minggu tidak ada perbaikan di level puskesmas, maka dokter umum harus merujuk sampai ke level rumah sakit umum daerah (RSUD) agar anak ditangani dokter spesialis anak.

    “Kalau sudah sampai di spesialis anak itu namanya sudah masuk pencegahan tersier. Ini dilakukan pada anak yang tidak bisa dilakukan penatalaksanaan dengan baik di puskesmas. Dokter yang akan menentukan pendeknya ini stunting atau bukan dengan melakukan pengukuran ulang” jelas dia.

    Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Kendati prevalensinya turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Pemerintah Pusat kemudian menargetkan penurunan stunting 18 persen pada 2025.

    Sementara itu, khusus di Jakarta, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta memperlihatkan terdapat 36.664 balita menghadapi masalah gizi sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

    Dari data tersebut, sebanyak 26,74 persen atau 10.340 anak mengalami stunting, lalu 4,24 persen atau 1.638 anak mengalami gizi buruk, kemudian 26,32 persen atau 10.178 anak mengalami gizi kurang, dan sekitar 42,70 persen atau 16.508 anak mengalami berat badan kurang.

    Walau begitu, dari 10.340 kasus stunting, sebanyak 5.969 anak sudah membaik dan 4.371 anak masih berjuang mengatasi kondisinya.

    Dalam mengurangi masalah stunting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pentingnya sinergisitas pemerintah pusat dan daerah. Gibran menekankan, jajaran kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan sosok terpilih untuk mengelola daerah. 

     

    Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

     

    “Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota sekitarnya,” kata Gibran.

     

    Gibran mengajak jajaran kepala daerah dan Forkopimda agar bersama-sama mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan, dukungan dan sinergisitas dari pemerintah daerah (Pemda) penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

     

    Gibran menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, hingga Maluku. Dia meminta, daerah-daerah lainnya agar mampu mencontoh upaya tersebut.

     

    “Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil,” ucap Gibran.

     

    Di lain sisi, Gibran juga mengapresiasi kiprah sejumlah daerah dalam menurunkan angka stunting, daerah tersebut seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Tanjung Balai, hingga Situbondo. Ia menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo, semua pihak didorong untuk menurunkan angka stunting. 

     

    Menurutnya, langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah mengoptimalkan program makanan bergizi gratis. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah, sebagian besar orangtua murid cenderung merespons positif program makan bergizi gratis. 

     

    “Jadi saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu,” papar Gibran.

    Gibran pun menekankan, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan bahwa program tersebut sangat strategis. Pasalnya program ini akan melibatkan peran aktif dari banyak pihak, mulai dari petani, hingga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

     

    “Sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan perekonomian naik, sesuai target Bapak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan anggaran yang tepat sasaran,” pungkasnya.

  • Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 

    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 

    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 

    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   

    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 
     
    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
     
    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 
    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 
     
    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.
     
    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 
     
    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
     
    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.
     
    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
     
    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.
     
    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
     
    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
     
    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.
     
    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.
     
    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.
     
    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.
     
    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.
     
    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   
     
    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah tahun depan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Dia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Di hadapan para peserta, Gibran menyatakan gagasan itu muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan disiplin para kepala daerah.

    “Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang,” kata Gibran.

    Dalam pidatonya, Gibran menyatakan Rakornas selama tiga hari seperti saat ini mungkin belum cukup bagi kepala daerah.

    Menurutnya, perlu waktu yang lebih panjang untuk mencapai sinergi yang kuat.

    “Mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari,” ujar Gibran.

    Menurut Wapres, kehadiran para kepala daerah di Akmil Magelang akan memberikan nilai lebih, terutama dalam menciptakan kebersamaan dan soliditas.

    Gibran menyampaikan, kebersamaan dan kedisiplinan yang ditanamkan di lingkungan militer dapat menginspirasi para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Selain itu, Gibran menekankan pentingnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di setiap daerah untuk bekerja kompak tanpa ego sektoral.

    “Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya,” ucap Gibran.

    Sinergi semacam ini dianggap penting untuk menyukseskan berbagai program nasional yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

    Rakornas kali ini, selain memusatkan perhatian pada koordinasi, juga membahas pencapaian daerah-daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, pencegahan korupsi, dan penurunan angka stunting.

    Gibran mengapresiasi daerah-daerah yang mampu meningkatkan skor MCP (Monitoring Center for Prevention) yang menunjukkan komitmen mereka dalam pencegahan korupsi.

  • Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli

    Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan program presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dapat meningkatkan IQ anak yang menjadi generasi penerus.

    Budi mengungkap hasil riset di 72 negara, dari tahun 1948 sampai 2020 IQ manusia di dunia naik 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang baik. Temuan lain yang disampaikan Budi terkait relasi antara pemenuhan gizi anak-anak terhadap pemingkatan IQ.

    “Majalah The Economist edisi Juli 2024 menunjukan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin,” kata Budi Gunawan. 
     

     

    Pernyataan Budi Gunawan didukung para ahli

    Sejumlah ahli gizi dan nutrisi menilai program makan siang gratis memang sudah sepatutnya diwujudkan. Menurut mereka, program itu tidak hanya membantu perbaikan IQ tapi juga bermanfaat dalam penanganan stunting.

    “Berdasarkan kajian kami terhadap penerapan program makan siang gratis di sekolah di berbagai negara, ditemukan implikasi positif dari penerapan program tersebut. Tidak hanya penguatan nutrisi, tetapi juga ada sisi sosial dan ekonomi yang turut terangkat,” kata peneliti Indonesia Food Scurity Review (IFSR) Dian Yunita dikutip dari Antara.

    Dian menjelaskan program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Indonesia masih terbatas di sekolah swasta dan beberapa pesantren.

    Dia memperkirakan kurang satu persen sekolah-sekolah dan pesantren yang menyediakan makan siang gratis bagi siswa dan santrinya.

    Lebih lanjut, Dian berujar kalau program makan siang gratis di sekolah-sekolah seharusnya dianggap sebagai investasi untuk mengejar target Indonesia Emas.

    “World Food Programme, badan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengungkapkan program makan siang di sekolah semestinya menjadi investasi yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” bebernya. 

    Hal senada juga diungkapkan pakar Nutrisi Institut Pertanian Bogor Prof. Ikeu Tanziha. Menurutnya, makan siang gratis di sekolah adalah bentuk intervensi terbaik pemerintah untuk memenuhi gizi anak.

    “Dengan adanya makan siang di sekolah akan sangat bagus karena targetnya jelas. Semua terima sesuai dengan apa yang harus dimakan,” ungkap Ikeu.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan program presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dapat meningkatkan IQ anak yang menjadi generasi penerus.
     
    Budi mengungkap hasil riset di 72 negara, dari tahun 1948 sampai 2020 IQ manusia di dunia naik 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang baik. Temuan lain yang disampaikan Budi terkait relasi antara pemenuhan gizi anak-anak terhadap pemingkatan IQ.
     
    “Majalah The Economist edisi Juli 2024 menunjukan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin,” kata Budi Gunawan. 
     

     

    Pernyataan Budi Gunawan didukung para ahli

    Sejumlah ahli gizi dan nutrisi menilai program makan siang gratis memang sudah sepatutnya diwujudkan. Menurut mereka, program itu tidak hanya membantu perbaikan IQ tapi juga bermanfaat dalam penanganan stunting.
    “Berdasarkan kajian kami terhadap penerapan program makan siang gratis di sekolah di berbagai negara, ditemukan implikasi positif dari penerapan program tersebut. Tidak hanya penguatan nutrisi, tetapi juga ada sisi sosial dan ekonomi yang turut terangkat,” kata peneliti Indonesia Food Scurity Review (IFSR) Dian Yunita dikutip dari Antara.
     
    Dian menjelaskan program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Indonesia masih terbatas di sekolah swasta dan beberapa pesantren.
     
    Dia memperkirakan kurang satu persen sekolah-sekolah dan pesantren yang menyediakan makan siang gratis bagi siswa dan santrinya.
     
    Lebih lanjut, Dian berujar kalau program makan siang gratis di sekolah-sekolah seharusnya dianggap sebagai investasi untuk mengejar target Indonesia Emas.
     
    “World Food Programme, badan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengungkapkan program makan siang di sekolah semestinya menjadi investasi yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” bebernya. 
     
    Hal senada juga diungkapkan pakar Nutrisi Institut Pertanian Bogor Prof. Ikeu Tanziha. Menurutnya, makan siang gratis di sekolah adalah bentuk intervensi terbaik pemerintah untuk memenuhi gizi anak.
     
    “Dengan adanya makan siang di sekolah akan sangat bagus karena targetnya jelas. Semua terima sesuai dengan apa yang harus dimakan,” ungkap Ikeu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Posyandu harus berjalan baik sebagai upaya cegah stunting

    Posyandu harus berjalan baik sebagai upaya cegah stunting

    Jakarta (ANTARA) – Praktisi kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Meta Hanindita, Sp.A(K) mengatakan Posyandu harus berjalan baik dan lengkap fasilitasnya sebagai bagian upaya mencegah anak terkena stunting.

    “Program Posyandu harus berjalan dengan baik, dilengkapi fasilitasnya dengan alat timbangan atau pengukuran panjang dan tinggi badan terstandar,” kata dia saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, kata Meta, para kader Posyandu perlu dilatih termasuk cara menimbang bayi yang benar.

    “Misalnya, bagaimana menimbang yang baik karena bayi di bawah dua tahun ditimbang dengan telanjang. Tapi yang seringkali terjadi, popoknya semua ditimbang dan itu hasilnya jadi tidak akurat,” tutur dia.

    Posyandu, kata Meta, menjadi bagian dari pencegahan primer stunting. Di Posyandu, anak diukur dan ditimbang berat badannya atau panjang badannya dengan alat yang terstandar dengan cara yang benar setiap bulannya.

    Setelah pemantauan pertumbuhan tersebut, petugas lalu melakukan evaluasi.

    “Pencegahan primer artinya dilakukan pada anak-anak yang masih baik-baik saja, berat badan, tinggi badan, status gizinya, kenaikan berat badan setiap bulan juga normal menurut usianya,” ujar dia.

    Lalu, apabila petugas kesehatan menemukan masalah seperti berat, panjang badan anak kurang, status gizinya kurang atau masalah kenaikan berat badan, maka harus segera merujuk ke puskesmas.

    Kemudian, hal lain yang juga penting dalam pencegahan stunting, yakni memastikan alur rujukan dapat berjalan baik saat menemukan masalah gizi pada anak hingga kecurigaan anak terkena stunting atau tengkes.

    “Pastikan juga alur rujukan mulai dari Posyandu ke Puskesmas, Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dapat berjalan baik,” kata dia.

    Meta mengatakan ketersediaan stok vaksin untuk menyukseskan program imunisasi anak juga perlu dipastikan dalam pencegahan stunting.

    Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan anak di Jakarta. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 36.664 balita di Jakarta menghadapi masalah gizi sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

    Dari data tersebut, sebanyak 26,74 persen atau 10.340 anak mengalami stunting, lalu 4,24 persen atau 1.638 anak mengalami gizi buruk. Kemudian 26,32 persen atau 10.178 anak mengalami gizi kurang dan sekitar 42,70 persen atau 16.508 anak mengalami berat badan kurang.

    Kendati demikian, dari 10.340 kasus stunting, sebanyak 5.969 anak sudah membaik dan 4.371 anak masih berjuang kondisinya.

    Dalam mengurangi masalah stunting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus identifikasi risiko dan penanganan kasus stunting

    Jakpus identifikasi risiko dan penanganan kasus stunting

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan identifikasi risiko dan penyebab terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai rencana tindak lanjut (RTL) penanganan kasus stunting di wilayah tersebut.”Kajian dan penyusunan RTL audit kasus stunting II Jakarta Pusat tahun 2024 ini untuk menyusun rekomendasi penanganan kasus,” kata Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Rianti di Jakarta, Kamis.

    Selain itu untuk ​​​​​​perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 63 tim teknis dan tim pakar dari tim audit stunting Jakarta Pusat periode tahun 2024-2026.

    Dalam pertemuan ini, seluruh jajaran melakukan analisis faktor risiko terjadinya stunting pada anak usia di bawah dua tahun (bayi bawah dua tahun/baduta) dan bayi bawah lima tahun (balita).

    Hal itu sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serupa.

    Baca juga: Jakpus tingkatkan peran tim pendamping keluarga untuk cegah stunting

    Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemaparan dalam memperkuat analisis dan menambah wawasan terkait penanganan stunting di Jakarta Pusat.

    Sekretaris Kota Jakarta Pusat (Jakpus), Iqbal Akbarudin mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan keenam dari aksi konvergensi dan identifikasi dari berbagai kasus stunting yang ada.

    Kajian yang dilakukan ini akan mengelompokkan masing-masing potensi dari kasus di Jakpus. Kegiatan kajian ini melibatkan ahli gizi, ahli anak, bidan dan juga rumah sakit, sekaligus memetakan kondisi stunting di wilayah tersebut.

    Baca juga: Jakpus perkuat peran tim PKK untuk turunkan angka stunting

    Setelah itu hasil dari kajian ini akan direkomendasikan untuk mendapatkan rangkaian solusi dan upaya pendampingan secara berkelanjutan agar bisa melakukan percepatan lebih baik lagi.

    “Jadi penanganan kasus stunting tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan saja. Ke depannya diharapkan masyarakat melalui tim pendampingan keluarga (TPK) di setiap kelurahan turut aktif melakukan penanganan,” kata Iqbal.

    Iqbal juga berharap seluruh masyarakat dapat terlibat langsung dalam menangani dan menuntaskan kasus stunting atau tengkes demi kepedulian kesehatan bersama.

    Berdasarkan hasil intervensi serentak stunting yang dilakukan pada Juli 2024, data balita stunting yang telah dilakukan validasi oleh Suku Dinas Kesehatan Jakpus sebanyak 1.080 balita.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan ‘lenyap’ begitu saja.

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

    “Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan,” ujar Yandri.

    Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

    “Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan,” kata dia.

    (shc/ara)

  • PAFI Sulu Tingkatkan Kualitas Kesehatan di Daerah Terpencil

    PAFI Sulu Tingkatkan Kualitas Kesehatan di Daerah Terpencil

    JABAR EKSPRES – Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Sulu (pafisulu.org), Kepulauan Miondanao, hadir sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan profesionalisme apoteker, tetapi juga berinovasi dalam memberikan layanan farmasi yang berdampak signifikan, terutama bagi daerah terpencil.

    Sulu, yang terdiri dari banyak pulau kecil, menghadapi tantangan serius dalam akses kesehatan. PAFI Sulu mengatasi permasalahan ini dengan meluncurkan layanan farmasi mobile. Melalui kendaraan farmasi keliling, apoteker menjangkau desa-desa terpencil, memberikan edukasi penggunaan obat yang aman serta pemeriksaan kesehatan sederhana.

    Bacaan Lainnya
    “Inovasi ini membantu masyarakat Sulu yang kesulitan mencapai fasilitas kesehatan konvensional, memastikan setiap warga mendapatkan akses obat dan layanan kesehatan yang berkualitas,” dilansir dari halaman pafisulu.org .

    Kolaborasi dan Edukasi untuk Kesehatan Masyarakat

    PAFI Sulu juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi kesehatan di Mindanao. Program-program kolaboratif termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi farmasi, dan kampanye penggunaan obat yang tepat. Kegiatan rutin ini menjangkau masyarakat luas di seluruh kepulauan Sulu.

    BACA JUGA: PAFI Kabupaten Sarmi Bantu Pemerintah Tekan Kasus Stunting di Masyarakat

    Edukasi juga menjadi fokus utama. PAFI Sulu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang benar melalui program farmasi mobile dan kampanye kesehatan di fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah.

    Pelatihan Berkelanjutan untuk Ahli Farmasi

    Untuk memastikan apoteker di Sulu selalu up-to-date dengan perkembangan terkini, PAFI Sulu secara rutin mengadakan pelatihan profesional berkelanjutan. Pelatihan ini membahas berbagai topik, mulai dari teknologi terbaru dalam farmasi hingga metode pelayanan kesehatan yang lebih efektif.

    “Dengan pelatihan ini, kami memastikan apoteker kami mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambah perwakilan PAFI Sulu.

    Digitalisasi Layanan Farmasi

    Dalam menghadapi kemajuan teknologi, PAFI Sulu telah mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi obat, berkonsultasi dengan apoteker, dan mendapatkan layanan farmasi dari jarak jauh. Ini menjadi solusi penting, terutama selama masa pandemi ketika mobilitas masyarakat terbatas.

  • PAFI Nusantara Tingkatkan Tenaga Farmasi Berkualitas

    PAFI Nusantara Tingkatkan Tenaga Farmasi Berkualitas

    JABAR EKSPRES – Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Nusantara menyadari tenaga kefarmasian sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Produktivitas masyarakat, di antaranya ditentukan dengan derajat kesehatannya di mana hal ini dapat dipenuhi dengan keberadaan tenaga kefarmasian yang andal dan profesional.

    Seperti dilansir dari pafinusantara.org, sebagai organisasi, PAFI Nusantara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga kefarmasian yang mencakup apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

    Hal ini bertujuan agar SDM yang ada dapat mengikuti perkembangan di bidang ilmu farmasi, baik dari segi kebutuhan obat-obatan, teknologi dan informasi seputar dunia kesehatan.

    Oleh karena itu, PAFI Nusantara telah menyusun program untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga kefarmasian tersebut. Diantaranya dengan mengadakan pelatihan, seminar, workshop dan focus group discussion (FGD), di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan menghadirkan berbagai narasumber, baik dari internal maupun eksternal.

    Melalui kegiatan tersebut, maka skill, pengetahuan dan wawasan dari tenaga kefarmasian akan terus bertambah sehingga mereka dapat menghadapi kemajuan zaman dan mengantisipasi tantangan yang hadir.

    BACA JUGA: PAFI Kabupaten Muna Edukasi Pemberantasan Penyakit DBD

    Mereka juga dapat mengetahui berbagai aturan atau regulasi terbaru mengenai seputar kefarmasian yang sangat dibutuhkan saat menjalankan profesinya.

    PAFI Nusantara melihat bahwa dengan semakin berkembangnya pengetahuan, maka kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan juga terus bertambah. Dan hal ini juga menyebabkan tantangan yang hadir semakin kompleks. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian dituntut untuk selalu mengupgrade skill, pengetahuan dan wawasannya agar selalu siap menghadapi perubahan yang ada.

    Hal inilah yang mendorong PAFI Nusantara untuk melakukan seminar, workshop dan FGF secara berkala, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan optimal.

    Dengan semakin profesionalnya tenaga kefarmasian tersebut maka akan semakin memudahkan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sebagai stakeholder. Hal ini terutama menyangkut usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kefarmasian, khususnya mengenai obat-obatan.

    BACA JUGA: PAFI Kabupaten Sarmi Bantu Pemerintah Tekan Kasus Stunting di Masyarakat

    Seperti pentingnya menggunakan obat-obatan dengan benar sesuai aturan dan peruntukannya, menghindari penggunaan obat dengan sembarangan, menjauhi pemakaian narkoba, pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan lainnya.