Kasus: stunting

Pemkot Kediri Gelar Webinar Pemanfaatan Aplikasi ArcGIS

Kediri (beritajatim.com) – Guna meningkatkan pemahaman, kapasitas dan kemampuan para pengelola data, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan webinar pemanfaatan data statistik sektoral dan data spasial pada aplikasi ArcGIS, Senin (2/12/2024).

Secara daring, seluruh pengelola data dari berbagai OPD di Pemerintah Kota Kediri menyimak dan mengikuti jalannya bimtek dengan seksama. Bimtek diisi pemaparan materi oleh Angga Dwi Mulyanto, dosen Statistik dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam materinya, Angga menjelaskan secara detail mengenai fungsi dasar penggunaan aplikasi ArcGIS untuk memanfaatkan data statistik sektoral dan data spasial.

Dalam keterangannya secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana menerangkan bimtek ini dinilai penting sebagai upaya memberikan pelatihan bagi para pengelola data. Serta menambah pengetahuan mereka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan data spasial dengan menggunakan aplikasi ArcGIS.

“Teman-teman pengelola data ke depan bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menyajikan data mereka. Selain disajikan dalam bentuk data statistik sektoral di portal satu data ke depan bisa lebih di kemas dengan sempurna di aplikasi ArcGIS sehingga penyajian data atau publikasi data lebih menarik,” jelasnya.

ArcGIS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menganalisis dan menyajikan data spasial. Data yang diinput di ArcGIS adalah data yang sudah diproduksi oleh semua perangkat daerah.

“Untuk sementara data yang sudah ada di ArcGIS Kota Kediri ialah data profil kemiskinan, kesehatan stunting, dan data bantuan sosial. Nantinya data yang dihasilkan perangkat daerah bisa disusulkan untuk bisa masuk di ArcGIS Kota Kediri sehingga menambah kelengkapan informasi kondisi Kota Kediri,” terang Apip.

Apip melanjutkan saat ini aplikasi ArcGIS sudah digunakan namun untuk pelaksaannya masih terbatas di beberapa petugas. Dengan adanya pelatihan ini Apip berharap semua perangkat daerah bisa memperoleh wawasan baru serta keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan langsung dalam pekerjaan sehari-hari sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif di berbagai sektor.

“Dengan adanya bimtek ini semua pengelola data diharapkan bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi karena aplikasi sekarang terus berkembang. Selain itu kita dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi yang baru yang lebih tepat sasaran dan membantu pekerjaan kita,” harapnya. [nm/kun]

02/12/2024 20:43
Luhut Bongkar Dosa-dosa Pemerintah Daerah soal Alokasi Dana Stunting, Ini Buktinya

GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membongkar dosa-dosa besar pemerintah daerah (pemda) soal alokasi dana stunting.

Diketahui, total anggaran untuk penanganan stunting dalam APBN 2024 mencapai Rp187,5 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menemukan berbagai kelemahan dalam tata kelola anggaran, khususnya di tingkat daerah.

Menurutnya, alokasi sumber daya untuk program penanganan tengkes (stunting) di Indonesia masih belum tepat sasaran.

“Program stunting juga kita lihat, banyak dana-dana stunting itu (tidak tepat sasaran), padahal (dibelanjakan) hal-hal yang tidak perlu, ini hasil audit BPKP,” kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (2/12/2024).

Luhut menilai sekitar 49,5 persen dari anggaran tersebut dinilai belum efektif di tingkat pemerintah daerah (pemda).

Distribusi anggaran stunting yang mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,43 triliun, provinsi Rp1,02 triliun, kabupaten/kota Rp770,1 miliar, dan desa Rp4,9 miliar.

Luhut menjelaskan audit BPKP menunjukkan perencanaan kinerja memang masih belum optimal.

Kurangnya grand design yang memadai, serta data yang tidak akurat menjadi hambatan utama dalam efektivitas program ini.

Dia juga beri contoh lain berupa alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg yang 44,4 persen belum tepat sasaran, hingga subsidi listrik yang 43,7 persen salah sasaran.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program melalui berbagai pendekatan, termasuk penerapan digitalisasi.

Transparansi dan efisiensi menjadi kunci guna memastikan bahwa semua program memiliki dasar data yang valid dan dilaksanakan berdasarkan studi yang matang.

Selain itu, audit BPKP akan terus menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.

“Saya kira ini semua tidak ada yang tidak bisa dengan digitalisasi, gap tech tadi itu saya kira menjadi sangat penting,” tuturnya.

02/12/2024 17:37
Fedi Nuril Kritik Anggaran Makanan Bergizi Rp10 Ribu: Cukupkah?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril menyuarakan keprihatinannya terhadap anggaran Rp10 ribu untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil.

Dalam unggahannya di X, Fedi mempertanyakan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

“Kepada para ahli gizi di X, apakah Rp10ribu memang memungkinkan untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi lengkap untuk anak dan Ibu hamil?,” cetus Fedi, @realfedinuril (2/12/2024).

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap program pemerintah yang menganggarkan Rp10 ribu per porsi makanan sehat bagi kelompok rentan.

Apalagi, program ini bertujuan menekan angka stunting di Indonesia, yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan utama di berbagai daerah.

Namun, banyak pihak, termasuk Fedi, meragukan efektivitas program ini jika anggaran yang dialokasikan dianggap terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian.

Seperti diketahui, kebutuhan nutrisi harian anak-anak dan ibu hamil meliputi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang cukup.

Harga bahan makanan seperti telur, sayuran, susu, dan daging yang terus meningkat menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelayakan anggaran tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari.

Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

02/12/2024 14:43
Prabowo Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis di Karawang

FAJAR.CO.ID, KARAWANG — Presiden RI Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB), Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Prabowo didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Prabowo tiba di lokasi pukul 09:00 WIB mengenakan safari cokelat dan bertopi biru tua. Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru turut hadir.

Sebelum turun meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 Ha itu. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Prabowo juga sempat ikut menebarkan benih ikan nila, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Ia juga sempat menyapa ratusan warga yang hadir dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. (Pram/fajar)

02/12/2024 13:37
Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (2/12/2024).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Presiden Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila.

Dari atas menara, Presiden Ke-8 RI itu menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini.

Kepada Prabowo, dia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.

Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia itu meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya.

Kepala Negara juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

02/12/2024 12:05
Pagi-pagi Prabowo Blusukan Cek Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80 ton per hektare hingga 100 ton per hektare per siklus.

Setelah itu, Prabowo bersama Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Prabowo juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

“Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tulis siaran pers Setpres.

“Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.”

(miq/miq)

02/12/2024 11:33
Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

“APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

“Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

“Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]

01/12/2024 14:59
Anggota DPR Anggap Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 per Porsi Tak Cukup Atasi “Stunting”

Anggota DPR Anggap Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 per Porsi Tak Cukup Atasi “Stunting”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi
Partai Nasdem

Nurhadi
menilai, anggaran
makan bergizi gratis
Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi
stunting
di Indonesia.
Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.
“Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup,” kata Nurhadi kepada
Kompas.com
, Minggu (1/12/2024).
Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.
Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.
“Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan,” kata Nurhadi.
Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.
“Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.
Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 12:43
0,04 Persen Dari Kota Kretek Penyumbang Kesuksesan Jateng Tangani Stunting 2024

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pencegahan dan pengentasan stunting di Kabupaten Kudus menuai hasil positif dari tahun ke tahun. Termasuk upaya menurunkan angka prevalensi stunting dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Kudus membuahkan hasil cukup apik.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesehatan setempat berhasil mengimplementasikan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menekan angka stunting dari sebelumnya di angka 4,05 persen menjadi 4,01 persen berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) 2024.

Artinya, angka stunting di Kota Kretek turun 0,04 persen pada tahun ini, bagian dari penyumbang kesuksesan Pemerintah Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting 2024.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dr. Andini Aridewi menyampaikan, angka stunting di Kabupaten Kudus berhasil ditekan dengan menggencarkan berbagai program yang menyasar langsung pada sasaran masyarakat yang telah ditentukan.

Berdasarkan data yang diambil dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) 2024, prevelensi stunting di Kabupaten Kudus turun dari 5,85 persen menjadi 4,05 persen pada 2023. Sementara pada 2024, stunting di Kudus kembali turun dari 4,05 persen menjadi 4,01 persen.

Sementara berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), juga mengalami penurun dari angka 19 persen pada 2022 menjadi 15,7 persen pada 2023. Pada 2024 ditarget bisa turun di angka 14 persen guna mendukung program provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menekan stunting.

Dr. Andini menyebut, capaian ini dinilai sudah cukup baik berdasarkan data yang akurat.

Didukung peran serta pemerintah daerah, mulai dari pemberian PMT Lokal dari anggaran bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jateng menyasar 1.730 balita bermasalah gizi, 159 ibu hamil KEK, PDK 900 balita stunted.

Selain itu, juga mengoptimalkan program SI CANTIK meliputi kelas gizi, pendampingan, kampanye perubahan perilaku dan menambah jumlah Kedai Balita Si Cantik.

Beberapa upaya lain juga dilakukan, mulai dari pembuatan MPASI sesuai aturan pemberian makan bayi dan anak (PMBA), pengelolaan daycare agar pemberian menu dan pengasuhan sesuai standar. pemeriksaan kualitas air di desa lokus. Peningkatan manfaat atau revitalisasi posyandu dengan OPD dan lintas sektor, serta penguatan rujukan berjenjang bagi Balita bermasalah gizi.

“Penyebab terjadinya stunting karena banyak faktor. Meliputi, pola asuh, balita tidak datang ke posyandu untuk diukur dan ditimbang, faktor lingkungan, dan penyakit penyerta,” terangnya, Sabtu (30/11/2024).

Pemkab Kudus juga melakukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam menangani angka stunting.

Upaya intervensi spesifik di antaranya, penyediaan PKMK, PDK dan PMT lokal, penyediaan PMT Ibu Hamil KEK, inovasi Rumah Gizi Teman Bintangku, pengadaan Buku Pemantauan Tumbuh Balita, Bayi dan Anak serta sosialisasi pemanfaatan dan pemantauan praktik MPASI.

Inovasi aksi cegah anak stunting dengan Intervensi kolaboratif (Si Cantik), jaminan kesehatan untuk seluruh balita bermasalah gizi, kolaborasi PKK, Disnaker, Dinas PMD dan CSR untuk membentuk Kedai Balita Si Cantik guna penyediaan MPASI sesuai standar gizi di setiap kecamatan.

Sementara intervensi sensitif berupa, revitalisasi Posyandu dan pemberdayaan kader melalui Dinas PMD, menjaring sasaran remaja putri di SLTP dan SLTA melalui Disdikpora dan Kemenag, pendampingan keluarga beresiko melalui Dinsos P3A P2KB, penyuluhan Calon Pengantin (Kolaborasi Pemkab dan Kemenag), peningkatan infrastruktur sanitasi oleh PUPR, perluasan jaringan air minum perpipaan oleh PUPR dan PDAM, serta mendorong keterlibatan CSR dalam penanganan stunting.

“Capaian ada dengan upaya maksimal. Harus selalu diupayakan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga,” tuturnya.

Data yang diambil dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) menjadi tolok ukur Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menjalankan tugas, dalam rangka mengecek penyebab yang menjadi faktor utama terjadinya stunting dengan sasaran total mencapai 60.000-an target.

Dimulai dari upaya pencegahan sejak 1.000 hari pertama kehidupan dari hamil sampai anak usia 2 tahun.

Sedangkan pengentasan stunting dilakukan melalui program Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) dengan memaksimalkan tujuh rumah sakit.

Menyasar bayi atau anak dicurigai stunting berdasarkan pemeriksaan lanjut oleh dokter spesialis anak, berhak mendapatkan program khusus berupa susu khusus guna mendorong pengentasan stunting.

“Upaya maksimal sudah dilakukan, mengingat faktor stunting bermacam-macam. Ada pola asuh di mana ibu bekerja pagi sampai sore, belum bisa memastikan makanan yang dimakan sudah sesuai standar dan gizinya apakah sudah sesuai. Ini jadi PR bersama ke depan,” jelas dr. Andini.

“Kami juga bekerjasama dengan tujuh rumah sakit, kami droping PKMK. Ada yang berhasil lulus dalam waktu tiga bulan, ada juga yang prosesnya lama. Program PKMK ini kami juga menggandeng PT Djarum, didukung APBD Kabupaten, Bankeu, dan dana alokasi khusus (DAK). Termasuk program PMT lokal tingkat desa, dengan cara memakai bahan-bahan lokal, dimasak sesuai dengan kandungan gizi berdasarkan takaran protein dan vitamin yang diperlukan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal sebesar Rp 6,45 miliar lantaran dinilai berhasil menurunkan stunting.

Penghargaan diberikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana tahun 2024.

Setelah pada 2023 lalu, Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan serupa dengan nilai Rp 5,97 miliar.

Penghargaan insentif yang diperoleh digunakan untuk menuntaskan penanganan stunting yang masih tersisa di Provinsi Jateng.

Pemprov Jateng menganggarkan Rp194,6 miliar untuk percepatan penanganan stunting. Anggaran itu diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, terutama menyasar wilayah dengan kasus stunting yang masih tinggi.

Nana Sudjana menyatakan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dirilis pada Maret 2024, prevalensi stunting Jateng pada 2023 sebesar 20,7 persen, atau turun 0,1 persen dibandingkan 2022 yang tercatat 20,8 persen.

Salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Jateng dengan cara berkolaborasi bersama banyak pihak. Baik sesama pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kerangka penurunan stunting, terdapat dua hal yang perlu dicermati yaitu intervensi gizi. Berupa Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Pengentasan stunting juga bertujuan dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. (Sam)

30/11/2024 23:08
Genbest Talk di Maluku Dorong Kesadaran Bahaya Stunting

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global pada 2030 mendatang. Namun angka stunting yang tinggi berpotensi jadi penghalang, karena stunting menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Kesehatan Komdigi, Riski Lustiono ketika membuka acara Genbest Talk di Kota Ambon, Maluku pada Jumat (29/11).

“Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung kampanye nasional bersama BKKBN, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang fokus kepada peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, calon pengantin dan ibu muda, supaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat,” kata Riski.

Untuk itu, Riski mengajak kepada peserta Genbest Talk di Ambon membantu menyebarkan informasi terkait stunting kepada orang-orang terdekat.

“Bapak, ibu, rekan-rekan yang hadir dalam forum ini adalah pilihan. Tidak semua dapat berkesempatan mengikuti forum seperti ini. Untuk itu, kami berharap Bapak Ibu juga menyampaikan informasi yang didapat dari para narasumber nantinya untuk disampaikan kembali ke orang disekitar Bapak dan Ibu. Sehingga semakin banyak masyarakat memahami bagaimana terhindar dari stunting,” paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Yan Aslian Noor sebagai narasumber Genbest Talk Ambon mengapresiasi program makan bergizi gratis yang segera diterapkan pemerintah.

Yan menjelaskan, pihaknya sempat mengadakan program serupa di Maluku. Menurutnya, dengan penerapan yang benar, program tersebut dapat menurunkan angka stunting.

“Target yang paling bagus adalah di desa, tepatnya di posyandu. Di sana nantinya ada beberapa dinas atau instansi yang bisa berkolaborasi. Langkah pertama, lakukan pendataan kepada para balita, kemudian lakukan pengukuran dengan benar, dan terakhir pastikan ada orang yang bisa mengimplementasikan program tersebut,” kata Yan.

Narasumber Genbest Talk berikutnya, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta menekankan bahwa generasi muda saat ini harus paham soal stunting. Terlebih, nantinya orang tua harus bertanggung jawab atas pola asuh terhadap anak-anak.

Dirinya menilai, stunting antara lain disebabkan oleh pola asuh yang berkaitan langsung dengan pengetahuan orang tua, bukan tentang masalah ekonomi.

“Sering orang mengira kalau stunting ini berarti berkaitan dengan status ekonomi, sehingga kalau status ekonominya menengah ke bawah itu pasti berisiko tinggi stunting. Hal ini mungkin saja benar namun demikian bukan lah merupakan faktor utamanya,” ujar dr. Denta.

Genbest Talk tidak hanya memberikan pemahaman tentang stunting kepada generasi muda di Kota Ambon, tetapi juga kesempatan mengikuti workshop pembuatan konten yang edukatif dan menarik di bawah panduan kreator konten Mira Sahid.

Ke depannya, para peserta diharapkan dapat menghasilkan konten-konten menarik seputar pencegahan stunting, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan mengedukasi masyarakat.

Genbest atau Generasi Bersih dan Sehat sendiri adalah gerakan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dengan tujuan mendorong generasi muda agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Pada situs genbest.id dan media sosial @genbestid, Genbest menyediakan berbagai informasi mengenai stunting, kesehatan, nutrisi, tumbuh kembang anak, sanitasi, kesiapan pernikahan, serta reproduksi remaja dalam bentuk artikel, infografik, hingga videografik.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

30/11/2024 14:54