Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Jakpus: Pencegahan pernikahan dini bisa menekan angka stunting

    Jakpus: Pencegahan pernikahan dini bisa menekan angka stunting

    Pentingnya program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menyebut dengan mencegah pernikahan dini di masyarakat bisa menekan angka stunting yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

    “Pentingnya program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga. Pernikahan sebelum usia yang dianjurkan kemungkinan timbulnya risiko medis sangat besar termasuk lahir bayi stunting,” kata Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Riyanti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dwi menyebut pernikahan dini merupakan pernikahan sebelum usia yang dianjurkan dalam segi kesehatan atau anjuran pemerintah.

    Usia yang dianjurkan demi kesehatan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

    Selain itu, Dwi menyebut pihaknya juga sudah menyosialisasikan ke masyarakat Jakarta bahwasanya proses perkawinan (konsepsi) untuk wanita yang usianya masih di bawah usia yang dianjurkan secara kesehatan, fisik tubuh wanita belum siap sepenuhnya termasuk kematangan sel telur.

    “Kondisi rahim dan pinggul belum berkembang optimal, sehingga sangat berisiko ketika melahirkan, kemungkinan timbulnya risiko medis sangat besar, misalnya keguguran, preklamsia, keracunan kehamilan, prematur, kanker leher rahim, termasuk lahir bayi stunting,” ujar Dwi.

    Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menyebabkan timbulnya kasus stunting antara lain program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga program yang dikategorikan pada tiga masa reproduksi.

    “Ada masa mendunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan,” ucap Dwi.

    Lalu, adanya program Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang dikategorikan menjadi dua, yakni Kespro bagi remaja dengan Pusat Informasi dan Konseling serta Remaja Generasi Berencana (PIK-R dan GENRE).

    Upaya tersebut dapat dilalui dengan alur formal dan informal dengan sasaran calon pengantin (catin) yakni siswa SMP dan SMP Sederajat, SMA dan SMA Sederajat serta mahasiswa dan kelompok remaja di masyarakat.

    “Kemudian ada Kespro bagi masyarakat, dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) pria/ wanita dan remaja,” jelas Dwi.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sudibyo Alimoeso mengatakan dengan mencegah bertambahnya jumlah pernikahan dini akan mengurangi kasus stunting baru.

    “Saat ini bila dicermati angka remaja yang melahirkan agak tinggi, dan saat dilihat di kabupaten yang angkanya tinggi, ternyata kasus stuntingnya tinggi juga karena ini saling berkaitan. Oleh karena itu perlu perhatian lebih agar para remaja tidak menikah dini,” ujar Sudibyo Alimoeso di Bandarlampung, Sabtu (12/10).

    Sudibyo mengatakan pernikahan dini tersebut akan menghasilkan beberapa dampak negatif, seperti belum siapnya secara mental para remaja untuk membina rumah tangga. Hingga adanya risiko besar anak yang lahir akan mengalami stunting.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Ketahanan Pangan, Perusahaan Ini Bikin Urban Farming di Cilegon

    Dukung Ketahanan Pangan, Perusahaan Ini Bikin Urban Farming di Cilegon

    Jakarta: Krakatau Posco melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dalam bentuk kelompok relawan karyawan (volunteer) yang bertujuan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
     
    Kegiatan bersama ini dilaksanakan di lahan yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam program Sisterhood yang merupakan keberlanjutan dari program Wanita Hebat yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Agustus 2024.
     
    Program Sisterhood melibatkan para volunteer yang merupakan karyawan Krakatau Posco dan ikut terlibat dalam setiap proses mulai dari pembersihan lahan, pembibitan, panen, hingga distribusi ke masyarakat dalam rangka program pengentasan stunting.
    Keberlanjutan program ini diawali dengan melakukan panen bayam organik hasil dari bercocok tanam anggota KWT Asoka di lingkungan Pintu Air. Sebanyak 11 kg bayam dipanen dan disalurkan kepada Posyandu Asoka, sebagai wujud nyata dari upaya penguatan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
     
    Penguatan ketahanan pangan ini juga bertujuan untuk menurunkan stunting, hal ini diperkuat melalui kegiatan pemberian hasil panen bayam ke posyandu yang berada di wilayah sekitar. Bayam yang dipanen akan diberikan kepada 45 balita, termasuk empat anak dengan status gizi kurang, serta empat ibu hamil yang menjadi penerima manfaat utama dalam kegiatan ini. Para penerima manfaat tersebut berasal dari RT 01/RW 04, Kelurahan Kubangsari.
     
    Head of External Relation Department Krakatau Posco M. Reza Rinaldy menjelaskan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal.
     
    “Kegiatan ini adalah bagian dari misi Krakatau Posco secara nyata dan aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar melalui program CSR yang berkelanjutan serta berfokus pada pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan,” ujar Reza dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 5 Desember 2024.
     
    Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kader Posyandu Asoka yang turut aktif dalam melaksanakan program ini. Para kader Posyandu berperan penting dalam memastikan penyaluran hasil panen produk tani tepat sasaran untuk memperbaiki gizi balita dan ibu hamil yang masuk dalam program penerima manfaat ini.
     

     

    Pengembangan ketahanan pangan lewat Sisterhood

    Sisterhood merupakan program lanjutan dan bagian dari program Wanita Hebat, yakni pada Agustus 2024 telah diadakan pelatihan Digital Content kepada para wanita penggiat KWT, Bank Sampah, kader Posyandu, Karang Taruna, serta pihak-pihak terkait lainnya yang berada di lingkungan terdekat dengan perusahaan.
     
    Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wadah yang mendukung kreativitas dan pengembangan para wanita, melalui pelatihan keterampilan khusus untuk membuat dan mengelola konten digital, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mempromosikan produk dan kegiatan yang menjadi edukasi bagi masyarakat serta dapat menambah pendapatan.
     
    Program Sisterhood mencakup kegiatan pengembangan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan di tiga KWT dan satu Bank Sampah yang ada di lingkungan sekitar Krakatau Posco. KWT Asoka, yang berfokus pada pertanian tanaman organik, KWT Telang yang mengembangkan produk makanan olahan hasil tani dan tanaman herbal, serta KWT Pandan Lestari yang secara berkelanjutan melakukan budidaya ikan lele, merupakan beberapa kelompok yang saat ini aktif berkegiatan dan terlibat dalam program Sisterhood.
     
    Selain itu, Bank Sampah Berkah yang terletak di Kelurahan Kubangsari dan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, juga menjadi bagian dari kegiatan CSR ini dengan fokus pada pemilahan sampah berbasis masyarakat.
     
    Manager CSR Krakatau Posco Aditya Ari Nugroho menyampaikan program Sisterhood merupakan kolaborasi antara Krakatau Posco, volunteer, dan masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan.
     
    “Kami percaya upaya kami ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima manfaat bantuan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang baik secara berkelanjutan,” jelas Adit.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Japfa dukung upaya Indonesia wujudkan ketahanan pangan

    Japfa dukung upaya Indonesia wujudkan ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa), produsen protein hewani di Asia, mendukung pengembangan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

    Direktur Utama Japfa Renaldo Santosa dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa pihaknya telah lama memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia dan kawasan.

    “Kami percaya bahwa ketahanan pangan berarti membangun ekosistem nasional yang tangguh yang menjamin akses terhadap makanan yang aman, terjangkau, dan bergizi bagi setiap warga negara Indonesia. Ini adalah momen yang krusial bagi kita untuk berkolaborasi dan mewujudkan visi ini,” kata Renaldo dalam diskusi JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, di tengah meningkatnya tekanan global terhadap ketahanan pangan, yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, memperkuat ekosistem pangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.

    “Dengan menetapkan kebijakan yang jelas, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, membuka potensi ekonomi biru, serta memprioritaskan kesehatan dan gizi generasi muda, kita dapat membantu mewujudkan visi Indonesia dalam ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Renaldo.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberi sambutan dalam diskusi JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/HO-Humas Japfa

    Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk membangun sistem pangan yang kuat.

    “Transformasi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor swasta hingga masyarakat,” ujar Rachmat.

    Rachmat menekankan pentingnya transformasi pangan untuk mencapai swasembada pangan, keberlanjutan ekologi, dan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

    Ia menuturkan bahwa mentransformasi sistem pangan menuju keberlanjutan, ketahanan, dan mendorong ruang yang inklusif adalah kunci yang sama untuk ketahanan pangan.

    “Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam memperkuat dan mengembangkan sistem pangan yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang,” jelas Rachmat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendorong intervensi guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

    Menurutnya, membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran sesuai tujuan dan memastikan semua upaya penting dilakukan untuk menuju Indonesia Emas 2045 tercapai.

    “Program makan bergizi merupakan investasi untuk masa depan Indonesia,” ujar Dadan.

    Sementara itu, Head of Business Development Japfa Gabriella Santosa menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi malnutrisi.

    Menurutnya, memprioritaskan gizi anak merupakan tanggung jawab dasar sekaligus investasi ekonomi yang cerdas. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada makanan bergizi dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, menjadikannya prioritas utama bagi sektor publik dan swasta.

    “Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua, dan kami mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menangani kompleksitas program ini,” ujar Gabriella.

    Japfa telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Kesehatan dan Gizi Universitas Indonesia untuk menilai kecukupan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.

    “Lebih dari 1.000 anak menerima makanan bergizi melalui tiga model: Ready to Cook, Ready to Eat, dan Swakelola. Studi yang kami lakukan ini menganalisis proses produksi, pemenuhan gizi, efektivitas distribusi, dan biaya,” katanya.

    Dia berharap inisiatif itu dapat memberikan wawasan untuk upaya pengurangan stunting di masa depan.

    “Japfa berkomitmen mendukung inisiatif semacam ini serta kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai pihak,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Di Depok, Pemberian Makanan Tambahan Lokal ke Balita-Bumil Manfaatkan Marketplace – Halaman all

    Di Depok, Pemberian Makanan Tambahan Lokal ke Balita-Bumil Manfaatkan Marketplace – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK –  Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok melaksanakan program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Program yang dimulai pada 13 September 2024 itu menyasar 2.197 anak balita dan 279 ibu hamil yang tersebar pada 38 puskesmas di Kota Depok.

    Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk 2.197 anak balita berlangsung selama 56 hari, yakni mulai tanggal 13 September-16 November 2024. Sementara itu, PMT lokal untuk 279 ibu hamil dijadwalkan berlangsung 84 hari, yakni 13 September hingga 19 Desember 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, dr. Mary Liziawati, mengatakan, program PMT dengan bahan pangan lokal berfokus pada anak balita dengan kondisi berat badan tidak naik, berat badan kurang, serta kurang gizi.

    Sementara itu, ibu hamil (bumil) yang masuk kriteria adalah ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan berisiko KEK. Pangan lokal yang diberikan berupa makanan lengkap siap santap dan/atau kudapan secara bergantian setiap hari. 

    “Kami memastikan makanan yang disalurkan adalah produk lokal berkualitas yang mendukung kebutuhan gizi bagi ibu dan anak di Kota Depok,” ungkap Mary.

    “Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM lokal, kami berharap program ini dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan angka stunting di Kota Depok,” ujar Mary.

    Program PMT berbahan pangan lokal memanfaatkan teknologi informasi melalui pemesanan secara online atau dalam jaringan (daring).

    Dinkes Kota Depok bekerja sama dengan Mbizmarket, platform daring mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), yang memungkinkan pengadaan dan distribusi makanan tambahan berlangsung efisien.

    Pemesanan melalui platform “marketplace” mendorong proses distribusi makanan tambahan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.

    Pelaksanaan PMT lokal di Depok memastikan UMKM lokal menyediakan bahan pangan bergizi, serta pengawasan ketat oleh tim kualitas dan gizi, sehingga setiap makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar gizi nasional sesuai peraturan dari Kementerian Kesehatan. Jumlah UMKM yang dilibatkan sebagai penyedia makanan tambahan berjumlah 38 UMKM, yakni 1 penyedia untuk 1 puskesmas.

    Program PMT lokal dengan memanfaatkan teknologi secara daring merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

    Pemanfaatan marketplace diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas, serta menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi masalah gizi di Kota Depok.

    “Penggunaan platform online dalam pengadaan PMT lokal mendorong pengadaan barang dan jasa lebih akuntabel, melibatkan UMKM, serta memudahkan puskesmas dan penyedia dalam bertransaksi,” kata Mary.

    Pada tahun 2025, pemberian PMT berbahan pangan lokal di Depok direncanakan tetap melibatkan 38 puskesmas. PMT lokal merupakan program reguler karena menjadi menu wajib dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (DAK BOK) Puskesmas hingga tahun 2025.

    CEO & Co – Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengemukakan, pelaksanaan program PMT di Depok dengan teknologi berbasis daring memastikan UMKM penyedia telah terverifikasi.

    Ini karena mereka memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi makanan, serta pemantauan terhadap proses distribusi makanan hingga sampai kepada penerima manfaat.

    “Kami senang platform Mbizmarket dapat dimanfaatkan untuk mendukung program PMT di Depok. Teknologi platfrom Mbizmarket berbasis daring dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 atau PMK 58,  Mbizmarket sebagai wajib pungut (WAPU) bertugas membantu memungut dan menyetor pajak penyedia; dan yang terpenting menjalankan program secara transparan dan akuntabel.

     

     

  • Curhat Bidan Karawang Lawan Stunting, Harus Hadapi Penolakan Ortu-Mitos Masyarakat

    Curhat Bidan Karawang Lawan Stunting, Harus Hadapi Penolakan Ortu-Mitos Masyarakat

    Jakarta –

    Masalah kesehatan stunting berkaitan erat dengan persoalan pola asuh dan pola makan. Bidan Puskemas Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dede Eli Siti Kholisih (43), menceritakan tantangan besar yang harus ia hadapi dalam penanganan stunting di puskesmasnya.

    Dede mengungkapkan hingga saat ini tercatat ada sekitar 26 kasus stunting di puskesmasnya. Jumlah tersebut menurutnya jauh lebih baik apabila dibandingkan sebelumnya.

    Pada tahun 2021 dan 2022, Dede mengatakan kasus stunting berada di angka 80-an kasus tiap tahunnya.

    Tidak mudah, Dede bercerita ia harus berhadapan dengan budaya dan kepercayaan warga sekitar yang begitu kuat. Ia mengatakan terdapat beberapa kepercayaan atau mitos terkait ibu hamil yang sebenarnya sangat berisiko pada janin jika tetap dilakukan.

    “Sosial budaya dan adat istiadat itu yang paling berat karena adat istiadat itu sangat berpengaruh sekali ke pola hidup, pola makan, dan perilaku masyarakat,” kata Dede ketika berbincang dengan detikcom di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

    Ia mengatakan salah satu kepercayaan yang masih ada di tengah masyarakat di wilayahnya adalah larangan ibu hamil untuk mengonsumsi ikan tertentu. Hal ini tentu merugikan bagi ibu hamil, terlebih nutrisi yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan selama kehamilan.

    Ia menuturkan bahwa penyuluhan pada masyarakat secara rutin terus dilakukan. Namun, penerimaan di masyarakat dapat berbeda-beda dan tidak serta merta akan diikuti oleh masyarakat.

    “Ada pantangan terhadap ibu hamil misal katanya tidak boleh makan ikan tertentu gitu ya, misalnya ikan gabus dan ikan lele kayak gitu yang punya patil. Padahal proteinnya tinggi, kolagennya juga tinggi apalagi ikan itu harganya juga murah. Banyak di wilayah sini juga bahkan nggak usah beli biasanya mereka tinggal mancing atau pakai jala,” cerita Dede.

    Dede juga bercerita dirinya seringkali bertemu dengan orang tua yang marah ketika anaknya didiagnosis mengidap stunting. Ia mengatakan sangkalan tersebut justru banyak muncul dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas.

    Orang tua tidak terima dengan diagnosis tersebut lantaran mereka merasa sudah memberikan makanan-makanan yang tinggi protein. Namun menurut Dede, pencegahan stunting tidak hanya dilakukan dengan makanan tinggi protein saja, melainkan juga pola asuh dan pemenuhan nutrisi secara seimbang.

    Dede bersyukur bahwa mitos-mitos terkait ibu hamil dan tumbuh kembang anak yang dapat meningkatkan risiko stunting sudah mulai berkurang. Ia menekankan gaya komunikasi yang baik pada masyarakat harus dilakukan agar mereka setidaknya mau menerima pesan atau edukasi yang disampaikan.

    “Jangan sampai orang itu tersinggung dengan ucapan kita. Karena kejadian yang sudah-sudah mereka waktu kita kasih tahu, salah ngomong, mereka bukannya menerima tapi malah mengundurkan diri. Mereka datang ke posyandu hanya untuk menimbang saja akhirnya jadi tidak mau karena tersinggung,” tandasnya.

    (avk/up)

  • Serap Aspirasi, Menteri dan Wamen BKKBN Bermalam di Rumah Warga Karawang

    Serap Aspirasi, Menteri dan Wamen BKKBN Bermalam di Rumah Warga Karawang

    Karawang: Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, memilih bermalam di rumah warga di Kampung Cibogo, Dusun Kaum, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Rabu, 4 Desember 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan menyerap langsung aspirasi dari warga setempat.

    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turut mendampingi kunjungan tersebut dan juga bermalam di salah satu rumah warga. Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam memahami kondisi keluarga-keluarga di wilayah tertentu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk lebih banyak turun ke lapangan.

    “Arahan Presiden jelas, jangan hanya banyak diskusi, seminar, atau lokakarya, tetapi turun langsung dan selesaikan masalah. Negara harus hadir di tengah masyarakat,” ujar Wihaji saat berdialog dengan siswa SMA yang tergabung dalam program Generasi Berencana (GenRe).

    Menteri Wihaji dan Wamen Isyana juga mengunjungi tiga rumah lansia dan tiga rumah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di daerah tersebut. Mereka berdialog untuk memahami tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga tersebut. 

    “Kami ingin tahu kondisi sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya, kami akan mencarikan orang tua asuh untuk membantu mereka,” kata Wihaji.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri dan Wakil Menteri BKKBN juga memberikan bantuan berupa bingkisan kepada para lansia dan KRS, serta membagikan mukenah dan sarung di salah satu masjid setempat. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

    Karawang: Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, memilih bermalam di rumah warga di Kampung Cibogo, Dusun Kaum, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Rabu, 4 Desember 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan menyerap langsung aspirasi dari warga setempat.
     
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turut mendampingi kunjungan tersebut dan juga bermalam di salah satu rumah warga. Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam memahami kondisi keluarga-keluarga di wilayah tertentu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk lebih banyak turun ke lapangan.
     
    “Arahan Presiden jelas, jangan hanya banyak diskusi, seminar, atau lokakarya, tetapi turun langsung dan selesaikan masalah. Negara harus hadir di tengah masyarakat,” ujar Wihaji saat berdialog dengan siswa SMA yang tergabung dalam program Generasi Berencana (GenRe).
    Menteri Wihaji dan Wamen Isyana juga mengunjungi tiga rumah lansia dan tiga rumah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di daerah tersebut. Mereka berdialog untuk memahami tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga tersebut. 
     
    “Kami ingin tahu kondisi sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya, kami akan mencarikan orang tua asuh untuk membantu mereka,” kata Wihaji.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri dan Wakil Menteri BKKBN juga memberikan bantuan berupa bingkisan kepada para lansia dan KRS, serta membagikan mukenah dan sarung di salah satu masjid setempat. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Gerakan GENTING di Karawang, Fokus Mengatasi Stunting

    Gerakan GENTING di Karawang, Fokus Mengatasi Stunting

    KARAWANG – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Peluncuran program ini dilakukan sekaligus kunjungan Menteri Kemendugbangga/Kepala BKKBN, Wihaji, ke Desa Mulyasari, Karawang, pada Kamis, 5 Desember 2024.

    “Hari ini secara daring untuk 32 provinsi serentak, yang di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, ikut launching GENTING untuk 1 juta anak di Indonesia,” kata Wihaji saat launching GENTING di Desa Mulyasari, Karawang, Kamis, 5 Desember 2024.

    GENTING merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh menjadi bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Orang Tua Asuh (OTA) adalah pihak yang berperan sebagai pemberi bantuan yang terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, individu/perseorangan, LSM/komunitas, swasta, perguruan tinggi/akademisi dan media.

    Seperti diketahui, prevalensi stunting menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 tercatat 21,5 persen, dengan 8,7 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Angka ini harus diturunkan menjadi 18 persen di 2025, dan GENTING menjadi salah satu langkah untuk menurunkannya.

    Wihaji mengatakan bahwa kegiatan GENTING tidak menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini merupakan rancangan Kemendukbangga/BKKBN yang berkolaborasi bersama berbagai pihak, salah satunya United Nations Population Fund (UNFPA).

    “Program ini non APBN, tapi negara juga membantu. Ini kerja sama yang melibatkan banyak pihak untuk gotong royong bersama-sama mengatasinya. Kita bersinergi bersama,” tutur Wihaji.

    Melalui kegiatan GENTING ini diharapkan agar balita berisiko stunting mendapatkan bantuan untuk peningkatan gizi dan kesehatan. Begitu juga dengan keluarga yang memiliki balita berisiko stunting mendapatkan edukasi dan bantuan lain untuk pemberdayaan keluarga, di mana akan diprioritaskan kepada keluarga berisiko stunting yang miskin.

  • Menteri Pembangunan Keluarga Bicara Susahnya Turunkan Stunting RI, Ini Penyebabnya

    Menteri Pembangunan Keluarga Bicara Susahnya Turunkan Stunting RI, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang disorot di Indonesia. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

    Tidak hanya berdampak pada berat, tinggi badan anak, serta risiko lebih rentan penyakit, stunting juga berefek buruk pada perkembangan kognitif. Kondisi ini yang akhirnya memengaruhi kemampuan belajar, berpikir, hingga kecerdasan anak. Hal ini yang akhirnya membuat stunting menjadi salah satu fokus kerja dari pemerintah.

    Prevalensi stunting di Indonesia sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2018 kasus stunting berada di angka 30,8 persen turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021, 21,6 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 21,5 persen.

    Meski begitu, prevalensi stunting di Indonesia masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand di angka 10 persen dan Vietnam 19 persen.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat persoalan stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Beberapa di antaranya adalah masih kurangnya asupan gizi, kurangnya air bersih di daerah tertentu, kurangnya edukasi, hingga masih banyak hunian tak layak huni dan belum memiliki sistem sanitasi.

    Wihaji berpendapat kebanyakan dari faktor tersebut sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini.

    “Ekonomi itu faktor utamanya kenapa dia tidak punya jamban. Kenapa dia tidak punya air bersih, itu dari lingkungan, kemudian kenapa juga kurang mengerti, ya karena masih kurang edukasi juga,” ujar Wihaji ketika ditemui awak media di Kab Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    Wihaji menuturkan edukasi pada masyarakat juga masih menjadi PR (pekerjaan rumah) yang besar untuk segala pihak dalam mengatasi masalah stunting. Masih ada banyak kebiasaan ibu hamil yang sebenarnya dapat memengaruhi kesehatan janin, namun masih saja dilakukan.

    Salah satu yang disoroti misalnya adalah kebiasaan nyirih atau mengunyah sirih di beberapa daerah tertentu yang masih dilakukan oleh ibu hamil.

    Menurutnya kebiasaan ini dapat memengaruhi kondisi janin yang akhirnya dapat meningkatkan risiko stunting. Terlebih kebiasaan ini biasanya juga dilakukan dengan menambahkan zat-zat lain yang bisa saja berisiko pada janin.

    “Itu termasuk kultur yang perlu diedukasi, itu salah satu contohnya, beberapa daerah itu masih ada,” sambungnya.

    Wihaji lebih lanjut mengatakan pihaknya saat ini akan melakukan pendekatan berbasis data dalam penanganan stunting secara by name by address. Ia menuturkan saat ini tercatat ada sekitar 8,7 juta keluarga berisiko stunting di Indonesia.

    Menurutnya, kini pihak Kemendukbangga tinggal fokus bekerja bersama kementerian terkait untuk mencapai hal tersebut. Ia yakin secara bertahap nantinya angka stunting akan perlahan menurun sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mau cicil pelan-pelan. Perintah Pak Presiden, sudah jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak lokakarya, turun ke lapangan langsung selesaikan masalahnya,” ujar Wihaji.

    “Kerja sama antar kementerian juga akan lebih fokus karena perintah Pak Presiden. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih program antar kementerian. Mulai saat ini dirapihkan, saya yakin nantinya akan tertangani dengan baik,” tandasnya.

    (avk/suc)

  • Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Jakarta –

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

    Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

    “Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

    Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

    Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

    “Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja,” jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

    Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

    Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

    “Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Nyaris 11 Juta Keluarga Masih Antre Dapatkan Rumah Layak

    Nyaris 11 Juta Keluarga Masih Antre Dapatkan Rumah Layak

    Jakarta –

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

    “Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

    “Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

    “Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga,” terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

    Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

    Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

    “Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif,” tutupnya

    (hns/hns)