Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Bank Mandiri Perkuat Rantai Pasok Pangan untuk Dukung Program MBG

    Bank Mandiri Perkuat Rantai Pasok Pangan untuk Dukung Program MBG

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diwujudkan dengan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung ekosistem pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai lini.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa perusahaan berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

    “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga solusi inovatif bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/12).

    Hingga September 2024, perseroan mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (yoy), dengan total mencapai Rp128,6 triliun. Pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga tumbuh 16,7% yoy menjadi Rp63,8 triliun.

    Selain pembiayaan, Bank Mandiri mempermudah akses layanan perbankan melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil dan menengah kini dapat menikmati layanan keuangan yang lebih mudah, mendukung aktivitas mereka di sektor pangan.

    Bank Mandiri juga aktif meningkatkan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu proyek unggulannya adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi 24 ton beras per hari.

    Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan petani lokal, menciptakan rantai nilai yang kompetitif. Sebelumnya, SPBT serupa telah dibangun di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan dampak positif signifikan bagi petani setempat.

    “Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

    Dalam mendukung kesehatan masyarakat, Bank Mandiri juga menyalurkan lebih dari 1,1 juta paket sosial sepanjang 2024, serta mendukung lebih dari 700 Posyandu untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Ribuan paket nutrisi juga dibagikan guna membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

    Perseroan turut berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program berkelanjutan yang fokus pada perbaikan gizi.

    “Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Darmawan.

    Melalui berbagai langkah strategis ini, Bank Mandiri membuktikan perannya sebagai agen pembangunan yang mendukung ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan pendekatan yang holistik, Bank Mandiri terus mendorong kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan.

    (rir/rir)

  • Usai Hajar Jagoan PDIP, Gerindra: Kita Gak Mau Jateng Begini-Begini Saja

    Usai Hajar Jagoan PDIP, Gerindra: Kita Gak Mau Jateng Begini-Begini Saja

    ERA.id – Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono di Semarang, Minggu kemarin prihatin dengan Jawa Tengah yang selama ini Jateng sering dianggap sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

    Makanya Gerindra berharap Calon Gubernur Ahmad Luthfi mampu mengentaskan kemiskinan di provinsi tersebut.

    “Selalu diolok-olok bahwa Jawa Tengah ini menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Jadi, harus ada akselerasi, itu yang kami inginkan,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono, di Semarang, Minggu kemarin.

    Hal tersebut disampaikannya pada Apel Kemenangan Pilkada Jateng yang diikuti para kepala daerah terpilih yang diusung Gerindra untuk melakukan konsolidasi dan penyelarasan program.

    Wakil Menteri Pertanian RI tersebut mengapresiasi komitmen Ahmad Luthfi yang ingin memperbaiki Jateng yang selama ini pembangunannya dinilai stagnan.

    “Tadi Pak Luthfi nyebut ngene-ngene wae (gini-gini saja), kita enggak mau ngene-ngene wae (gini-gini saja) terus. Pengennya ada perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

    Selain kemiskinan, kata mantan asisten Prabowo Subianto tersebut, Gerindra juga meminta persoalan stunting bisa menjadi perhatian.

    “Saya kira kami dari Gerindra memberikan masukan kepada Pak Luthfi. Apa pun pengentasan kemiskinan di Jateng menjadi prioritas, apakah itu stunting apakah itu kemiskinan,” katanya.

    Apel Kemenangan Pilkada Jateng tersebut juga dihadiri calon gubernur terpilih Ahmad Luthfi dan 27 kepala daerah yang diusung Gerindra.

    Pada kesempatan itu, Sudaryono meminta kepala daerah untuk menyukseskan program Presiden Prabowo, terutama sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang membutuhkan akselerasi di daerah.

    “Visi pengentasan kemiskinan, visi ketahanan pangan, hilirasi, kemudian bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan seterusnya. Saya kira itu harus dikawal, apalagi kepala daerahnya adalah kader Partai Gerindra,” katanya.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi selaku calon gubernur Jateng mengatakan bahwa programnya nanti akan linier dengan pemerintah pusat untuk dilaksanakan, bahkan hingga tingkat desa.

    “Kami sedang membentuk tim peralihan. Jadi, dalam tiga minggu ini kami bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung, sukarelawan, dan civitas academica untuk membahas. Begitu pada saat hari-H kami sudah running terkait dengan program-program,” katanya.

    Sejauh ini, Luthfi masih menunggu penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.

    “Kami menunggu penetapan dari KPU. Meskipun dari penghitungan (cepat, red.) kemarin 59,7 persen, tetapi secara legitimate ‘kan masih berproses. Artinya kami nunggu KPU kapan akan menetapkan. Sabar aja,” katanya.

  • Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk

    Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk

    Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat melakukan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di SDN Kampung Bali 03 Pagi, Kampung Bali, Tanah Abang, Jumat (29/11/2024). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat

    Pemkot Jakpus pantau keluarga risiko stunting hingga sanitasi buruk
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memetakan potensi stunting di wilayahnya dengan melakukan pemantauan keluarga risiko stunting (KRS) hingga lokasi dengan  sanitasi buruk.

    “Kami akan bekerja sama dengan Sudin Kesehatan. Peran kami menyediakan data-data KRS,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Riyanti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
     

    Dwi menyebut, keluarga yang akan diintervensi antara lain pasangan usia subur (PUS) yang sedang kondisi hamil, lalu keluarga yang mempunyai anak usia 0-23 bulan, anak 24-59 bulan, dan calon pengantin (remaja putri). Lalu keluarga yang dalam keadaan sanitasi buruk dan air minum yang tidak layak. Oleh karena itu, kata Dwi pihaknya bersama  pemangku kepentingan (stakeholders) menyediakan program “Dapur Sehat Atasi Stunting” atau Dashat.
     

    “Dashat untuk melatih masyarakat atau ibu-ibu PUS untuk memasak dengan menu sehat dari Sudin Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menyuapi anak dan memperhatikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga,” ujar Dwi.

    Selain itu, Pemkot Jakarta Pusat juga menyosialisasikan pentingnya masyarakat mengetahui risiko yang bisa muncul saat memutuskan untuk melakukan pernikahan dini dan memutuskan perkawinan yang dini juga.

    Yakni bayi berat lahir rendah, bayi lahir sebelum waktunya, pertumbuhan janin terhambat, bayi mengalami kelainan bawaan risiko pendarahan saat melahirkan anemia pada bayi yang di lahirkan, dan bayi lahir stunting.

    “Kalaupun sangat terpaksa dan sudah terlanjur dilakukan, diupayakan untuk penundaan kehamilan baik dengan fasilitas pemerintah menggunakan kontrasepsi modern, maupun dengan tradisional sampai pada usia yang tepat dan sehat reproduksi dan melahirkan,” ucap Dwi.
     

    Adapun upaya yang dilakukan Sudin PPAPP untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menyebabkan timbulnya kasus stunting antara lain program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga. Program yang dikategorikan pada tiga masa reproduksi yakni masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan.

    Lalu, adanya program kesehatan reproduksi (Kespro) bagi remaja yang ditangani melalui dua cara yakni melalui Pusat Informasi (PIK-R) dan melalui Remaja Generasi Berencana dan GENRE). Upaya tersebut dapat dilalui dengan alur formal, non formal dan informal dengan sasaran calon pengantin (catin) yakni siswa SMP dan Sederajat, SMA dan sederajat serta mahasiswa dan kelompok remaja.

    Kemudian Kespro bagi masyarakat, dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya PUS muda, dan wanita usia subur (WUS) atau remaja yang di masyarakat. Berdasarkan hasil intervensi serentak stunting yang dilakukan pada Juli 2024, data balita stunting yang telah dilakukan validasi oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk Jakarta Pusat sebanyak 1.080 balita.

    Sumber : Antara

  • Jangan Sampai Ada KLB Keracunan Pangan

    Jangan Sampai Ada KLB Keracunan Pangan

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

    “Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman,” beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

    “Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah,” terang dia.

    Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

    Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

    “Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi,” tegas dia.

    “Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024. 

    Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. 

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. 

    Maka, kata Said, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12?alah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah. 

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said menambahkan, meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN.

    Antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, danf atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, lanjut Said, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.

    “Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi,” terangnya.

    Namun, Jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. sebab PPNBM rata – rata saja sejak 2013 – 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2%, hanya 1,3% (PPnBM dalam negeri + PPnBM Impor).

    “Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahwa rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program – program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp. 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Banggar DPR memahami bahwa sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. 

    Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” ujar Said.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” sambung dia.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3. Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal secara hari hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

  • Serahkan Hadiah Lomba Masak, Ini Harapan Pj Wali Kota Kediri

    Serahkan Hadiah Lomba Masak, Ini Harapan Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri menyerahkan hadiah kepada para pemenang dalam Lomba Masak Berbahan Baku Ikan Kota Kediri, Minggu (8/12/2024) di SMKN 3 Kediri. Kompetisi ini diikuti oleh 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri. Lomba ini bertujuan untuk menciptakan berbagai menu variatif berbahan dasar ikan yang nantinya dapat mendorong angka konsumsi ikan di Kota Kediri.

    Zanariah mengungkapkan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan yang beraneka ragam dan melimpah di hampir sebagian wilayah.

    Hal ini sesungguhnya merupakan anugerah terbesar bagi Bangsa Indonesia, yang dapat didayagunakan sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa serta pendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi nasional. Namun tak sedikit hasil penelitian menyampaikan bahwa ditengah kekayaan sumber daya ikan yang dimiliki belum menjamin tingginya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.

    “Padahal seperti yang kita dengar ikan mengandung banyak manfaat didalamnya dan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan agar tidak terkena stunting,” ungkapnya.

    Olahan berbakan ikan hasil lomba di Kota Kediri

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan di Kota Kediri pada tahun 2023 angka konsumsi ikan masih relatif rendah sebesar 38,97 kilogram/kapita/tahun. Namun dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan, yakni tahun 2021 sebsar 32,60 kilogram/kapita/tahun meningkat di tahun 2022 menjadi 34,80 kiligram/kapita/tahun. Rendahnya tingkat konsumsi ikan ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor kebiasaan masyarakat yang memang tidak hidup di pesisir.

    Sehingga terasa asing dengan konsumsi ikan. Namun melihat mudahnya akses mendapat ikan segar seperti di pasar, maka sudah saatnya mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat. Salah satunya dengan mengenalkan dan menghadirkan menu ikan yang variatif di meja makan.

    “Dengan beragamnya jenis ikan saya yakin sebenarnya kita mampu untuk membuat berbagai menu olahan ikan. Bahkan tidak melulu harus ikan impor seperti salmon. Di Indonesia banyak sekali ikan yang harganya murah namun kandungan gizinya tinggi,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan sebagai bentuk stimulus meningkatnya konsumsi ikan melalui varian menu, maka Pemkot Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Forikan mengadakan Lomba Masak Berbahan Baku Ikan. Hal ini juga mendorong kepedulian masyarakat tentang penting dan serunya mengonsumsi ikan.

    “Saya diberitahu kalau salah satu menu yang diduplikasi ini telah memenangkan lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur yakni pepes lele krawu ampok oseng daun bayam. Dari namanya saja sudah terbayang enaknya pasti nanti yang disajikan lebih enak lagi. Saya harap menu-menu kreasi bisa dijadikan menu PMT juga,” imbuhnya.

    Dalam lomba ini, masakan dari para peserta dinilai oleh tiga dewan juri. Yakni, Pokja 3 TP PKK Kota Kediri Chef Agus Syafruddin, Chef Profesional dari City Hub Chef Agus Pinarko, dan Lembaga Pelatihan Kerja Elvita Fajar Mulia Suntari.

    Juara I berhasil diraih oleh Kelurahan Pakunden, juara II Kelurahan Burengan, dan juara III Kelurahan Dermo. Sementara juara harapan I Kelurahan Rejomulyo, juara harapan II Kelurahan Mojororo, dan juara favorit Kelurahan Ngletih.

    Turut hadir, Ketua Umum Kormi Nasional Hayono Isman, Ketua FORIKAN Novita Bagus Alit, Kepala DKPP Moh. Ridwan, Kepala OPD terkait, Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Kamulvit Gandeng Pemkot Semarang dan UPGRIS Edukasi Cegah Stunting kepada 1.000 Ibu dan Anak TK

    Kamulvit Gandeng Pemkot Semarang dan UPGRIS Edukasi Cegah Stunting kepada 1.000 Ibu dan Anak TK

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – PT Ikapharmindo Putramas Tbk bersama Pemerintah Kota Semarang dan Upgris memberikan edukasi pencegahan stunting kepada 1.000 ibu dan anak-anak TK di Kota Semarang, melalui program Indonesia Bebas Stunting Bersama Kamulvit B12, di Balairung Upgris, Minggu (08/12/2024).

    Marketing Manager OTC PT Ikapharmindo Putramas Tbk, Roni Syamson menyampaikan, program Indonesia Bebas Stunting Bersama Kamulvit B12 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang tepat dalam upaya pencegahan stunting. 

    “Program ini bertujuan untuk mempercepat penanganan stunting dengan melibatkan berbagai pihak termasuk orang tua dan masyarakat,” paparnya. 

    Pihaknya menyampaikan, program Kamulvit B12 berfokus pada perbaikan gizi anak prasekolah melalui edukasi dan penyediaan suplemen yang mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. 

    “Dengan pendekatan yang melibatkan edukasi langsung kepada orang tua dan guru, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan stunting di Indonesia,” jelasnya.

    Dokter Spesialis Anak Konsultan Emergensi dan Rawat Intensif yang menjadi narasumber, Mulyono mengatakan, stunting bisa dicegah sejak dini dari remaja memperbaiki gizi dan pola makan. Tidak melakukan pernikahan dini juga menjadi bagian upaya mencegah stunting. 

    “Tidak melakukan pernikahan dini, tidak melahirkan pada usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua diatas 35 tahun,” sebutnya.

    Dia melanjutkan, selama proses kehamilan ibu juga harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta kontrol rutin selama kehamilan. 

    “Angka stunting Indonesia kini tinggal 13 persen dipengaruhi kepatuhan yang kian sadar mengenai bahaya stunting,” ungkapnya.

    Sekretaris Disdik Kota Semarang, Erwan Rachmat mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, swasta, maupun orang tua. Di sekolah, berbagai program pencegahan stunting pun telah dilakukan kolaborasi dengan Puskesmas di masing-masing wilayah.

    “Termasuk, pemberian tablet penambah darah untuk remaja putri. Ini upaya pemerintah mencegah stunting sejak dini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Rektor Upgris, Sri Suciati menekankan, pentingnya literasi pencegahan stunting kepada ibu-ibu. Ini menjadi kunci untuk terus mengurangi angka stunting di ibu kota Jateng. (eyf) 

  • Bank Mandiri Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bank Mandiri Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) terus konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan. Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menegaskan Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

    “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi dikutip Minggu (8/12/2024).

    Terbukti, hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (year on year/yoy), dengan total mencapai Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7% yoy mencapai Rp 63,8 triliun.

    Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

    Di samping itu, bank berlogo pita emas itu juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

    Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

    “Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

    Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

    Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

    “Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Darmawan. 

    (bul/bul)

  • Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menjalankan kebijakan mitigasi terkait dampak yang potensial muncul dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Sehingga kenaikan PPN tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Said menekankan meski ada penyesuaian tarif PPN, penerimaan sektor pajak nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya berupa program untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    “Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Said pun menjelaskan rencana penerimaan pajak 2025 dengan skenario penyesuaian PPN menjadi 12 persen untuk membiayai sejumlah program prioritas. Program-program tersebut antara lain makan bergizi gratis yang membutuhkan sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Sementara, terang Said, Banggar DPR memahami terjadi penurunan kelas menengah sebesar 9 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 61 juta jiwa pada 2018 menjadi 52 jiwa pada 2023. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin,” kata dia.

    Untuk itu, Said memberikan rekomendasi agar dampak kenaikan PPN tersebut bisa dikurangi. Rekomendasi tersebut yaitu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, dengan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.

    “Kedua, subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata dia.

    Ketiga, perluasan subsidi untuk transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal harian. Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    Kelima, bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal agar bisa menjangkau kelas menengah bawah lebih banyak. Keenam, menggelar operasi pasar rutin sedikitnya dua bulan sekali agar inflasi terkendali.

    Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah dan menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    “Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak,” kata Said. [beq]

  • Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta –

    Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya.

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.
    Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi.

    Rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program-program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3, Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal sehari-hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

    Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

    (akd/akd)