Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Lebih dari 40 Persen Air Minum Isi Ulang di RI Positif Mengandung E Coli

    Lebih dari 40 Persen Air Minum Isi Ulang di RI Positif Mengandung E Coli

    Jakarta –

    Sekitar 80 persen akses air minum di Indonesia belum layak dikonsumsi. Peningkatan akses air minum layak hanya meningkat dari 11 persen menjadi 20,49 persen pada 2023 berdasarkan hasil surveilans Kementerian Kesehatan RI.

    Temuan ini dinilai mengkhawatirkan lantaran banyak sumber air minum yang dikonsumsi warga masih mengandung E coli. Terutama yang bersumber dari air isi ulang.

    Direktur Penyehatan Lingkungan dr Anas Ma’ruf, MKM, menyebut perbandingan temuan E coli pada air minum isi ulang dan PDAM relatif signifikan. Pada sumber air PDAM cemaran ‘hanya’ berkisar 33 persen, sementara pada air minum isi ulang mendekati 50 persen, yakni 45,4 persen.

    “Jadi banyak rumah tangga yang dia lebih memilih air isi ulang untuk konsumsi sehari-hari, dibandingkan dari air PDAM yang kemudian dikonsumsi setelah dimasak,” beber dr Anas dalam konferensi pers Jumat (20/12/2024).

    “Karena masyarakat Indonesia belum percaya dengan kualitas airnya, karena mungkin baunya, warnanya tidak baik, masalah dengan perpipaan, jadi dia ragu untuk menggunakan sebagai sumber air minum, ini memang menjadi pekerjaan rumah. Tetapi data kita menemukan cemaran lebih tinggi di air isi ulang,” tandas dia.

    Anas menyebut air minum isi ulang yang dinyatakan positif E Coli bisa dipicu beragam faktor. Baik dari proses pengisian air isi ulang maupun kemasan yang digunakan.

    “Air minum isi ulang, masih ada yang positif E coli, bisa dari sumber airnya, waktu pengolahan, mesinnya tercemar, galonnya tercemar, maupun tempat yang belum bersih sehingga masuk ke galon masih belum bersih,” tandas dia.

    Padahal, air isi ulang paling banyak digunakan sebagai sumber air minum sehari-hari masyarakat, lebih dari 30 persen. Dampak mengonsumsi air yang tercemar E coli 73 persen memicu keluhan diare, sementara 15 persen lainnya berisiko menyebabkan masalah stunting.

    Hal ini sejalan dengan temuan stunting yang masih berada di kisaran 21,5 persen, belum mencapai target 18 persen.

    Siasat Pemerintah

    Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyebut pemerintah tengah mengkaji regulasi yang memungkinkan membuat air minum isi ulang lebih aman dan layak dikonsumsi.

    “Kita juga sedang berkoordinasi dengan BPOM RI, untuk nantinya air isi ulang yang didapatkan dari depot-depot itu benar-benar aman,” tandas dia.

    Saksikan juga d’Rooftalk: Janji Pramono Anung 1 Periode Saja

    (naf/kna)

  • Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Jakarta –

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Air Libah Domestik telah disepakati oleh DPRD dan Pemprov Jakarta. Nantinya air limbah domestik tidak boleh dialirkan ke selokan rumah.

    Kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/12/2024). Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya.

    Raperda ini merupakan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelskan Raperda ini diperlukan untuk memisahkan dan mengelola saluran air hujan dengan air limbah domestik agar bisa meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat Jakarta.

    “Saat ini saluran-saluran air kita itu tidak ada pemisahan antara air hujan dan air limbah. Itulah sebabnya pentingnya pemisahan antara air limbah domestik dan hujan,” kata Ika.

    Ika berharap, DPRD DKI bisa mendukung dan mengesahkan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan air limbah. Dia mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah.

    “Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta sudah sangat dibutuhkan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik,” ujarnya.

    Hak Atas Lingkungan Sehat

    Foto: Rengga Sencaya

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Perda ini nantinya juga bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman.

    Selain itu, Perda ini bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan.

    “Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkan ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu,” Ungkap Ika.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan Raperda tentang pengelolaan air Limbah domestik. Menurutnya, beberapa masukkan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah terakomodir dalam peraturan itu.

    “Rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Eksekutif pada hari ini dapat menyepakati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,” ucap Wibi.

    Wibi menjelaskan, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Limbah Domestik Dibuang ke Mana?

    Foto: Rengga Sencaya

    Bila limbah domestik dilarang disalurkan ke comberan lalu dibuang ke mana? Ika mengatakan nantinya limbah domestik rumah tangga akan dialirkan ke jaringan pipa agar tak langsung mencemari tanah.

    “Adapun sistem pengelolaan limbah ini secara umum bekerja dengan mengalirkan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga ke jaringan perpipaan agar tidak langsung meresap dan mencemari tanah,” kata Ika kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

    Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya. Ika mengatakan limbah domestik rumah tangga itu akan lebih dulu diolah sebelum dibuang.

    “Air limbah yang masuk dalam sistem pengelolaan tersebut akan diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Hasil dari pengelolaan air limbah tersebut dapat lebih bersih sehingga tidak mencemari lingkungan,” lanjutnya.

    Ika menyebut, bila air limbah dibuang sembarangan, itu dapat mencemari sungai dan air baku. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan kesehatan seperti diare, penyakit kulit, hingga stunting.

    Dia mengatakan peningkatan kualitas lingkungan hidup salah satunya ialah mewujudkan sanitasi yang layak. Ika mengatakan infrastruktur sanitasi di Jakarta masih perlu dikembangkan, apalagi masih ada warga yang buang air besar (BAB) sembarangan.

    “Pengelolaan air limbah dengan baik ini merupakan komitmen Pemprov DKI guna meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup warga serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global,” terang dia.

    Halaman 2 dari 3

  • Kemenkes Sebut Pemberian MPASI Harus Penuhi 4 Syarat Ini – Halaman all

    Kemenkes Sebut Pemberian MPASI Harus Penuhi 4 Syarat Ini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menerbitkan “Petunjuk Teknis Pemantauan Praktik MPASI Anak Usia 6-23 Bulan” pada 2024. 

    Petunjuk teknis ini untuk meningkatkan pemantauan dan perbaikan praktik Makanan Pendamping ASI (MPASI) bagi anak usia 6-23 bulan di Indonesia.

    Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes RI dr. Lovely Daisy, M.K.M., menyampaikan, pemberian MPASI harus memenuhi empat syarat utama, antara lain:

    1. Tepat waktu

    MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan energi bayi, yaitu mulai usia 6 bulan.

    “Kemenkes menganjurkan MPASI diberikan mulai usia 6 bulan karena pada usia 6 bulan terdapat kesenjangan kebutuhan energi bayi dengan yang dapat dicukupi dari ASI saja. Secara global, sebagian besar pedoman di Amerika dan Eropa juga merekomendasikan, MPASI dimulai pada usia 6 bulan,” ungkap Daisy dilansir dari website resmi, ditulis Kamis (19/12/2024).

    Lovely mengingatkan ada yang perlu diperhatikan, bila memperkenalkan MPASI terlalu dini akan meningkatkan risiko kontaminasi patogen. 

    Sebaliknya, bila memperkenalkan MPASI terlalu terlambat, maka akan menyebabkan bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang.

    Berdasarkan pedoman “WHO Guideline for Complementary Feeding of Infants and Young Children 6–23 Months of Age” tahun 2023, pemberian MPASI dini pada usia kurang dari 6 bulan memiliki dampak buruk.

    “Perkembangan bayi yang belum memadai dalam kesiapan mengonsumsi makanan (organ-organ bayi belum siap mencerna makanan), meningkatkan potensi risiko peningkatan morbiditas karena penyakit gastrointestinal, seperti penyakit diare dan risiko alergi,” terang Daisy.

    “Kemudian, kualitas MPASI yang lebih rendah dibandingkan ASI, terutama jika makanan berbentuk cair maka zat gizinya rendah, dan peningkatan risiko obesitas.”

    2. Adekuat

    Makna pemberian MPASI harus adekuat adalah MPASI harus mampu memenuhi kecukupan energi, protein, serta mikronutrien untuk mencapai tumbuh kembang optimal anak. 

    Pemberian MPASI perlu mempertimbangkan usia anak, jumlah, frekuensi, konsistensi/tekstur, serta variasi keberagaman makanan.

    3. Aman

    Artinya, MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. 

    Kunci untuk makanan yang aman, di antaranya memisahkan penyimpanan makanan mentah dengan makanan yang sudah dimasak. 

    Dan menggunakan makanan segar dan masak sampai matang, misalnya daging, ayam, telur, dan ikan.

    4. Diberikan dengan cara benar

    Artinya, MPASI harus memenuhi syarat terjadwal, lingkungan yang mendukung, dan prosedur makan yang tepat.

    “Syarat terjadwal itu jadwal makan termasuk makanan selingan teratur dan terencana. Syarat lingkungan yang mendukung, misalnya, hindari memaksa meskipun hanya makan 1-2 suap, perhatikan tanda bayi lapar dan kenyang,” jelas Direktur Lovely Daisy.

    “Selanjutnya, syarat prosedur makan yang tepat seperti makan dalam porsi kecil dan bayi distimulasi untuk makan sendiri, dimulai dengan pemberian makanan selingan yang bisa dipegang sendiri.”

    MPASI Harus Beragam

    Menurut Direktur Gizi dan KIA Lovely Daisy, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan MPASI, yaitu higiene dan sanitasi.

    Dan juga, memilih bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin dan mineral, terutama zat besi serta seng (zinc).

    “Perlu diperhatikan juga terkait pemberian sejumlah minyak/lemak sebagai sumber energi yang efisien. Ini menjadikan MPASI padat gizi, tanpa menambahkan jumlah MPASI yang diberikan),” katanya.

    “Lalu, tekstur mempertimbangkan kemampuan promotor (pergerakan otot rongga mulut) serta penggunaan gula dan garam dibatasi,” sambung Lovely. 

    Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi bayi, lanjut Daisy, MPASI harus beragam. 

    Dalam hal ini, mengandung minimal 5 dari 8 kelompok makanan, yakni ASI, makanan pokok, kacang-kacangan, produk susu, daging-dagingan, telur, sayur buah kaya vitamin A, dan sayur buah lainnya.

    “Keragaman bahan dalam MPASI diperlukan, karena tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Selain itu, MPASI juga harus dipastikan mengandung telur, ikan, dan atau daging. Karena konsumsi protein hewani berkorelasi positif dengan penurunan risiko stunting,” tutupnya. 

     

  • Bappenas: Program MBG beri dampak rantai nilai pangan

    Bappenas: Program MBG beri dampak rantai nilai pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

    Pernyataan itu disampaikan dalam diseminasi kajian “Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water Systems Transformation (Foresight)” yang diadakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Bappenas di Jakarta, Kamis.

    “Kita mesti melihatnya (program MBG) dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa hanya sekedar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, (industri) packaging, dan juga vendor-vendor (seperti) warung-warung, koperasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

    Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN dan peringkat 77 dari 127 negara.

    Melalui program MBG, pemerintah hendak memenuhi gizi ibu hamil, balita, anak sekolah hingga mereka yang teridentifikasi memiliki masalah gizi seperti stunting. Selain itu juga diharapkan meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

    Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi. Terakhir, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

    Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

    Bappenas memperkirakan program MGB akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basis point per tahun.

    “Jadi, tentunya kita berbicara mengenai suatu rantai pasok yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, mendatangkan dampak bagi ekonomi lokal, dan juga tentunya kepada (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia,” ungkap dia.

    Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa memperoleh dampak program MBG.

    Sebagai tambahan informasi, kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

    “Jadi, di sini banyak hal yang sedang disiapkan, termasuk misalnya di kami sudah menghitung potensi food loss and waste (susut dan sisa pangan) dari program ini, ini juga sudah ada (hasil penghitungannya) dan kita sudah dapat dukungan untuk mengadakan pilot project mulai awal tahun depan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan juga tentunya mencari solusi supaya food loss and waste ini tidak terlalu besar dari program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video : Mendagri Sentil Kepala Daerah Soal Anggaran Stunting

    Video : Mendagri Sentil Kepala Daerah Soal Anggaran Stunting

    Video :

    Video : Mendagri Sentil Kepala Daerah Soal Anggaran Stunting

    News

    8 jam yang lalu

  • Pemkot Jaktim gelar panen raya serentak di 240 titik urban farming 

    Pemkot Jaktim gelar panen raya serentak di 240 titik urban farming 

    Kami melakukan panen raya serentak di 240 lokasi di Jaktim dengan luas 16 hektare di 10 kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar panen raya serentak di 240 titik pertanian perkotaan (urban farming) yang tersebar di 65 kelurahan dan 10 kecamatan.

    Komoditi pangan yang dipanen mencapai 124,6 ton di antaranya, produk pertanian sebanyak 15,7 ton, yang terdiri dari sayuran, buah, pangan, dan toga. Sedangkan di komoditi perikanan sebanyak 17,8 ton terdiri dari ikan nila, lele, mujair, patin, dan gurame. Sementara komoditi peternakan sebanyak 92,6 ton susu.

    “Lokasi panen ini bervariasi, ada yang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), perkantoran dan sebagainya. Hasil panen ini sangat luar biasa untuk menghadapi kebutuhan masyarakat Jakarta Timur saat Natal dan Tahun Baru 2025,” kata Iin.

    Disebutkan, dari 240 lokasi itu di antaranya 46 lokasi di RPTRA, 37 sekolah, 11 lokasi Rusun, satu lokasi perkantoran atau instansi 70 lokasi pekarangan atau gang 18 lokasi. Selain itu ada kelompok tani atau kelompok ternak di 49 lokasi.

    Bahkan, akan dilakukan juga panen ikan secara bersamaan dari kolam gizi di tiap lokasi.

    Menurutnya, panen raya ini merupakan hasil kolaborasi Dinas KPKP DKI dengan Pemerintah Kota dan TP PKK Kota Jakarta Timur dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Ini merupakan salah satu upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru,” ucapnya.

    Hasil panen itu akan diberikan kepada kelompok tani dan diberikan kepada warga yang membutuhkan dalam membantu menurunkan angka stunting di Jakarta Timur.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Program bantuan sosial sembako dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) Tahap III dan IV Tahun 2024 di Kota Kediri kembali disalurkan ke masyarakat. Penyaluran yang dilakukan melalui PT Pos ini dijadwalkan terlaksana selama seminggu hingga Selasa (24/12/2024) pekan depan.

    Bantuan menyasar 8.335 penerima dengan rincian 2.659 penerima dari Kecamatan Kota, 3.076 penerima dari Kecamatan Mojoroto dan 2.600 penerima dari Kecamatan Pesantren.

    “Penerima sembako BPNT dan PKH ini adalah masyarakat yang masuk dalam DTKS. Bantuan sosial yang diserahkan untuk masing-masing penerima sebesar Rp. 1,2 juta dari nominal bantuan sebesar 200 ribu per bulan yang diterimakan dalam kurun waktu 6 bulan,” terang Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi saat dihubungi melalui telepon.

    Sedangkan untuk penyaluran PKH, masing-masing penerima manfaat mendapat nominal berbeda tergantung syarat dan komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas.

    “Kriteria penerima bansos sembako dan PKH pun berbeda. Untuk bansos sembako kriterianya yakni masyarakat miskin yang masuk data DTKS sedangkan PKH kriterianya yaitu memiliki 1 dari 5 komponen yakni lansia, balita, ibu hamil, anak sekolah dan disabilitas,” terangnya.

    Paulus menambahkan Dinas Sosial dalam kegiatan ini berperan untuk melakukan monitoring dan menerima aduan dari masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian data dengan kondisi penerima.

    “Data bantuan sosial itu dinamis. Tidak selamanya yang menjadi penerima terus menjadi penerima dan begitu sebaliknya. Untuk itu masyarakat bisa ikut memantau dengan melaporkan penerima bantuan yang mungkin tidak tepat sasaran,” katanya. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui kelurahan masing-masing atau melalui aplikasi cek bansos milik Kemensos.

    Guna kelancaran kegiatan penyaluran ini, Paulus mengaku pihaknya menerjunkan beberapa tim dengan dibantu relawan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Sekaligus dalam kesempatan tersebut Paulus menghimbau kepada para penerima untuk membelanjakan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.

    “Kalau untuk penerima sembako silahkan untuk dibelanjakan sesuai dengan ketentuan, dalam artian untuk pemenuhan bahan pokok, beras, lauk pauk, kemudian untuk PKH silahkan untuk dibelanjakan kebutuhan untuk pemenuhan nutrisi, keperluan penunjang untuk merawat lansia, gizi anak terutama untuk mengatasi stunting,” pesannya.

    Paulus berharap bantuan yang diberikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan, pendidikan dan kesehatan.

    Sementara itu, Lailatul Badriah salah satu penerima bantuan sembako asal Kelurahan Setonopande mengaku bersyukur. Ibu satu anak itu mengaku senang mendapat bantuan sembako karena dapat membantu keluarganya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan rencananya akan langsung Ia belikan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak.

    “Program ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Salah satunya seperti saya yang sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan bantuan ini tentu membantu meringankan ekonomi keluarga saya,” ungkapnya. [nm/beq]

  • Mendagri Ungkap Anggaran Stunting Rp 10 M, tapi Sampai ke Ibu Hamil-Anak Rp 2 M

    Mendagri Ungkap Anggaran Stunting Rp 10 M, tapi Sampai ke Ibu Hamil-Anak Rp 2 M

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti adanya penggunaan anggaran program pencegahan stunting yang menghabiskan anggaran Rp 10 miliar. Akan tetapi anggaran tersebut tidak efisien dalam penggunaannya.

    Tito menyampaikan bahwa selama ini anggaran program stunting tersebut yang sampai ke masyarakat hanya Rp 2 Miliar. Selebihnya digunakan untuk studi banding dan evaluasi.

    “Ada program stunting anggarannya Rp 10 miliar. Rapat kordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting 2 miliar yang masuk ke perut,” katanya dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024).

    Dengan adanya temuan tersebut, Tito kemudian meminta kepada Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk mengawasi berbagai program yang menghabiskan anggaran besar. Salah satunya perjalanan dinas.

    Pasalnya, kata Tito, pemerintah telah menetapkan untuk mengurangi anggaran dinas sebanyak setengah dari yang sudah ada.

    “Saya kemarin sore sampai jam 5 sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk perjalanan dinas dikurangi separo K/L. Dan sama saya juga minta Dirjen Keuangan Daerah semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien,” katanya.

    Selain itu, banyak program yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu tidak jelas arahanya, seperti rapat dalam rangka penguatan. Dan itu harus dikurangi.

    “Dan ada lagi program yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini saya bilang kapan kuatnya barang. Nah ini tolong rekan kepala daerah jangan diboongin oleh Sekretaris Daerah sama BPKAD. Ini mainnya di Bappeda sama BKAD. Jujur-jujur. Iya. Tolong lah mindset-nya berubah. Karena kasihan rakya,” katanya

    (rrd/rrd)

  • Dihadiri Gibran, Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2024-2027 Resmi Dilantik – Halaman all

    Dihadiri Gibran, Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2024-2027 Resmi Dilantik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 resmi dilantik di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta pada Selasa (17/12/2024). 

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyampaikan komitmen organisasi untuk mengawal pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

    Gusma mengatakan, dalam Kongres ke-19 di Palangkaraya, Pemuda Katolik mengangkat tiga isu strategis, yaitu stunting dan gizi buruk, pekerja migran, serta lingkungan hidup. 

    Dia menegaskan, Pemuda Katolik siap terlibat aktif dalam program penanganan stunting, salah satunya dengan mendukung program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Selain itu, kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait perlindungan pekerja migran akan terus diperkuat. 

    “Terima kasih kepada senior-senior di Polri karena begitu responsif dan cepat dalam menangani aduan masyarakat yang kami sampaikan secara langsung, sehingga kasus Kriminalisasi terhadap Romo Pascal (Chrisanctus Paschalis) pun bisa selesai dengan cepat,” kata Gusma dalam sambutannya.

    Di bidang lingkungan hidup, kata dia, Pemuda Katolik akan mengembangkan bank sampah digital yang telah berjalan di Komisariat Daerah (Komda) Banten untuk diterapkan secara nasional.

    Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemuda Katolik dalam berbagai isu strategis.

    “Saya senang sekali, teman-teman Pemuda Katolik berkomitmen untuk menjadi, mengawal dan bersinergi dengan visi dan misi dan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya peran anak muda dalam mengatasi permasalahan bangsa. 

    “Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting terutama di area 3T dan juga permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu pasti bisa diakselerasi jika anak-anak mudanya terlibat,” tuturnya.

    Kepengurusan Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 diketuai Stefanus Asat Gusma, lalu Lorensius Purba sebagai Sekretaris Jenderal, dan Wendi Jayanto Lie sebagai Bendahara Umum.

    Sementara para wakil ketua umum di antaranya Ignatius Ganjar Tri Hantoro, Freddy Simamora, dan Robertus Bondan Wicaksono.

     

     

  • Menkop harap k/l dukung koperasi sebagai pilihan kelembagaan

    Menkop harap k/l dukung koperasi sebagai pilihan kelembagaan

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) berharap agar seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendukung pengarusutamaan koperasi sebagai pilihan kelembagaan, sekaligus mempermudah untuk dilakukan intervensi.

    Hal tersebut sesuai dengan Astacita ke-2 dan 3 dalam mendukung penguatan dan pengembangan koperasi diarahkan untuk mendukung beberapa program prioritas nasional di antaranya adalah swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

    “Koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mencegah stunting, mengentaskan kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi lewat keterangan resmi yang diterima di Yogyakarta, Selasa.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), katanya, koperasi diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, indikator kinerja koperasi ditetapkan sebagai rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan baseline 1,17 persen pada tahun 2025, dan diharapkan mencapai 5 persen pada 2045.

    Dalam upaya penguatan ekosistem koperasi, beberapa langkah terus dilakukan, seperti pelibatan dalam kegiatan swasembada pangan dan program MBG, revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), hilirisasi, serta penguatan usaha simpan pinjam dengan penekanan pada standar tata kelola koperasi yang baik, rebranding, dan penguatan digitalisasi.

    Hingga 31 Desember 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 130.119 unit dengan jumlah anggota mencapai 28,9 juta orang.

    Menurutnya tantangan utama dalam pengembangan koperasi adalah minimnya regenerasi, kurangnya profesionalisme, dan masih adanya tata kelola yang tradisional.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2025, di antaranya adalah revisi Undang-Undang Koperasi dan regulasi terkait untuk menciptakan ekosistem yang kondusif, fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, serta pengembangan platform digitalisasi koperasi, seperti Kop.id Superapps.

    Program-program ini juga mencakup pengembangan koperasi ojek online, revitalisasi KUD, produksi minyak untuk rakyat sebagai alternatif minyak murah, dan penyaluran pupuk murah bagi petani anggota koperasi.

    Bahkan, koperasi juga berperan dalam produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024