Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap kesehatan mental anak-anak didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

    Pesan itu disampaikan Wapres di agenda Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, merespons peristiwa ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menimpa puluhan siswa.

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” katanya.

    Menurut Wapres Gibran, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya terbatas pada asupan gizi dan kesehatan tubuh, tetapi juga harus mencakup aspek psikologis dan lingkungan sosial mereka.

    Ia menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

    “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” katanya.

    Gibran mengajak semua pihak, baik guru, orang tua, maupun masyarakat, untuk saling menjaga dan peduli terhadap kesehatan mental anak-anak.

    Wapres menambahkan, membangun generasi sehat dan berkarakter tidak bisa dilepaskan dari lingkungan belajar yang positif dan bebas kekerasan.

    Ia berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang secara utuh, baik fisik maupun mental.

    Sebelumnya, insiden ledakan terjadi di lingkungan SMAN 72 Jakarta yang berlokasi di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 12.15 WIB.

    Berdasarkan keterangan saksi, ledakan pertama terdengar saat khotbah Jumat tengah berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda.

    Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

    Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut. Sejumlah pihak juga mengungkapkan bahwa pelaku sebelumnya sempat mengalami tindakan perundungan di sekolah.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyampaikan sinyal kabar baik terkait tambahan insentif bagi kinerja kader posyandu dan kepala daerah dari pemerintah pusat.

    Hal itu dikabarkan Wapres saat berdialog langsung dengan salah satu kader posyandu asal Blora, Jawa Tengah, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.

    Dalam sesi dialog tersebut, Wapres Gibran menanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?” tanya Wapres.

    Salah satu kader posyandu asal Blora yang hadir menjawab bahwa dukungan kepala daerah selama ini sudah berjalan sangat baik.

    “Sudah maksimal, Bapak. Kepala daerah kami memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan dan pelatihan-pelatihan bagi kader agar bisa mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Mendengar hal itu, Wapres mengapresiasi peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam memperbaiki gizi anak di daerah, termasuk membantu pemerintah dalam ikhtiar menurunkan angka stunting.

    “Apapun itu, kader posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini,” ujar Wapres, seraya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para kader.

    Wapres Gibran kemudian menyinggung soal tambahan insentif bagi kader posyandu dan kepala daerah.

    “Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Tadi, sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar, mau kita konfirmasi dulu ya,” kata Gibran yang disambut tepuk tangan para peserta.

    Wapres meminta para kader bersabar menunggu kepastian kebijakan tersebut.

    “Sabar dulu ya, Ibu. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah,” ucapnya.

    Dialog hangat itu menjadi salah satu momen dalam Rakornas yang berisi arahan pemerintah terhadap semangat kolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menuju target 14,2 persen pada 2029.

    Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting secara bertahap mencapai 5 persen pada 2045.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito menyebutkan Sistem Informasi Managemen (SIM) PKK meningkatkan akurasi data. Dari data yang diambil oleh para kader melalui aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan menentukan program yang tepat sasaran.

    Hal ini disampaikan oleh istri Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut saat melaunching SIM PKK bersama Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin di Convention Hall SLG, Selasa (11/11/2025).

    “Semua kegiatan dan hasil kerja kader dapat terpantau dengan lebih baik dan mendukung perencanaan program yang tepat sasaran,” terang ibu dua anak yang akrab disa Mbak Cicha tersebut.

    Peluncuran SIM PKK ini, kata Mbak Cicha, merupakan bentuk komitmen PKK dalam meningkatkan efektifitas dan transparasi data melalui sistem digital. Penggunaan SIM PKK sendiri bisa diakses hingga dasa wisma.

    Dengan kemudahan tersebut, lanjut Mbak Cicha, kader PKK bisa lebih cepat dan efektif dalam melaporkan berbagai kegiatan maupun data serperti angka stunting dan data lain di lapangan. Sebelumnya, para kader ini dengan sistem manual.

    “Kerja keras para kader hebat ini butuh dukungan sistem (SIM PKK) yang lebih baik,” tandasnya.

    Sementara Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin mengatakan SIM PKK ini sudah diinisiasi oleh PKK Pusat, saat ini diimplementasikan di seluruh PKK di wilayah Jawa Timur.

    Menurutnya, sosialisasi terus dilakukan kepada kader agar pelaporan bisa cepat dan tepat.
    Pihaknya menjelaskan sistem ini dibuat dengan user interface yang mudah sehingga kader-kader di berbagai daerah bisa dengan gampang menggunakan aplikasi tersebut.

    “Dimana kita bisa mencatatatkan kewajiban yang kita kerjakan, semua tercatat dan bisa diakses hingga desa-desa,” terangnya. [ADV PKP/nm]

  • Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik pada upaya penanganan stunting untuk tahun anggaran 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025.

    “Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300 miliar,” demikian bunyi putusan kedua KMK 330/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

    Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp775 miliar.

    Selain dari segi nominal, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah pada tahun ini, dengan rincian 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.

    Sedangkan, pada KMK 353/2024 yang diteken oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

    Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara untuk kabupaten, di antaranya Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah

    Pontianak (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi lintas sektor di berbagai daerah dengan kasus tinggi, terutama di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sambas.

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Aisyiyah dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan kami melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke akar rumput, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tibet Australia dan Muhammadiyah,” kata Hazilina dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan strategio nasional pencegahan perkawinan anak dan perkawinan usia di bawah 19 tahun di Pontianak, Selasa.

    Ia menjelaskan, Kabupaten Ketapang menjadi fokus utama karena tercatat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data nasional, Kalbar sendiri menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia pada tahun 2023.

    “Ketapang itu yang paling tinggi angkanya. Kami masuk ke masyarakat bawah, bekerja sama dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan dengan Keraton Sanggau untuk pendekatan budaya,” tuturnya.

    Hazilina menuturkan bahwa kasus perkawinan anak di daerah pedesaan banyak dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, serta pemahaman yang keliru tentang ajaran agama dan adat istiadat.

    “Saat kami sosialisasi di salah satu desa di Ketapang, ada warga yang mengatakan baru saja menikahkan anak berusia 13 tahun. Alasannya sederhana, takut anak berbuat zina. Ini menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak,” katanya.

    Ia menambahkan, Aisyiyah Kalbar juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dengan komunitas adat seperti masyarakat Dayak Kanayatn di Toko, Sanggau.

    “Ke depan, kami akan melatih paralegal dari komunitas adat untuk membantu advokasi pencegahan perkawinan anak berbasis hak asasi manusia. Bahkan mahasiswa kami lolos tiga besar nasional dengan penelitian bertema ‘Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis HAM di Komunitas Dayak Kanayatn,” kata Hazilina.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mengungkapkan bahwa angka perkawinan anak di Kalbar pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “Kalbar pada 2023 menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional dengan lebih dari 10.400 kasus. Namun pada 2024, jumlah itu menurun sekitar 1.700 kasus sehingga Kalbar kini berada di posisi keempat nasional,” kata Herkulana.

    Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak seperti WKRI, Aisyiyah, Fatayat NU, TP-PKK, serta pemerintah kabupaten/kota yang telah menginisiasi strategi daerah dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak.

    “Beberapa daerah seperti Ketapang, Landak, Sambas, dan Kubu Raya sudah mulai menerapkan regulasi pencegahan di tingkat desa. Ini merupakan bentuk inovasi yang sangat baik,” tuturnya.

    Meski demikian, Herkulana menilai tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pemahaman tokoh adat dan agama yang masih menganggap anak usia akil baligh sudah boleh menikah, serta lemahnya pengawasan keluarga.

    “Masih banyak orang tua yang menganggap anak 17 tahun itu sudah ‘perawan tua’. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan anak dinikahkan agar tidak membebani keluarga. Belum lagi pengaruh kemajuan teknologi dan paparan konten negatif di internet,” katanya.

    Ia menegaskan, DP3A Kalbar bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha akan terus memperkuat sinergi untuk menekan angka perkawinan anak melalui edukasi keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

    “Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik, pendidikan yang memadai, dan pemahaman agama yang benar adalah kunci untuk melindungi anak-anak kita,” kata Herkulana.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lampung Unggul Pemenuhan Gizi, Catat 69% Dapur Gizi Operasional Aktif

    Lampung Unggul Pemenuhan Gizi, Catat 69% Dapur Gizi Operasional Aktif

    Jakarta –

    Provinsi Lampung meraih capaian tertinggi nasional dalam operasional dapur pemenuhan gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah sebelumnya mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai provinsi tercepat di Sumatera menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Lampung kini menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemenuhan gizi masyarakat.

    Data terbaru dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung, yang membawahi wilayah kerja Lampung-Bengkulu, menunjukkan capaian luar biasa. Berdasarkan pembaruan data per 10 November 2025, Lampung mencatat persentase dapur operasional tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 69%.

    Kepala KPPG Bandar Lampung, Achmad Hery Setiawan menjelaskan total potensi dapur di wilayah ini mencapai 798 unit, terdiri dari 552 dapur yang sudah beroperasional dan 134 dalam tahap persiapan operasional. Sementara itu, 85% dapur berstatus aktif dan siap beroperasi penuh dalam waktu dekat.

    “Lampung memang bukan yang terbanyak secara jumlah. Kita di posisi keempat secara nasional setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tetapi secara persentase, Lampung menjadi yang tertinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

    Selain itu, Achmad juga menjelaskan perbedaan antara dapur aktif dan dapur operasional.

    “Dapur aktif itu sudah berdiri, sudah ada SPPI-nya, tapi belum berjalan karena masih menunggu teknis virtual account atau pembayaran dari BGN. Sementara dapur operasional adalah yang sudah berjalan dan melayani penerima manfaat. Jadi 85% dapur aktif ini tinggal menunggu proses pembayaran saja untuk segera beroperasi,” jelasnya.

    Achmad menekankan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung, dan Lintas Sektoral dalam mempercepat penurunan angka stunting serta memperkuat ketahanan gizi keluarga.

    “Dengan sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pelaksana program, Lampung siap menjadi model nasional dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

    Sebelumnya Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, menyebut Lampung sebagai salah satu wilayah yang paling cepat berakselerasi dalam penyiapan SPPG.

    “Lampung termasuk yang paling cepat menyiapkan layanan gizi. Selain Lampung, ada juga Aceh dan Sumatera Utara yang menunjukkan progres positif,” kata Wahyu.

    Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Bandar Lampung, Sabtu (8/11). Ia menambahkan, persiapan SPPG secara nasional telah mencapai 80% dari target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah mendistribusikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

    (ega/ega)

  • Biskuit Dicampur Tepung dan Gula hingga Gizi Hilang

    Biskuit Dicampur Tepung dan Gula hingga Gizi Hilang

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan ekspose atau gelar perkara terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa gelar perkara tersebut telah dilakukan. 

    Namun, ia menyatakan masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh tim penyelidik sebelum kasus ini dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

    “Terakhir sudah kita ekspose berkait dengan makan tambahan itu, masih ada yang perlu kita lengkapi lagi di situ dari makanan tambahan,” kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Asep menjelaskan, salah satu fokus utama KPK saat ini adalah mendapatkan barang bukti fisik berupa sampel biskuit dari pengadaan tersebut. Sampel ini sangat krusial untuk menguji kandungan gizi yang sebenarnya di laboratorium.

    “Kita sekarang itu juga sedang mau nyari barangnya (sampel biskuit), karena kita harus cek juga tuh kandungannya,” ujar Asep.

    “Itu yang sedang kita carikan saat ini, sedang kita carikan sampelnya, mudah-mudahan ada sampelnya nanti akan kita uji juga,” tambahnya.

    Asep membeberkan, dugaan modus korupsi dalam kasus ini adalah pengurangan komponen gizi utama dalam biskuit yang bernilai paling mahal. Komponen ini ia istilahkan sebagai “pertamax”, yang merujuk pada campuran vitamin dan protein (premiks).

    “Kalau dari jumlah nutrisi yang ada, itu kan ada ‘pertamax’. Jadi itu kandungan vitamin dan proteinnya ada di situ dan itu yang paling mahal,” jelas Asep.

    KPK menduga campuran bergizi tinggi itu dikurangi secara drastis, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Untuk memenuhi volume produksi, adonan biskuit kemudian diperbanyak dengan bahan yang jauh lebih murah seperti tepung dan gula.

    Akibatnya, biskuit yang seharusnya berfungsi menekan angka stunting kehilangan nutrisi esensialnya.”Nah ketika campuran itu dikurangi, apalagi mungkin dihilangkan, yang ada tinggal tepung dan gula. Ini tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan dari balita, tetap akan stunting ya tetap stunting, seperti itu, karena kandungan gizinya tidak ada,” kata Asep.

    Asep menyebut saat ini KPK baru memegang bukti tertulis mengenai komposisi yang seharusnya ada di dalam adonan bukan bukti fisik biskuitnya. “Yang ada memang saat ini adalah kandungan itu secara tertulis,” sebutnya.

    Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun pada September 2025 lalu kasus ini disebut siap naik ke penyidikan, hasil gelar perkara terbaru menyoroti perlunya kelengkapan bukti uji laboratorium sebelum KPK dapat melangkah lebih jauh, termasuk menentukan apakah akan menggunakan sprindik umum (tanpa tersangka) seperti yang direncanakan sebelumnya.

    Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman buka suara terkait kasus korupsi makanan tambahan balita dan ibu hamil. Menurut Aji kasus dugaan korupsi tersebut tidak terjadi di era Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    “Kasus terjadi pada periode tahun 2016-2020, sebelum era kepemimpinan Menkes Budi Sadikin. Kami menghargai dan menyerahkan proses penyelidikan kasus t​ersebut yang dilakukan sesuai kewenangan KPK,” tutur Aji.

    Diketahui, Menteri Kesehatan periode tahun 2016 hingga 2020 ada dua yang menjabat. Pertama Nila Moeloek sebagai Menteri Kesehatan periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Berikutnya ada Menkes Terawan Agus Putranto yang menjabat periode 23 Oktober 2019 dan 23 Desember 2020.

    Kemenkes lanjut Aji juga telah melakukan pengawasan terhadap dugaan kasus tersebut dan sudah melaporkan hasilnya ke KPK untuk dilakukan perbaikan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Kemenkes pun siap untuk menerima konsekuensi hukum jika memang terbukti bersalah dan menyerahkan semua hasil penyelidikan kepada pihak berwenang.

    “Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum, tentu harus mengikuti proses penindakan hukum lebih lanjut,” ujar Aji.

  • Air Sering Mati, PAM Jaya Butuh Rp14 Triliun untuk Peremajaan Pipa Warisan dari Belanda

    Air Sering Mati, PAM Jaya Butuh Rp14 Triliun untuk Peremajaan Pipa Warisan dari Belanda

    JAKARTA – Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menjelaskan penyebab air sering tidak mengalir karena faktor pipa yang sebagian berusia lebih dari 100 tahun satu abad.

    “Kenapa kebocoran air di Jakarta itu tinggi sekali? Karena pipanya sudah berusia 103 tahun sebagian besar,” kata Arief Nasrudin ​​​​​​ dilansir ANTARA, Minggu, 9 November.

    Arief menuturkan, pipa yang berusia 103 tahun itu berada di kawasan Pasar Rebo. 

    Pipa tersebut merupakan warisan Belanda yang dibangun tahun 1922. 

    “Itu 20 juta liter tampungan. Di Buaran juga gitu,” kata Arief.

    Arief mengatakan, reservoir tersebut sebelumnya sempat pasif saat tidak dikelola oleh pihak PAM Jaya. 

    Namun kini, lanjutnya, reservoir tersebut sudah berfungsi dengan baik hingga saat ini setelah dikelola oleh PAM Jaya.

    Karena itu, PAM Jaya ingin melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Menurut Arief, PAM Jaya membutuhkan pendanaan hingga Rp14 triliun untuk memperbarui pipa tersebut dan agar airnya dapat langsung diminum.

    “Ini mimpinya PAM Jaya yang pastinya mimpinya masyarakat Jakarta yang diinginkan oleh Gubernur kita, bahwasanya kalau airnya sudah kualitasnya baik, Insyaallah harusnya tidak ada stunting lagi, tidak ada penyakit yang karena air,” katanya.

  • Tekan Stunting di Kota Ambon, Balita Dapat Makanan Tambahan, Wajib Makan di Posyandu Regional 8 November 2025

    Tekan Stunting di Kota Ambon, Balita Dapat Makanan Tambahan, Wajib Makan di Posyandu Regional 8 November 2025

    Tekan Stunting di Kota Ambon, Balita Dapat Makanan Tambahan, Wajib Makan di Posyandu
    Tim Redaksi
    Ada 59 balita di sana yang jadwal makan siangnya berlangsung di posyandu.
    Metode ini dimaksudkan agar proses makan makanan bergizi anak dapat diawasi dengan baik.
    Human Initiative Regional Indonesia Timur, M Jabal Nur menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap puluhan
    balita
    yang masuk dalam program
    stunting care
    bersama PT Pelindo Region 4
    Ambon
    dan didukung Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
    “Datanya, Laha memang tinggi. Program yang kami jalankan itu mereka diberikan makanan tambahan tapi tidak lagi dibawa pulang ke rumah karena bisa jadi bukan balitanya yang makan. Metodenya mereka makan di
    posyandu
    biar kami awasi betul,” kata Jabal Nur kepada
    Kompas.com,
    Sabtu (8/11/2025).
    Di wilayah
    Kota Ambon
    , jumlah balita
    stunting
    tertinggi ada di Laha, yakni 59 anak, lalu di Desa Batumerah 31 anak, dan Kudamati 25 anak.
    Untuk menekan angka
    stunting
    dan memastikan kualitas gizi balita, pihaknya menerapkan strategi makan di tempat.
    Berdasarkan hasil survei di lokasi, penyebab balita
    stunting a
    dalah pada pola asuh.
    Orangtua dinilai acuh dan kurang mengawasi kecukupan gizi anak, terutama pada 1.000 hari pertama.
    Karena itu, Human Initiative menerapkan cara baru agar intervensi makanan bergizi tepat sasaran.
    Tak hanya itu, mereka akan ditimbang berat badannya untuk mengukur indikator keberhasilan.
    “Anak-anak ini akan ditimbang berat ya sebelum dan sesudah makan. Tidak tiap hari, tapi minimal per minggu biar kelihatan pertumbuhan gizi mereka. Kalau mereka bawa makanan di rumah, bisa jadi adiknya, kakaknya, atau saudaranya yang makan,” katanya.
    Pemberian makanan tambahan ini berlangsung di 10
    posyandu
    , yakni Posyandu Durian, Posyandu Air Sakula, Posyandu Flamboyan Laha, Posyandu Delima Laha Kampung Baru, Posyandu Bougenville, Posyandu Riang 1 dan Edelweis, Posyandu Air Manis, Posyandu Valentine, Posyandu Melati, dan Rambutan, serta Posyandu Hila Tanah Putih.
    Pemberian makanan tambahan bergizi berlangsung selama 6 bulan.
    Pada tiga bulan pertama, balita diberikan menu makanan berat berupa nasi, sayur, daging, dan buah-buahan.
    Tiga bulan kedua, mereka diberikan susu dan telur.
    General Manager
    PT Pelindo Region 4 Ambon, Zahlan menyatakan, program ini untuk mendukung Kota Ambon keluar dari zona
    stunting.
    “Harapannya anak-anak ini bisa mendapatkan asupan bergizi. Kami lakukan selama enam bulan untuk melihat hasilnya. Kami ingin anak-anak ini bisa cukup gizinya,” kata dia. 
    Selain memberikan makanan, para orangtua dibekali dengan pengetahuan mengolah menu bergizi untuk anak.
    Dia berharap, selepas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) stunting care bersama Human Initiative, orangtua konsisten memenuhi kecukupan gizi anak lewat makanan sehat setiap hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waspadai Weight Faltering, Kondisi Gagal Tumbuh pada Balita

    Waspadai Weight Faltering, Kondisi Gagal Tumbuh pada Balita

    JAKARTA – Selain masalah berat badan berlebih (obesitas), terdapat kondisi lain yang perlu diperhatikan pada balita, yaitu weight faltering. Kondisi ini dapat memengaruhi tumbuh kembang balita dan meningkatkan risiko stunting jika tidak ditangani dengan tepat.

    “Weight faltering adalah sinyal balita tidak mendapatkan nutrisi sesuai kebutuhannya. Jika tidak ditangani lebih awal, dampaknya dapat berlanjut pada stunting yang memengaruhi perkembangan otak dan pertumbuhan jangka panjang,” ujar Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, dikutip dari laman Nutriclub.

    Weight faltering adalah kondisi ketika berat badan balita tidak berkembang sesuai standar usianya. Artinya penambahan berat badan berlangsung sangat lambat atau tidak bertambah. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah faltering growth.

    Keadaan ini paling sering terjadi dalam 15 bulan pertama kehidupan, khususnya pada bayi usia 3–4 bulan, baik yang mendapatkan ASI eksklusif maupun formula.

    Tanda-Tanda Weight Faltering pada Bayi

    Tanda utama adalah kenaikan berat badan yang kurang atau tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan. Beberapa balita bahkan mengalami penurunan berat badan. Menurut IDAI, kenaikan berat badan normal balita adalah:

    – 25-30 gram per hari (750-900 gram per bulan) pada usia 0-3 bulan.

    – 20 gram per hari (600 gram per bulan) pada usia 4-6 bulan.

    – 15 gram per hari (450 gram per bulan) pada usia 6-9 bulan.

    Selain berat badan yang tidak naik sesuai usia, tanda lainnya antara lain:

    – Pertambahan lingkar kepala lebih kecil dari standar

    – Pertumbuhan panjang badan terhambat

    – Keterlambatan perkembangan sosial seperti kurang respons terhadap ekspresi wajah

    – Keterlambatan motorik, misalnya belum mampu berguling setelah usia 6 bulan atau belum duduk pada usia 9 bulan

    Pemantauan dapat dilakukan melalui KMS atau Buku KIA.

    Penyebab Weight Faltering

    Kondisi ini umumnya terjadi karena asupan nutrisi yang tidak memadai, namun ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhinya:

    1. ASI atau MPASI tidak mencukupi

    ASI eksklusif penting selama 6 bulan pertama. Setelah itu diperlukan MPASI yang kaya energi, protein, dan mikronutrien.

    2. Pola makan balita yang kurang baik

    Nafsu makan rendah, pemilih makanan (picky eater) atau kebiasaan makan yang tidak teratur dapat membatasi asupan nutrisi.

    3. Gangguan penyerapan nutrisi

    Beberapa balita kesulitan menelan, menyusu, atau memiliki kondisi yang membuat tubuh tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik.

    4. Riwayat atau kondisi medis tertentu

    Sekitar 5% kasus berkaitan dengan masalah pencernaan atau penyakit lain yang mengganggu penyerapan zat gizi.

    Dampak Weight Faltering

    Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan underweight, wasting, gagal tumbuh dan risiko stunting meningkat. Selain itu, perkembangan penglihatan, kemampuan belajar, motorik, dan imunitas juga dapat terpengaruh.

    Cara Mengatasi Weight Faltering

    1. Terus berikan ASI

    ASI tetap menjadi sumber nutrisi utama bayi di bawah usia 1 tahun. Bila diperlukan, dokter dapat menyarankan tambahan susu sesuai kebutuhan.

    2. Perbaiki pola makan

    Pastikan jadwal makan teratur dan porsi yang sesuai dengan usia serta kondisi bayi.

    3. Cukupi energi dan protein

    – 0–5 bulan: 550 kkal dan 9 gram protein/hari

    – 6–11 bulan: 800 kkal & 15 gram protein/hari

    4. Hindari makanan berlebihan saat pemulihan

    Pemberian berlebihan dapat memicu diare dan mengganggu penyerapan nutrisi.

    5. Konsultasi dan perawatan medis bila perlu

    Beberapa balita membutuhkan pemantauan intensif oleh tenaga medis.

    Pencegahan Weight Faltering

    – Rutin kontrol selama kehamilan

    – Pantau pertumbuhan balita secara berkala

    – Berikan ASI eksklusif 6 bulan dan MPASI seimbang setelahnya

    – Pelajari teknik perlekatan menyusui yang benar

    – Segera konsultasi jika berat badan tidak sesuai grafik