Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Apindo Dorong Pemerintah Segera Buat Regulasi Program Makan Bergizi Gratis

    Apindo Dorong Pemerintah Segera Buat Regulasi Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana, mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurutnya, makan bergizi gratis  merupakan program pemerintah yang perlu diapresiasi karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan nasional, seperti stunting. Namun, perlu ada kebijakan untuk mengatur mekanisme produksi, distribusi, hingga pengendalian mutu.

    “Sampai sekarang belum dimunculkan dalam bentuk regulasi dan jangan sampai program yang visi misinya bagus tetapi akuntabilitasnya menjadi rendah,” kata Danang kepada Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    Regulasi terkait program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dinilai sangat penting. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, anggaran program makan bergizi gratis justru akan berpotensi untuk dikorupsi.

    Danang menegaskan, mekanisme produksi dan distribusi yang baik sangat berpengaruh pada pengelolaan yang akuntabel. Oleh sebab itu, tujuan dari program makan bergizi gratis harus dijaga supaya tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari.

    “Jangan malah menjadi bumerang bagi negara terkait dengan pemborosan, penggunaan uang negara yang tidak tepat sasaran dan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak. Nah ini yang harus kita jaga,” tegasnya.

    Alasan regulasi program makan bergizi gratis menjadi penting karena program ini bukan bertujuan untuk berbagi secara cuma-cuma. Hal itu karena langkah ini merupakan kepentingan negara untuk meningkatkan nilai gizi generasi penerus bangsa.

    Nantinya, regulasi akan menjadi patokan atau panduan bagi penyelenggara dalam menjalankan MBG, sehingga kontrol, evaluasi, hingga penyesuaian dapat dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum yang mungkin terjadi.

    “Tentu saja harus didampingi dengan regulasi program makan bergizi gratis yang bisa memberikan rambu-rambu, baik bagi penyelenggara atau pun penerima,” pungkas Danang.

  • Kebun Gizi, Inisiatif PT GNI Penuhi Nutrisi Anak Tekan Angka Stunting

    Kebun Gizi, Inisiatif PT GNI Penuhi Nutrisi Anak Tekan Angka Stunting

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Di salah satu rumah kader Posyandu Desa Tanauge, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu (9/11), keceriaan terpancar dari wajah sepuluh anak balita yang duduk riang bersama orang tua mereka. Mata mereka berbinar saat melihat piring penuh makanan bergizi: nasi hangat, sayur bayam, wortel, dan lele goreng atau sup lele segar, yang disajikan dari bahan-bahan hasil panen Kebun Gizi.

    Mereka merupakan anak-anak penderita stunting dan atau yang berada pada garis kuning dari beberapa wilayah di Desa Tanauge. Mereka mendapatkan makanan siang tambahan untuk mendapatkan perbaikan gizi.

    Makanan yang dihidangkan tersebut lahap mereka makan dalam waktu kurang dari 30 menit. “Enak kuahnya, buburnya, ikannya juga enak Bu,” ujar salah seorang anak kepada ibunya yang mendampingi.

    Para orang tua yang mendampingi anak-anak tersebut juga terlihat puas dan senang saat melihat anak-anak mereka lahap dalam memakan makanan bergizi yang disajikan oleh para Kader Posyandu di Desa Tanauge tersebut.

    Konsep Kebun Gizi

    Program Kebun Gizi merupakan inisiatif yang diusung oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) bersama PT Stardust Estate Investment (SEI) sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Kebun ini dirancang untuk menjadi solusi lokal yang berkelanjutan dalam meningkatkan asupan gizi balita di desa lingkar industri.

    Inisiatif ini menggabungkan pendekatan pertanian berkelanjutan dengan program gizi berbasis komunitas untuk menekan risiko stunting pada anak. Berbagai sayuran bergizi seperti bayam, kangkung, dan oyong serta ikan lele dari kolam budidaya ditanam dengan telaten untuk memenuhi kebutuhan pangan anak-anak stunting dan mereka yang berada di garis kuning.

    “Kebun Gizi adalah salah satu bagian dari kegiatan CSR kami dalam mendukung kesehatan generasi penerus di desa lingkar industri. Kami tidak hanya menanam tanaman, tetapi juga menanam kesadaran dan pengetahuan pada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pangan bergizi,” ungkap Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo.

    Tak hanya Desa Tanauge, inisiatif Kebun Gizi ini juga dilakukan PT GNI dan PT SEI di desa lainnya, seperti Desa Bungintimbe dan Bunta. Ketiganya merupakan desa yang berada di lingkar kawasan industri PT GNI.

    Dalam prosesnya, program Kebun Gizi ini juga ditujukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan bergizi dan cara mengelola hasil kebun. Saat ini, pemberian hasil panen dari Kebun Gizi dilakukan selama satu bulan sekali, menyesuaikan jadwal posyandu di Desa Tanauge.

    Hasil panen selanjutnya diolah menjadi makanan bergizi oleh para kader posyandu. Menu yang disajikan juga menyesuaikan dengan hasil panen yang didapat dari Kebun Gizi.

    Makanan yang diolah dari hasil panen Kebun Gizi dan Budidaya Ikan Lele di Desa Tanauge. (Foto: Arsip PT GNI).

    Komitmen Tekan Angka Stunting

    Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Di Morowali Utara, pada 2023 angka prevalensi stunting masih mencapai 24,7 persen, jauh dari target nasional sebesar 14 persen.

    Karena itu, melalui Kebun Gizi, PT GNI dan PT SEI berupaya memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan ini. Kebun Gizi ini juga sekaligus mendorong kesadaran lebih luas tentang pentingnya perbaikan gizi ibu hamil dan balita, yang merupakan dua kelompok rentan dalam siklus stunting.

    Menurut Mellysa, Kebun Gizi ini dapat menjadi salah satu cara terbaik dalam menangani stunting. Karena dari hasil panen Kebun Gizi ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menurunkan angka stunting di sekitar lingkar industri.

    “Kami berharap, dengan berkembangnya Kebun Gizi ini ke depan, dapat membantu memenuhi nutrisi para ibu hamil dan balita stunting, sehingga dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat,” tutur Mellysa.

    Dari hasil program ini, para ibu juga semakin memahami pentingnya variasi makanan bagi anak mereka. Para ibu juga didorong untuk memadukan berbagai jenis sayur sehingga anak-anak mendapatkan asupan bergizi.

    Mellysa menyebut, dengan peningkatan gizi yang didapatkan dari Kebun Gizi, beberapa balita yang semula memiliki masalah stunting kini mulai menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan.

    Seorang Bidan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Tanauge, Asma menambahkan, masyarakat khususnya di Tanauge merasakan dampak positif dan merasa terbantu secara stabilitas pangan dari adanya program ini.

    “Mewakili masyarakat di Tanauge ini, melalui program dari PT GNI dan PT SEI ini, kami merasa terbantu. Terima kasih. Semoga program ini dapat berlanjut kedepannya, terutama untuk anak-anak stunting dan garis kuning di Desa Tanauge,” ungkap Asma.

    Selain itu, Asma juga menilai, program Kebun Gizi ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan akses sayur-sayuran hingga ikan segar. Terutama bagi warga yang kesulitan untuk bercocok tanam.

    “Dan ikan-ikan yang didapatkan juga baru, segar, sehingga sangat membantu dan gizinya masih terjaga,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Kebun Gizi bukan hanya sebuah program sosial, tetapi juga bentuk komitmen PT GNI dan PT SEI untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dengan kolaborasi ini, para balita di desa lingkar industri kini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan optimal.

    PT GNI dan PT SEI berharap program ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat luas, dan menjadi inspirasi bagi inisiatif serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia.

    (ory/ory)

  • Program Makanan Tambahan Astra Agro Dukung Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi

    Program Makanan Tambahan Astra Agro Dukung Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan makan bergizi secara rutin. Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mendukung program unggulannya. Ia meyakini program tersebut bisa menjadi bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.

    “Mengandung setidaknya 600-700 kalori dengan pemenuhan karbohidrat, protein, yodium dan juga zat besi,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi, beberapa waktu lalu.

    Senada dengan kepedulian pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional, Astra Agro, juga telah sejak lama menjalankan program ini. Di Kalimantan misalnya, melalui anak usaha PT Subur Abadi Plantations (SAP)  yang beroperasi di Desa Long Melah, Kalimantan Timur, Grup Astra Agro rutin memberikan bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.

    “Kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama kami,” ujar Asisten Corporate Social Responsibility (CSR) PT SAP Fadil.

    Program ini dijalankan dengan menggandeng pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang ada di desa. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

    Demikian juga yang dilakukan di Sulawesi yang dilakukan PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak usaha Astra Agro yang beroperasi di Desa Era, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.  

    “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari PT RAS,” kata Kader Posyandu Desa Era Masdihayati Tanuju yang sangat terkesan dengan program yang amat baik bagi kesehatan dan peningkatan gizi.

    Menurutnya, selain makanan tambahan seperti telur dan susu, sebagai Kader Posyandu mereka juga mendapatkan pelatihan terkait pemenuhan gizi seimbang.

    “Ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas di Posyandu,” lanjut Masdihayati yang telah menjadi kader posyandu selama lebih dari tiga tahun.

    Yang tidak kalah menarik, program dengan tujuan peningkatan gizi dan penanganan stunting turut dipraktikkan anak usaha Astra Agro di Sumatra. Tidak hanya memberikan bantuan makanan tambahan secara rutin, keberlanjutan asupan bergizi untuk anak-anak juga dirancang dengan mendorong kemandirian masyarakat.

    Sebagai contoh adalah Desa Telaga Bhakti di Kecamatan Singkil Utara, Aceh. Desa ini berani unjuk gigi dengan program unggulan bertema “Ketahanan Pangan”. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup aman, bergizi, dan merata bagi masyarakat.

    Inisiatornya adalah Sekretaris Desa Telaga Bhakti, Rahman Dwi Rizky yang mengelola budidaya lele. Selain sebagai dukungan ketersediaan pangan, lele hasil panen disalurkan ke masyarakat untuk konsumsi keluarga juga ditujukan untuk pencegahan stunting bagi bayi dan balita.  

    “Syukur alhamdulillah, PT PLB menyambut baik,” kata Rahman menceritakan awal mula program ini berjalan.

    Ia berpikir program ketahanan pangan harus bisa berkelanjutan. Karena itu, ia mencoba menawarkan gagasan tersebut ke PT Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) anak usaha Astra Agro yang beroperasi di Aceh. Perusahaan kelapa sawit ini pun memberikan dana untuk seluruh kebutuhan, termasuk pengadaan bibit lele, pakan bahkan peralatan pendukung lainnya.

    Program pemberian makanan tambahan sesuai semangat Astra Agro “Sejahtera Bersama Bangsa”. – (Astra Agro/Istimewa)

    Vice President of Investor Relations and Public Affair Astra Agro Fenny Sofyan menegaskan bahwa program-program positif yang sudah berjalan seperti ini akan terus digencarkan di tahun-tahun mendatang. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi keharusan. 

    “Tentu akan lebih baik bila tumbuh kemandirian dan inisiatif-inisiatif dari masyarakat. Kepedulian itu bukan semata dilandasi kesadaran Astra Agro bahwa makanan dan gizi sangat berkaitan erat. Tetapi, sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional yang memiliki semangat “Sejahtera Bersama Bangsa”, Astra Agro ingin kehadirannya di setiap wilayah memberi kontribusi dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fenny.

    Komitmen ini juga diperkuat dengan mencanangkan Astra Agro Sustainable Aspirations 2030. Melalui inisiatif itu, Astra Agro menetapkan sejumlah target yang akan dicapai pada 2030, dengan mengkolaborasikan strategi portofolio, people, public contributions serta good corporate governance sebagai faktor pendorong.

    Fenny berharap, semoga di tahun 2025 mendatang masyarakat yang menerima kontribusi Astra Agro bisa lebih banyak lagi.

  • Banggar DPR nilai PPN 12 persen dukung program strategis Prabowo

    Banggar DPR nilai PPN 12 persen dukung program strategis Prabowo

    PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025, akan menunjang berbagai program strategis, yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, kenaikan PPN diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara.

    “Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah.

    Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin.

    Oleh karena itu, program tersebut harus dijalankan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

    Dalam keterangannya, Said menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar.

    Selain itu, ia menyarankan subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

    “Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

    Dalam bidang pendidikan, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

    Dirinya juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi.

    Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

    Lebih lanjut, Said menekankan perlunya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak, sehingga mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif.

    Pemerintah perlu memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen.

    Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka tengkes (stunting) menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

    “Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” ucapnya.

    Adapun, Said menilai program-program Presiden Prabowo tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan (PDIP) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    JAKARTA – Serapan anggaran di DKI — tersisa waktu tinggal dua bulan — masih jauh dari angka 90 persen. Bersyukurlah Jakarta, karena urusan kurang optimalnya penyerapan anggaran, jadi permasalahan banyak daerah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bilang, masih banyak wilayah lain yang serapan anggarannya tidak sesuai target. Sayangnya, Tito tidak menyebut secara spesifik nama-nama daerahnya.

    “Saya lihat dari minggu lalu, laporan dari Dirjen Keuangan Daerah, ternyata banyak sekali daerah-daerah (tak mencapai target serapan anggaran). Saya enggak katakan Jakarta, ya, daerah-daerah yang daya serapnya baru 60-an persen. Padahal ini sudah dua bulan lagi,” ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (1/11/2019).

    Mantan Kapolri ini mengatakan, tiap anggaran yang digunakan harus dipastikan penggunaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai, kata dia, anggaran belanja modal yang terpakai itu hanya dinikmati oleh pejabat daerah saja.

    “Saya membayangkan kalau 60 persen itu belanja pegawai dan belanja barang saja, berarti yang menikmati ini pegawai. Nah, yang dinikmati masyarakat mana? Itu kuncinya di belanja modal,” jelas Tito.

    Untuk mencegah anggaran belanja modal itu tak bisa dinikmati masyarakat, Tito bilang, Kemendagri bakal meminta kepala daerah, DPRD, berbagai lembaga pengawas serta KPK, dan BPK untuk terus memeloti anggaran yang ada. Tujuannya, agar dana yang ada tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Tito sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo supaya setiap anggaran daerah benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.

    “Daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting, misalnya,” tegasnya.

    Selain soal anggaran daerah yang harus diserap namun peruntukannya jelas bagi masyarakat, dia juga mengatakan, pemerintah daerah harus benar-benar membuka ruang bagi kemudahan investasi. “Jangan dipersulit. Nanti begitu swasta masuk belum apa-apa, ‘saya dapat apa?’. Lah kalau sudah kayak gitu, kita akan tegas,” ungkapnya.

    Bakal adakan pertemuan dengan kepala daerah

    Untuk menyamakan frekuensi soal pemanfaatan anggaran, pertengahan bulan ini, Kemendagri akan mengumpulkan kepala daerah bersama dengan penegak hukum. Nanti Jokowi akan kembali menyampaikan visi dan misi di periode kedua kepemimpinannya.

    “Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing,” kata Tito.

    “Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” imbuhnya.

    Tito mengatakan, dari pertemuan itu diharap semua unsur pejabat pemerintah daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

    “Sehingga begitu pulang ke daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” tutupnya.

  • Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak empat kepala daerah terpilih di Jatim masuk dalam kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2024-2029.

    Mereka adalah Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati, Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo, dan Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat KAUJE, Muhammad Sarmuji melantik jajaran pengurus pusat KAUJE periode 2024-2029 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (29/12/2024). Hadir dalam acara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim terpilih Emil Elestianto Dardak.

    Selain kepala daerah terpilih yang masuk kepengurusan, ada juga Anggota DPR RI Purnamasidi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justiavandana, dan mantan pimpinan KPK Nurul Gufron.

    “KAUJE dan Unej harus kita kibarkan setinggi-tingginya. Unej masuk peringkat kedua universitas paling inovatif di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau maju sebagai Ketum KAUJE, akhirnya saya mendapat mandat ini kembali,” kata Sarmuji dalam sambutannya.

    Sarmuji memberi pesan kepada pengurus KAUJE atau Alumni Unej untuk terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada negara.

    “Makin hari alumni Unej semakin banyak yang berkiprah di seluruh Indonesia terutama di Jawa Timur, alumni Unej sangat mewarnai baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Di tingkat nasional, yang baru dipilih kemarin adalah Kepala LAN, lalu ada Ketua PPATK, lalu ada Hakim Agung, dan kemarin sempat ada pimpinan KPK,” tutur Sarmuji usai melantik 167 pengurus pusat KAUJE.

    Sarmuji mengungkapkan, ke depan alumni Unej akan terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk mengatasi masalah stunting.

    “Alumni kita ada yang memproduksi beras fortifikasi yang bisa mengatasi stunting. Demikian juga dalam kajian akademik kita ingin Unej dan KAUJE bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan mendasar bagi negara. Sebut saja penataan sistem politik dan pemerintahan, bagaimana sistem pemilu sekarang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau sudah bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar ini.

    “Apakah sistem Pilkada kita ini perlu direview atau tidak, tentu kita ingin melibatkan kajian menyeluruh alumni Unej dan KAUJE sendiri. Di sektor ekonomi, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana kita bisa berkontribusi agar target pemerintah bisa terpenuhi,” tambahnya.

    Ketua DPD Golkar Jatim ini juga menambahkan, Alumni Unej sangat siap untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintahan, termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Karena tanpa ada dorongan semua pihak, angka 8 persen sangat sulit dicapai. Tapi kalau kita bisa bertemu average faktornya sebut saja proses hilirisasi masif, disertai dukungan pendanaan memadai dan beberapa sektor lain seperti pariwisata, bukan tidak mungkin angka 8 persen bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

    Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dalam sambutannya berharap agar KAUJE bisa berkolaborasi aktif membangun Jatim.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat KAUJE, kami harap sinergitas dan kolaborasi antara KAUJE dan Pemprov bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur,” pungkas Adhy. (tok/but)

  • Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo

    Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo

    Sumber foto: Edi Suroso/elshinta.com.

    Ketua DPP PDIP: Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 diharapkan dapat menunjang berbagai program strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa program-program tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa.

    Said menambahkan bahwa kenaikan PPN ini diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara. Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa.

    Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin. Said menegaskan bahwa program tersebut harus dijalankan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Edi Suroso, Minggu (29/12). 

    Said juga menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar. Selain itu, ia menyarankan subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

    Dalam bidang pendidikan, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

    Ia juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi. Selain itu, Said mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

    Said menekankan perlunya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak, sehingga mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif. Ia juga menyerukan pemerintah untuk memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen. Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka stunting menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

    “Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Duh! 17 Persen Warga Dekat IKN Masih Buang Air Besar Sembarangan

    Duh! 17 Persen Warga Dekat IKN Masih Buang Air Besar Sembarangan

    Penajam Paser Utara, Beritasatu.com – Sekitar 17 persen warga dari 54 desa atau kelurahan di Penajam Paser Utara, kabupetan terdekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, masih melakoni kebiasaan buang air besar sembarangan, karena karena tidak ada sanitasi dan perlu edukasi.

    Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menggencarkan kampanye setop buang air besar sembarangan kepada masyarakat setempat untuk mencegah kekerdilan anak atau stunting.

    “Pemerintah kabupaten mengoptimalkan program setop buang air besar sembarang,” kata Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Sodikin, Minggu (29/12/2024).

    Pemkab Penajam Paser Utara terus melakukan sosialisasi menyangkut dampak negatif atas perilaku buang air besar sembarangan (BAB) dan pembangunan sanitasi, untuk menurunkan persentase warga BAB sembarangan di kabupaten berjuluk Benuo Taka itu.

    Pembangunan sanitasi merupakan rangkaian program penanggulangan sanitasi yang buruk di Penajam Paser Utara untuk mencegah terjadinya kekerdilan pada anak.

    “Jadi, kedua kegiatan itu dilakukan beriringan sebagai upaya mencegah stunting,” ujar Sodikin dikutip dari Antara.

    Pemkab Penajam Paser Utara mengajak perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu untuk membantu kampanye setop buang air besar sembarang.

    Perusahaan dapat membantu program mencegah buang air besar sembarangan di Penajam Paser Utara dengan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR).

    “Perusahaan yang ada bisa menggunakan dana CSR untuk membantu pemerintah kabupaten membangun sanitasi bagi warga yang belum memiliki kakus atau tempat membuang air besar,” kata Sodikin.

  • Kodam Bukit Barisan Ajak Anak Panti Asuhan Makan di Atas Truk

    Kodam Bukit Barisan Ajak Anak Panti Asuhan Makan di Atas Truk

    Medan: Kodam I/Bukit Barisan (BB) menyiapkan program sosial dengan memberikan makanan bergizi. Pemberian makanan sehat ini dilakukan terhadap 250 anak Panti Asuhan Yayasan Tunas Harapan dan kaum duafa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan anak-anak dan keluarga kurang mampu di daerah tersebut,” kata Pabandya Pam Sinteldam I/BB, Mayor Inf Zulkarnain, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 Desember 2024.

    Zulkarnain mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Kodam I/BB untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Saat ini persoalan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di Indonesia. 

    Menu makan bergizi yang diberikan meliputi nasi, sayuran segar, dan lauk-pauk. Menu itu disiapkan dengan memperhatikan standar kebersihan yang tinggi.

    “Diharapkan anak panti asuhan dan kaum duafa dapat tumbuh sehat dan memiliki kesempatan untuk meraih potensi terbaik mereka,” kata Zulkarnain.
     
    Makan di atas truk
    Pada kegiatan pemberian makan bergizi gratis kali ini, anak-anak panti asuhan menyantap makan siangnya di atas truk milik Kodam 1 Bukit Barisan. Alasannya, karena akses jalan ke lokasi panti yang terletak di SDN 104232 Dusun IV, kecil.

    “Kodam I/BB mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi masalah gizi buruk. Kami berharap anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Zulkarnain.
     

    Selain memastikan alur distribusi, kelengkapan menu, dan kualitas gizi, Mayor Zulkarnain juga mengecek kebersihan dapur lapangan mobil Bekangdam I/BB yang menyiapkan paket makanan. Acara turut dihadiri pejabat TNI-Polri, perangkat kecamatan, serta pengurus dan pengasuh panti asuhan.

    Medan: Kodam I/Bukit Barisan (BB) menyiapkan program sosial dengan memberikan makanan bergizi. Pemberian makanan sehat ini dilakukan terhadap 250 anak Panti Asuhan Yayasan Tunas Harapan dan kaum duafa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.
     
    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan anak-anak dan keluarga kurang mampu di daerah tersebut,” kata Pabandya Pam Sinteldam I/BB, Mayor Inf Zulkarnain, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 Desember 2024.
     
    Zulkarnain mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Kodam I/BB untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Saat ini persoalan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di Indonesia. 
    Menu makan bergizi yang diberikan meliputi nasi, sayuran segar, dan lauk-pauk. Menu itu disiapkan dengan memperhatikan standar kebersihan yang tinggi.
     
    “Diharapkan anak panti asuhan dan kaum duafa dapat tumbuh sehat dan memiliki kesempatan untuk meraih potensi terbaik mereka,” kata Zulkarnain.
     
    Makan di atas truk
    Pada kegiatan pemberian makan bergizi gratis kali ini, anak-anak panti asuhan menyantap makan siangnya di atas truk milik Kodam 1 Bukit Barisan. Alasannya, karena akses jalan ke lokasi panti yang terletak di SDN 104232 Dusun IV, kecil.
     
    “Kodam I/BB mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi masalah gizi buruk. Kami berharap anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Zulkarnain.
     

    Selain memastikan alur distribusi, kelengkapan menu, dan kualitas gizi, Mayor Zulkarnain juga mengecek kebersihan dapur lapangan mobil Bekangdam I/BB yang menyiapkan paket makanan. Acara turut dihadiri pejabat TNI-Polri, perangkat kecamatan, serta pengurus dan pengasuh panti asuhan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • UI Bekali Ahli Gizi Puskesmas di Tangsel Data Analitik Guna Meningkatkan Public Values

    UI Bekali Ahli Gizi Puskesmas di Tangsel Data Analitik Guna Meningkatkan Public Values

    loading…

    Universitas Indonesia (UI) memberikan pelatihan kepada puluhan ahli gizi di Tangerang Selatan (Tangsel). Foto/istimewa

    TANGSEL – Universitas Indonesia (UI) memberikan pelatihan kepada puluhan ahli gizi di Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam pelatihan tersebut, tim UI memberikan materi tentang proses olah data analitik dan kaitannya dengan peningkatan public value.

    Pelatihan berjudul “Workshop Data Analitik untuk Nutrisionis Puskesmas: Monitoring Stunting di Tangerang Selatan” ini merupakan pengabdian masyarakat (pengmas) dari Program Pendidikan Vokasi UI yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tangsel, Pusdiklat PKU Muhammadiyah, serta STIKES Banten. Kegiatan ini dipimpin Ketua Pengabdi Wahyu Nofiantoro yang diselenggarakan selama dua hari di laboratorium komputer STIKES Banten.

    Pengabdi dari Fakultas Ilmu Administrasi UI Kusnar Budi dan Fitria Ariyanti memberikan materi mengenai Peningkatan Public Value, Adaptasi dari: Creating Public Value yang dikemukakan oleh Mark Moore sejak 1995. Setidaknya terdapat 3 strategi untuk peningkatan public value yaitu, fokus pada penguatan lingkungan otoritas (Legitimacy & Support), lingkungan karya (operational capacity), dan lingkungan tugas (public values).

    “Lingkungan otoritas bisa berupa legitimasi pimpinan di organisasi, lingkungan karya berupa kapabilitas operasional, dan lingkungan tugas adalah fungsi/peran organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarya, Sabtu (28/12/2024).

    Pemenuhan ketiga strategi ini pasti tidaklah mudah. Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi. Ketiga tantangan ini adalah meningkatkan kapasitas untuk membuat kebijakan yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat; mendapatkan dukungan untuk membuat kebijakan yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat; dan memikirkan kembali nilai manfaat bagi masyarakat.

    Untuk mengatasi tantangan ini maka, dibutuhkan fokus pada tujuan utama agar bisa mencapai target yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan materi yang dikemukakan oleh Wahyu Nofiantoro, yang mengatakan “4DX membantu kita memfokuskan energi pada tujuan utama dan memastikan pelaksanaan program yang konsisten dan terukur”.

    Dalam buku “The 4 Disciplines of Execution” oleh Chris McChesney, Sean Covey, dan Jim Huling menyatakan terdapat beberapa penyebab kegagalan untuk mengimplemetasikan strategi, yaitu kejelasan tujuan, kurangnya komitmen, akuntabilitas.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan konsisten melakukan The 4 Disciplines of Execution (4DX) yang berfokus pada hal-hal yang sangat penting, bertindak berdasarkan tujuan yang terukur, membuat strategi yang menarik, dan menciptakan akuntabilitas – para pemimpin dapat menghasilkan terobosan yang baru.