Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Dinas PMD Kudus Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Fasilitasi Kegiatan Budaya

    Dinas PMD Kudus Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Fasilitasi Kegiatan Budaya

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menilai bahwa Dana Desa (DD) yang diterima oleh masing-masing pemerintah desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas daerah. Satu di antaranya menunjang dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang bisa menghidupkan perekonomian rakyat. 

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengatakan, sektor kebudayaan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2025.

    Utamanya bertujuan untuk mengangkat potensi kebudayaan lokal yang ada di setiap desa agar lebih hidup dan dikenal masyarakat. 

    Dengan itu, kebudayaan yang menjadi ciri khas desa bisa disulap menjadi penggerak kegiatan masyarakat dan pendorong perputaran ekonomi rakyat. 

    Famny menyebut, prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2025 masih diperbolehkan untuk menunjang sektor kebudayaan. Meskipun beberapa sektor seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, juga bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. 

    Dia berharap para budayawan di Kabupaten Kudus terdorong untuk terus menggelar dan melestarikan berbagai kegiatan budaya dengan ciri khas masing-masing desa. Supaya kegiatan budaya yang telah diuri-uri masyarakat Kabupaten Kudus tidak hilang dari masyarakat. 

    “Harapan kami desa bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kebudayaan. Apalagi dari pemerintah pusat juga sudah mengatur agar pengembangan budaya lokal bisa menjadi prioritas,” terangnya, Sabtu (4/1/2025).

    Pemanfaatan Dana Desa (DD) pada 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. 

    Fokus penggunaan dana desa dijelaskan pada Bab II Pasal 2 ayat (1), yakni mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan 
    Dana Desa paling tinggi 15 persen dalam bentuk bantuan langsung tunai, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, mendukung program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, serta program sektor prioritas lain di desa.

    Dana desa bisa digunakan untuk berbagai hal. Di antaranya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Di antara kegiatan yang biasa dijalankan adalah, seperti BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, juga program pencegahan dan penurunan stunting. 

    Lebih lanjut, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

    Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan kepala daerah. 

    Sebagai Kepala Dinas PMD Kudus, Famny optimistis pengembangan kebudayaan sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Melalui kegiatan budaya yang dipadukan dengan kegiatan ekonomi kreatif, sehingga bisa menarik pengunjung dari berbagai daerah. 

    Famny menegaskan bahwa selama ini pemanfaatan dana desa untuk sektor kebudayaan di Kabupaten Kudus sudah berjalan. Bahkan, sejumlah desa sudah memiliki satgas adat yang bertugas menjaga kebudayaan di wilayah masing-masing. 

    Seperti contoh, kegiatan budaya sedekah bumi, pentas ketoprak, pewayangan, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Terdapat pula yang menggunakan dana desa untuk kegiatan tradisi lokal seperti agenda Sewu Kupat di Desa Colo Kecamatan Dawe, Rajaban, festival budaya situs sumur gentong di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, juga kirab budaya air salamun Rebo Wekasan di Desa Jepang Pakis.

    Famny berharap ke depannya semakin banyak desa-desa yang memunculkan potensi dan tradisi lokal masing-masing agar lebih dikenal dan menjadi ciri khas setiap desa. 

    “Kami berharap ada peningkatan kapasitas kebudayaan di masing-masing desa. Kegiatan kebudayaan semakin digerakan, dimunculkan dan bisa dilestarikan untuk generasi di masa mendatang,” harapnya. (Sam)

  • Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan fokus program dan quick wins Kemenko PMK pada 2025. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.

    Pratikno menegaskan, visi dan misi kementerian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari visi dan misi presiden. “Visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti yang diketahui publik, ada Nawacita yang dijabarkan dalam berbagai program prioritas, termasuk quick win 2025. Sebagian besar program ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK,” jelas Pratikno.

    Kemenko PMK saat ini mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Pratikno menjabarkan, dari program quick win 2025, lima program utama yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu eenovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, pembangunan rumah sakit, skrining kesehatan gratis, dan pengentasan stunting.

    Ia juga menekankan pentingnya pengentasan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Stunting sangat memengaruhi kualitas SDM kita. Penyebabnya kompleks, bukan hanya soal gizi, tetapi sanitasi, kesehatan ibu selama 1.000 hari pertama, hingga pernikahan dini,” kata Pratikno.

    Menko PMK menjelaskan, penanganan isu stunting melibatkan lintas kementerian, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tambahan berupa digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari quick win 2025. Menurut Pratikno, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Selain quick win 2025, Kemenko PMK juga diminta menangani isu penanganan bencana sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK.

    Menurutnya, saat ini perhatian difokuskan pada beberapa bencana, seperti erupsi gunung di Flores Timur, konflik sosial di Adonara, hingga persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

    “Menurut BMKG, perubahan suhu air laut memicu potensi hujan deras berisiko mengakibatkan bencana. Ini menjadi fokus tambahan dalam kesibukan kami beberapa waktu terakhir,” ujar Pratikno.

  • Pratikno Sebut Pentingnya Sinergi Lintas Kementerian untuk Kurangi Angka Stunting

    Pratikno Sebut Pentingnya Sinergi Lintas Kementerian untuk Kurangi Angka Stunting

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, menegaskan pentingnya upaya kolektif dan sinergi lintas kementerian untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. 

    Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil survei kesehatan terbaru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang diperkirakan rampung pada akhir Februari 2025.

  • Sorgum, Warisan Nusantara yang Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan Modern

    Sorgum, Warisan Nusantara yang Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan Modern

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sejarah panjang budidaya sorgum di Indonesia yang telah dimulai sejak abad keempat menyimpan potensi besar untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional di masa kini. Tanaman serbaguna ini menawarkan berbagai solusi, mulai dari substitusi gandum hingga pemanfaatan zero waste untuk berbagai keperluan industri.

    Mengutip dari berbagai sumber, catatan sejarah menunjukkan bahwa sorghum telah dibudidayakan di Nusantara jauh sebelum tanaman pangan lain yang kini populer. Meski demikian, eksistensinya sempat meredup seiring dengan dominasi beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia.

    Keistimewaan sorgum terletak pada sifatnya yang dapat dimanfaatkan secara menyeluruh tanpa menyisakan limbah. Biji sorghum dapat diolah menjadi tepung yang berpotensi menggantikan tepung gandum dalam berbagai produk pangan.

    Hal ini membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum. Batang tanaman sorghum mengandung nira yang dapat diproses menjadi gula, menawarkan alternatif dalam industri pemanis.

    Daun dan ampas hasil pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak berkualitas tinggi, menciptakan nilai tambah bagi peternak. Inovasi dalam pengolahan sorghum terus berkembang hingga sektor konstruksi.

    Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi biomasa sorghum dengan molase dapat menghasilkan genteng komposit yang tidak hanya ringan tetapi juga tahan gempa. Ini memberikan solusi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih aman.

    Dari segi kesehatan, biji sorghum menyimpan berbagai manfaat nutrisi. Kandungan antioksidan dan senyawa bioaktifnya berperan dalam mengurangi peradangan dan mencegah kanker. Sorghum juga menjadi alternatif aman bagi penderita alergi gluten karena sifatnya yang bebas gluten.

    Tanaman ini juga menawarkan solusi untuk permasalahan stunting di Indonesia. Kandungan protein, zat besi, dan nutrisi penting lainnya dalam sorghum berpotensi mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah gizi pada anak-anak.

     

  • Pakar Beberkan Tantangan Kesehatan yang Dihadapi Indonesia di Tahun 2025, Ada Pandemi Baru? – Halaman all

    Pakar Beberkan Tantangan Kesehatan yang Dihadapi Indonesia di Tahun 2025, Ada Pandemi Baru? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Kesehatan sekaligus Epidemiolog, Dicky Budiman ungkap apa saja tantangan. Kesehatan yang akan dihadapi pada 2025. 

    “Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks pada 2025. Termasuk ancaman penyakit menular yang sudah ada (malaria, HIV, TBC, DHF), risiko pandemi flu burung, dan resistensi antimikroba,” ungkapnya pada Tribunnnews, Kamis (2/1/2024). 

    Selain itu, ada tantangan lagi yang mungkin dihadapi seperti zoonosis, sanitasi buruk, minim akses air bersih dan masalah gangguan gizi.

    Dampak perubahan iklim juga akan semakin memperumit upaya pengendalian penyakit.

    Lebih lanjut, Dicky pun membuat rincian potensi ancaman kesehatan utama di tahun 2025:

    1. Penyakit Menular yang Masih Menjadi Beban Besar

    Malaria, HIV, dan Tuberkulosis (TBC), diperkirakan tetap menjadi masalah besar di Indonesia pada 2025, mengingat tingkat kematian globalnya mencapai sekitar 2 juta jiwa setiap tahun.

    Malaria masih menjadi endemik di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara.

    Sedang HIV,  Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan akses pengobatan antiretroviral (ARV) dan mengurangi stigma sosial.

    Tuberkulosis di Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan beban TBC tertinggi, dan timbulnya resistensi antibiotic dapat memperburuk situasi.

    2. Flu Burung (H5N1) dan Risiko Pandemi Baru

    Flu burung tipe H5N1, yang telah menyebar luas pada unggas domestik dan liar, menjadi perhatian global dan nasional.

    “Di Amerika Serikat, kasus penularan pada manusia meningkat dengan angka kematian mencapai 30 persen dari total infeksi manusia,” imbuhnya. 

    Di Indonesia, populasi unggas yang besar dan kurangnya pengawasan ketat meningkatkan risiko transmisi ke manusia, terutama di peternakan kecil yang belum tersentuh regulasi ketat.

    Di sisi lain, ada kemungkinan terjadi pada mutasi. Satu mutasi genetik saja pada virus ini dapat membuatnya lebih mudah menular antar manusia, yang berpotensi memicu pandemi.

    3. Resistensi Antimikroba (AMR)

    Penyalahgunaan antibiotik, resep obat tidak terkontrol dan antimikroba dapat menyebabkan peningkatan kasus infeksi yang sulit diobati.

    Penyakit yang disebabkan oleh patogen resisten, seperti HIV drug resistant, TBC resisten obat, gonorrhoea resisten antibiotik dan infeksi bakteri lainnya, menjadi ancaman serius. 

    Resistensi antibiotik dapat membuat pengobatan penyakit yang sebelumnya mudah diobati menjadi sulit dan berbiaya tinggi.

    4. Zoonosis dan Penyakit Baru yang Muncul

    Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis), seperti Mpox (cacar monyet), Ebola, Zika dan rabies, tetap menjadi tantangan.

    Terutama di daerah dengan literasi rendah, kontak dengan alam liar dan populasi hewan liar yang tinggi serta tingkat vaksinasi hewan yang rendah.

    5. Dampak Perubahan Iklim pada Penyebaran Penyakit

    Demam Berdarah Dengue (DBD): Perubahan iklim yang meningkatkan suhu dan curah hujan di beberapa wilayah memperluas habitat nyamuk Aedes aegypti, vektor utama DBD.

    Penyakit pernapasan: Polusi udara dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan kasus penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma.

    6. Lonjakan Penyakit Mental

    Masalah kesehatan mental diprediksi terus meningkat akibat stres ekonomi, ketidakpastian global, dan isolasi sosial.

    Depresi, kecemasan, dan bunuh diri menjadi tantangan utama, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.

    7. Permasalahan penyakit tidak menular

    Penyakit yang dimaksud seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung serta pembuluh darah akan semakin meningkat. 

    Seiring dengan populasi penduduk di atas 60 tahun semakin meningkat, gaya sedentary life yang makin merebak. 

    Ditambah dengan pola makan minum yang tinggi kalori, lemak dan gula garam. 

    Masyarakat juga cenderung semakin terpapar polutan dan tata kota yang tidak ramah pejalan kaki dan ruang terbuka hijau semakin menjauhkan publik dari kualitas hidup sehat. 

    8. Masalah BPJS Kesehatan 

    Potensi kisruh akibat defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan bisa terjadi, jika tidak ada Solusi cepat dan bijak dari pemerintah. 

    9. Krisis Kesehatan Anak dan Gizi Buruk

    Pertama malnutrisi, baik kekurangan gizi maupun obesitas, menjadi masalah besar di negara berkembang dan maju.

    Kemudian penyakit terkait gizi buruk, seperti stunting dan diabetes tipe 2 pada anak, memerlukan intervensi lebih besar. 

    Tidak cukup hanya dengan program makan bergizi gratis yang direncanakan akan dimulai di tahun 2025 

    “Selain penuh tantangan dari sisi pelaksanaannya yang memerlukan konsistensi, keberlanjutan dan kualitas, program ini juga harus disertai dengan perubahan pola hidup. Serta juga perubahan aspek atau sektor lain,” saran Dicky. 

    Perubahan ini, kata Dicky berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, air bersih dan lain-lain . Sehingga dapat mendukung peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. (*)

  • Tujuh Harapan WHO untuk Kesehatan Dunia di 2025: Pengendalian Pandemi hingga Penurunan Stunting – Halaman all

    Tujuh Harapan WHO untuk Kesehatan Dunia di 2025: Pengendalian Pandemi hingga Penurunan Stunting – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Di awal tahun ini, organisasi kesehatan dunia atau WHO mengungkapkan  tujuh harapan yang perlu dicapai bagi kesehatan dunia di 2025, sepertinya pengendalian pandemi maupun penurunan angka stunting dunia hingga 40 persen.

    Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Kamis (2/1/2024).

    Ia mengatakan, harapan itu terbagi dalam 4 target dan 3 prioritas kesehatan.

    Target pertama kesehatan dunia adalah 1,5 miliar penduduk dunia yang di tahun 2025 menjadi lebih sehat dan sejahtera atau better health and well-being.

    Ini tentu suatu target yang mulia dan perlu diwujudkan juga Indonesia.

    Lalu target yang kedua, WHO memproyeksikan di tahun 2025, sekitar 585 juta orang dapat dilayani dengan pelayanan kesehatan esensial dan tidak mengalami hambatan keuangan untuk mendapat pelayanan ini.

    Target ketiga, di tahun 2025 ini akan ada tambahan 776,9 juta penduduk dunia yang terlindungi dari kegawat-daruratan kesehatan (health emergencies) seperti wabah besar dan pandemi.

    Sejalan dengan itu maka WHO mengupayakan agar  di tahun 2025 ini dapat menyelesaikan Aturan Dunia untuk mengendalikan pandemi, atau semacam  Pandemic Agreement, agar dunia dapat lebih terlindungi dalam menghadapi kemungkinan pandemi di waktu mendatang.

    “Saya sendiri pernah ikut menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam pembahasan  Pandemic Agreement ini, dan memang akhir 2024 sayangnya belum dicapai kesepakatan antar negara anggota WHO. Negosiasinya masih amat alot. Mudah-mudahan akan ada titik terang yang lebih jelas agar dunia lebih siap menghadapi pandemi mendatang, yang pasti akan ada, hanya belum tahu kapan dan apa jenis penyakitnya,” ujar Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini.

    Target WHO keempat, di tahun 2025 akan ada penurunan 40 persen stunting pada balita di dunia.

    Dalam hal ini perlu upaya keras agar stunting di Indonesia juga dapat diturunkan secara bermakna.

    Prof Tjandra menuturkan, selain target, WHO juga mencanangkan tiga prioritas kesehatan pada 2025.

     Pertama adalah memprioritaskan investasi multi-sektoral dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan jiwa.

    Prioritas kedua adalah mengintegrasikan pengendalian dan respon penyakit tidak menular (PTM) dan

    Prioritas ketiga adalah melakukan berbagai program untuk akselerasi pencapaian Universal Health Coverage atau UHC.

    “Semoga derajat kesehatan di Indonesia juga akan dapat meningkat di tahun 2025 ini, dengan kerja bersama pemerintah, tenaga kesehatan dan peran aktif masyarakat,” harap dia.

  • Refleksi Tahun Baru, PDIP Surabaya Tegaskan Semangat Gotong Royong

    Refleksi Tahun Baru, PDIP Surabaya Tegaskan Semangat Gotong Royong

    Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki 2025, Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, menyampaikan refleksi dan harapan bagi keberlanjutan perjuangan partai. Dalam pernyataannya, Achmad menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengukuhkan semangat gotong royong menjadi panduan utama partai dalam menghadapi tantangan mendatang.

    “Gotong royong adalah roh perjuangan kami. Dengan itu, kami tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga berkomitmen pada kesejahteraan rakyat,” ujar Achmad, Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, PDIP Surabaya fokus pada isu-isu strategis, seperti pola hidup bersih dan sehat, pencegahan stunting, dan penguatan kemandirian pangan. Isu-isu tersebut dianggap relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di kota ini.

    Achmad mencatat bahwa tahun 2024 merupakan tahun penuh dinamika, dengan penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden, dan pemilihan kepala daerah. Meski menghadapi tantangan besar, PDIP Surabaya berhasil menunjukkan soliditas melalui kerja sama yang erat di semua tingkatan organisasi, mulai dari DPC hingga simpatisan.

    “Soliditas kami menjadi kunci keberhasilan. Ketua DPC Adi Sutarwijono bersama seluruh jajaran menjalankan setiap instruksi Ketua Umum dengan dedikasi tinggi, menghasilkan capaian yang memuaskan,” jelasnya.

    Sebagai partai politik, Achmad menegaskan bahwa PDIP tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan rakyat. Dengan semangat baru, PDIP Surabaya optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap partai.

    Achmad menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa PDIP Surabaya akan terus berdiri untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. “Kami berdiri untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata komitmen PDIP sebagai partai kerakyatan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Sederet Tantangan yang Hantui Perekonomian di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut 2025 sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional di tengah berbagai situasi dan kondisinya yang menantang.

    Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan bahwa meskipun potensi ekonomi Indonesia masih menyiratkan optimisme, berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri bakal menjadi perhatian utama.

    “Kondisi geopolitik global meningkatkan risiko ketidakpastian, seperti gangguan pada rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, hingga harga minyak dunia. Di dalam negeri, kita menghadapi pelemahan daya beli akibat menurunnya kelas menengah, meningkatnya pengangguran, serta performa sektor industri padat karya yang melemah di 2024,” kata Arsjad dalam keterangannya, Selasa (31/12).

    Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang kondusif menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. “Kebijakan seperti pajak, upah minimum, devisa hasil ekspor (DHE), pengamanan rantai pasok, hilirisasi, hingga sinergi BUMN dan swasta perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia menilai peran swasta harus diperkuat untuk mendorong investasi dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap PDB yang saat ini baru mencapai 29 persen.

    Kadin telah memfasilitasi investasi sebesar Rp840 miliar dan US$22,73 miliar sepanjang Januari-Oktober 2024.

    “Komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan kerangka kebijakan yang kondusif dan menarik bagi investor. Dengan sinergi ini, target Pertumbuhan Ekonomi 2025-2029 sebesar 8 persen dapat tercapai,” ujarnya.

    Strategi mencapai indonesia emas 2045

    Untuk mendukung target pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, Kadin Indonesia meluncurkan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029. Dokumen ini memetakan tujuh tema pertumbuhan prioritas, seperti hilirisasi industri, peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan stunting.

    “White Paper ini sejalan dengan RPJMN 2024-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo. Implementasi tema-tema ini diproyeksikan akan menambah PDB Indonesia sebesar US$400-450 miliar dan menciptakan 16-18 juta lapangan kerja baru,” kata Arsjad.

    Kadin juga telah melaksanakan 162 dari 176 program kerja yang 81 persen di antaranya sesuai dengan rekomendasi White Paper. Program ini mencakup advokasi kebijakan, pengembangan akses pasar, penguatan kapasitas pengusaha nasional, serta dukungan terhadap UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk platform wikiexport.ai.

    Harapan untuk kebijakan pemerintah

    Arsjad berharap, hubungan dan dialog erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi terus terjalin ke depan. 

    “Kadin Indonesia mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi saat ini, tetapi juga berorientasi pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

  • Tingkatkan Kerukunan Beragama, Bimas Buddha Komitmen Kelola Anggaran 2025 Berbasis Manfaat Umat – Halaman all

    Tingkatkan Kerukunan Beragama, Bimas Buddha Komitmen Kelola Anggaran 2025 Berbasis Manfaat Umat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) terus berkomitmen mengelola anggaran yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. 

    Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan umat yang damai dan kerukunan kehidupan beragama sesuai dengan program kerja Kementerian Agama. 

    Komitmen ini juga selaras delapan pesan program Kementerian Agama tahun 2025 pada poin pertama yaitu Internalisasi Nilai Agama. 

    Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menjelaskan, komitmen terkait pengelolaan anggaran ini penting dalam rangka menunjang kehidupan bermasyarakat dan beragama yang makin religius, rukun, toleran dan damai. 

    Pesan lain yang dipacu untuk direalisasikan adalah promosi praktik baik dalam kerukunan umat beragama. 

    Menurut Supriyadi, pesan ini menunjukkan bahwa Indonesia menonjol dalam toleransi, moderat dan kerukunan umat. Hal ini dapat menjadi kontribusi penting kemenag dalam merawat kerukunan umat. 

    Supriyadi menandaskan, pihaknya akan terus berupaya mengafirmasi program Kementerian Agama dengan melakukan pengembangan beberapa bidang di antaranya penguatan pembinaan umat, layanan keagamaan, pengarusutamaan moderasi beragama dan pendidikan keagamaan Buddha. 

    “Sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen Bimas Buddha, kami akan melakukan dialog kerukunan internal beragama dan penguatan forum kerukunan umat Buddha. Sementara untuk layanan keagamaan, kami  terus berkomitmen menciptakan layanan yang terstandar, inklusif dan maslahat yakni dengan mengadakan bimbingan bagi calon pengantin, pembinaan keluarga Hitta Sukkhaya serta rumah ibadah sehat,” ujar Supriyadi di Jakarta, dalam keterangannya pada Selasa (31/12/2024).

    Di bidang pendidikan, terang Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pengembangan pendidikan yang unggul dan terintegrasi, salah satunya adalah akselerasi akreditasi pendidikan formal keagamaan Buddha Dhammasekha.“ Akselerasi Akreditasi Dhammasekha menjadi fokus dalam pengembangan Pendidikan formal keagamaan Buddha,” katanya.

    Selain itu,  lanjut Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha juga mengembangkan sistem pendidikan yang unggul, terintegrasi, adaptif dan kontekstual. “Caranya dengan menyusun standar pendidikan formal dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan,” ujar  Supriyadi.

    Program makan bergisi gratis bagi siswa Dhammasekha juga menjadi skala prioritas. 

    Agenda dan rencana kerja  ini dilakukan dalam upaya membantu pencegahan stunting dan menyiapkan generasi muda berkualitas.

    “Kami Ditjen Bimas Buddha terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat Buddha secara nasional dan melalui anggaran yang sudah kami terima, akan dimaksimalkan kepada masyarakat luas dengan pola perencanaan yang strategis yakni melihat potensi yang terdampak pada masyarakat langsung,” ungkapnya.

    Supriyadi menambahkan,  sesuai dengan hasil capaian, realisasi anggaran Ditjen Bimas Buddha secara nasional setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2023 serapan mencapai 99,74 persen yakni urutan pertama untuk unit kerja Eselon 1 pusat. 

    Dia berharap realisasi anggaran tahun 2024 ditargetkan setidaknya sama dan bahkan bisa lebih. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan, hal itu sangat membantu program pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun Indonesia Maju. 

  • DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya Megapolitan 31 Desember 2024

    DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya Megapolitan 31 Desember 2024

    DKJ Punya Tantangan Besar pada 2025, Fahira Idris Paparkan Strategi Menghadapinya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil)
    Daerah Khusus Jakarta
    (DKJ)
    Fahira Idris
    mengatakan, Jakarta memiliki empat tantangan besar pada 2025.
    Sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia serta punya visi menjadi kota global dunia, Jakarta menghadapi berbagai tantangan signifikan pada 2025.
    “Empat tantangan yang penting menjadi perhatian pada 2025, yaitu pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan warga, infrastruktur dan lingkungan hidup yang saling mendukung dan berkelanjutan, serta mewujudkan pemerintahan yang modern,” katanya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024). 
    Tantangan itu memerlukan strategi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan warga dan keberlanjutan pertumbuhan kota.
    “Empat tantangan ini bisa dilalui dengan baik dengan kebijakan yang berpihak kepada warga, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya. 
    Dia berharap, dengan pendekatan itu, Jakarta tidak hanya dapat mengatasi tantangannya, tetapi juga menjadi contoh nyata dari kota global yang modern dan berdaya saing tinggi.
    Oleh karena itu, Fahira memaparkan beberapa strategi untuk menghadapi tantan tersebut. Untuk strategi pemerataan ekonomi, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. 
    Menurutnya, hal itu dilakukan melalui optimalisasi sektor unggulan, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif, industri makanan-minuman, retail, dan sektor jasa menjadi prioritas. 
    Kemudian, dilakukan juga melalui bursa kerja yang terintegrasi, lapangan kerja baru dapat dicapai. Selain itu, pengembangan sektor
    meetings, incentives, conferences, exhibitions, dan events
    (MICEE) yang akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat bisnis regional. 
    Senator Jakarta tersebut mengatakan, optimalisasi itu bisa dilakukan lewat penyediaan insentif dan penyederhanaan proses perizinan.
    Selain itu, peningkatan kesejahteraan warga bisa diungkit melalui dua bidang utamanya, yaitu pendidikan dan kesehatan. 
    Kemudian, keberlanjutan program wajib belajar 12 tahun dan program, seperti Satu Keluarga, Satu Sarjana, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ( KJMU) menjadi landasan penting dalam mencetak generasi unggul. 
    Fahira juga berharap, pelatihan vokasi dan literasi digital di Jakarta semakin intensif untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif pada 2025. 
    Untuk bidang kesehatan, Fahira menilai peningkatan kesehatan bisa dilakukan dengan memperkuat KJS plus dan perluasan program lain, salah satunya medical check-up gratis bagi seluruh warga Jakarta. 
    Selain itu, program
    zero stunting dan
    layanan khusus lanjut usia (lansia) serta perluasan akses air bersih menjadi langkah konkret menuju Jakarta sehat.
    Di sisi lain, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. 
    “Oleh karena itu, ke depan harus dipastikan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan publik dan lingkungan hidup mulai dari sistem drainase yang modern hingga transportasi umum yang efisien untuk mengurangi emisi karbon,” ujarnya.
    Fahira menambahkan, Jakarta yang bercita-cita menjadi kota global juga harus didukung pemerintahan yang modern. 
    Untuk itu, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan inovasi layanan digital harus menjadi pilar dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, bersih, dan modern.
    “Tantangan Jakarta pada 2025 memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga,” katanya. 
    Fahira menegaskan, dengan strategi yang tepat, Jakarta dapat menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan, dan terus berkembang sebagai pusat kebanggaan nasional dan internasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.