Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Fraksi PAN DPR sangat mendukung program ini karena pemenuhan gizi adalah kunci utama bagi pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Ini adalah bentuk realisasi janji Presiden Prabowo yang hadir untuk masyarakat dan melindungi kelompok yang paling rentan” ujarnya, Senin (6/1/2025).

    Menurut data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, disebutkan 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka. Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan peluang kerja yang lebih kecil di masa depan.

    “Oleh karena itu, makanan bergizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.

    Program Makan Bergizi Gratis ini menargetkan 3 juta penerima manfaat pada tahap awal pelaksanaan, termasuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebanyak 190 dapur penyedia makanan bergizi telah disiapkan di 26 provinsi untuk mendukung program ini, dengan kapasitas produksi hingga 3.500 paket makanan per hari. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk memastikan keberlanjutan program ini hingga 2025.

    “Selain berkontribusi pada pengurangan angka stunting, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki konsentrasi anak di sekolah,” tambah Putri Zulkifli Hasan yang juga praktisi pendidikan anak usia dini.

    Fraksi PAN DPR berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat. PAN juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

    “Kita bisa menjadikan Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai tonggak awal untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Anak-anak sehat dan cerdas adalah aset paling berharga bagi bangsa,” katanya.

    (cip)

  • Tahap Awal Makan Bergizi Gratis Sasar 570 Ribu Siswa Sekolah – Page 3

    Tahap Awal Makan Bergizi Gratis Sasar 570 Ribu Siswa Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, ada 190 dapur yang beroperasi dengan sasaran 3.000 porsi makan per harinya.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan, kapasitas produksi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan ditingkatkan secara bertahap. Mulanya, diproduksi 1.500 porsi MBG setiap hari, kedepannya bisa mencapai 3.000 porsi per hari.

    Dengan begitu, secara sederhana, produksi Dapur MBG bisa menyasar setidaknya 570.000 orang yang mayoritas merupakan anak sekolah.

    “Nah, saat ini tuh, hari ini tuh ada 190 SPPG di 26 provinsi. Kalau rata-rata 190 (menyediakan) 3.000-an (porsi), sekitar hampir 500.000an, 600.000an, (pada tahap) awal ya,” kata Budi Arie di SD Angkasa 05, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Dia menegaskan, jumlah itu akan terus ditingkatkan kedepannya. Mengingat, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini jadi hal strategis yang memerlukan kerja sama dari banyak pihak.

    “Karena targetnya dieskalasi nanti, karena kan harus ada langkah awal. Karena terus terang ini program yang sangat strategis, menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

    “Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa MBG ini harus memunculkan kegotongroyongan, kesetiakawanan, tolong-menolong bahu membahu di seluruh komponen anak bangsa. Karena ini kan nggak bisa dikerjain sendiri, petani juga nggak bisa mengerjakan sendiri,” sambung dia.

    Cek Pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5 Jakarta

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meninjau langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sejumlah anak-anak antusias menyantap hidangan yang diberikan.

    Diketahui, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini resmi dimulai 6 Januari 2025, hari ini. 190 titik di 26 provinsi di Indonesia mulai menjalankan program ini secara serentak.

    “Ada 4 tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis. Yaitu menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia emas tahun 2045 dapat dicapai dengan sebaik-baiknya,” kata Budi Arie di SD Angkasa 05, Jakarta, Senin (6/1/2025).

     

  • Jakpus tingkatkan pemeliharaan MCK guna cegah penyebaran kuman ke anak

    Jakpus tingkatkan pemeliharaan MCK guna cegah penyebaran kuman ke anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal untuk mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit ke anak.

    “Pemerintah bersama-sama masyarakat memelihara sarana MCK, pemerintah membuat anggaran pemeliharaan MCK dan masyarakat secara swadaya dapat juga membantu memelihara kebersihan MCK,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari di Jakarta, Senin.

    Risma menyebutkan, pemeliharaan tersebut menyangkut perawatan kebersihan fasilitas MCK yang ada, pemenuhan fasilitas hingga perbaikan MCK agar fasilitas publik ini tetap awet terpelihara dalam jangka panjang.

    Menurut Risma, perbaikan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud dengan merevitalisasi sarana MCK dengan meningkatkan kuantitas ketersediaan air bersih dan penyediaan sarana sanitasi di kawasan setempat.

    Jika MCK sudah terpenuhi dan sesuai syarat, maka dapat mencegah penyebaran kuman penyakit yang disebarkan melalui air tercemar tinja seperti diare dan tifoid (tipes).

    “Bila balita terkena penyakit tersebut mempengaruhi penyerapan zat-zat gizi ke dalam tubuhnya sehingga berisiko menjadi stunting,” ujar Risma.

    Risma menyebutkan, MCK yang layak itu tersedianya air bersih yang cukup, bangunan yang kokoh atau tidak rawan runtuh dan tersedia tangki septik agar tidak ada lagi yang mencemari sungai atau kali.

    Data Kepala Keluarga (KK) pengguna MCK di Jakarta Pusat sebanyak 13.577 KK dalam kondisi menumpang menggunakan jamban sehat permanen milik orang lain atau umum (jamban komunal/KK sharing) ataupun pengguna MCK bersama (MCK komunal).

    “Kami mengimbau masyarakat dalam menggunakan MCK yang layak harus memiliki kesadaran untuk dapat memelihara MCK demi kebaikan dan kualitas hidup masyarakat setempat,” katanya.

    Sebelumnya, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat memperbaiki 22 fasilitas MCK yang sudah ada (existing) untuk memperbaiki kualitas hidup.

    Perbaikan dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Menteng, Kemayoran dan Sawah Besar. MCK tersebut berada di Kelurahan Menteng, Harapan Mulya, Kemayoran, Karang Anyar dan Mangga Dua Selatan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Beroperasi hingga Akhir 2025

    5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Beroperasi hingga Akhir 2025

    loading…

    Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan mulai Senin (6/1/2025) hari ini. FOTO/IST

    JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan mulai hari ini. Pemerintah menargetkan terdapat 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis bakal beroperasi hingga akhir tahun 2025.

    “Di akhir tahun 2025 nanti diharapkan akan ada sekitar 5.000 dapur makan bergizi gratis,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam keterangan persnya, Minggu (5/1/2025).

    Ia menjelaskan, 5.000 dapur makan bergizi gratis diharapkan bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat. Hasan juga memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan setiap dapur makan bergizi gratis sesuai standar prosedur.

    “(5.000 dapur) bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat dan paling banyak bisa melayani sekitar 20 juta penerima manfaat,” ujarnya. Penerima manfaat dalam program ini bukan hanya anak-anak sekolah tapi juga ibu-ibu hamil hingga anak balita.

    Untuk diketahui, pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025). Untuk tahap awal, dibentuk 190 SPPG atau dapur makan bergizi gratis di 26 provinsi.

    Program ini diharapkan mampu memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian dari penerima manfaat. Lebih jauh dari itu, program ini juga diharapkan menurunkan tingkat malnutrisi anak, menurunkan prevelensi stunting dan dapat meningkatkan pertisipasi belajar dan memperkuat belajar siswa sekaligus menggerakan ekonomi lokal.

    “Kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar program dari Presiden Praowo ini bisa sukses, bisa berjalan dengan baik dan diterima dengan masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia untuk menyongsong masa depan kita semua,” kata Hasan Nasbi.

    (abd)

  • Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu  – Halaman all

    Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu  – Halaman all

     

    Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin 6 Januri Hari Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuntaskan janji kampanyenya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1/2024) hari ini. 

    Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malnutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal ini dimulai di 26 provinsi. 

    Dapur-dapur yang sudah disiapkan akan mulai memroses makanan bergizi yang akan dibagikan kepada 3 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil hingga ibu menyusui. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan program MBG ini tidak menunggu 100 hari, tepat hari ke-78 Prabowo Subianto menjadi Presiden janji kampanye direalisasikan. 

    “Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan dikutip Senin (6/1/2025).

    LantAs, apa dan bagaimana tentang Program MBG ini? Dimana rincian sebarannya? Kapan jadwal pembagian hingga menunya? 

    Berikut Tribunnews.com akan merangkum seputar  program Makan Bergizi Gratis (MBG)? 

    Sebarann 190 Dapur Program MBG

    Dijelaskan Hasan Nasbi, 190 dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi mulai ngebul atau beroperasi pada Senin (6/1/2024).

    Ratusan dapur tersebut beroperasi setelah pemerintah mulai melaksanaakn program MBG hari ini.

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. 

    Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan uji coba program pemberian makan siang bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dok. Humas BGN)

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

    Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

    Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

    Sebaran Dapur Pembagian Makanan

    Berdasarkan data yang dibagikan, 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 

    Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. 

    Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

    Uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Babak 1, Bogor. (Tribunnews/Reza Deni)

    Berikut daftar lengkap jumlah titik dapur SPPG di setiap kecamatan dari setiap provinsi yang terdaftar dalam dokumen yang dibagikan. 

    1. Aceh; 1 titik di Kecamatan Johan Pahlawan, 1 titik di Kecamatan Tapak Tuan, 1 titik di Kecamatan Bebesen, 1 titik di Kecamatan Babussalam, 1 titik di Kecamatan Peureulak, 1 titik di Kecamatan Ulee Kareng.

    2. Bali; 1 titik di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

    3. Banten; 1 titik di Kecamatan Pamulang, 1 titik di Kecamatan Pamulang Timur, 1 titik di Kecamatan Serpong.

    4. DI Yogyakarta; 1 titik di Kecamatan Banguntapan, 1 titik di Kecamatan Wonosari, 1 titik di Kecamatan Kalasan.

    5. DKI Jakarta; 1 titik di Kecamatan Mampang Prapatan, 1 titik di Kecamatan Kebayoran Lama, 2 titik di Kecamatan Pancoran, 1 titik di Kecamatan Duren Sawit.

    6.  Gorontalo;  1 titik di Kota Tengah.

    7. Jawa Barat; 1 titik di Kecamatan Bojong Soang, 1 titik di Kecamatan Cicalengka, 1 titik di Kecamatan Ciparay, 1 titik di Kecamatan Nagreg, 1 titik di Rancaekek, 1 titik di Kecamatan Batujajar, 1 titik di Kecamatan Cibitung, 1 titik di Pebayuran, 1 titik di Kecamatan Babakan Madang, 1 titik di Kecamatan Caringin, 1 titik di Kecamatan Banjarsari, 1 titik di Kecamatan Cugenang, 1 titik di Kecamatan Cikelet, 2 titik di Kecamatan Garut Kota, 1 titik di Kecamatan Sukawening, 2 titik di Kecamatan Tarogong Kidul, 1 titik di Kecamatan Karawang Barat, 1 titik di Kecamatan Cikampek, 2 titik di Kecamatan Majalengka, 2 titik di Cijulang, 1 titik di Kecamatan Pangandaran, 1 titik di Kecamatan Purwakarta, 1 titik di Purwakarta, 1 titik di Kecamatan Kalijati, 1 titik di Kecamatan Pegaden, 1 titik di Kecamatan Pegaden Barat, 1 titik di Kecamatan Purwadadi, 1 titik di Subang, 1 titik di Kecamatan Ciracap, 1 titik di Warungkiara, 1 titik di Kecamatan Rajapolah, 1 titik di Kecamatan Singaparna, 2 titik di Kecamatan Cicendo, 1 titik di Kecamatan Sukajadi, 2 titik di Kecamatan Bekasi Barat, 1 titik di Kecamatan Bekasi Selatan, 1 titik di Kecamatan Jatiasih, 1 titik di Kecamatan Tambun Selatan, 1 titik di Kecamatan Bogor Barat, 1 titik di Kecamatan Bogor Timur, 1 titik di Kecamatan Tanah Sareal, 1 titik di Tanah Sareal, 1 titik di Kecamatan Cimahi Utara, 1 titik di Kecamatan Kesambi, 1 titik di Kecamatan Sawangan, 5 titik di Kecamatan Tapos, 1 titik di Tapos, 1 titik di Kecamatan Cibeureum, 1 titik di Tawang.

    8. Jawa Tengah; 1 titik di Kecamatan Purwokerto Timur, 1 titik di Kandeman, 1 titik di Blora (Blora kota), 1 titik di Kecamatan Kebon Bimo, 4 titik di Kecamatan Ngemplak, 1 titik di Kecamatan Ketanggungan, 1 titik di Songgom, 1 titik di Cilacap Tengah, 1 titik di Kecamatan Jepara, 1 titik di Kecamatan Kalinyamatan, 1 titik di Gondangrejo, 1 titik di Kecamatan Colomadu, 1 titik di Kendal, 1 titik di Kecamatan Karangdowo, 1 titik di Kecamatan Mejobo, 1 titik di Margorejo, 1 titik di Wonopringgo, 1 titik di Pemalang, 1 titik di Kemangkon, 1 titik di Kecamatan Kemiri, 1 titik di Kecamatan Pituruh, 1 titik di Sragen, 1 titik di Kecamatan Baki, 1 titik di Sukoharjo, 1 titik di Slawi, 1 titik di Temanggung, 1 titik di Kecamatan Sidoarjo, 1 titik di Kecamatan Wonogiri, 1 titik di Kecamatan Kejajar, 1 titik di Magelang Selatan, 2 titik di Kecamatan Banyumanik, 1 titik di Kecamatan Ngaliyan, 1 titik di Kecamatan Semarang Utara, 1 titik di Tembalang, 1 titik di Jebres, 1 titik di Kecamatan Laweyan.

    9. Jawa Timur; 1 titik di Bangkalan, 1 titik di Kecamatan Modung, 1 titik di Rogojampi, 1 titik di Kecamatan Bojonegoro, 1 titik di Bondowoso, 1 titik di Kecamatan Grujugan, 1 titik di Patrang, 1 titik di Kecamatan Jombang, 1 titik di Kecamatan Lamongan, 1 titik di Kecamatan Paciran, 1 titik di Magetan, 3 titik di Kecamatan Bululawang,  1 titik di Kepanjen, 1 titik di Kecamatan Pacet, 1 titik di Ngawi, 1 titik di Pacitan, 1 titik di Pademawu, 1 titik di Ponorogo, 1 titik di Kecamatan Pejarakan, 1 titik di Candi, 1 titik di Kecamatan Sidokare, 1 titik di Situbondo,  1 titik di Kota Sumenep, 1 titik di Kalidawir, 1 titik di Kecamatan Kedungwaru, 1 titik di Manguharjo, 1 titik di Wonoasih, 1 titik di Kecamatan Wonocolo.

    10. Kalimantan Selatan; 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Utara.

    11. Kalimantan Timur; 1 titik di Kecamatan Tenggarong.

    12. Kalimantan Utara; 1 titik di Kecamatan Nunukan Selatan.

    13. Kepulauan Riau; 1 titik di Kecamatan Bintan Timur, 1 titik di Kecamatan Tebing, 1 titik di Kecamatan Bunguran Timur, 1 titik di Kecamatan Batam Kota, 2 titik di Kecamatan Bengkong, 1 titik di Kecamatan Sagulung, 1 titik di Kecamatan Bukit Bestari.

    14. Lampung; 1 titik di Kecamatan Kalirejo, 1 titik di Kecamatan Pringsewu, 1 titik di Kecamatan Baradatu, 1 titik di Kecamatan Blambangan Umpu.

    15. Maluku; 2 titik di Kecamatan Teluk Ambon.

    16. Maluku Utara; 1 titik di Kecamatan Ternate Tengah, 1 tiitk di Pulau Ternate.

    17. Nusa Tenggara Timur; 1 titik di Kecamatan Kupang Tengah.

    18. Papua Barat; 1 titik di Ransiki, 1 titik di Manokwari Barat.

    19. Papua Selatan; 1 titik di Merauke.

    20. Riau; 1 titik di Kecamatan Bathin Solapan, 1 tiitk di Kecamatan Mandau, 1 titik di Kecamatan Tualang.

    21. Sulawesi Barat; 1 titik di Kecamatan Simboro.

    22. Sulawesi Selatan; 1 titik di Kecamatan Barru, 1 titik di Kecamatan Ujungbulu, 1 titik di Kecamatan Binamu, 1 titik di Kecamatan Mandai, 1 titik di Kecamatan Lalabata, 1 titik di Kecamatan Bringkanaya, 1 titik di Kecamatan Mamajang, 1 titik di Kecamatan Manggala

    23. Sulawesi Tenggara; 1 titik di Kecamatan Unaaha, 1 titik di Mandonga.

    24. Sulawesi Utara; 1 titik di Kecamatan Langoan Utara.

    25. Sumatera Barat; 1 titik di Kecamatan Pariaman Tengah.

    26. Sumatera Utara; 1 titik di Kecamatan Medan Timur.

    Tak Semua Dibagikan Saat Makan Siang

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan tentang jadwal program MGB. 

    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.

    Adita merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari.

    Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

    “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis.

    Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat. Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

    Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

    Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum.

    Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

    Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

    “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, dilansir Kontan.co.id (4/1/2025).

    Bocoran Menu Program Makan Bergizi Gratis

    Menu makanan yang disediakan vendor penyedia makanan (catering) di SMA TT (tribunjambi/yon rinaldi)

    Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan, membocorkan menu makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut penulis buku “Pangan Indonesia” yang juga orang dekat Prabowo Subiantoini, menu makanan pada program makan bergizi gratis akan menyesuaikan bahan pokok yang diproduksi di tiap daerah. Artinya, menu makanan di tiap daerah bakal bervariasi.

    Menu makanan yang disediakan vendor penyedia makanan (catering) di SMA TT (tribunjambi/yon rinaldi)

    “Menu lain di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing,” ujarnya dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13, dikutip dari YouTube BKF Kemenkeu, Rabu (4/12/2024).

    Misalnya, tidak semua daerah akan mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Untuk daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

    “Tidak di setiap provinsi itu nasi menjadi karbohidrat utama, kami biarkan seperti itu. Jadi kita punya berbagai makanan yang variatif dan resilient food production berdasarkan kemampuan daerah untuk memproduksi pangan,” ucapnya.

    Untuk itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional (BPN), menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

    Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

    “Badan Pangan Nasional telah melakukan studi yang cukup lama dan membagi Indonesia menjadi 11 bagian,” kata dia.

    Dalam paparannya, Dirgayuza merincikan daftar menu makan bergizi gratis berdasarkan hasil kajian BPN tersebut, yaitu:

    Area 1 (sebagian besar Sumatera)
    Karbohidrat: nasi
    Lauk: daging ayam, tahu
    Buah: pepaya, manggis
    Sayur: kangkung

    Area 2 (Mentawai)
    Karbohidrat: sagu, talas
    Lauk: udang, ikan
    Buah: pisang, nangka, durian
    Sayur: daun pepaya

    Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
    Karbohidrat: sagu
    Lauk: udang, ikan
    Buah: pepaya, durian, nanas
    Sayur: kangkung, timun, terong

    Area 4 (Kalimantan)
    Karbohidrat: Talas, singkong
    Lauk: ikan, daging sapi
    Buah: pisang, rambutan, jeruk
    Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

    Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
    Karbohidrat: nasi, jagung
    Lauk: daging ayam
    Buah: pepaya, jeruk
    Sayur: labu, buncis

    Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
    Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
    Lauk: udang, ikan, telur, daging
    Buah: manga, alpukat, buah naga
    Sayur: kol, kacang panjang, wortel

    Area 7 (Bali)
    Karbohidrat: nasi
    Lauk: ikan, tahu
    Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
    Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

    Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)
    Karbohidrat: jagung, sorgum
    Lauk: daging sapi
    Buah: jeruk, pisang, pepaya
    Sayur: daun kelor, terong, pepaya

    Area 9 (Sulawesi)
    Karbohidrat: jagung, sorgum
    Lauk: daging sapi
    Buah: jeruk, pisang, pepaya
    Sayur: daun kelor, terong, pepaya

    Area 10 (Maluku)
    Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
    Lauk: ikan, daging sapi
    Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
    Sayur: pare, terong, kangkung

    Area 11 (Papua)
    Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
    Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
    Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
    Sayur: buncis, kembang pepaya

    (Tribunnews.com/Kontan.co.id/Kompas.com)

  • 71 Ribu Perempuan Indonesia Ingin Menikah dan Tetap Childfree

    71 Ribu Perempuan Indonesia Ingin Menikah dan Tetap Childfree

    Liputan6.com, Yogyakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji menyatakan ada sebanyak 71 ribu perempuan Indonesia yang ingin menikah, tetapi tidak ingin punya anak (childfree).Selaku menteri, Ia menghormati keputusan itu dan mengajak pengantin muda merencanakan keluarganya. “71 ribu perempuan pingin childfree. Artinya pingin. Mereka pengen nikah tetapi tidak ingin punya anak. Ini baru keinginan,” ucap Mendukbangga Wihaji, Kamis (2/1/2025) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Namun Wihaji meyakini ‘keinginan’ itu hanya sebatas keinginan saja dan belum tentu dikerjakan. Menurutnya kultur masyarakat Indonesia berbeda. Belum lagi, jika sudah tahu nikmatnya menikah dan punya anak, mungkin itu juga menjadi pembeda.

    Mendukbangga Wihaji menyampaikan ada banyak penyebab kenapa 71 ribu perempuan tersebut ingin menikah tetapi tidak ingin punya anak. Dirinya menyebut ada ketakutan soal ekonomi, ketakutan terkait adat budaya yang berlaku dan ketiga masih fokus pada karier. “Kita edukasi, saya menghormati hak itu. Jika semisal ada yang menyatakan, pak saya ingin menikah tetapi tidak ingin punya anak, saya hormati,” tegasnya.

    Dirinya menyatakan selaku Mendukbangga dan Kepala BKKBN, sepenuhnya memastikan akan meningkatkan edukasi dan mengajak pengantin baru untuk memikirkan serta membantu negara dalam hal kependudukan. Dirinya memastikan jika keluarga benar-benar direncanakan maka akan indah pada waktunya.

    Di KUA Kecamatan Sewon, Bantul, Mendukbangga Wihaji menjadi saksi bagi 12 pasangan yang menikah lewat program ‘Sepekan Nikah Bareng’. Dalam arahannya Ia meminta pasangan pengantin untuk mewujudkan keluarga berencana. “Saya meminta pasangan untuk memperhatikan usia subur, masa kehamilan, dan pasca melahirkan dengan asupan gizi yang cukup dan diatur jaraknya. Prinsipnya tanggung jawab lebih besar setelah pasca nikah harus diseriusi agar tidak menjadi masalah baru,” paparnya.

    Dengan angka prevalensi stunting di Indonesia 2024 di angka 21,6 persen. Wihaji menyatakan seribu hari pertama pasca kelahiran adalah masa-masa penting bagi pertumbuhan anak. Menurutnya mengatasi resiko stunting ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki.

  • Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pembangunan manusia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dimulai dari keluarga guru di desa terpencil di Bojonegoro dalam wawancara eksklusif dengan B-Universe.

    “Ibu saya seorang guru SD di tepi hutan jati Bojonegoro. saya juga guru SD yang kemudian menjadi kepala desa. Dukungan mereka membawa saya hingga ke perguruan tinggi dan akhirnya menjadi guru serta dosen,” ujar Pratikno dalam program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025)

    Dari dosen hingga rektor, karier Pratikno berakar kuat pada dunia pendidikan dan pengembangan SDM. Kini, sebagai menko PMK, ia kembali ke ranah yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil.

    “Pembangunan manusia adalah inti dari jabatan ini. Bagi saya, manusia unggul tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga kesehatan, kontribusi yang relevan, serta pendidikan yang berbudaya dan berjati diri,” tambahnya.

    Pratikno menekankan pentingnya visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita dan program prioritas, termasuk Quick Win 2025.

    Dalam program ini, Kemenko PMK memiliki peran sentral dengan lima fokus utama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, digitalisasi pendidikan, penurunan angka stunting, dan penanganan bencana.

    Fokus ke isu stunting, Pratikno menegaskan bahwa hal itu menjadi prioritas karena berdampak langsung pada kualitas SDM.

    “Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga air bersih, sanitasi, dan pernikahan usia dini. Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk menangani masalah ini secara menyeluruh,” jelasnya.

    Program-program ini dirancang dengan pendekatan sinergis dan sistematis.

    “Kami memastikan kerja sama lintas kementerian berjalan optimal. Dengan strategi ini, kami yakin hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Pratikno saat memaparkan program Quick Win 2025 Presiden Prabowo.

  • Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

    “Dari berbagai inisiatif yang tercantum dalam Quick Win 2025, lima program di antaranya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK,” ucap Pratikno dalam wawancara eksklusif pada program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025).

    Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    “Visi misi menteri adalah visi misi Presiden Prabowo dan Quick Win 2025 adalah langkah nyata untuk menjabarkan visi Asta Cita dalam berbagai program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Pratikno.

    Diketahui, ada delapan kementerian yang berada di bawah Kemenko PMK, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Kemenko PMK juga membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang juga fokus dalam penanganan bencana di Indonesia.  

    Lebih lanjut, Pratikno memaparkan kelima program tersebut, pertama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggul. Kedua, penanggulangan tuberkulosis atau TBC, termasuk pembangunan rumah sakit dan skrining kesehatan gratis masyarakat.

    Kemudian ketiga, juga terkait digitalisasi pendidikan yang menjadi tambahan Quick Win 2025 Presiden Prabowo. Keempat, yakni mengawal program fundamental, yakni penurunan angka stunting di Indonesia.

    “Penanganan masalah gizi buruk ini menjadi prioritas utama dengan target penurunan prevalensi stunting yang signifikan. Saat ini, angka stunting telah turun dari 33% menjadi 21%, dan pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut,” ucap Pratikno.

    “Stunting adalah tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik. Kami bekerja sama dengan Kemenko Infrastruktur untuk memastikan air bersih dan sanitasi memadai, serta kementerian lain untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tambahnya.

    Kelima, yakni penanganan bencana. Pratino menyebut, dalam kerangka tanggap darurat, BNPB yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK terus menangani bencana alam dan sosial, termasuk konflik di Adonara, bencana di Flores, serta mitigasi dampak hidrometeorologi.

    “Bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan dengan persiapan yang matang. Kami terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat,” kata Pratikno.

    Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, pemerintah yakin Quick Win 2025 Presiden Prabowo akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

  • Sampai 4 Januari 2025, Pemkot Mojokerto Belum Terima Juknis Makan Bergizi Gratis

    Sampai 4 Januari 2025, Pemkot Mojokerto Belum Terima Juknis Makan Bergizi Gratis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyatakan belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo mengatakan, jika pihaknya belum menerima juknis terkait program makan bergizi gratis tersebut. “Kami belum tahu pasti seperti apa, masih menunggu juknis dari pusat,” ungkapnya, Sabtu (4/1/2024).

    Namun, lanjutnya, dari Badan Gizi Nasional (BGN) jika program pemerintah tersebut masih evaluasi. Ruby menyebut, Pemkot Mojokerto sendiri sudah menyiapkan sekitar 3.500 anak yang terdiri dari siswa jenjang TK, SD, SMP, SMA, stunting, dan ibu hamil.

    “Itu nantinya melalui satu catering yang ditunjuk oleh BGN. Kami kemarin pas Zoom dapat penjelasan dari BGN seperti itu. Kami sebelumnya juga sudah jalan uji coba dulu beberapa kali dengan beberapa sekolah. Berdasarkan rencana pemerintah pusat, program ini akan diwakili setiap provinsi,” katanya.

    Namun hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui apakah Kota Mojokerto termasuk daerah dipilih menjalankan atau tidak. Sebelumnya dalam program ini, Pemkot Mojokerto menganggarkan Rp10 miliar, namun hanya untuk siswa SD dan SMP saja di Kota Mojokerto.

    “Anggaran kami harus melalui E katalog jadi E katalog yang masuk ke katalog ada 30 catering mungkin yang berdekatan kami manfaatkan. Misalnya wilayah Wates ada berapa katering yang menangani SD di sana,” tambahnya. [tin/ian]

  • Tangani Stunting di Gunungkidul, BKKBN Gandeng Semua Pihak

    Tangani Stunting di Gunungkidul, BKKBN Gandeng Semua Pihak

    Liputan6.com, Gunungkidul – Gunungkidul, salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka stunting. Meski dalam beberapa tahun terakhir angka tersebut berhasil ditekan hingga 14 persen, masih ada ribuan anak yang masuk kategori risiko stunting.

    Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan kognitif anak. Dalam perjuangan ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memainkan peran kunci sebagai motor penggerak.

    Dengan berbagai program inovatif, BKKBN tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam melawan stunting. Salah satu langkah konkret yang dilakukan BKKBN adalah meluncurkan “Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.”

    Program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga dengan risiko stunting. Anak-anak dalam kategori ini dipasangkan dengan orang tua asuh yang berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan mereka.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, yang juga Kepala BKKBN, secara langsung meninjau implementasi program ini di Gunungkidul. Dalam kunjungan ke Kelurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, ia memastikan bahwa data keluarga risiko stunting (KRS) telah diverifikasi dan tepat sasaran.

    “Program ini memastikan anak-anak yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan. Kita lebih memilih fokus menyelamatkan satu anak dengan benar daripada banyak tetapi tanpa tindak lanjut,” ujar Wihaji.

    Di Gunungkidul, program ini menargetkan 12.261 anak dari total satu juta anak secara nasional. Pendekatan BKKBN yang berbasis data membuat program ini dapat berjalan efektif dan terukur. Selain program orang tua asuh, BKKBN juga menjadi koordinator dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor, yang dikenal sebagai pendekatan pentaheliks.

    Model ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat umum untuk bersama-sama menangani stunting. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat antara masyarakat, pengusaha, dan konglomerat yang ingin membantu, bisa langsung berkontribusi tanpa harus melalui pemerintah,” tegas Wihaji.

    Melalui pendekatan ini, BKKBN juga memaksimalkan peran petugas penyuluh di lapangan untuk mendampingi keluarga risiko stunting. Penyuluh bekerja langsung di tengah masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya gizi, pola asuh, dan akses layanan kesehatan.

    Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengapresiasi peran besar BKKBN dalam membantu menurunkan angka stunting di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, yang difasilitasi oleh BKKBN, memberikan dampak nyata.

    “Angka stunting di Gunungkidul sudah menurun hingga 14 persen. Dengan dukungan BKKBN, kami optimistis angka ini akan terus menurun,” ujar Sunaryanta.

    Bupati juga berharap program-program BKKBN dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Gunungkidul. “Jika kualitas SDM meningkat, perekonomian keluarga juga akan membaik, sehingga kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi,” tambahnya.

    Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan BKKBN, Gunungkidul menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kolaborasi yang baik dapat menghasilkan perubahan positif. BKKBN tidak hanya hadir sebagai lembaga yang memberikan solusi, tetapi juga sebagai penggerak yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi.

    Di tengah tantangan besar, peran BKKBN membawa harapan. Harapan bahwa setiap anak di Gunungkidul, dan di seluruh Indonesia, dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya. Stunting bukan lagi sekadar angka, tetapi perjuangan untuk masa depan yang lebih baik.