Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Bupati Mojokerto Tekankan Pencegahan Pernikahan Dini saat Kukuhkan Pengurus PKK 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama di tengah berbagai program pembangunan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), sebuah momentum penting dalam memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan ketahanan keluarga.

    Menurut Gus Barra, praktik pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius karena menimbulkan dampak multidimensi terhadap kehidupan keluarga.

    “Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta memperbesar potensi kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga, sehingga dapat menjadi motor perubahan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Gus Barra juga meminta para kader memperkuat edukasi dalam isu-isu lain, seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan ketahanan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kontribusi PKK dalam upaya penurunan stunting yang turut membawa Kabupaten Mojokerto meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6,9 miliar pada 2025. Pemerintah daerah berharap pengurus baru semakin solid dalam memperluas kampanye pencegahan pernikahan dini sampai tingkat desa, sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

    Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030, Shofiya Hanak Al Barra, mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan tanggung jawab dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas keluarga.

    “PKK harus menjadi energi positif dalam mendorong keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

    Pengukuhan pengurus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025 tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi TP PKK kecamatan, Dharma Wanita, PERWOSI, dan GOW. Kegiatan juga dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema

    “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi”, yang menghadirkan materi penguatan komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di masa mendatang. [tin/beq]

  • Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang lolos untuk penilaian validasi lapang dalam kompetisi Innovative Government Awards (IGA) 2025. Pada penilaian IGA kali ini, Banyuwangi mengajukan 221 inovasi dari berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

    Tim penilai IGA datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (13-14/11/2025) untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA. Tim terdiri dari Aldo Harjunanto dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan praktisi media Titin Rosmasari⁠.

    IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan pembangunan.

    “Kami datang untuk nge-cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari yang merupakan Presiden Direktur CNN saat diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan segenap jajaran OPD Banyuwangi.

    Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan, di antaranya bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan Warung-Warung Rakyat.

    Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021 itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal “cantik” misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11), dan seterusnya.

    “Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, balita stunting, korban bencana alam, dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi,” kata Ipuk.

    “Bahkan, kami juga men-support helm dan jaket untuk driver dan ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” imbuh Ipuk.

    Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD).

    “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

    Selanjutnya mereka mengecek pelaksanaan inovasi Sijakawangi (sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi) dan Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah.

    Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

    “Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin.

    Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi.

    “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

    Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [tar/ian]

  • Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.

    Bupati Blitar, Rijanto, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rijanto menegaskan sejak awal dirinya memimpin Kabupaten Blitar, kesehatan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan serius.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Blitar pada Jumat (14/11/2025).

    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa dana DBHCHT ini difokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dan paling utama adalah jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

    Porsi terbesar anggaran, yakni sekitar Rp12,6 miliar, dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini secara spesifik menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya.

    “PBID menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan ini, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujar Murdianto, Jumat (14/11/2025).

    Selain memprioritaskan jaminan kesehatan bagi warga miskin, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik pelayanan di tingkat bawah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, Rp864 juta lainnya digunakan untuk pengadaan obat-obatan agar stok di fasilitas kesehatan tetap aman dan mencukupi.

    Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan, 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum (termasuk penanggulangan rokok ilegal).

    Bupati Rijanto mengingatkan bahwa tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, mulai dari penanganan stunting (kekerdilan), penyakit tidak menular, hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan dana ini akan menjadi solusi.

    “Dengan tambahan anggaran ini, kami optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin cepat, tepat, dan merata,” tambah Murdianto.

    Bupati berharap, dukungan dana DBHCHT ini dapat memperkuat program kesehatan strategis dan meminta seluruh pihak berkolaborasi.

    “Mari jadikan peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-61 ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya, dan berjaya,” pungkas Bupati Rijanto. [owi/beq]

  • Turunkan Stunting hingga 1,16 Persen, Kota Mojokerto Raih Insentif Fiskal Rp6 M dari Kemenkeu

    Turunkan Stunting hingga 1,16 Persen, Kota Mojokerto Raih Insentif Fiskal Rp6 M dari Kemenkeu

    Mojokerto (beritajatim.com)  – Komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di bawah kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari dalam menurunkan angka stunting kembali berbuah manis. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kota Mojokerto sebagai salah satu penerima dana insentif fiskal sebesar Rp6 miliar, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan daerah ini dalam penanganan dan pencegahan stunting.

    Alokasi dana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 November 2025. Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif dari seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, kader kesehatan, PKK, hingga mitra pemerintah.

    “Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah kerja keras dan sinergi seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Kota Mojokerto. Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan dari hulu ke hilir,” ujar Ning Ita, Kamis (13/11/2025).

    Berdasarkan data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), prevalensi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 tercatat sebesar 9,04 persen, turun menjadi 7,71 persen pada 2020, kemudian 4,84 persen pada 2021, 3,12 persen pada 2022, 2,04 persen pada 2023, 1,54 persen pada 2024, dan pada September 2025 kembali turun menjadi 1,16 persen.

    “Penurunan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai program intervensi yang kita lakukan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dana insentif fiskal ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat program penanganan stunting agar Kota Mojokerto benar-benar bebas dari stunting,” tegasnya.

    Ning Ita menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi komprehensif yang dijalankan Pemkot Mojokerto. Upaya tersebut mencakup edukasi calon pengantin dan ibu hamil, penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memantau tumbuh kembang anak.

    Selain itu, Pemkot Mojokerto juga menggerakkan peran aktif PKK dan kader posyandu, menggandeng lintas sektor serta kader motivator untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) turut dikembangkan untuk meningkatkan edukasi pola asuh dan pemenuhan gizi anak.

    Berbagai inovasi lokal juga mendukung percepatan penurunan stunting di daerah ini, di antaranya Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Pemkot secara rutin menyalurkan bantuan pangan bagi keluarga berisiko stunting (wasting) sebagai langkah konkret menjaga ketahanan gizi masyarakat.

    Dengan prevalensi stunting terendah sepanjang sejarah, Kota Mojokerto kini menjadi contoh nasional bagi daerah kecil yang memiliki komitmen besar dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan ini juga sejalan dengan Cita pertama dalam Panca Cita Kota Mojokerto, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). [tin/beq]

  • Kasus TBC di Indonesia Capai 1 Juta, Wamenkes Targetkan Semua Pasien Terobati pada 2026

    Kasus TBC di Indonesia Capai 1 Juta, Wamenkes Targetkan Semua Pasien Terobati pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia mencapai lebih dari satu juta orang.

    Menurutnya, dari jumlah itu sekitar 700 ribu pasien TBC telah menjalani pengobatan dan pemerintah menargetkan seluruh kasus dapat ditangani tahun depan.

    “Hari ini kasus TB diberikan ada 1.090.000 ribu yang sampai hari ini sudah kita obati 700 ribu sekian. Kita harapkan akhir tahun bisa mencapai 900 ribu,” ujar Benny di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Dia menjelaskan, meningkatnya temuan kasus TBC di Tanah Air merupakan hal positif karena menandakan pasien terdeteksi, sehingga segera mendapat pengobatan.

    “Kalau banyak kasus TB ditemukan itu bagus. Kalau ditemukan kan diobati, habis. Kalau tidak ditemukan ya jumlahnya banyak tiba-tiba meninggal di mana-mana,” kata Benny.

    Menurut dia, pemberantasan TBC di Indonesia juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, selain pemberian makan bergizi gratis (MBG) untuk mengatasi stunting.

    Saat ini, kata Benny, Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Benny bilang, dari seluruh penderita penyakit TBC di dunia, 10 persen di antaranya berasal dari Indonesia.

    “Kita ada 10 persen penyakit TBC di dunia adanya di Indonesia. Nah oleh karena itu kita mau jadi negara maju, TBC ini harus diberantas,” tandas Benny.

    Sebelumnya, stigma terhadap pada pasien tuberkulosis atau TBC hingga kini masih ada. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengobatan tuberkulosis di Indonesia seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

     

    Beredar klaim tentang meminum air rebusan daun sisik naga bisa mengatasi TBC dan batuk berdarah. Benarkah?

  • Mampu Turunkan Stunting, Kemenkes Beri Penghargaan untuk Kaltim

    Mampu Turunkan Stunting, Kemenkes Beri Penghargaan untuk Kaltim

    Jakarta: Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh 12 November 2025, Kementerian Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting serta memberikan penghargaan kepada daerah yang sukses menurunkan stunting.

    Rakornas ini dihadiri oleh wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2 persen pada 2029.

    “Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran.

    Pada 2025 ini, provinsi Kalimantan Timur yang berhasil mendapat penghargaan Provinsi dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik dan Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah.

    Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menerima langsung penghargaan ini dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, kawasan Kuningan, Rabu (12/11/2025).
     

    Baca Juga :

    Mendagri Dapat Gelar Kehormatan dari Wali Nanggroe, Begini Respons Gubernur Aceh

    Rudy senang angka stunting di wilayahnya saat ini telah terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional. Dia berjanji akan terus menjaganya agar angka stunting di Kaltim terus di bawah rata-rata.

    “Acara hari ini soal penurunan stunting secara nasional. Kata pak wapres penurunan stunting tahun ini sudah baik. Seluruh kabupaten kota dan provinsi akan bahu membahu dengan pemerintah pusat. MBG sangat memberikan dukungan untuk bisa menurunkan stunting juga posyandu-posyandu,” kata Rudy.

    “Kami menerima penghargaan ini dari Kemenkes karena kami bisa melakukan pencegahan stunting baik yang terbaik maupun yang terendah,” ujar Rudy di Gedung Kementerian Kesehatan.

    Meski meraih penghargaan, Rudy tak mau cepat puas. Dia akan terus melakukan penguatan agar Kaltim bisa sukses dalam urusan stunting ini di tahun-tahun mendatang.

    “Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta konsistensi program intervensi gizi di setiap daerah. Pastinya dengan MBG dan Posyandu akan diberdayakan. Termasuk memberikan penyuluhan pernikahan dini itu bisa dicegah dan remaja putri diberikan zat besi agar menghasilkan generasi-generasi yang sehat.

    Jakarta: Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh 12 November 2025, Kementerian Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting serta memberikan penghargaan kepada daerah yang sukses menurunkan stunting.
     
    Rakornas ini dihadiri oleh wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2 persen pada 2029.
     
    “Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran.

    Pada 2025 ini, provinsi Kalimantan Timur yang berhasil mendapat penghargaan Provinsi dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik dan Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah.
     
    Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menerima langsung penghargaan ini dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, kawasan Kuningan, Rabu (12/11/2025).
     

    Rudy senang angka stunting di wilayahnya saat ini telah terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional. Dia berjanji akan terus menjaganya agar angka stunting di Kaltim terus di bawah rata-rata.
     
    “Acara hari ini soal penurunan stunting secara nasional. Kata pak wapres penurunan stunting tahun ini sudah baik. Seluruh kabupaten kota dan provinsi akan bahu membahu dengan pemerintah pusat. MBG sangat memberikan dukungan untuk bisa menurunkan stunting juga posyandu-posyandu,” kata Rudy.
     
    “Kami menerima penghargaan ini dari Kemenkes karena kami bisa melakukan pencegahan stunting baik yang terbaik maupun yang terendah,” ujar Rudy di Gedung Kementerian Kesehatan.
     
    Meski meraih penghargaan, Rudy tak mau cepat puas. Dia akan terus melakukan penguatan agar Kaltim bisa sukses dalam urusan stunting ini di tahun-tahun mendatang.
     
    “Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta konsistensi program intervensi gizi di setiap daerah. Pastinya dengan MBG dan Posyandu akan diberdayakan. Termasuk memberikan penyuluhan pernikahan dini itu bisa dicegah dan remaja putri diberikan zat besi agar menghasilkan generasi-generasi yang sehat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab Regional 12 November 2025

    Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab Regional 12 November 2025

    Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab
    Tim Redaksi
    RUTENG KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, NTT, Safrianus Haryanto Djehaut, mengatakan prevalensi stunting di daerah itu masih tinggi.
    “Pada pengukuran Februari 2025, angka
    stunting
    tercatat sebesar 9 persen. Namun, pada Agustus meningkat menjadi 13 persen,” jelas Safrianus saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025) sore.
    Ia menjelaskan, data tersebut bersifat dinamis karena pengukuran stunting dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Februari dan Agustus.
    Menurut dia, perubahan angka itu mencerminkan realitas di lapangan yang terus bergerak serta dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, budaya, dan perilaku pengasuhan anak.
    Ia menyebut, sekitar 40 persen anak yang mengalami stunting sebenarnya lahir dengan berat badan normal, tetapi mengalami gangguan pertumbuhan setelah masa pemberian Makanan Pendamping ASI (Mpasi).
    “Banyak anak lahir dengan berat badan normal, tetapi setelah masa Mpasi justru mulai terganggu pertumbuhannya. Dugaan kuat saya, hal ini disebabkan oleh pola pengasuhan yang belum tepat,” ujarnya.
    Ia menilai masih banyak orangtua di
    Manggarai
    yang kurang memahami pentingnya pemberian asupan gizi tambahan setelah bayi berusia 6 bulan.
    “Sebagian masih beranggapan bahwa ASI saja sudah cukup, padahal pada usia tersebut anak mulai membutuhkan zat gizi tambahan untuk menunjang pertumbuhan otak dan tubuhnya,” ungkap dia.
    “Kadang bayi hanya diberi ASI padahal sudah butuh Mpasi, atau ketika anak tidak mau makan, orangtua tidak mencari alternatif makanan yang bergizi. Ini yang perlu kita ubah,” tambahnya.
    Untuk menekan angka tengkes di daerah itu, pihaknya tengah memfokuskan intervensi pada perubahan perilaku dan pola pengasuhan anak di tingkat keluarga.
    “Anak yang lahir normal harus dikawal pertumbuhannya hingga usia 2 tahun. Jangan dilepas begitu saja, karena dalam perjalanan bisa saja mengalami gangguan pertumbuhan,” jelas dia.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan rutin bagi bayi dengan berat badan lahir mendekati batas bawah 2,5–2,7 kilogram.
    “Sedikit saja berat badan turun, anak bisa masuk kategori stunting,” lanjutnya.
    Selain itu, peran kader posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan akan diperkuat. Mereka diminta melakukan pemantauan bulanan agar tanda-tanda stunting bisa terdeteksi sejak dini.
    “Setiap bulan akan dilakukan penimbangan dan hasilnya langsung dianalisis. Dengan begitu, anak yang menunjukkan tanda-tanda stunting bisa segera mendapatkan penanganan,” jelasnya.
    Ia mengatakan, penanganan stunting tidak bisa dimulai setelah anak lahir, tetapi harus dilakukan jauh sebelum kehamilan, bahkan sejak usia ibu masih remaja.
    Ia mengungkapkan, berdasarkan data bahwa sekitar 67 persen remaja putri di Manggarai memiliki kadar hemoglobin di bawah 10. Kondisi itu sangat berisiko melahirkan anak stunting di masa depan.
    “Untuk itu, kami rutin membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Ke depan, konsumsi tablet ini akan diawasi langsung oleh petugas agar benar-benar diminum,” ujarnya.
    Selain itu, Dinas Kesehatan juga menaruh perhatian pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Para kader diharapkan lebih aktif memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, termasuk susu tambahan dan makanan bergizi seimbang.
    Ia juga menegaskan pentingnya usia kehamilan ideal. Menurut dia, hamil terlalu muda atau terlalu tua sama-sama berisiko.
    “Karena itu, calon pengantin wajib menjalani skrining kesehatan agar siap secara fisik sebelum menikah,” tuturnya.
    Ia menegaskan bahwa stunting adalah persoalan multidimensi. Faktor ekonomi, budaya, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu hamil juga dapat berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting.
    “Jadi ini bukan cuma soal gizi. Kadang ibu hamil stres, sering mendapat tekanan atau kekerasan, asupan makanannya tidak seimbang, semua itu bisa memengaruhi perkembangan janin,” bener dia.
    Ia membantah anggapan bahwa stunting disebabkan faktor gegenetik. Sebab, belum ada teori yang menyebut stunting murni karena keturunan.
    Anak tetap bisa tumbuh optimal dalam kemampuan bicara, motorik, dan kecerdasan jika mendapat asupan dan pengasuhan yang tepat.
    Sebagai langkah konkret, Dinkes akan memperkuat sistem pemantauan melalui penimbangan rutin setiap bulan di seluruh posyandu.
    Selain itu, edukasi bagi orangtua muda akan digencarkan, terutama terkait pemberian Mpasi bergizi, perawatan bayi, dan kebersihan lingkungan.
    “Setiap anak di Manggarai punya hak untuk tumbuh sehat dan cerdas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kesadaran kolektif dari keluarga dan masyarakat,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa selenggarakan Seminar Budaya Sehat Nusantara secara hybrid dengan mengangkat judul “Optimalisasi Bahan Pangan Lokal, MPASI Bergizi, untuk Tumbuh Kembang Anak”. Acara ini diselenggarakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Sasana Budaya Rumah Kita Gedung Philanthropy, Jakarta Selatan.

    Giat hari ini diikuti oleh para narasumber mulai dari dr. Ika Nurillah Satriana, IBCLC sebagai Dokter Umum & Konsultan Laktasi Internasional, dr. Hani Purnamasari MsiMed, SpA, IBCLC selaku Dokter Spesialis Anak & Konsultan Laktasi Internasional, Meyta Winduka Alexandriana A.Md.Gz selaku Ahli Gizi LKC Dompet Dhuafa dan drg. Martina Tirta Sari selaku Kepala LKC Dompet Dhuafa.

    Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8%. Yang memprihatinkan, kasus tertinggi justru ditemukan pada kelompok usia 24-35 bulan, yaitu fase dimana anak sepenuhnya bergantung pada Makanan Pendamping ASI (MPASI). Fakta ini mengonfirmasi bahwa kualitas MPASI memegang peran krusial dalam pencegahan stunting.

    Ismail Agus Said selaku Direktur Program Kesehatan Dompet Dhuafa berharap, giat ini dapat mendorong peran ibu dan makanan dalam menumbuhkan bayi yang sehat. Tata kelola MPASI yang baik dan benar dapat melahirkan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang.

    Di sisi lain, Ahmad Juwaini selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika mengatakan, “berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional di Indonesia pada tahun 2025 adalah sekitar 19.8%, dengan target penurunan menjadi 18.8% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat disparitas yang tinggi antar daerah, dengan beberapa provinsi masih mencatat angka di atas 30%. Beberapa provinsi diatas angka nasional seperti di Papua Barat, Sulawesi Barat dan NTT paling tinggi. Banyak bayi-bayi di Indonesia belum mendapatkan gizi yang baik”.

  • Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying

    Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying

    Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sempat mengingatkan perihal sekolah harus bebas
    bullying
    atau perundungan sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
    Hal itu disampaikan
    Gibran
    saat menyinggung perihal kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 November 2025.
    Pasalnya, diduga pelaku peledakan adalah siswa dari
    SMAN 72 Jakarta
    tersebut. Pelaku juga diduga menjadi korban
    bullying
    di sekolah.
    “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengingatkan bahwa semua pihak harus saling menjaga dan peka agar kejadian seperti di SMAN 72 Jakarta tidak terulang.
    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan bahwa terduga pelaku dalam peristiwa ini adalah seorang siswa aktif di SMAN 72 Jakarta.
    “Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku merupakan anak di bawah umur dan siswa aktif di sekolah tersebut,” kata Asep dalam konferensi pers pada 11 November 2025.
    Kemudian, Asep mengungkapkan, ledakan tersebut mengakibatkan sebanyak 96 orang mengalami luka berat hingga ringan dan dirawat di empat rumah sakit.
    Dari jumlah korban tersebut, 72 di antaranya mengalami gangguan pada gendang telinga.
    “Total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga orang luka berat,” ujar Asep.
    Hingga Selasa, 68 pasien sudah dipulangkan. Sementara 28 lainnya masih di rawat di Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Jakarta, dan Rumah Sakit Kramat Jati.
    Kemudian, berdasarkan penyelidikan mendalam, terduga pelaku yang berinisial ABH diketahui sebagai pribadi penyendiri.
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa ABH merasa kesepian dan tidak memiliki sosok untuk berbagi cerita dan keluh kesahnya.
    “Dia merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri, maupun di lingkungan sekolah,” kata Iman.
    Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan, bahwa keluh kesah itu berubah jadi rasa marah terhadap orang-orang di sekitarnya.
    “Merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu, yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam,” ujar Mayndra.
    Berangkat dari rasa dendamnya, ABH diduga mencari cara untuk melampiaskan emosinya itu. Lalu, mulai berselancar di internet, dan berlabuh pada konten bermuatan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain.
    Kemudian, terduga pelaku diduga jatuh makin dalam dan menemukan sebuah komunitas pengagum kekerasan. Lalu, memilih bergabung karena merasa memiliki minat yang sama.
    “Yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan,” katanya.
    Di komunitas itu, anggotanya akan mendapatkan apresiasi jika melakukan tindak kekerasan.
    Menurut Mayndra, perhatian yang didambakan ABH ini pun memacunya untuk melakukan hal serupa, dengan meledakkan tujuh bom di sekolahnya.
    “Nah, motivasi yang lain ketika beberapa pelaku itu melakukan tindakan kekerasan lalu meng-upload ke media tersebut, ya, maka komunitas tersebut mengapresiasi sebagai sesuatu yang heroik,” ujarnya.
    (Sumber: Hanifah Salsabila/Reporter | Akhdi Martin Pratama/Editor)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AI Bisa Bikin Kesenjangan Ekonomi Makin Parah, Telkom Ungkap Solusinya

    AI Bisa Bikin Kesenjangan Ekonomi Makin Parah, Telkom Ungkap Solusinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemunculan teknologi AI diklaim bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas penggunanya. Namun tanpa akses yang merata, AI bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi makin lebar.

    Hal itu diungkapkan Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, yang menyebut bahwa penerapan teknologi di sektor enterprise menunjukkan jurang yang melebar antara wilayah barat dan timur Tanah Air.

    Menurut Fauzan, perkembangan solusi digital di Jawa, khususnya Jakarta, sudah sangat kompleks. Banyak korporasi kini menuntut sistem analisis big data yang kompleks. Namun, kondisi berbeda terlihat di wilayah timur Indonesia yang masih berada pada tahap dasar pemanfaatan teknologi.

    “Dari sisi enterprise perusahaan itu kita lihat kompleksitas solusi dari di daerah barat dengan di daerah timur, luar biasa jauh berbeda. Solusi big data untuk di Jawa gitu ya, di Jakarta, itu sangat kompleks. Mereka pengen sistem yang sangat kompleks, hasil yang kompleks. ” ujar Fauzan dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan digital yang makin melebar, terutama di tengah penetrasi teknologi AI yang berlangsung cepat.

    “Begitu ke timur, cuma mengupload powerpoint jadi grafik aja sudah sesuatu yang sangat canggih. Jadi gapnya memang makin membesar, makin membesar,” imbuhnya.

    Butuh “Pasukan Ketiga”

    Fauzan menekankan, untuk mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi AI ke penjuru Indonesia, diperlukan aktor baru yang ia sebut sebagai “pasukan ketiga”.

    Pasukan ini adalah pelaku usaha lokal baik startup maupun perusahaan di daerah, yang bisa mencari penerapan AI yang pas untuk permasalahan di daerah.

    “Kalau saya nyebutnya pasukan ketiga. Teman-teman startup pengusaha lokal yang bisa membawa demokratisasi teknologi ke seluruh Indonesia,” kata Fauzan. “Dan kalau kami sebagai telco, kita yang mampu mendorong, membantu mereka untuk melakukan hal itu.”

    Pasukan ketiga ini dianggap sebagai jembatan yang bisa menghubungkan solusi teknologi tingkat tinggi dengan kebutuhan praktis di berbagai daerah, sehingga adopsi digital tidak hanya terjadi di kota besar.

    Fauzan mencontohkan satu startup lokal yang baru ditemuinya. Startup ini mampu melakukan analisis genom untuk industri tambak udang memanfaatkan AI. Hanya dengan mengambil sampel air tambak, sistem mereka dapat mengetahui kondisi kesehatan udang hingga efektivitas pakan dan probiotik.

    Namun potensinya jauh lebih besar. Teknologi genom itu tidak hanya untuk udang, tetapi juga bisa diterapkan untuk manusia, termasuk deteksi potensi stunting sejak masa kehamilan.

    Meski inovasi besar, startup tersebut menghadapi masalah klasik, yakni sulit untuk berkembang atau scale-up.

    “Kapan sampai seluruh Indonesia? Kapan masuk ke semua rumah sakit?” kata dia.

    Di sinilah peran korporasi besar seperti Telkom diperlukan untuk mendistribusikan teknologi itu secara nasional.

    Dengan AI yang makin cepat berkembang, kesenjangan digital bisa semakin melebar. Namun Fauzan menilai, peluang untuk menutup kesenjangan itu juga semakin besar, asalkan ada kolaborasi yang sehat antara perusahaan besar dan startup inovatif.

    “Terutama kita yang besar-besar ini, akan bisa membantu pasukan ketiga, yang bisa kecil-kecil menyusup dengan cost yang jauh lebih mulai daripada kita untuk masuk ke seluruh Indonesia. Jadi, dengan AI widening the gap akan terus terjadi dan makin besar, tapi potensi closing the gap juga makin besar.” pungkasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]