Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa di tanah air agar dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan tidak boleh kurang dari 20 persen.

    “Sekurang-kurangnya ya, tidak boleh kurang dari Rp16 triliun. Sekurang-kurangnya, dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen. Nah, bagaimana kalau 30 persen? Ya boleh. Bagaimana kalau 25 persen? Boleh, sekurang-kurangnya Rp16 triliun, berarti bisa juga sampai ke angka 20 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan hal tersebut dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Sumatera II yang meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

    Pemanfaatan dana desa sebesar minimal 20 persen dari total dana desa sebesar Rp71 triliun itu diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 yang mengamanatkan agar alokasi dana desa sebesar minimal 20 persen untuk mendukung agenda ketahanan pangan.

    Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa,yakni penanganan kemiskinan ekstrem yang bernilai sebesar 15 persen dari total dana desa. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrem, penggunaan dasa desa pada poin pertama itu akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

    Selain itu, dana desa tahun 2025 diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala dasar, termasuk penanganan stunting, mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di desa.

    Sosialisasi itu dihadiri oleh berbagai pihak dari regional Sumatra, yakni perwakilan kepala desa, camat, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*)

  • Survei Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tinggi, Golkar: Itulah Kenyataannya Nasional 20 Januari 2025

    Survei Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tinggi, Golkar: Itulah Kenyataannya Nasional 20 Januari 2025

    Survei Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tinggi, Golkar: Itulah Kenyataannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Partai Golkar
    menilai hasil survei
    Litbang Kompas
    mengenai tingkat
    kepuasan publik
    mencerminkan realitas di masyarakat.
    Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan
    Prabowo
    Subianto dan
    Gibran Rakabuming Raka
    mencapai 80,9 persen.
    “Saya yakin sesuai. Memang itulah kenyataannya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, saat dihubungi Kompas.com, pada Senin (20/1/2025).
    Ia menilai, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama hampir 100 hari ini memuaskan di semua bidang.
    Sarmuji menyoroti beberapa program unggulan, seperti program makan bergizi gratis serta hilirisasi dan industrialisasi.
    “Dalam kaca mata kami yang menonjol adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan judi
    online
    , pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting, serta beberapa hal lain di bidang ekonomi,” ungkap dia.
    Di sisi lain, Sarmuji memandang, apabila ada kinerja yang kurang memuaskan, menurut dia hal itu disebabkan oleh ekses penyesuaian nomenklatur yang berbeda dari sebelumnya.
    “Penyesuaian struktural ini yang harus dipercepat untuk memberikan dukungan capaian kinerja yang lebih baik,” imbuh dia.
    Sebagaimana diketahui,
    survei Litbang Kompas
    mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.
    Selain itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga tinggi, mencapai 89,4 persen.
    Namun, sebanyak 19,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran, sementara 10,6 persen responden tidak yakin.
    Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 10 Januari 2025, dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.

    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia

    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.

    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.

    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.

    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.
     
    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia
     
    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.
     
    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
     
    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.
     
    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.
     
    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mendagri Tegaskan Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib

    Mendagri Tegaskan Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan antusiasme pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi.

    Dari 415 kabupaten dan 93 kota, mayoritas telah menyatakan partisipasinya, bahkan mulai mengalokasikan anggaran melalui APBD.

    “Untuk 2025, kontribusi daerah dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” jelas Tito soal program Makan Bergizi Gratis.

    Namun menurutnya, partisipasi ini tidak bersifat wajib.  Selain itu, Tito juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur seperti dapur atau satuan pelayanan berukuran 150 meter persegi di sekolah akan menjadi salah satu prioritas.

    “Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan memprioritaskan daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

    “Daerah seperti Kabupaten Badung, dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu mennutup semua kebutuhan SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Tito.

  • Wagub Terpilih Johni Asadoma Ajak Masyarakat Kolaborasi Bangun NTT

    Wagub Terpilih Johni Asadoma Ajak Masyarakat Kolaborasi Bangun NTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur (Wagub) NTT terpilih Johni Asadoma, mengajak masyarakat daerahnya di Jabodetabek terlibat membantu dengan kerja-kerja konkret untuk kemajuan NTT. Johni mengatakan dirinya bersama Gubernur NTT terpilih Emanuel Melkiades Laka Lena membuka kesempatan kepada semua komponen untuk bersama-sama membangun NTT. 

    “Kontribusi warga NTT di Jabodetabek sangat penting. Sumber daya yang dimiliki masyarakat NTT di Jabodetabek harus diupayakan untuk membantu pemerintah secara khusus membantu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Johni di acara talk show di La Moringa Jakarta, Kemang Raya, Bangka, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025).

    Menurutnya diperlukan kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama membangun NTT. “Kita bersama-sama membangun NTT lebih baik ke depan. Dengan semangat kolaborasi saya meyakini NTT akan jauh lebih baik ke depannya,” tegasnya. 

    Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Penghubung NTT Donald Izaac yang meminta masyarakat NTT di Jabodetabek untuk tidak lupa membangun tanah kelahiran. 

    “Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas butuh kerja kolaborasi, baik swasta maupun pemerintah. Kami mendorong masyarakat diaspora bahu membahu bersinergi dalam membangun NTT,” imbuh Donald.

    Apalagi, lanjut Donald, NTT menghadapi sejumlah masalah seperti isu kemiskinan dan angka stunting yang masih tinggi. Selain itu, tantangan keterbatasan infrastruktur juga masih mendesak diperhatikan.

    “Masih ada daerah di NTT yang belum teraliri listrik, air bersih dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Kemudian  pendidikan menjadi tantangan kita bersama. Angka kemiskinan 19,48% karena itu, ke depan harus bersinergi untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ini” jelas dia. 

  • Keluarga Balita Antusias Ikut Posyandu di Alfamidi Ciantra Super

    Keluarga Balita Antusias Ikut Posyandu di Alfamidi Ciantra Super

    JABAR EKSPRES – PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Cabang Bekasi menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Posyandu dan Edukasi Keluarga Balita di halaman Alfamidi Ciantra Super, Kabupaten Bekasi pada Kamis (16/01/2025). Ratusan keluarga balita dan ibu hamil antusias menghadiri acara ini.

    Program CSR ini berhasil meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil dan balita ke Posyandu Tanjung 22. Rangkaian kegiatan pada acara ini di antaranya edukasi keluarga balita dan ibu hamil, pengecekan kesehatan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran balita, imunisasi, serta pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT).

    Branch Manager Alfamidi Bekasi, Gunardi, mengatakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang diselenggarakan di halaman Alfamidi Ciantra merupakan salah satu agenda CSR yang mengusung tema “Keluarga Sehat Alfamidi”. “Sesuai dengan tema di tahun 2025, kegiatan CSR Edukasi Keluarga Balita ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Gunardi.

    Pada kesempatan kegiatan kali ini keluarga balita mendapatkan sosialisasi dari Kepala UPTD Puskesmas Sukasejati, Nenden Wulansari, mengenai Edukasi Pola Asuh, Pencegahan Stunting dan Gizi Seimbang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    “Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat berbagi ilmu dan sharing bersama dengan para kader dan ibu dengan balita,” ucapnya.

    Program CSR Alfamidi ini telah berhasil menarik minat ratusan ibu hamil dan ibu dengan balita untuk lebih aktif datang ke posyandu. Peningkatan jumlah kunjungan ini merupakan salah satu kinerja yang harus dicapai oleh setiap posyandu. Keberadaan Paket Makanan Tambahan (PMT) yang Alfamidi sediakan pada acara posyandu kali ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para ibu hamil dan ibu dengan balita.

    BACA JUGA: Jumat Bersih akan Jadi Gaya Hidup di Kota Bandung

    Dengan hadir di posyandu, para ibu tidak hanya mendapatkan layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga menerima paket makanan tambahan yang bergizi. Paket tersebut berupa buah potong, air mineral, roti yang didistribusikan ke seluruh anggota posyandu.

    Bidan Desa Ciantra, Retno Setiyaningsih, yang bertugas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak berharap kegiatan edukasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam masa emas pertumbuhan anak. Dengan informasi yang mereka dapatkan, semoga para orang tua lebih percaya diri dalam mendukung tumbuh kembang balita secara optimal.

  • MUI: Zakat Tidak Bisa Digunakan untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    MUI: Zakat Tidak Bisa Digunakan untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ikhsan Abdullah mengatakan usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) sangat tidak tepat.

    MUI berpendapat program makan siang gratis tidak termasuk dalam delapan asnaf atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai petunjuk Al-Qur’an.

    Delapan asnaf zakat sesuai perintah Al-Qur’an adalah fakir, miskin, amil atau orang yang mengumpulkan dan mendistribusi zakat, mualaf atau orang baru masuk Islam, riqab atau budak yang ingin memerdekakan diri, gharim atau orang yang punya banyak utang tetapi tidak mampu membayarnya, fisabilillah atau orang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah.

    “Jadi tidak bisa kemudian zakat itu dipergunakan untuk program-program lain (seperti makan bergizi gratis),” kata Ikhsan, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya jika Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ingin menggunakan zakat untuk membiaya program makan siang gratis, maka wajib mendapat persetujuan dari muzakki atau orang yang membayar zakat.

    “Kalaupun kemudian batas misalnya akan menarik salah satu asnaf dari delapan itu untuk dijadikan salah satu asnafnya program makan gratis, maka Baznas harus memperoleh izin persetujuan dari si pembayar zakat, apakah rida zakatnya itu digunakan untuk membantu pemerintah untuk program makan bergizi gratis,” ujar Ikhsan.

    Ikhsan menilai sangat tidak tepat jika zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada di luar delapan golongan penerimanya, seperti digunakan untuk program makan bergizi gratis seperti yang diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin.

    “Jadi tidak semudah apa yang disampaikan oleh saudara saya dari DPD, itu sangat keliru. Perlu kajian yang mendalam karena sudah dibatasi rambu-rambu di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 itu sangat jelas, jadi tidak bisa keluar dari koridor itu,” ujar Ikhsan.

    MUI sangat mendukung makan bergizi gratis yang sedang dijalankan pemerintah, meski tidak setuju pembiayaannya menggunakan zakat.  

    MUI menyarankan pemerintah menggunakan teori tata negara dengan melakukan dekresi atau meminta bantuan dana kepada perusahaan-perusahaan besar untuk membiayai program makan bergizi gratis, dalam rangka mengurangi stunting dan kemiskinan.

  • Pemprov & Forum CSR DKI beri anugerah Padmamitra Award 2024 kepada 10 perusahaan

    Pemprov & Forum CSR DKI beri anugerah Padmamitra Award 2024 kepada 10 perusahaan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pemprov & Forum CSR DKI beri anugerah Padmamitra Award 2024 kepada 10 perusahaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Untuk yang kedua kalinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum CSR DKI Jakarta kembali menggelar ajang penghargaan Padmamitra Award DKI Jakarta tahun 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd bertempat di di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (15/1).

    Mengusung tema “Semangat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Keberlanjutan dan Indonesia Maju”, dengan beberapa kategori yang mencakup bidang-bidang penting seperti Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Kesehatan, Infrastruktur, Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan serta Lingkungan. Kategori ini mencerminkan betapa luas dan strategisnya peran perusahaan dalam mendorong kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

    Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan “Salah satu bentuk upaya untuk mengedepankan partisipasi sosial masyarakat, serta merangsang kinerja yang lebih baik, adalah dengan memberikan apresiasi pada pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah, terutama  Badan Usaha (pelaku usaha) yang mempunyai prestasi dalam  bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui implementasi tanggung jawab sosialnya secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk Penghargaan Padmamitra Award”.

    Padmamitra Award DKI Jakarta bertujuan menginspirasi dan mengapresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 17 Arah Pembangunan Indonesia. “Kehadiran kita disini, tentunya bukan hanya untuk merayakan sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen bersama dalam mendukung Jakarta melangkah maju sebagai kota global. Sebuah kota yang tidak hanya unggul dalam daya saing ekonomi, tetapi juga menjadi pusat inovasi sosial dan keberlanjutan” ujar Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo.

    Perusahaan-perusahaan peraih penghargaan Padmamitra Award DKI Jakarta tahun 2024 antara lain adalah : 

    Kategori Pendidikan :
    1.    PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk – Dengan Program Sekolah Rakyat Ancol ; sekolah alternatif yang memberikan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dari segi ekonomi dan akademis di lingkungan sekitar Ancol dan Pademangan
    2.    PT Pertamina International Shipping – Dengan Program Ocean LiteraSEA : Program peningkatan literasi konservasi laut dan peningkatan kesadaran maritim pada 9 sekolah di DKI Jakarta 

    Kategori Pemberdayaan Ekonomi :
    3.    PT J Trust Bank Tbk –  Dengan Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha  Ramah Lingkungan untuk Pelaku Usaha Rumahan Perempuan; dengan capaian melakukan pelatihan kepada 130 penjahit rumahan perempuan yang mengolah limbah kain menjadi produk yang daur ulang yang bernilai.
    4.    PT Rhino Indonesia Sukses – Dengan Program Make Over Pedagang Kaki Lima kepada 65 pelaku usaha di Jakarta
     
    Kategori Kesehatan :
    5.    Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) – Dengan Program Penurunan Stunting kepada 1,000 balita di 5 wilayah Jakarta

    Kategori Kesejahteraan :
    6.    PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk – Dengan Program Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dengan pelatihan terintegrasi yang telah mencapai peningkatan pendapatan hingga 70% dan penyediaan alat bantu usaha
    7.    PT Komatsu Indonesia – Dengan Program Bank Sampah, Budidaya Maggot dan Pengembangan UMKM  di kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yakni di Kelurahan Sukapura 

    Kategori Infrastruktur :
    8.    PT Wijaya Karya Beton Tbk – Dengan Program Beton Poros ; inovasi beton khusus dengan tingkat porositas tinggi yang meningkatkan kapasitas penyerapan air di area SDN 09 Cipinang Cempedak dan pedestrian  Taman Cakung Timur.

    Kategori Lingkungan :
    9.    PT Astra Internasional Tbk – Dengan Program Kampung Berseri Astra : Pengembangan masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan dengan melakukan penyadaran dan aksi bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berjumlah 2 wilayah di Jakarta utara dan 1 di wilayah kabupaten kepulauan seribu.
    10.    Coca-Cola Europacific Partners Indonesia – Dengan Program Konservasi Mangrove untuk Ekowisata dengan inisiatif arboretum mangrove di Pulau Pramuka bersama 6 komunitas dan penanaman mangrove lebih dari 13.000 pohon mangrove.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    JABAR EKSPRES – Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah paling pertama yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah’ itu berlangsung pada Rabu (15/01) di Parahyangan Satu Wedding Hall, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Kelurahan Cimahpar.

    Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menyebut, sedikitnya ada 218 usulan warga yang dirumuskan menjadi prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Bogor.

    Musrenbang kali ini, kata dia, fokus pada empat bidang utama, yaitu pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur.

    “Dari jumlah (218 usulan) tersebut, 199 di antaranya akan diajukan ke Musrenbang Kota Bogor,” ungkap Riki Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Musrenbang Pasirkaliki Angkat Isu Pengembangan SMPN 12 Cimahi dengan Gaya Unik

    Ia menjabarkan, sekitar 80 persen mayoritas usulan berasal dari sektor infrastruktur, seperti pembangunan turap, jalan setapak, dan normalisasi drainase.

    “Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik,” ucap dia.

    Selain itu, terdapat usulan revitalisasi posyandu dan pelatihan penguatan sumber daya manusia dari bidang sosial.

    Untuk itu dirinya berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi oleh dinas terkait sesuai arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.

    “Kami berharap usulan prioritas ini tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar menjadi perhatian, baik untuk tahun depan maupun tahun berikutnya. Dengan begitu, stigma bahwa Musrenbang hanya formalitas dapat diminimalisir,” tegas Riki.

    Selain infrastruktur, isu strategis seperti stunting, pendidikan, dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus pembahasan di Musrenbang tersebut.

    BACA JUGA: Hadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta, Pj Bupati Sumedang Sebut Jadi Tonggak Terwujudnya Indonesia Emas 2045 

    “Kecamatan Bogor Utara mencatat penurunan angka stunting dari 357 kasus pada 2023 menjadi 277 kasus pada 2024 melalui program kolaboratif seperti Baso Anting (Bapak Asuh Anak Stunting) dan dukungan pelaku usaha,” terangnya.

    Di sektor pendidikan, Kecamatan Bogor Utara memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengatasi masalah putus sekolah.

    “Sementara itu, pengelolaan sampah diarahkan untuk mengurangi limbah residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan promosi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” jelas Riki.

  • Realisasi MBG di Kota Bandung Target Capai 100 Persen di 2029?

    Realisasi MBG di Kota Bandung Target Capai 100 Persen di 2029?

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan, 100 persen realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kembang diprioritaskan terlaksana selama periode 5 tahun kedepan.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Syurya Santana mengaku, hal tersebut berkenaan dengan pendirian dapur di tiap wilayah yang harus terverifikasi dan mengikuti standar prosedur pemerintah pusat.

    Sehingga, pada prosesnya, Pemkot Bandung baru menargetkan realisasi program MBG di tahun 2025 sebesar 20 persen.

    “Karena SPPG ini dan dapurnya itu langsung dimonitor, dikontrol oleh pihak BGN dari pusat. Dan verifikisinya sangat ketat,” katanya, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Program MBG Berpotensi Timbulkan Sampah dalam Jumlah Besar?

    Selain itu, kata dia, tantangan besar seperti masalah stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama. Sehingga, pihaknya tengah mendorong pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.

    “Kita tengah mengupayakan terkait penyesuaian jadwal pengiriman makanan agar sesuai dengan jam pelajaran. Karena ada kekhawatiran makanan di tiap sekolah yang belum sesuai dengan standar,” ujarnya.

    Pemkot Bandung sendiri menggelontorkan anggaraan Rp29 miliar dalam mendukung program MBG guna realisasi cakupan sebesar 100 persen.

    Namun diakui Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara. Pihaknya masih menunggu kejalasan juklak juknis dari pemerintah pusat maupun Badan Gizi Nasional (BGN).

    BACA JUGA:Terungkap! Ini Penyebab Program MBG di Bandung Barat Belum Menyasar Sekolah Pelosok

    “Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, namun masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” katanya.

    Hingga saat ini, Kota Bandung total baru memiliki 8 dapur yang telah terverifikasi oleh BGN dan pemerintah pusat. Selain itu, keseluruhan dapur tersebut telah memenuhi standar gizi lewat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.

    Disinggung soal kapan program MBG terealisasi 100 persen, Koswara menyebut, pihaknya tengah berfokus pada capaian tahun 2025 sebesar 20 persen.

    Diakuinya, hal itu yang kini menjadi fokus perhatian Pemkot Bandung dalam mengawal pelaksaan program tersebut.

    “Jika program ini menyasar 20 persen dari total siswa sebanyak 330.000 maka ada sekitar 62.000 siswa yang harus menerima manfaat MBG. Dan ini kurang lebih memerlukan 20 dapur,” ungkapnya. (dam)