Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Sri Mulyani Bicara Pengelolaan Uang Negara, Singgung Jalan Rusak-Stunting

    Sri Mulyani Bicara Pengelolaan Uang Negara, Singgung Jalan Rusak-Stunting

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara pada acara Puncak Hari Bakti Perbendaharaan 2025, Jumat (24/1/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, tugas utama dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri ialah mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, Sri Mulyani menekankan ada banyak target dan tujuan besar pemerintah.

    “Jangan lupa, jangan pernah lupa. Misi kita adalah mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan. Tujuannya banyak sekali,” kata Sri Mulyani, dikutip dari unggahan pada akun Instagram @smindrawati.

    “Masih banyak anak-anak kita yang stunting, masih banyak anak-anak yang pergi sekolah lapar, masih banyak ibu-ibu yang melahirkan meninggal, masih banyak jalan yang rusak, masih banyak air bersih yang tidak ada, masih dan makin banyak sampah di mana-mana,” sambung Sri Mulyani

    Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara saksama. Menurutnya, saksama yang dimaksud merupakan satu kata yang memiliki banyak makna, antara lain teliti, hati-hati, accountable, professional, dan competent.

    “You know where you are coming from so that you know where you are going. Kamu tahu dari mana kamu berasal dan tahu hendak menuju ke mana. Dalam perbendaharaan negara kalian harus paham institusi yang sedang kita bangun,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya jajaran Kemenkeu harus memiliki pemikiran yang terbuka, khususnya dalam menghadapi pengaruh perubahan arah dan kebijakan, serta bagaimana langkah meresponsnya.

    “Selamat hari ulang tahun yang ke-21. Tancapkan terus semangatnya, dan semoga kita akan terus mampu mengelola, mengembangkan, dan menguatkan keuangan negara, perbendaharaan negara secara lebih baik lagi,” kata Sri Mulyani.

    [Gambas:Instagram]

    (shc/hns)

  • Dana Desa Pemkab Lumajang Meningkat Rp 4 M, Berikut Perinciannya

    Dana Desa Pemkab Lumajang Meningkat Rp 4 M, Berikut Perinciannya

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia mencatatkan peningkatan dana desa pada tahun 2025 sebesar Rp 4 miliar, dengan total anggaran mencapai Rp219.002.212.000 yang dialokasikan untuk 198 desa. Anggaran ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, yang berjumlah Rp215.332.228.000. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.

    Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lumajang, Aksanul Inam, mekanisme penyaluran dana desa tahun ini terbagi menjadi dua tahap. Pembagian anggaran antara tahap pertama dan kedua disesuaikan dengan status desa, yakni desa mandiri akan menerima 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua. Sementara itu, desa dengan status non-mandiri, berkembang, dan maju akan menerima 40 persen pada tahap pertama dan 60 persen pada tahap kedua.

    “Desa mandiri akan menerima 60% alokasi pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sedangkan desa non-mandiri, berkembang, dan maju akan menerima 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua,” jelas Aksanul.

    Agar dapat menerima penyaluran dana desa tahap pertama, desa diwajibkan untuk menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengirimkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta melaporkan realisasi BLT tahun sebelumnya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

    “Untuk mendapatkan penyaluran pertama, setiap desa harus memastikan bahwa APBDes telah selesai disusun serta mengirimkan perkades terkait KPM untuk BLT Dana Desa dengan ketentuan maksimal 15% dari anggaran dana desa, dan ketiga, desa harus melaporkan hasil realisasi BLT tahun sebelumnya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan,” lanjut Aksanul

    Pengawasan yang ketat juga diterapkan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat guna. Aksanul Inam menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan monitoring dan pengecekan lapangan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuh prioritas pembangunan, antara lain BLT, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim.

    “Kami memastikan dana desa digunakan untuk tujuh prioritas, seperti BLT, stunting, ketahanan pangan, dan program adaptasi perubahan iklim,” imbuhnya.

    Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan monitoring berkala. Setelah penyaluran tahap pertama, pemeriksaan progres pekerjaan desa akan dilakukan dalam waktu dua bulan untuk memastikan bahwa pembangunan sudah mencapai minimal 60% sebagai syarat pengajuan tahap kedua.

    “Setelah penyaluran tahap pertama, dalam waktu dua bulan, kami akan melakukan pengecekan untuk memastikan progres pekerjaan desa sudah mencapai minimal 60 persen, sebagai syarat untuk pengajuan tahap kedua,” paparnya.

    Aksanul berharap dengan adanya peningkatan alokasi dana desa, pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih cepat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan di seluruh Indonesia.

    Dengan mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendorong pemerataan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

    “Kami berharap dana desa dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” pungkas Aksanul. [dav/but]

    Adapun pembagian jumlah Anggaran Dana Desa Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

    – Kecamatan Tempursari

    1. Desa Tegalrejo Rp981.839.000
    2. Desa Bulurejo Rp918.095.000
    3. Desa Purorejo Rp1.107.706.000
    4. Desa Tempurejo Rp955.529.000
    5. Desa Tempursari Rp1.254.682.000
    6. Desa Pundungsari Rp975.185.000
    7. Desa Kaliuling Rp1.082.576.000

    – Kecamatan Pronojiwo

    8. Desa Sidomulyo Rp1.312.666.000
    9. Desa Pronojiwo Rp1.160.857.000
    10. Desa Tamanayu Rp1.323.358.000
    11. Desa Sumberurip Rp1.006.250.000
    12. Desa Oro-oro Ombo Rp1.279.594.000
    13. Desa Supiturang Rp1.045.208.000

    – Kecamatan Candipuro

    14. Desa Jugosari Rp959.147.000
    15. Desa Jarit Rp1.543.335.000
    16. Desa Candipuro Rp1.195.984.000
    17. Desa Sumberejo Rp1.167.187.000
    18. Desa Sumberwuluh Rp1.542.655.000
    19. Desa Sumbermujur Rp1.446.414.000
    20. Desa Penanggal Rp1.466.758.000
    21. Desa Tambahrejo Rp951.551.000
    22. Desa Kloposawit Rp968.030.000
    23. Desa Tumpeng Rp1.152.430.000

    – Kecamatan Pasirian

    24. Desa Gondoruso Rp1.317.037.000
    25. Desa Kalibendo Rp1.544.764.000
    26. Desa Bades Rp1.729.833.000
    27. Desa Bago Rp1.252.951.000
    28. Desa Selok Awar – Awar Rp1.197.817.000
    29. Desa Condro Rp1.204.112.000
    30. Desa Madurejo Rp965.306.000
    31. Desa Pasirian Rp1.792.692.000
    32. Desa Sememu Rp1.183.393.000
    33. Desa Nguter Rp1.300.891.000
    34. Desa Selokanyar Rp1.284.634.000

    – Kecamatan Tempeh

    35. Desa Pandanwangi Rp1.418.242.000
    36. Desa Sumberjati Rp961.454.000
    37. Desa Tempeh Kidul Rp1.182.673.000
    38. Desa Lempeni Rp1.157.620.000
    39. Desa Tempeh Tengah Rp1.314.487.000
    40. Desa Kaliwungu Rp1.211.590.000
    41. Desa Tempeh Lor Rp1.488.339.000
    42. Desa Besuk Rp1.051.318.000
    43. Desa Jatisari Rp995.378.000
    44. Desa Pulo Rp1.586.023.000
    45. Desa Gesang Rp1.287.262.000
    46. Desa Jokarto Rp1.200.610.000
    47. Desa Pandanarum Rp1.133.968.000

    – Kecamatan Kunir

    48. Desa Jatimulyo Rp984.725.000
    49. Desa Jatirejo Rp949.541.000
    50. Desa Jatigono Rp1.495.849.000
    51. Desa Sukorejo Rp1.010.072.000
    52. Desa Sukosari Rp1.165.378.000
    53. Desa Kunir Kidul Rp1.296.391.000
    54. Desa Kunir Lor Rp1.177.510.000
    55. Desa Kedungmoro Rp1.015.406.000
    56. Desa Karanglo Rp1.143.037.000
    57. Desa Kabuaran Rp908.486.000
    58. Desa Dorogowok Rp974.384.000

    – Kecamatan Yosowilangun

    59. Desa Darungan Rp1.059.620.000
    60. Desa Kraton Rp803.613.000
    61. Desa Wotgalih Rp1.249.189.000
    62. Desa Tunjungrejo Rp786.732.000
    63. Desa Yosowilangun Kidul Rp1.296.805.000
    64. Desa Yosowilangun Lor Rp1.328.644.000
    65. Desa Krai Rp1.209.589.000
    66. Desa Karanganyar Rp822.303.000
    67. Desa Karangrejo Rp864.237.000
    68. Desa Munder Rp1.107.346.000
    69. Desa Kebonsari Rp878.258.000
    70. Desa Kalipepe Rp1.094.905.000

    – Kecamatan Rowokangkung

    71. Desa Nogosari Rp1.227.212.000
    72. Desa Kedungrejo Rp1.237.526.000
    73. Desa Sidorejo Rp1.051.147.000
    74. Desa Rowokangkung Rp1.493.788.000
    75. Desa Sumbersari Rp943.307.000
    76. Desa Dawuhan Wetan Rp1.332.502.000
    77. Desa Sumberanyar Rp1.031.000.000

    – Kecamatan Tekung

    78. Desa Wonogriyo Rp984.869.000
    79. Desa Wonosari Rp951.074.000
    80. Desa Mangunsari Rp846.798.000
    81. Desa Tekung Rp1.031.432.000
    82. Desa Wonokerto Rp908.204.000
    83. Desa Tukum Rp1.301.101.000
    84. Desa Karangbendo Rp1.228.729.000
    85. Desa Klampokarum Rp734.135.000

    – Kecamatan Lumajang

    86. Desa Banjarwaru Rp816.381.000
    87. Desa Labruk Lor Rp934.262.000
    88. Desa Denok Rp1.057.970.000
    89. Desa Blukon Rp837.141.000
    90. Desa Boreng Rp1.224.211.000

    – Kecamatan Pasrujambe

    91. Desa Pasrujambe Rp1.735.308.000
    92. Desa Jambekumbu Rp1.150.105.000
    93. Desa Sukorejo Rp1.019.366.000
    94. Desa Jambearum Rp949.691.000
    95. Desa Kertosari Rp901.607.000
    96. Desa Pagowan Rp1.189.640.000
    97. Desa Karanganom Rp1.387.060.000

    – Kecamatan Senduro

    98. Desa Purworejo Rp1.024.088.000
    99. Desa Sarikemuning Rp889.676.000
    100. Desa Pandansari Rp1.037.389.000
    101. Desa Senduro Rp1.097.608.000
    102. Desa Burno Rp1.050.367.000
    103. Desa Kandangtepus Rp1.280.524.000
    104. Desa Kandangan Rp932.729.000
    105. Desa Bedayu Rp773.808.000
    106. Desa Bedayutalang Rp772.011.000
    107. Desa Wonocepokoayu Rp824.139.000
    108. Desa Argosari Rp943.436.000
    109. Desa Ranupani Rp806.976.000

    – Kecamatan Gucialit

    110. Desa Wonokerto Rp932.216.000
    111. Desa Pakel Rp839.115.000
    112. Desa Kenongo Rp822.504.000
    113. Desa Gucialit Rp1.274.015.000
    114. Desa Dadapan Rp1.001.471.000
    115. Desa Kertowono Rp1.004.825.000
    116. Desa Tunjung Rp887.439.000
    117. Desa Jeruk Rp831.651.000
    118. Desa Sombo Rp697.304.000

    – Kecamatan Padang

    119. Desa Barat Rp1.197.235.000
    120. Desa Babakan Rp849.258.000
    121. Desa Mojo Rp968.222.000
    122. Desa Bodang Rp1.377.361.000
    123. Desa Kedawung Rp977.735.000
    124. Desa Padang Rp790.209.000
    125. Desa Kalisemut Rp931.103.000
    126. Desa Merakan Rp951.236.000
    127. Desa Tanggung Rp825.927.000

    – Kecamatan Sukodono

    128. Desa Klanting Rp980.165.000
    129. Desa Kebonagung Rp911.522.000
    130. Desa Karangsari Rp1.425.886.000
    131. Desa Dawuhan Lor Rp1.279.519.000
    132. Desa Kutorenon Rp1.123.123.000
    133. Desa Selokbesuki Rp973.949.000
    134. Desa Sumberejo Rp1.496.566.000
    135. Desa Uranggantung Rp1.018.355.000
    136. Desa Selokgondang Rp1.097.701.000
    137. Desa Bondoyudo Rp984.923.000

    – Kecamatan Kedungjajang

    138. Desa Pandansari Rp810.072.000
    139. Desa Krasak Rp975.764.000
    140. Desa Kedungjajang Rp907.664.000
    141. Desa Wonorejo Rp1.163.572.000
    142. Desa Umbul Rp1.039.631.000
    143. Desa Curahpetung Rp950.645.000
    144. Desa Grobogan Rp1.057.942.000
    145. Desa Bence Rp851.025.000
    146. Desa Jatisari Rp864.153.000
    147. Desa Tempursari Rp1.222.579.000
    148. Desa Bandaran Rp810.348.000
    149. Desa Sawaran Kulon Rp1.073.360.000

    – Kecamatan Jatiroto

    150. Desa Banyuputih Kidul Rp1.066.199.000
    151. Desa Rojopolo Rp1.432.051.000
    152. Desa Kaliboto Kidul Rp1.603.729.000
    153. Desa Kaliboto Lor Rp1.966.743.000
    154. Desa Sukosari Rp1.174.693.000
    155. Desa Jatiroto Rp1.934.229.000

    – Kecamatan Randuagung

    156. Desa Banyuputih Lor Rp1.226.149.000
    157. Desa Kalidilem Rp1.383.694.000
    158. Desa Tunjung Rp1.146.937.000
    159. Desa Gedangmas Rp1.173.598.000
    160. Desa Kalipenggung Rp1.431.096.000
    161. Desa Ranulogong Rp1.105.969.000
    162. Desa Randuagung Rp1.604.905.000
    163. Desa Ledoktempuro Rp1.000.022.000
    164. Desa Pajarakan Rp938.444.000
    165. Desa Buwek Rp799.149.000
    166. Desa Ranuwurung Rp1.048.741.000
    167. Desa Salak Rp1.054.961.000

    – Kecamatan Klakah

    168. Desa Kebonan Rp897.716.000
    169. Desa Kudus Rp923.879.000
    170. Desa Duren Rp921.248.000
    171. Desa Sumberwringin Rp994.775.000
    172. Desa Papringan Rp866.589.000
    173. Desa Ranupakis Rp1.120.885.000
    174. Desa Tegalrandu Rp1.091.914.000
    175. Desa Klakah Rp1.437.346.000
    176. Desa Mlawang Rp1.165.381.000
    177. Desa Sruni Rp851.589.000
    178. Desa Tegalciut Rp1.003.928.000
    179. Desa Sawaran Lor Rp1.114.726.000

    – Kecamatan Ranuyoso

    180. Desa Jenggrong Rp1.148.056.000
    181. Desa Meninjo Rp828.528.000
    182. Desa Tegalbangsri Rp817.518.000
    183. Desa Sumberpetung Rp1.109.459.000
    184. Desa Alun-Alun Rp974.327.000
    185. Desa Ranubedali Rp1.208.659.000
    186. Desa Ranuyoso Rp1.164.319.000
    187. Desa Wonoayu Rp968.294.000
    188. Desa Penawungan Rp991.118.000
    189. Desa Wates Kulon Rp1.028.498.000
    190. Desa Wates Wetan Rp1.048.949.000

    – Kecamatan Sumbersuko

    191. Desa Sumbersuko Rp988.439.000
    192. Desa Kebonsari Rp1.414.693.000
    193. Desa Grati Rp962.849.000
    194. Desa Labruk Kidul Rp1.163.530.000
    195. Desa Mojosari Rp1.083.653.000
    196. Desa Sentul Rp1.001.558.000
    197. Desa Purwosono Rp1.259.921.000
    198. Desa Petahunan Rp1.061.502.000

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota legislatif PDIP di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Bimtek diberikan agar para anggota dewan tersebut menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta representasi rakyat.

    “Direncanakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan pada pukul 14.00 WIB guna memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik Partai,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Menurut dia, Megawati akan memberikan pengarahan langsung terkait berbagai program kerakyatan PDIP. Mulai dari, mengatasi stunting, memerangki kemiskinan ekstrim, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguasaan Iptek.

    “Memperkuat riset dan inovasi merupakan bagian dari tugas strategis anggota legislatif, termasuk gerak kebudayaan di dalam meningkatkan kualitas peradaban Indonesia,” ujarnya.

     

  • Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo

    Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo

    Key: Makan Bergizi Gratis, 100 Hari Presiden Prabowo
     

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    “Efek program ini juga terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal. Hal ini menjadi simbol pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia,” ujar Ardian dalam pemaparan hasil survei secara daring.

    Selain MBG, ada beberapa program lain yang mendapatkan skor tertinggi. Pertama, rehabilitasi dan renovasi sekolah dengan skor 8,0.

    Program ini memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar.

    Kedua, swasembada pangan dengan skor 7,8. Program ini berfokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini strategis.

    Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru dengna skor 7,8. Program ini memperkuat motivasi dan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.

    Keempat, kenaikan upah minimum nasional dengan skor 7,8. Peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas sosial menjadikan program ini relevan secara ekonomi dan sosial.

    Kelima, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8. Program ini memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan membuka peluang investasi global.

    Keenam, transisi energi hijau dengan skor 7,7. Walaupun pengaruhnya belum terasa langsung, program ini mendukung keberlanjutan global dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Ketujuh, pemberantasan judi online dengan skor 7,3. Dengan memberantas judi online, pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman finansial dan sosial.

    Kedelapan, penurunan harga tiket transportasi publik dengan skor 7,2. Program ini meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

    Di sisi lain, beberapa program Presiden Prabowo mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Pertama, usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan skor -7,9.

    Kedua, pembentukan kabinet jumbo dengan skor -6,8. Ketiga, penghapusan utang macet UMKM dengan skor -5,7.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik. Namun, kebijakan yang dianggap kurang transparan atau berpotensi membatasi demokrasi menuai kritik tajam.

  • DPRD Jateng Dorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kolaborasi Antar Lembaga

    DPRD Jateng Dorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kolaborasi Antar Lembaga

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sumanto, menegaskan pentingnya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

    Menurutnya, kolaborasi antar lembaga dan instansi menjadi kunci utama dalam menyukseskan kebijakan ini.

    “Untuk masalah kemiskinan, semua pihak perlu saling berkoordinasi. Jika semua itu bisa dilakukan, terutama oleh kepala daerah, maka upaya tersebut tidak membutuhkan waktu lama,” ujar Sumanto, Jumat (24/1/2025).

    Upaya ini didukung oleh berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti yang diungkapkan oleh Perwakilan BPK RI Jateng, Karyadi. 

    Ia menyebutkan meski ada banyak program penanggulangan kemiskinan, kejelasan mengenai lokasi kantong kemiskinan dan tujuan program masih menjadi tantangan.

    “Banyak program yang berjalan, tetapi perlu kejelasan apakah program tersebut fokus pada penanggulangan kemiskinan atau peningkatan pendapatan. Indikator kemiskinan juga perlu dikaji kembali agar sasarannya lebih terfokus,” terang Karyadi beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jateng, Emma Rahmawati, menjelaskan Pemprov Jateng memiliki tiga tugas utama dalam menanggulangi kemiskinan. 

    Tugas tersebut meliputi mengurangi beban masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi kantong kemiskinan.

    Emma juga menyoroti pentingnya akses air bersih, yang menjadi salah satu masalah utama masyarakat miskin. 

    “Dampaknya ke sektor kesehatan sangat besar, seperti kasus stunting. Untuk itu, verifikasi faktual di lapangan sangat penting, dan ini melibatkan perangkat desa untuk mendata langsung,” imbuhnya.

  • Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis, BPOM Mulai Pengawasan

    Polemik Keracunan Makan Bergizi Gratis, BPOM Mulai Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan dari puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap menu MBG. 

    Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pangan MBG yang didistribusikan. Kendati demikian, Taruna tak menanggapi langsung terkait kasus keracunan yang telah terjadi. 

    “Kita sudah buat MoU kemarin, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional,” ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

    Adapun, BPOM akan mengawasi dari sisi mutu dan keamanan makanan dengan melakukan pengawalan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Tak hanya itu, BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani pada Kamis (23/1/2025) lalu, pihaknya kedua lembaga tersebut juga akan menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG. 

    “Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut,” jelasnya. 

    Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 5 tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.

    Diberitakan sebelumnya, terdapat laporan bahwa 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis. 

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus. 

    “Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025). 

    Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

    “Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali,” imbuhnya. 

  • Video BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Sebagai Solusi Cegah Stunting

    Video BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Sebagai Solusi Cegah Stunting

    Video BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Sebagai Solusi Cegah Stunting

  • Aksi Cegah Stunting dengan Skrining Sejak Dini

    Aksi Cegah Stunting dengan Skrining Sejak Dini

    Foto Health

    Andhika Prasetia – detikHealth

    Kamis, 23 Jan 2025 21:45 WIB

    Jakarta – Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang dihadapi anak Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan berbagai strategi untuk mencegah stunting di Indonesia.

  • Bima Arya Ungkap Ada Pemda Siapkan Dana Atasi Stunting, tapi 60% untuk Kunker

    Bima Arya Ungkap Ada Pemda Siapkan Dana Atasi Stunting, tapi 60% untuk Kunker

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah pemerintah daerah. Bima menyebut masih banyak pengunaan APBD yang tidak tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Bima usai menjadi narasumber dalam siniar yang dilakukan KPK. Bima mengatakan banyak anggaran daerah dikucurkan untuk kegiatan yang tidak berdampak kepada masyarakat.

    “Catatan Kemendagri banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak menyentuh kepada rakyat. Biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, biaya kunjungan kerja, perjalanan dinas,” kata Bima di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Dia mencontohkan ada pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD untuk program pemberantasan stunting. Namun, alokasi anggaran itu lebih banyak dihabiskan pada kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60% dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung. Untuk pemberantasan kemiskinan, banyak seminar dan lain-lain,” katanya.

    “Jadi arahan Presiden itu tepat gimana caranya APBD ini dikoreksi sehingga langsung,” sambung Bima.

    “Presiden misalnya bilang ini sekolah-sekolah SD itu harus benar dong bangunannya, jangan sampai ada dapur makanan gratis tapi kemudian sekolahnya nggak layak. Nah, itu kan bisa, jangan bilang daerah nggak punya uang ketika alokasinya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak substantif,” ujarnya.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu