Xcloud.id

Kasus: stunting

  • OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, Begini Sikap Pemerintah

    OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, Begini Sikap Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang akan membakar sekolah penerima program makan bergizi gratis.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Sebab, program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.

    “Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie Sjamsoeddin usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan, ketika ditanyakan ihwal adanya aksi penolakan MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di wilayah Papua. Selain itu, ada juga kaitannya dengan potensi ancaman OPM di dalamnya.

    Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan program MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.

    Ketika ditanyakan ada tidaknya penggunaan pendekatan tertentu dalam pelaksanaan program MBG di Papua, Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pula bahwa manfaat dari program tersebut nantinya akan masyarakat rasakan sendiri.

    “Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” ujarnya.

    Sjafrie Sjamsoeddin pun mengatakan pihaknya mencoba berpegang pada niatan baik untuk membantu pemenuhan gizi para penerima manfaat dalam mendukung terlaksananya program MBG di tanah Papua.

    “Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.

    “Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” kata Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan.

    Ancaman OPM

    Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya menebar ancaman kepada seluruh pihak sekolah yang ada di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah untuk tidak menerima program makan bergizi gratis oleh pemerintah Indonesia, apabila tidak ingin menjadi target dari pasukan TPNPB.

    Panglima OPM, Undius Kogoya bahkan tak segan akan membakar semua sekolah yang menjalankan program andalan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan bergizi merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meracuni generasi muda Papua.

    “Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang. Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya,” katanya.

    MBG di Papua

    Pelaksanaan MBG perdana yang dilaksanakan pada Senin 20 Januari 2025 tak terbentur dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil. Salah satunya di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

    Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

    Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

    Program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

    Dia pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

    “Saya yakini bahwa pada akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ucap Prabowo Subianto.

    Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saat Jenderal Maruli Berpantun Ubur-ubur Ikan Lele Hingga Bicara Soal Narkoba Paket Jambak di Sumut – Halaman all

    Saat Jenderal Maruli Berpantun Ubur-ubur Ikan Lele Hingga Bicara Soal Narkoba Paket Jambak di Sumut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut ikut berpantun “ubur-ubur ikan lele” yang viral di media sosial akhir-akhir ini.

    Pantun tersebut diucapkan Maruli di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional dalam kegiatan Kartika Gathering 2025 di Gedung AH Nasution Markas Besar TNI AD Jakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Maruli awalnya menyapa para pemimpin redaksi termasuk Ketua Dewan Pers, pejabat Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

    Ia kemudian memperkenalkan jajaran pejabat utama Markas Besar TNI AD yang hadir dalam acara tersebut.

    Maruli mengaku gembira bisa berkumpul dengan para pemimpin redaksi media massa.

    Ia lalu meminta maaf tidak bisa berpantun mengingat perwakilan pemimpin media massa sebelumnya menyampaikan pantun “Ubur-ubur ikan lele” untuk mencairkan suasana.

    “Saya mohon maaf nggak bisa berpantun, belajar berulang-ulang nggak bisa-bisa. Ubur-ubur saja tapi ya,” ujar Maruli.

    “Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih atas kehadirannya, Le,” kata Maruli dijawab “cakep” para hadirin dan tepuk tangan meriah.

    Maruli lalu menjelaskan pentingnya peran media di masyarakat khususnya dalam mengabarkan kerja-kerja TNI AD di daerah-daerah yang terpencil.

    Selain itu, Maruli juga menjelaskan peran TNI AD dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah di antaranya terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), mendukung pemberantasan tengkes (stunting), hingga mendukung upaya pemberantasan narkoba.

    Ia pun mengaitkannya dengan evaluasi di internal jajaran TNI AD terkait respons TNI AD yang dinilainya masih relatif lambat.

    “Karena contohnya di daerah Sumatera Utara itu banyak sekali peredaran narkoba. Itu saya coba tanya-tanya ke sana, sudah ada namanya Paket Jambak. Jambak itu dijenggut. Harganya Rp 50 ribu sabu-sabu. Jadi dia hisap, kalau kebanyakan hisap dijambak, nggak boleh banyak-banyak. Sudah di warung-warung,” ungkapnya.

    “Masyarakat sekitar itu, karena dia lihat banyak orang, senang saja. Ada parkir, ada yang jual di pinggir-pinggir jadi laku. Dari satu bulan ini, empat tempat sudah di warung-warung. Jadi kami melakukan evaluasi ke dalam bagaimana para Kapendam ini cepat merespons. Setelah ada kejadian, paling lambat kasih waktu 2 jam dia harus bertemu media,” lanjut dia.

    Ia pun membuka ruang masukan dari para pemimpin media massa terkait pemberitaan soal TNI AD.

    Dalam sesi wawancara cegat, Maruli menjelaskan pada prinsipnya tugas utama TNI AD adalah terkait pertahanan.

    Namun, dalam upaya pemberantasan narkoba, lanjut dia, peran TNI AD hanya mendukung.

    “Kita sekarang bisa dapat ratusan kilo (kg) di daerah perbatasan. Padahal kerja kita manual. Tentara-tentara penjaga perbatasan, yang harusnya memang lebih dominan tentang pertahanan. Tapi di situ juga memang akhirnya ada tugas tambahan untuk tentang ilegal-ilegal yang berlaku di perbatasan,” ungkapnya.

    “Mudah-mudahan ini kita bisa terus tingkatkan sehingga kita bisa betul-betul mengantisipasi khususnya tentang narkoba itu,” lanjut dia.

    Kasus Perusakan Warung di Sumut

    Dilansir dari TribunMedan.com, sebanyak 40 anggota TNI yang diduga terlibat perusakan warung dan kendaraan milik warga di Dusun, Lau Galunggung, Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara diperiksa pada Rabu (29/1/2025). 

    Pemeriksaan terhadap puluhan personel TNI AD dari Resimen Arhanud-II/SSM Kodam I Bukit Barisan dilakukan Kodam 1 Bukit Barisan.

    Pemilik warung, Safrida (45), mengungkapkan kejadian terjadi secara tiba-tiba.

    Saat ia sedang masak pesanan pelanggannya, tiba-tiba, warungnya diserang sejumlah personel TNI AD dari Resimen Arhanud-II/SSM Kodam I Bukit Barisan.

    “Saya lagi masak, ada orang duduk-duduk di warung, saya nggak memperhatikan kali karena lagi masak. Perkelahian orang di kedai, saya nggak open,” ungkap Safrida kepada Tribun-medan pada Kamis (30/1/2025).

    Katanya, beberapa saat kemudian para personel TNI AD tersebut kembali dan melakukan aksi brutal dengan mengacak-acak warungnya.

    “Awalnya nggak (ramai), sudah itu ramai. Saya teriak jangan dirusak warung saya. Kami nggak berani melawan,” sebut dia.

    Ketakutan, ia pun langsung kabur meninggalkan warungnya dan membiarkan pertikaian antar personel TNI AD dengan warga sipil yang sedang nongkrong di tempatnya berjualan.

    “Nggak ada (dianiaya), cuma pengerusakan. Saya lari takut, saya tinggalkan warung. Omelan saja, (antara warga sipil dan TNI),” ujar dia.

    Safrida berharap agar seluruh kerugiannya diganti oleh personel TNI AD yang melakukan perusakan.

    “Saya cari makan sendiri, cuma jualan di situ. (Berharap) diganti,” ucapnya.

    Amatan Tribun-medan, di lokasi kejadian tampak sejumlah sepeda motor dalam keadaan rusak dan terjatuh serta satu unit mobil Avanza hitam rusak parah akibat dirusak oleh sejumlah personel TNI AD.

    Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dody Yudha menjelaskan keributan TNI dan warga bermula dari pengeroyokan Praka Darma Saputra Lubis oleh sejumlah orang. 

    “Jadi, insidennya itu ada pengeroyokan anggota kita, kemudian korban menghubungi rekannya di kesatuan Resimen Arhanud melalui grup whatsapp. Ketika anggota di sana, ditemukan bekas narkoba dan alat hisap narkoba,” kata Doddy pada Kamis (30/1/2025). 

    Ia menjelaskan ada puluhan anggota TNI yang mendatangi lokasi kejadian setelah mendapat pengaduan oleh Praka Darma Saputra. 

    Namun, ungkap Dody, personel TNI tidak menemui para pelaku pengeroyokan dan malah kata Dody menemukan narkoba. 

    Dody menjelaskan penemuan barak narkoba tersebut membuat puluhan anggota TNI marah lalu merusak satu mobil dan tiga sepeda motor. 

    “Di dekat mobil yang dirusak sama sepeda motor itu, jadi anggota tidak menemukan keberadaan pelaku malah menemukan sisa narkoba, jadi ada bekas narkoba dan alat penggunaan narkoba. Jadi melihat itu anggota marah dan merusak lah,” kata dia. 

    “Ya ini merupakan pantau dari Kodam 1 Bukit Barisan mau pun Polda Sumut. Jadi daerah itu rawan penggunaan narkoba karena banyak barak di sana. Sudah lama jadi pantau kita, karena sudah lama kita melakukan penggerebekan sejumlah daerah termasuk dengan kepala daerah,” lanjutnya. 

    Atas peristiwa itu, Dody pun menyampaikan permohonan maaf. 

    Dia mengatakan, Kodam akan mengganti segala kerusakan yang disebabkan anggotanya. 

    “Kita minta maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengganti rugi semuanya. Jelas kita sampaikan sesuai dengan yang disampaikan bapak Panglima kepada seluruh prajurit apabila ada info soal barak narkoba ini sampaikan kepada pihak berwenang,” kata Dody. 

    Barang Bukti Narkoba Diserahkan Ke Polisi

    Wakasat Narkoba Polrestabes Medan, AKP Arham Gusdiar, mengatakan barang bukti narkoba terkait kasus itu telah diserahkan ke kepolisian.

    Ia mengaku selama ini tak ada laporan dari masyarakat sekitar adanya penyalahgunaan narkoba.

    Dia mengaku akan mendalami dugaan warung sebagai sarang narkoba.

    “Terkait penemuan barang bukti ini, diduga dimiliki oleh seseorang dan akan kami tindaklanjuti. Akan kami laksanakan penyelidikan terkait lokasi penemuan dan mencari informasi siapa pemiliknya,” bebernya, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Dibantah Kades

    Kepala Desa (Kades) setempat, Serasi Sembiring, membantah kabar adanya peredaran narkoba di Desa Durin Simbelang.

    “Kalau terkait masalah itu (narkoba) tidak ada,” tegas Kades, Kamis.

    Menurutnya, para warga masih trauma setelah terjadi aksi penyerangan dan pengrusakan.

    “Sesuai tadi pembicaraan kami, pemilik warung trauma. Kita sama-sama tahu, masyarakat biasa kalau ada aparat yang datang (menyerang) pasti masyarakat trauma,” jelas dia.

    Serasi Sembiring menambahkan mediasi antara prajurit TNI dan warga menemui titik terang.

    “Jadi sesuai kesempatan kita pihak Muspika, permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan sudah diselesaikan,” ungkapnya.

  • Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel” dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

    Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

    Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

    Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan “layanan penting bagi Palestina.”

    Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

    UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Saksikan Live d’Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemkab Semarang dan PCNU gagas seratus desa lumbung padi organik 

    Pemkab Semarang dan PCNU gagas seratus desa lumbung padi organik 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Pemkab Semarang dan PCNU gagas seratus desa lumbung padi organik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Pemkab Semarang, Jawa Tengah  bersinergi dengan pihak lain dalam upaya mendukung program pembangunan di Kabupaten Semarang  salah satunya dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Semarang. 

    Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap kesepakatan sinergi program kegiatan dengan PCNU dapat memberikan hasil maksimal. Terutama untuk menangani stunting, kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dia mencontohkan, dapat dilakukan kerja sama memanfaatkan aset milik Pemkab untuk usaha pertanian. 

    “Diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan kelompok tani organik Al Barokah, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Upaya itu dapat merintis adanya  seratus desa lumbung padi organik yang bisa menjadi brand Kabupaten Semarang bekerja sama dengan PC NU,” ungkapnya, Selasa (4/2). 

    Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang KH. Ahmad Fauzan menyebut bersatunya antara ulama dan umaro atau pejabat pemerintahan akan membawa kebaikan bagi masyarakat . 

    “Insya Allah kerja sama Pemkab Semarang dan PC NU akan menghasilkan amal saleh dan dapat dipetik hasilnya,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (4/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, Begini Sikap Pemerintah

    Pelajar Papua Tolak Makan Bergizi Gratis karena Ingin Pendidikan, Menhan Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Beredar video Makan Bergizi Gratis ditolak sejumlah pelajar dari Papua tepatnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Mereka justru menuntut sekolah gratis yang dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hal ini ditanggapi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sebelumnya, program makan gratis itu merupakan program andalan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sejak kampanye Pilpres 2024. Program itu pertama kali diadakan pada 6 Januari 2025 di sejumlah sekolah di tanah air.

    Menhan Sjafrie tanggapi Makan Bergizi Gratis ditolak pelajar Papua

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pihaknya berpikir positif mengenai program andalan Presiden Prabowo tersebut. Ia tetap berpegang teguh pada instruksi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak oleh pemerintah.

    “Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    “Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya melanjutkan.

    Tak hanya itu, Sjafrie juga mengeklaim rakyat akan lama-lama berbicara bahwa Makan Bergizi Gratis sebagai program yang bermanfaat. Program itu diklaim sebagai kebutuhan pokok anak-anak, ibu hamil, dan penderita stunting.

    “Ya nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara terutama anak-anak kita, ibu hamil dan juga stunting,” ucapnya.

    Sjafrie menegaskan situasi Papua yang belum kondusif menyebabkan dapur-dapur Makan Bergizi Gratis di sana dikelola TNI Angkatan Darat. Pihaknya tetap membutuhkan bantuan dari aparat keamanan untuk menjalankan program tersebut.

    “Ya karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat. Nah nanti tanya sama Pak Kasad,” katanya.

    Demikian penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat menanggapi pelajar Papua menolak Makan Bergizi Gratis karena ingin sekolah gratis. Program itu di kawasan tersebut dikelola dapur milik TNI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kolaborasi Mentan dan Menhut Dukung Swasembada Pangan dengan Tanam Agroforestri

    Kolaborasi Mentan dan Menhut Dukung Swasembada Pangan dengan Tanam Agroforestri

    Indramayu, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaksanakan penanaman agroforestri pangan secara serentak di 17 provinsi di Indonesia.

    Program ini mencakup penanaman padi lahan kering serta tanaman serbaguna atau multipurpose tree species (MPTS). Kegiatan utama berlangsung di kawasan Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas lahan sekitar 5 hektare.

    Agroforestri pangan merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan di kawasan hutan negara maupun hutan adat. Program ini melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mempertahankan dinamika sosial budaya.

    Andi menjelaskan bahwa sistem tumpang sari dengan tanaman pangan pada lahan kering memiliki potensi yang luas, mencapai 500.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 389.000 hektare berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.

    “Ini langkah luar biasa. Penanaman agroforestri dengan pola tumpang sari padi dapat mencakup hingga 1 juta hektare. Jika diterapkan dengan baik, Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada pangan. Presiden sangat mendukung sektor pertanian, mulai dari penyediaan pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian,” ujar Andi Amran dalam keterangannya, Selasa (4/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, seperti meningkatkan produksi, termasuk optimalisasi lahan dengan sistem pompanisasi serta pencetakan sawah di berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi mengalami peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 52% pada Januari, 51% pada Februari, dan 50% pada Maret.

    “Ini adalah hasil nyata dari perhatian penuh Presiden terhadap sektor pertanian. Kita patut bersyukur karena di tengah kondisi dunia yang menghadapi kelaparan dan stunting, Indonesia masih mampu menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakatnya,” tambahnya.

    Namun, Andi juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. “Kunci menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan swasembada pangan. Indonesia harus mampu menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Raja Juli Antoni menekankan bahwa penanaman padi gogo di lahan hutan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan produksi pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendapat amanat untuk memaksimalkan potensi hutan. Ini bukan membuka hutan baru, tetapi merevitalisasi lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran atau kekeringan agar kembali produktif dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo,” jelasnya.

    Menhut juga menegaskan bahwa keseimbangan antara pelestarian hutan dan pembangunan harus tetap dijaga. “Hutan harus tetap lestari, namun pembangunan juga harus berjalan. Saat ini terdapat 1,1 juta hektare lahan yang dapat dioptimalkan. Insyaallah, langkah ini akan membawa kita lebih dekat menuju swasembada pangan,” pungkasnya.

  • Pemkot Cirebon fokus jaga stabilitas harga di kawasan rawan pangan

    Pemkot Cirebon fokus jaga stabilitas harga di kawasan rawan pangan

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com.

    Pemkot Cirebon fokus jaga stabilitas harga di kawasan rawan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan kebutuhan pokok warga dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Lapangan Kebon Pelok, Kecamatan Harjamukti, Kamis (30/1). 

    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

    Dalam sambutannya,Iing mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan GPM. 

    “GPM ini merupakan ikhtiar Pemda Kota Cirebon untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi upaya kita dalam menjaga kestabilan inflasi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles, Senin (3/2). 

    Lebih lanjut, Iing menekankan pentingnya pengendalian inflasi meskipun tingkat inflasi di kota Cirebon relatif rendah. 

    “Kami tetap harus menjaga stabilitas harga dan memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya membutuhkan lebih banyak persiapan,” tambahnya.

    Selain itu, dalam kegiatan GPM kali ini juga disediakan paket bantuan ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta mendukung upaya menurunkan angka stunting di Kota Cirebon. 

    “Paket bantuan ikan ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan asupan gizi keluarga, khususnya bagi anak-anak agar tumbuh dengan sehat,” jelasnya.

    Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh menyampaikan bahwa di tahun 2025, GPM rencananya aka digelar secara rutin setiap bulan. 

    “Kami sudah merencanakan untuk mengadakan GPM kembali, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri nanti. Kami berharap kegiatan ini dapat terus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, sejumlah komoditas pangan yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, antara lain beras, telur, minyak goreng, cabe merah, cabe rawit, dan daging sapi. 

    Misalnya, cabe rawit dijual seharga Rp60.000 per kilogram, sementara di pasar harganya mencapai Rp70.000. Begitu juga dengan cabe merah, yang dijual di GPM seharga Rp50.000, sedangkan di pasar harganya sekitar Rp57.000 per kilogram.

    Daging sapi dijual dengan harga Rp110.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp130.000. Sedangkan beras yang dijual oleh Bulog dengan Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dijual seharga Rp57.000 per lima kilogram. Telur dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram, sementara di pasaran masih sekitar Rp26.000.

    Elmi juga menambahkan bahwa lokasi GPM kali ini dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah rentan pangan, seperti Kelurahan Argasunya. 

    “Kami memilih Lapangan Kebon Pelok di Kalijaga sebagai titik strategis, agar lebih dekat dengan daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan pangan,” tutur Elmi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bentuk forum cendekiawan, Luthfi-Yasin segera MoU program bareng 35 perguruan tinggi

    Bentuk forum cendekiawan, Luthfi-Yasin segera MoU program bareng 35 perguruan tinggi

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Bentuk forum cendekiawan, Luthfi-Yasin segera MoU program bareng 35 perguruan tinggi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Ahmad Luthfi dan Calon wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen membentuk Forum Cendekiawan. Tujuannya, mengakselerasi program-program Pemprov Jateng kedepannya agar lebih cepat, tepat dan efisien menyejahterakan masyarakat.

    Pertemuan pertama telah digelar pada Sabtu 1 Februari 2025 malam dan diikuti Rektor maupun direktur dari 35 Perguruan Tinggi di Jateng. Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan MoU (penandatanganan kerjasama) pada pertemuan kedua yang direncanakan 3 bulan ke depan. Forum Cendekiawan digelar oleh Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni yang diberikan mandat oleh Luthfi-Yasin.

    Jika nantinya terealisasi maka bisa jadi akan menjadi kali pertama Pemprov Jateng bekerja sama dengan sebagian besar perguruan tinggi di Jateng dan terprogram.

    Ahmad Luthfi mengatakan, selama ini para rektor dan pimpinan perguruan tinggi menunggu ajakan dari pemerintah. Tujuannya memberikan sumbangsih demi kemajuan Jawa Tengah.

    “Tiga bulan ke depan langsung MoU. Tujuannya untuk akselerasi program Pemprov Jateng dengan melibatkan akademisi,” kata Ahmad Lutfi yang hadir di acara tersebut didampingi Ketua Tim Transisi, Zulkifli Gayo.

    Mantan Kapolda Jateng itu mengatakan, MoU disesuaikan dengan program-program prioritas Pemprov Jateng. Ia mencontohkan KKN Tematik, bidang pertanian, Desa wisata, ketersediaan perawat di desa untuk menangani stunting.

    Perihal KKN Tematik, Ahmad LUthfi bahkan mendetilkan, nantinya kegiatan mahasiswa itu mesti bermanfaat untuk masyarakat secara riil. Caranya, KKN mahasiswa ditempatkan di lokasi yang tepat dan program yang tepat pula. Misal, ada desa yang punya program digitalisasi, RTLH, desa wisata, peningkatan entrepreneur, rumah kreatif akan lebih maju dengan pemberdayaan mahasiswa.

    Pembina Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni, Sri Puryono mengatakan, kerja sama nantinya disesuaikan antara program Pemprov Jateng dan keunggulan perguruan tinggi. Contoh, bidang pertanian ditangani oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta, bidang IT bersama Udinus Semarang dan bidang sosial serta desalinasi air bersama Universitas Diponegoro.

    “Program-program gubernur dan wakil gubernur yang progresif perlu dukungan akademisi. Mesti dilakukan secara komunikatif, integratif dan kolaboratif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (2/2). 

    Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta,  Hartono mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan sumbangsih bagi provinsi ini. Apalagi hal-hal serupa sudah seringkali dilakukan kerja sama dengan kementerian.

    Politeknik Negeri Semarang, Dr Eni Dwi Wardihani bahkan mengatakan, pihaknya telah membuat “Policy Paper” yang berisikan analisa dan rekomendasi pembangunan di Jateng. Hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menyusun RPJMD Jateng.

    Selain dari UNS, Undip, Polines, sejumlah rektor dan direktur perguruan tinggi juga hadir di antaranya dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pendamping Desa di Jember Perlu Dievaluasi, Jangan Terafiliasi Parpol

    Pendamping Desa di Jember Perlu Dievaluasi, Jangan Terafiliasi Parpol

    Jember (beritajatim.com) – Pendamping desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu dievaluasi. Proses rekrutmennya tidak boleh berdasarkan afiliasi politik kepartaian.

    Demikian benang merah rapat dengar pendapat Komisi A dengan Komite Informasi Masyarakat (KIM), di gedung DPRD Jember, Senin (3/2/2025). Rapat ini diikuti juga oleh Inspektur Inspektorat Jember Ratno Sembada Cahyadi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember Adi Wijaya.

    Rapat bertolak dari informasi adanya pengelolaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) yang tidak transparan. “Banyak kepala desa yang terjerat hukum karena pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Temuan banyak,” kata Koordinator KIM Miftahul Rachman.

    Kendati ada penggunaan dana desa yang tidak tepat, Rachman tidak mau terburu-buru menuduh adanya niat jahat. “Bisa saja itu terjadi karena memang sumber daya manusia aparatur pemerintah desa kurang. Bisa jadi sumber daya manusianya tidak berkapasitas dan berkompeten. Tinggal kita benahi,” katanya.

    Penyimpangan pengelolaan keuangan di desa hanya bisa dicegah dengan transparansi informasi publik. “Ini pintu masyarakat untuk terlibat dalam proses itu, dan ini dibenarkan dalam Undang-Undang Desa,” kata Rachman.

    Lebih jauh lagi, Rachman menyebut persoalan penggunaan dana desa ini tak lepas dari peran pendamping desa. “Kami mendesak dilakukan evaluasi ulang terhadap seluruh pendamping desa yang ada, apalagi ini mendekati masa rekrutmen pendamping desa,” kata Rachman.

    Rachman juga mendesak perekrutan pendamping desa oleh pemerintah dilepaskan dari kepentingan afiliasi politik tertentu. Perekrutan berdasarkan afiliasi dan preferensi politik tidak membuat anggaran negara efektif digunakan masyarakat.

    Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember, mengakui banyaknya indikasi penyelewenangan dana desa sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal oleh pendamping desa. Namun banyak dinamika di lapangan yang membuat pendamping desa kesulitan menjalankan tugas.

    “Kepala desa punya legitimasi kuat di masyarakat, sehingga ketika pendamping desa harus menjadi filter, sesuatu yang salah bisa dianggap samar, bisa salah, bisa benar,” kata Alfan.

    Apalagi, pendamping desa di Jember tengah mengalami kekurangan sumber daya manusia. “Jadi kami meminta dinas terkait agar rekrutmen pendamping desa harus betul-betul sesuai dengan kemampuannya,” kata Alfan.

    Selain itu pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) juga penting. “Selama ini yang jadi ketua BUMDes kadang kala orang yang tidak jelas kapasitas dan kompetensinya. Kami memberikan solusi kepada DPMD agar rekrutmen pengurus BUMDes harus diisi orang-orang yang punya inisiatif ke depan untuk mengelola dana desa melalui BUMDes ini tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alfan.

    Langkah pertama yang harus dilakukan Pemkab Jember saat ini adalah mengupayakan sistem informasi pengelolaan DD dan ADD bisa terbuka. “Ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan, seperti pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),” kata Alfan.

    Komisi A meminta DPMD jember untuk menginstruksikan kepada pemerintah desa agar menyampaikan informasi melalui PPID. “Selain itu perlu ada pembinaan kepada kepala desa dan pendamping desa agar hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan pemahaman di masyarakat bisa diminimalkan,” kata Alfan.

    Dalam rapat itu, ada kesepakatan antara organisasi non pemerintah dan semua pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan DD dan ADD tanpa berupaya mencari-cari kesalahan.

    “Keterbukaan informasi publik adalah sarana agar DD dan ADD bisa dilaksanakan maksimal, sehingga tujuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencegahan stunting, dan lainnya bisa berjalan baik,” kata Alfan.

    Alfan yakin ada penyimpangan dalam pengelolaan DD dan ADD selama ini. “Tapi mekanisme penanganannya kan juga kurang transparan, sehingga penegakannya seolah-olah tumpul. Tapi kami tidak melihat sisi itu. Kami ke depannya ingin agar pelaksanaan ADD dan DD bisa tepat untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

    Komisi A akan lebih evaluatif dalam mengawasi pelaksanaan DD dan ADD. “Tapi ketika ada hal-hal yang mumgkin terindikasi kuat adanya pelanggaran, kami bicarakan bersama dengan pihak yang berkompeten,” kata Alfan.

    Miftahul Rachman mengingatkan kembali iIndikator keberhasilan pelaksanaan dana desa dan pendampingannya, yakni kemiskinan, stunting, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi publik.

    Faktanya, lanjut Rachman, isu kemiskinan, stunting, dan pengangguran masih menguat. Begitu juga angka tengkes (stunting) yang masih tinggi. “Pertumbuhan ekonomi bergerak di situ-situ saja. Oleh karena itu, kami mendesak ruang publik dibuka untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan dana desa,” katanya. [wir]

  • Terima Kunjungan PBNU, Prabowo Minta Sosialisasi Asta Cita Saat Harlah NU

    Terima Kunjungan PBNU, Prabowo Minta Sosialisasi Asta Cita Saat Harlah NU

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong sosialisasi Asta Cita saat menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, PBNU melaporkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam peringatan Harlah NU, termasuk sarasehan bersama para ulama mengenai Asta Cita yang akan dilaksanakan pada Selasa (4/2) besok.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian khusus terhadap kajian Asta Cita dan langsung memerintahkan agar paket buku mengenai Asta Cita dikirimkan kepada peserta sarasehan. 

    “Bahkan beliau memerintahkan untuk dikirim paket buku mengenai Asta Cita itu kepada peserta sarasehan besok,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

    Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden Prabowo dan PBNU mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dan mengalokasikannya untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.

    “Bapak Presiden menyampaikan secara rinci gagasan-gagasan tentang bagaimana bahwa ada banyak kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini yang harus diselamatkan. Dan beliau membangun gagasan-gagasan untuk itu agar kemudian kekayaan yang diselamatkan itu bisa difokuskan untuk membantu rakyat terutama mulai dari yang paling lemah,” tutur Yahya.

    Dalam kesempatan tersebut, PBNU turut menegaskan kesiapan Nahdlatul Ulama untuk mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan jaringan yang luas dan pengalaman dalam program pemberdayaan sosial, PBNU berkomitmen untuk membantu menyukseskan berbagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo.

    “Nahdlatul Ulama dengan semua konsolidasi yang telah kami lakukan dan telah berjalan dengan baik sekali, dan juga telah terbukti sangat efektif dalam melaksanakan program-program secara nasional, kami menyediakan diri untuk berkontribusi dalam mendukung agenda-agenda pemerintah,” ucapnya.

    Gus Yahya menyebut bahwa PBNU juga melaporkan bahwa organisasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengimplementasikan program-program strategis bagi masyarakat.

    PBNU juga menegaskan bahwa berbagai kerja sama yang telah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan tanpa jeda, diantaranya adalah program penanggulangan stunting dan revitalisasi posyandu bersama Kementerian Kesehatan, serta program ketahanan keluarga bersama Kementerian Agama.

    “Mudah-mudahan atmosfer dan kerangka kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik ini bisa terus berlanjut dan berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga makin produktif dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat,” pungkas Yahya.