Kasus: stunting

  • Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di JX International Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Lengkap hadir bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri negara, Kapolri, Panglima TNI, serta Rais Aam PBNU, Ketua Umum PBNU dan juga Sekjen PBNU, Presiden Prabowo membuka kongres serta memberikan pengarahan di hadapan 7.000 jemaah Muslimat yang hadir dari penjuru daerah di Indonesia serta PCI luar negeri.

    Tidak hanya itu, kongres ini juga dihadiri banyak menteri negara seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan juga sejumlah kepala lembaga.

    Dalam laporannya, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan pada Presiden Prabowo bahwa saat ini Muslimat NU mengelola 209 panti asuhan, 111 layanan kesehatan yang 49 di antaranya adalah rumah sakit. “Kami juga membina 72 ribu majelis taklim se-Indonesia, membina 16 ribu taman pendidikan Al-Qur’an dan kami membina 9800 TK dan RA. Kami juga mengelola 7.000 PAUD,” ujarnya.

    Ia pun kemudian mengulas tema kongres yang diangkat kali ini, yaitu Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban. Dikatakan Khofifah, tema itu sengaja diangkat untuk menciptakan masyarakat yang kuat demi membangun bangsa yang berharkat dan bermartabat.

    Menguatkan kemandirian, lanjut dia, penting untuk membangun masyarakat dan bangsa, kekuatan keluarga yang dapat mewujudkan kemandirian bangsa dan negara agar bisa bersaing dengan masyarakat dunia. “Muslimat NU ingin menggerakkan anggota dan pengurus untuk meneduhkan peradaban. Karena jika ibu-ibunya baik maka dunia akan baik. Dalam ajaran Islam, Al Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya,” kata Khofifah.

    “Berkaitan dengan tema itu Muslimat NU maka perlu kekuatan akhlak dan kekuatan ilmu pengetahuan, penguat generasi penerus bangsa,” tukasnya

    Tak hanya itu, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Khofifah meluncurkan program Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem (Mustika Mesem), Muslimat Cantik Sadar Lingkungan (Mustika Darling), dan Muslimat Cantik Sehat dan Bugar (Mustika Segar).

    Secara simbolis, peluncuran ini ditandai dengan pemakaian rompi pada jajaran satgas Mustika Mesem dan Mustika Darling. Sedangkan, peluncuran Mustika Segar akan dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

    “Mustika Darling ini sengaja kami gagas karena kami paling sering menggelar kegiatan pengajian. Maka kami ingin setiap kegiatan yang kita lakukan, tidak meninggalkan sampah,” kata Khofifah.

    Sedangkan Mustika Mesem diluncurkan secara nasional lantaran program ini sudah dilaksanakan secara konsisten di sejumlah daerah di Indonesia. Dikatakan Khofifah, Mustika Mesem adalah peran Muslimat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

    “Izin Pak Presiden program ini adalah program rantangan yang kita distribusikan pada keluarga masyarakat yang masuk dalam daftar miskin ekstrem. Dan, sejauh ini sudah berjalan. Dalam pengajian yang digelar Muslimat NU kami membawa satu jemaah satu telur. Yang kemudian kita sedekahkan pada masyarakat yang rentan stunting,” tegasnya.

    Jika ada TNI, menurut Khofifah, Muslimat NU adalah Tentara Nahdlatul Ulama (TNU) yang siap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Mungkin Pak Prabowo bingung mencari Muslimat yang cantik. Agak susah mencari lifestyle seperti Bu Yenny Wahid dan Bu Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang banyak seperti kami, modelnya kampungan, tapi kami tidak akan pindah ke lain hati. Loyalitas tegak lurus Pak Presiden Wakil Presiden. Wajah kampungan seperti saya Khofifah banyak di Muslimat NU,” jelasnya.

    Presiden Prabowo mengapresiasi kongres hari ini. Bahkan, ia menyebut kesolidan jamaah Muslimat NU sangat menginspirasi. “Saya ingin sampaikan terima kasih untuk Muslimat. Karena kekuatan suatu bangsa juga kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra bangsa dan air mata ibu ibu,” tegas Prabowo.

    “Sangat benar yang disampaikan Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini. Jadi, saya sangat hormat, dan saya sampaikan penghargaan pada muslimat pada PBNU yang membesarkan Muslimat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Prabowo menyebutkan bahwa jemaah Muslimat NU yang memiliki puluhan juta jemaah di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, maka Prabowo menyebut Ketua Umum PP Muslimat NU selayak tentara bintang empat. “Ketua Umum Muslimat kalau di TNI bintang empat. Panglima TNI pasukanmu kalah dengan TNU (Tentara Nahdlatul Ulama),” pungkasnya. (tok/kun)

  • Cek Kesehatan Gratis, Menko Zulhas: Sebelum Sakit Periksa Dulu

    Cek Kesehatan Gratis, Menko Zulhas: Sebelum Sakit Periksa Dulu

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati.

    “Upaya preventif jauh lebih baik, jadi sebelum sakit kita sudah bisa memeriksa kesehatan,” ujarnya usai melihat langsung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Taman Sidoarjo, Senin (10/2/2025).

    Ia pun ngobrol dengan para ibu hamil yang sedang antre untuk periksa kandungan. Baginya, upaya pencegahan stunting bisa dilakukan sejak dini, yakni sejak masih di dalam kandungan.

    “Jadi diperhatikan gizinya, nanti bisa terus dipantau perkembangan kandungan serta setelah melahirkan. Pola makannya juga bisa dijaga,” ungkapnya.

    Selain itu, CKG juga menjadi komitmen serta realisasi janji kampanye Presiden Prabowo yang diucapkan pada 8 November 2023, bahwa Pelayanan Kesehatan harus diberikan tanpa bayar alias gratis.

    CKG adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kedua setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan status gizi lebih dari 82 juta orang.

    Ia menambahkan, CKG merupakan PHTC dengan target penerima manfaat terbesar, lebih dari 281 juta orang warga negara. Penerima manfaat dalam program ini adalah terbesar dalam sejarah sektor kesehatan Indonesia.

    “Harapannya nanti semua warga bisa memeriksakan kesehatannya dengan baik,” jelasnya.

    Selain itu, CKG juga mengubah paradigma kesehatan kuratif ke preventif. Sehingga mengubah kebiasaan dari “Sakit Dahulu Baru Berobat” dan “Sehat itu Mahal” menjadi “Cek Kesehatan Dulu Sebelum Jatuh Sakit” serta “Mencegah Lebih Murah Daripada Mengobati”.

    Program ini, lanjutnya, ditujukan untuk 100 persen penduduk Indonesia, untuk semua kategori usia, mulai bayi hingga lansia. Setiap orang, penyandang disabilitas, lansia, petani, nelayan, buruh, dan ASN berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa kecuali.

    “Sekai lagi, mencegah sebelum jatuhnya sakit jauh lebih baik. Itu yang nanti akan dilakukan terus, sehingga ada upaya baik untuk menjaga kesehatan dan kontrol kesehatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Pjs Kepala Kantor UNICEF untuk Pulau Jawa Dr Armunanto menuturkan, pihaknya mendukung penuh kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan serentak oleh pemerintah RI, termasuk di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang dilakukan oleh Tim Kesehatan dari Puskesmas.

    “Ini sekaligus memastikan kesehatan buat semua ibu dan anak di Indonesia. Seluruh peserta menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan antara lain Berat Badan (BB), Lingkar Perut, Tensi, Cek Gula Darah, Asam Urat dan Kolesterol,” ujarnya.

    “Selain itu tersedia layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang merupakan test untuk mengetahui status HIV dan Screening TB dengan memberikan pot sputum,” imbuh Armunanto.

    Penyakit Tidak Menular (PTM), katanya, merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Timbulnya PTM dipicu berbagai faktor diantaranya gaya hidup tidak sehat seperti merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik.

    Sebagai langkah awal mencegah PTM adalah dengan melakukan cek kesehatan secara rutin. Hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan gambaran terkini kondisi kesehatan seseorang.

    Termasuk ketika terdapat faktor risiko PTM sehingga dapat dilakukan berbagai upaya pencegahan sedini mungkin agar mendapatkan penanganan sesegera mungkin.

    Kegiatan ini sangat didukung oleh UNICEF karena diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah PTM dan Penyakit Menular.

  • Ratusan siswa SD di Pulau Pari nikmati program Makan Bergizi Gratis

    Ratusan siswa SD di Pulau Pari nikmati program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Senin.

    “Kami bersyukur pada hari ini meski dengan perjuangan dari Dermaga Marina ke Pulau Lancang, IWAPI bisa datang ke SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, di Pulau Lancang untuk memberikan MBG kegiatan ini dalam rangka HUT IWAPI ke-50,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kegiatan yang diselenggarakan IWAPI sangat positif dan bermanfaat, khususnya bagi anak-anak di Kelurahan Pulau Pari.

    “Melalui MBG dapat menambah nutrisi dan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, sehingga bisa mendukung program pemerintah untuk mencegah stunting,” kata Fadjar.

    Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kepulauan Seribu, Nurlaila menjelaskan kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi emas masa depan.

    “Kami bagikan 450 makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu menyusui. Kegiatan ini wujud dukungan IWAPI terhadap program pemerintah,” katanya.

    Seorang siswa kelas 3 SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, Raihan mengaku senang mendapatkan MBG karena belum pernah mendapatkan program tersebut.

    “Menunya enak, senang bisa dapat MBG ini, semoga bisa dapat lagi,” kata dia.

    Penyerahan bantuan MBG diberikan Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan didampingi Plt Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, Indah Susanti Ketua DPC IWAPI Kepulauan Seribu Nurlaila kepada siswa SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, di Pulau Lancang.

    Penerima MBG merupakan siswa dari SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi dan SPS Negeri Bale Bermain Permata Bunda. Bantuan MBG juga diberikan kepada ibu menyusui dalam rangka memperingati HUT IWAPI ke-50 tahun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    loading…

    Mantan Ketua MPR M Amien Rais menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah. Foto/Tangkapan layar YouTube Amien Rais Official

    JAKARTA – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahwa tak ada realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir, direspons berbagai pihak termasuk mantan Ketua MPR M Amien Rais . Amien menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah.

    “Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru yaitu Saudara Dody Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN . Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 ini, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN, anggaran untuk IKN diblokir. Itu istilah beliau,” ujar Amien dalam video berjudul Ternyata #ikn Lebih Cepat Masuk ke Kuburan Sejarah yang tayang di YouTube Amien Rais Official, dikutip Senin (10/2/2025).

    Menurut Amien, arti diblokir itu tidak usah diperdebatkan, yaitu ditutup. “Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan dana itu ada cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.

    Amien mengatatakan, dirinya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot, sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya Makan Bergizi Gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi stunting buat hampir seperempat warga anak-anak Indonesia baik yang hidup di desa maupun di kota dan lain sebagainya.

    “Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah,” ujar Amien.

    Menurut Amien, ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable (tak layak huni), bakal menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Sebab, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

    Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

  • Prioritaskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

    Prioritaskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai program makan bergizi gratis (MBG) sebaiknya diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu mengorbankan anggaran untuk program lainnya demi pelaksanaan program MBG.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengehematan anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengalokasikan dana guna memenuhi pos anggaran makan bergizi gratis.

    Dalam efisiensi anggaran ini, pemerintah berencana melakukan penghematan Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri dari pemotongan Rp 256,1 triliun anggaran kementerian/lembaga serta Rp 50,59 triliun anggaran transfer ke daerah.

    Agus Pambagio menilai efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

    “Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus kepada Beritasatu.com, Minggu (9/2/2025).

    Ia menyarankan agar program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan daerah-daerah prioritas.

    “Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” jelasnya.

    Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ia memperingatkan agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa terbebani, khususnya sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan.

    “Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambahnya.

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (8/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
     
    Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan tema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia” dilaksanakan di jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 18.30 WIB itu diikuti kurang lebih sebanyak 300-an peserta.
     
    Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kabupaten Surabaya Mochamad Machmud, dan perwakilan Badan Gizi Nusantara (BGN) Tengku Syahdana.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyampaikan terkait tantangan yang harus dihadapi bersama dalam menjalankan program Makan BergiziGratis.
     
    “Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya memiliki kendala dalam pembangunan dapur karena terbatasnya lahan, namun tetap harus segera diupayakan agar penerima manfaat anak-anak, balita, ibu hamil dan menyusui segera mendapatkan manfaat pemenuhan gizi,” tutur Lucy Kurniasari.
     
    Lucy juga menghimbau kepada masyarakat Surabaya agar berhati-hati karena banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
     
    Selain itu, Lucy juga menjelaskan bahwa di wilayah Manuan Lor ini akan didirikan dapur MBG, di mana akan melayani 3.000 sampai 4.000 siswa-siswi dengan jarak tempuh maksimal sekitar 6 km.
    “Kami juga melibatkan peran serta masyarakat, insyaAllah nanti UMKM-UMKM yang berada di sekitar dapur MBG akan mendaftarkan di dapur tersebut, Insya Allah nanti di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lain juga akan didirikan dapur MBG,” papar Lucy.
     
    Semakin banyaknya dapur MBG ini bertujuan untuk mendistribusikan makanan menjadi lebih dekat ke penerima seperti ibu hamil, balita, lalu siswa di TK, SD, SMK, SMA, atau yang sederajat.
     
    “Agar pemenuhan gizi di seluruh wilayah kota Surabaya merata, dan insya Allah di 2026 akan didirikan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia, agar supaya seluruh masyarakat akan menerima manfaatnya dari semua segmen,” ungkapnya.
     
    Dalam sosialisasi ini, Lucy Kurniasari juga menyampaikan prestasi yang baru saja diraih kota Surabaya terhadap penanganan kasus stunting.
     
    “Hari ini surabaya mendapatkan apresiasi juara dalam penanganan stunting. Tentunya berkat peran masyarakat dan pemerintah kota Surabaya yang berinovasi melalui semua program tujuannya agar supaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita segera masuk zero stunting,” ucap Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalamm endukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
     
    “Kami berharap bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar supaya kota Surabaya tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Tidak ada lagi ibu hamil risiko tinggi. Dan insya Allah ketika pemenuhan Gizi berimbang sudah merata di kota Surabaya, kita siap untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN)
    Sebagai pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis, perwakilan BGN menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah dan akan beroperasi mendukung program MBG. 
     
    Masyarakat sekitar dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan MBG khususnya dalam kegiatan di SPPG yaitu sebagai Mitra BGN, mitra SPPG maupun petugas SPPG,” ucap Tengku Syahdana.
     
    Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

  • JATIM TERPOPULER: Siswa SMKN 3 Blitar Terancam Tak Ikut SNBP – Pencarian Pemancing Tersapu Ombak

    JATIM TERPOPULER: Siswa SMKN 3 Blitar Terancam Tak Ikut SNBP – Pencarian Pemancing Tersapu Ombak

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita Jatim terpopuler hari ini, Sabtu (8/2/2025).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti peristiwa-peristiwa di Blitar, Lamongan, dan Trenggalek.

    Pertama, puluhan siswa SMKN 3 Kota Blitar terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) untuk masuk universitas.

    Sekolah diketahui belum melakukan finalisasi PDSS.

    Kedua, pengusaha di Lamongan bagikan ratusan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke para siswa SD.

    Wanita-wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur ini mendukung penuh program Prabowo-Gibran ini.

    Ketiga, tim gabungan memasuk hari kedua mencari pemancing yang hanyut tersapu ombak di Pantai Damas, Trenggalek.

    Ombak besar menjadi kendala dalam pencarian.

    Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Puluhan Siswa SMKN 3 Kota Blitar Terancam Tak Bisa Ikut SNBP, Kepsek Angkat Bicara

    Sejumlah siswa SMKN 3 Kota Blitar terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) pada 2025.

    Persoalannya, sekolah belum melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas akhir sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada jalur SNBP.

    P, salah satu siswa SMKN 3 Kota Blitar mengatakan sebenarnya kecewa tidak bisa ikut SNPMB jalur prestasi.

    Karena, sejak kelas 1, ia sudah menyiapkan nilai untuk ikut SNPMB lewat jalur prestasi.

    “Sebenarnya kecewa, siapa yang tidak ingin ikut SNBP,” katanya, Jumat (7/2/2025).

    P menganggap sekolah lalai memasukkan PDSS sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada jalur SNBP.

    “Saya menganggap sekolah lalai dalam proses finalisasi data siswa untuk ikut SNBP,” ujarnya.

    GAGAL IKUT SNBP: Siswa sedang berjalan di halaman depan gedung SMKN 3 Kota Blitar, Jumat (7/2/2025). Sejumlah siswa SMKN 3 terancam tidak bisa ikut SNPMB jalur prestasi pada 2025. (TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL HADI)

    Menurutnya, sesuai data ada sekitar 250 siswa SMKN 3 Kota Blitar yang eligible atau memenuhi syarat ikut SNBP.

    Para siswa eligible yang terancam tidak bisa ikut SNBP sudah mengadukan masalah itu ke sekolah.

    Sekolah memberikan kompensasi kepada para siswa ikut bimbingan belajar untuk persiapan mendaftar SNPMB lewat jalur tes tulis.

    “Sekolah memberikan kompensasi paket bimbingan belajar untuk persiapan ikut SNPMB lewat jalur tulis,” katanya.

    Siswa lain SMKN 3 Kota Blitar, T juga bernasib sama. Dia juga terancam tidak bisa ikut SNBP karena datanya belum masuk di sistem.

    Baca selengkapnya

    2. Dukung Makan Bergizi Gratis, Wanita Pengusaha di Lamongan Bagikan Ratusan Porsi MBG pada Siswa SD

    Para wanita pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur berkomitmen mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dukungan tersebut diwujudkan oleh IWAPI Jatim dan Lamongan dengan membagikan ratusan porsi makan bergizi gratis kepada para siswa SD di Lamongan.

    Pembagian ratusan porsi MBG untuk siswa di Lamongan dilakukan langsung oleh Ketua DPD IWAPI Jatim, Susmiati Rahmawati, didampingi Ketua DPC IWAPI Lamongan, Anis Kartika Yuhronur Efendi dan para pengurus, Kamis (6/2/2025) siang.

    “Dukungan terhadap program MBG itu sekaligus menandai usia IWAPI yang ke-50 tahun,” kata Susmiati.

    Dikatakan, IWAPI mendukung penuh program unggulan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Susmiati menambahkan, kegiatan pemberian paket makan bergizi gratis pada siswa SD ini juga dilakukan secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    MAKAN BERGIZI GRATIS – Para wanita pengusaha di Lamongan yang tergabung dalam IWAPI membuktikan komitmennya dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto, terkait pemberian makan bergizi gratis (MBG), Kamis (6/2/2025). IWAPI Jatim dan Lamongan mewujudkannya dengan membagikan ratusan porsi MBG di SD Banjarmendalan Lamongan. (Istimewa/TribunJatim.com)

    Sebagai organisasi wanita besar, IWAPI memiliki peranan penting dalam mendukung program dari pemangku kebijakan, yakni pemerintah.

    Program MBG dinilai sudah berjalan sangat baik untuk pemenuhan gizi para siswa dalam menunjang proses belajar di lingkungan sekolah.

    Ia berharap, dengan adanya program MBG ini, tidak ada lagi masalah stunting pada anak Indonesia karena kekurangan gizi.

    Upaya zero stunting akan mampu mewujudkan generasi Indonesia emas.

    Sementara Ketua DPC IWAPI Lamongan, Anis Kartika menambahkan, pihaknya harus mendukung semua program yang dilakukan DPD IWAPI Jatim, termasuk dalam mensukseskan MBG.

    “IWAPI Lamongan berkewajiban mendukung semua program yang dilakukan oleh DPD IWAPI Jatim,” kata Anis.

    Sementara itu, Kepala SDN Banjarmendalan Lamongan, Muhajiron mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis dari IWAPI. 

    Baca selengkapnya

    3. Hari Kedua Pencarian Pemancing yang Tersapu Ombak di Trenggalek, Ombak Tinggi Jadi Kendala

    Pencarian hari kedua pemancing yang hilang di Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, masih belum menemukan hasil, Jumat (7/2/2025).

    Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Nanang Pujo menuturkan sebanyak 50 personel gabungan dikerahkan untuk mencari korban, Wawan Triyono (30).

    Mulai dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Polairud, TNI AL, RAPI, hingga nelayan setempat.

    “Pencarian difokuskan di seputaran LKK (lokasi kejadian kecelakaan) oleh 3 SRU (Search and Rescue Unit),” kata Nanang, Jumat (7/2/2025).

    SRU 1 dan 2 melakukan pencarian di laut menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu milik nelayan setempat.

    “Sedangkan SRU 3 melakukan penyisiran darat di garis pantau di seputaran lokasi pertama kejadian kecelakaan,” lanjutnya.

    Nanang tak memungkiri adanya berbagai kendala yang menghambat pencarian korban yang merupakan warga Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tersebut.

    PEMANCING TERSAPU OMBAK – Seorang Pemancing Tersapu Ombak di Tebing Bukit Gelang, Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/2/2025). Tim SAR dan Gabungan Melakukan Pencarian Namun Hasilnya Masih Nihil. (Dok. Pos Basarnas Trenggalek)

    “Faktor cuaca yang paling mempengaruhi mulai dari angin kencang hingga ombak tinggi,” tambah Nanang.

    Pencarian korban akan dilakukan esok hari dengan personel gabungan dan wilayah jelajah yang lebih luas lagi.

    Diberitakan sebelumnya, Wawan hilang tersapu ombak saat memancing di kawasan Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/2/2025).

    Kronologi bermula saat korban bersama keempat temannya berniat memancing di lereng bukit gelang, Pantai Damas.

    Baca selengkapnya

    —–

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Media Asing, Disebut Tidak Efektif karena Tiga Masalah Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Media Asing, Disebut Tidak Efektif karena Tiga Masalah Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan media luar negeri. Dalam Channel News Asia, media asal Singapura, program tersebut dikatakan memiliki masalah sehingga tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

    Media tersebut menulis bahwa anak-anak Indonesia menderita kekurangan gizi dalam berbagai tingkatan, yakni kekurangan gizi (stunting, wasting, dan underweight), kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan defisiensi mikronutrien (kekurangan multivitamin dan nutrisi esensial).

    Akan tetapi, media tersebut menulis, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, prevalensi kekurangan gizi biasanya akan turun, diikuti oleh peningkatan kelebihan gizi terkait. Hal ini berlaku untuk Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, sebagian besar anak-anak Indonesia mungkin makan cukup tetapi tidak baik.

    “Ada tiga masalah terkait program makan bergizi gratis yang dapat membuatnya tidak berkelanjutan dan tidak efektif: Apa yang ada di piring, penerima sasaran, dan keberlanjutan fiskal,” tulis Channel News Asia.

    Makan Cukup Bukan Berarti Makan Baik?

    Channel News Asia menyoroti tiga isu terkait program makan gratis sekolah secara universal, termasuk di Indonesia.

    “Pertama, penting untuk memperhatikan apa yang ada di piring. Tanpa standarisasi makanan yang tepat yang disajikan kepada anak-anak termasuk standar keamanan pangan, program tersebut berisiko tidak efektif dan berbahaya bagi anak-anak,” tulisnya.

    Misalnya, lanjut media Singapura itu, bukti yang menunjukkan bahwa menyediakan makanan kaya kalori dan protein tanpa mikronutrien penting dapat meningkatkan berat badan tetapi tidak tinggi badan, sehingga meningkatkan obesitas. Dengan kata lain, anak-anak Indonesia membutuhkan makanan kaya mikronutrien dan bukan hanya makanan kaya kalori dan protein.

    “Rencana awal pemerintah untuk memasukkan susu sebagai bagian dari makan siang gratis di sekolah adalah keliru. Karena susu tidak tersedia di semua daerah, penyediaan susu tidak lagi wajib.

    “Anak-anak Indonesia, seperti anak-anak Asia lainnya, memiliki intoleransi laktosa yang tinggi karena kemungkinan alasan genetik atau budaya. Pada tahun 2017, pemerintah merevisi kampanye gizi Indonesia sehingga susu tidak lagi dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan gizi,” tulisnya.

    Channel News Asia menyoroti pemerintah yang berencana agar peternak sapi dalam negeri mengimpor 1,3 juta ekor sapi betina, untuk menyediakan susu dan daging bagi program makan siang.

    “Ini mahal dan juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan,” tulisnya.

    “Potensi pemborosan makanan dari program ini juga besar dan akan memperburuk status Indonesia sebagai negara terbesar kedua di dunia dalam menghasilkan kehilangan dan pemborosan makanan per kapita,” tambahnya.

    Penerima Sasaran yang Sesuai

    Masalah kedua menurut media tersebut yakni program makan bergizi gratis perlu mempertimbangkan penerima sasarannya.

    “Sebuah studi di Chili mengenai program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak prasekolah menunjukkan bahwa kecuali status kekurangan berat badan bersifat universal, intervensi yang ditargetkan diperlukan untuk mencegah obesitas,” tulisnya.

    Masalah ketiga, lanjut Channel News Asia, pemerintah Indonesia harus memperhatikan keberlanjutan fiskal program tersebut.

    “Badan Gizi Nasional telah mengakui kurangnya dana di tengah kesulitan untuk menutupi biaya yang membengkak. Masih dipertanyakan seberapa berkelanjutan program tersebut secara fiskal karena hal ini dapat berarti pajak yang lebih tinggi bagi kelas menengah yang sudah goyah,” katanya.

    Dalam konteks ini, tambahnya, subsidi makanan untuk anak-anak dari rumah tangga kaya tampaknya tidak tepat.

    Bukan Solusi Ampuh?

    Media tersebut mengatakan bahwa program makan siang gratis dari pemerintah bukanlah obat mujarab untuk mengatasi tiga beban masalah gizi di kalangan anak-anak Indonesia.

    “Program makan siang gratis di sekolah Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan dengan koordinasi dengan program pelengkap lainnya. Ini termasuk perubahan perilaku dan komunikasi untuk meningkatkan praktik diet dan mengukur status gizi anak di sekolah baik pada tahap awal maupun selama program berlangsung,” tulisnya.

    Program pelengkap lain, tulis media itu, termasuk aktivitas fisik, program pemberantasan cacingan, dan fortifikasi makanan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Investasi dalam sektor gizi disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu menjadi pilar fundamental dalam pembangunan suatu negara. Upayanya mencakup langkah untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam, serta bernilai gizi tinggi.

    Konsep ini tidak hanya meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga aspek keterjangkauan dan pemanfaatannya secara optimal.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi 2021-2024 untuk menguatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai pendekatan.

    Strategi ketersediaan pangan mencakup peningkatan produksi pangan yang beragam, penyediaan pangan yang aman dalam setiap tahap produksinya, serta pengelolaan cadangan pangan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat.

    Selain itu, aspek ekspor dan impor pangan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kestabilan pasokan dalam negeri.

    Penanganan food loss juga menjadi perhatian utama guna mengurangi kehilangan hasil panen, sementara biofortifikasi diterapkan untuk meningkatkan nilai gizi sumber pangan.

    Dalam aspek keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga yang ekstrem.

    Pemanfaatan sistem informasi pasar dan harga pangan yang transparan akan membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat.

    Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam ekosistem pangan, sehingga penguatan kapasitas mereka menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

    Pemerintah juga mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal serta menyediakan pangan darurat untuk situasi krisis.

    Di samping itu, penguatan kemandirian pangan di daerah rentan dan terdampak bencana, pengembangan sistem logistik pangan, serta optimalisasi perdagangan internasional turut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh.

    Sementara itu, strategi pemanfaatan pangan menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

    Pemantauan status gizi secara berkala dan penguatan sistem kewaspadaan pangan menjadi langkah awal dalam mendeteksi permasalahan gizi di masyarakat.

    Upaya edukasi keamanan pangan terus diperluas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta pemanfaatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berbasis pangan lokal juga ditekankan sebagai langkah preventif terhadap permasalahan gizi buruk.

    Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengendalikan pemborosan pangan, serta memperkaya kandungan zat gizi melalui fortifikasi pangan tertentu. Semua langkah ini ditujukan untuk menjamin keamanan pangan dan mutu gizi yang optimal.

    Pendekatan Menyeluruh

    Dalam perspektif yang lebih luas, upaya ketahanan pangan dan gizi tidak bisa dilakukan secara terpisah.

    Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat integrasi antara ketahanan pangan dan gizi.

    Beberapa langkah strategis dalam ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi nasional melalui produktivitas dan efisiensi pertanian, diversifikasi pangan dengan mengembangkan sumber pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian, serta penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan.

    Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih canggih juga berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Dari sisi ketahanan gizi, peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein hewani menjadi perhatian utama.

    Program gizi yang menyasar berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, terus dikembangkan agar kebutuhan gizi spesifik mereka dapat terpenuhi.

    Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan dan distribusi makanan yang lebih baik juga diperlukan agar akses terhadap pangan bergizi semakin luas.

    Penerapan teknologi dalam pengolahan, pengemasan, dan pengawasan gizi semakin relevan dalam menjamin keamanan serta kandungan nutrisi pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Pendekatan integratif menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi berjalan seiring.

    Pengembangan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan akan memperkuat ekosistem pangan secara keseluruhan.

    Pendidikan gizi juga harus diperluas agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya asupan nutrisi seimbang.

    Kolaborasi lintas sektor antara pertanian, kesehatan, dan pendidikan perlu ditingkatkan guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala.

    Dalam konteks ini, Perum Bulog memainkan peran penting sebagai operator pangan nasional, khususnya dalam mendukung upaya mengatasi masalah stunting di berbagai daerah.

    Langkah nyata yang telah diambil Bulog dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

    Di tengah pembahasan kebijakan makan bergizi gratis yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, kehadiran Bulog menjadi elemen strategis dalam memastikan bahwa pangan bergizi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

    Penting untuk dipahami bahwa gizi tidak hanya sebatas aspek konsumsi, tetapi juga merupakan investasi masa depan. Gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional.

    Investasi dalam sektor gizi bahkan disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya.

    Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para pengambil kebijakan benar-benar memahami urgensi asupan gizi dalam pembangunan generasi mendatang.

    Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi terus meningkat, terutama jika diarahkan pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Intervensi gizi menjadi salah satu bentuk intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, sehingga menjadi perhatian utama dalam berbagai gerakan global, termasuk Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

    Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya ini, melainkan harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat melalui model pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi inilah yang akan menciptakan gerakan perbaikan gizi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

    Harapan besar tertuju pada program peduli gizi yang diinisiasi oleh Bulog sebagai langkah awal dalam mendukung rencana makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan.

    Kiprah Bulog dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi di seluruh pelosok negeri akan menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor    
        Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Jakarta

    Swasembada pangan menjadi target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas untuk mencapai target itu berada di bawah koordinator Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah memetakan bagaimana langkah Indonesia untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Target itu harus tercapai untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

    Kepada detikcom, Zulhas blak-blakan cara kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Dari 100 hari ini, pekerjaan Pak Menko yang paling berat. Urusan makan gratis ini bukan perkara mudah, tapi sudah berjalan. Itu bisa diceritakan lebih dahulu barangkali?

    Ya, memang ujungnya itu Pak Prabowo itu kan sangat cinta kepada rakyat, sebenarnya seorang patriot. Oleh karena itu saya 15 tahun, baru menang pun ya setia. Karena kami setia dengan perjuangan.

    Kalau Indonesia mau maju, kan tergantung manusianya. Manusianya harus sehat, harus pintar, cerdas, kuat badannya. Ya tentu kaitannya sama pangan, makan bergizi yang cukup. Karena anak-anak Indonesia rata-rata itu IQ di bawah 80.

    Saya pernah jadi ketua karate, tarung, kita belum keluar jurus, kaki kita ditendang, kalah langsung. Karena kalah dengan kekuatan gizinya. Nah itu kesana kan secara mutlak pangan, gizi itu pangan. Makanya tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan.

    Nah itu jadi sangat penting. Kita ini 28 tahun ribut terus soal demokrasi, macam-macam ya, sehingga ini agak terabaikan. Dibangun, tetapi tidak diprioritaskan, baru Pak Prabowo menjadi top prioritas utama.

    Kalau bicara soal swasembada itu bagian dari upaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi kemudian reformasi, kita membenahi demokrasi, terus bicara soal partai politik. 29 tahun habis waktu kita.

    Berarti sekarang kembali ke hal dasar?

    Harus, karena mau bagaimana. Bayangkan, kita kan walaupun baru 15 juta yang dapat manfaat, makan bergizi gratis itu, tetapi sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya.

    Sekali lagi, untuk itu kan program pokoknya ini, harus, bayangkan, kalau 82 juta, beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar.

    Kan semua program nggak pasti berjalan dengan mulus 100%, berjalan sempurna di awal-awal. Ada yang bilang kurang enak lah, kurang ini, itu pasti jadi catatan. Faktanya ini tetap berjalan programnya dan yang menerima manfaat sudah ada.

    Saya kan barusan dari Banyuwangi, bagus. Memang anak-anak kita itu, kadang-kadang sayur kan nggak suka. Tapi ini kan ada ahli gizinya, ada ahli nutrisi, dan sebagainya itu kan.

    Jadi bukan sekedar memberikan makan gratis?

    Enggak, nanti kan diukur, berapa tahun (umur anak) diukur. Nah makanya harus memenuhi standar itu, harus ada sayur sebagai serat, harus ada protein, karbohidrat cukup. Makanya harus ada ikan, atau ayam, atau telur, ada nasinya, sayurnya, ada buahnya. Belum tentu anak-anak suka, tapi ini harus.

    Ini akan sustain nggak, Pak Menko? Artinya apakah ini takutnya ini cuma sesaat aja beban negara berat, kemudian ditangguhkan dulu? Ini menjadi prioritas, anggaran dipotong-potong untuk ini?

    Itu duluan, bahkan sebelum beliau dilantik sudah “ini dulu nih”, yang dibahas beliau, sudah siap.

    Bicara swasembada pangan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau misalnya program ini berjalan terus. Pak Menko katakan tadi ada tambahan 4,5 juta ton?

    Iya, kalau sudah penerima sudah 82 juta anak kita, oh beras saja 4,8 juta (ton).

    Sementara di saat yang sama Pak Menko akan mencanangkan tidak akan impor beras, mungkin nggak untuk tercapai?

    Iya, jadi gini. Kita tahun lalu, baru sebulan lewat kan. Kita putuskan waktu itu, Pak Menko, rapat kita akan impor beras 4 juta (ton), masuk 3,6 juta (ton). Tetapi tahun ini kami sudah putuskan kami rapat koordinasi, kita putuskan kita tidak impor beras lagi tahun ini.

    Karena perintah Bapak Presiden kita ini harus percaya diri, kita bekerja keras, kita ikhtiar dulu. Jangan belum-belum, ah mana mungkin swasembada pangan, mana bisa mana, jangan begitu ya. Kita insyaallah bisa. Dan selalu di mana ada kemauan, ada kesungguhan, ada ikhtiar, di situ ada jalan.

    Dan kami melihat ya kita bisa tahun ini tidak impor beras. Ada dua, itu yang kami lakukan. Pertama, swasembada itu kita tentu membangun baru, ada di Merauke itu 1 juta (hektare) lebih, ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, yang kita sebut food estate itu. Itu mungkin totalnya 2-3 juta (hektare) yang akan dibangun. Itu penting, penting sekali. Karena kita ini negara besar, penduduk kita bertambah terus. Masa maka kita tergantung sama luar negeri.

    Saya kemarin Menteri Perdagangan, pelan pelan aja ini ngomongnya, setahun bolak balik India mau beli beras nggak dikasih, bayangin kita punya uang buat beli, harganya mahal US$ 6.200 per ton. Jadi memang kita harus bisa mandiri. Karena ini menyangkut negara besar, jumlah uang yang besar.

    Jadi tadi pertambahan bangun (lahan pertanian) baru tapi ini nggak bisa cepat. Nggak mungkin kita tahun besok langsung, nggak bisa. Kalau bangun baru kan perlu waktu. Perlu ada resetnya, perlu ada penelitiannya, perlu bangun jalan, perlu bangun irigasi, penyesuaian lahan sawahnya, buka lahan publik. Waktunya mungkin 5 tahun sampai 7 tahun.

    Nah, setelah kami pelajari, ada yang cepat. Itu yang kita sebut optimalisasi atau intensifikasi. Misalnya saya lihat berapa sih luas baku sawah kita? 8,4 juta (hektare). Itu sudah dikurangi alih fungsi lahan 7,4 juta (hektare).

    Luas tanah, panen berapa yang dipanen. yang dipanen 10 juta (hektare), kalau sekali panen 7,4 juta (hektare) berarti sisanya 2,5 juta (ha) yang dua kali. Berarti masih banyak lahan-lahan sawah kita yang cuma sekali panen.

    Artinya ini sebenarnya sawah-sawah kita nggak seragam?

    Artinya ada masalah. Ada yang tanam sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecil sekali. Berarti yang sekali itu bisa dioptimalisasi (menjadi panen) dua kali. Kita pelajari. Oh, saya telepon Pak Menteri PU, ‘Pak Menteri PU, coba cek, ada ga sawah-sawah yang belum ada irigasi?’, ‘Baik Pak.’ Kami suruh Sekjen Kementan ‘Perlu berapa lama?’, ‘Seminggu, Pak.’ Ketemu angka 2,6.

    Ini semua karena kita tuh membelakangi pertanian barangkali ya selama 29 tahun?

    Nggak membelakangi juga, tapi tidak program utama. Misalnya, kita stabil kan demokrasi kita mungkin baru Pak Jokowi ya, itu agak stabil, membangun kan ga ada gangguan banyak gitu ya. Tapi fokusnya kan infrastruktur, banyak hasilnya. Nah sekarang fokusnya itu pertanian.

    Kembali lagi ke cita-cita awal kita. Ya ini beresin dulu, hal dasar. Pak Menko juga sebutkan bahwa petani kita sudah tua-tua, varitas yang ditanam itu itu aja.

    Sekarang orang pakai GMO (Genetically Modified Organism), mau jagung, mau padi, mau ayam, gitu. Kita, varitas kita mungkin 20 tahun yang lalu masih kita pakai, termasuk perkebunan rakyat, termasuk perkebunan tebu itu ya, termasuk kopi, termasuk kelapa itu masih dulu-dulu.

    Jadi kita 28 tahun terus terang saya akui tertinggal. Pertanian itu dibangun oleh Pak Harto. Irigasi yang sekunder, tersier itu, premier Pak Harto. Tetapi kalau bendungan itu Pak Jokowi, tapi sampai (irigasi) primer, tersier, sekunder belum. Jadi kalau kita lihat irigasi, wah Pak Harto. Bangun pabrik pupuk, zaman Pak Harto.

    Bulog karena dibeli hasil pertanian, gudang-gudang 1.800, Pak Harto. Jadi memang kita 28 tahun ini tertinggal, makanya Thailand, Vietnam jauh maju.

    Padahal kita pemakan nasi paling banyak di dunia.

    Tapi bukan nggak bisa, kita bisa.

    Bagaimana kemudian menyeimbangkannya Pak Menko? Karena kita mau juga, kita kan sekarang cuma 18% katanya PDB kita dari industrialisasi, dari manufakturing. Jadi kan harus diakselerasi juga. Itu otomatis kan butuh lahan juga. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara lahan pertanian?

    Jadi kita Jawa nggak mungkin bertambah, Sumatera tidak mungkin bertambah, Sulawesi Selatan nggak mungkin bertambah, itu yang kita optimalisasi. Karena jangka panjang, Jawa itu harusnya menjadi pusat pendidikan, pusat keuangan, pusat industri yang industri kreatif, perdagangan dan lain-lain.

    Nah sementara untuk pertanian memang kita harus siapkan tempat-tempat yang baru. Itulah yang food estate itu. Misalnya Merauke, Kalimantan Timur. Walaupun kita ini kan baru bangun ibu kota baru aja udah ribut. Memang Jawa ya harusnya bisa cuma 80 juta kan pulau Jawa ini, sekarang kapal ini kan 160 juta, ya kapal namanya pulau Jawa ini, 160 juta lebih, kan sudah over. Maka kita harus memperluas. Kayak Barat dulu nemukan Australia, maju. Nah kita punya Papua.

    Tapi tanahnya itu memang layak untuk jadi sawah? Karena kan orang bilang wah ini tanahnya beda nih.

    Apa saja bisa tumbuh, selama ada teknologi.

    Pak Menko, ini juga salah satu statement yang agak promising sebenarnya. Optimistis tapi ya mungkin menimbulkan sinisme juga soal kita harus diversifikasi harga, jadi satu harga. Jadi kalau dulu ada BBM itu satu harga. Nah sekarang ini gabah satu harga, dicanangkan Rp 6.500/kg nggak boleh kurang?

    Begini, kita filosofinya itu harus mendidik rakyat kita itu produktif. Produktif itu, pemerintah, negara harus hadir, kita harus berpihak. Karena terus terang, petani kita itu petani paling rajin di dunia.

    Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau. Sekarang anak muda ditanya jadi petani, nggak ada yang mau. Petani-petani kita sudah aging, dulu 60% petani itu tenaga kerjanya, sekarang tinggal 20-25%. Jadi anak anak muda nggak mau lagi.

    Nah itu tuh ada yang keliru. Kita pelajari itu apa? Nggak boleh dong inflasi, tapi yang korban petani kan, nggak boleh. Negara hadir dalam bentuk subsidi. Kan Thailand juga begitu, Vietnam juga begitu.

    Karena itu kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg.

    Oleh karena itu yang paling depan Bulog. Ada masalah lagi kemarin, lama ini persiapannya, ada ini segala macam, ada uang. Sekarang Bulog, uang nggak ada masalah lagi. Uangnya cukup, sudah ada Rp 23 triliun tambah Rp 16 triliun. Jadi cukup untuk (menyerap) setara beras 3 juta.

    Nah, tinggal sekarang gudang. Dengan Bulog kami sudah rembuk berkali-kali rapat ini. Ini kan di balik, di dapurnya, lama ini urusannya. Kita sudah ada tersedia gudang bisa nampung 2 juta ton dan kami masih cari (gudang untuk menyimpan) 1 juta ton lagi, 2 juta ton sudah ada. Karena kita akan panen raya bulan Februari, Maret, April.

    Uang ada, gudang ada, apa lagi? Tinggal beli. Kami juga tahu, Bulog punya SDM terbatas di level kabupaten, sedangkan sawah ini kan desa-desa kan. Oleh karena itu tidak mungkin ini kerja sendiri, ini mesti melibatkan kepala daerah, kepala desa, Camat, Bupati, dan TNI, Polri. Kita satu tim. Karena kalau satu, tetapi tidak melakukan tugasnya, gol bunuh diri, nggak bisa.

    Jadi itu ada jaminan tetap ya? Silakan lapor atau memberitahu kepada pemerintah kalau misalnya dibeli tidak di angka itu?

    Saya di kantor saya sekarang saya buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor. Ada masalah pupuk, masalah harga, silahkan menghubungi nomor itu, semacam crisis center.

    Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada duitnya ada, dalam pelaksanaannya karena ini kerja besar ya, dalam waktu singkat. Karena panen raya itu hanya Februari, Maret, April, 3 bulan, Bulog harus dapat setara beras, 2-3 juta.

    Pak Menko, ngomong soal Bulog ini kan, apa namanya, organ pemerintah. Terus sekarang jadi BUMN, sekarang akan ada perubahan struktur untuk mensukseskan ini?

    Hanya penyesuaian pengurusnya, tapi tugasnya sama saja. Karena walaupun dia juga bayar bunga, bunganya juga rendah, bunga pun disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi itu tidak menjadi… uang cukup, untungnya ada, walaupun nggak besar. Jadi bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan, duit cukup untuk membeli sebanyak 3 juta ton. Kalau Bulog mampu menyerap 2-3 juta, maka harga otomatis akan terkerek. Tapi kalau Bulog nggak beli, nggak ada persaingan.

    Kalau kita dengar asta cita dan rencana pemerintah ini kan sebenarnya memberikan insentif banyak kepada rakyat kecil. Ini mungkin angin segar buat rakyat kecil karena selama ini rakyat kecil kan di saat-saat tertentu aja diperhatikan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya insentif ini sampai kapan? Sehingga masyarakat kemudian bisa mandiri misalnya?

    Ini harus continue karena begini, kita harus mendidik masyarakat kita produktif. Nggak boleh terus terusan mengandalkan sumbangan, bantuan sosial, nggak bisa dong. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja keras, hasilnya bagus, dia harus kreatif, melahirkan berbagai kreatifitas.

    Seperti di Thailand, mereka kan begitu. Tapi kalau yang pasif, cuman nunggu aja gitu, lama lama mimpi jadi orang kaya ikut judol (judi online), kita kan nggak mau begitu. Nah tentunya harus continue. Kalau harganya nggak dijamin, jatuh, jadi nggak tanam lagi. Sekarang kita lebih produksinya. Besok, dia rugi, ya nggak tanam lagi dia.

    Jadi itu bagian dari mendidik publik ya? Karena banyak sekali, sekarang kalau tinggal satu rumah, anak sekolah dapat bantuan, keluarga miskin dapat bantuan, lansia dapat bantuan. Ini satu rumah akhirnya nungguin bantuan semua?

    Banyak pelajarannya kita ambil ya. Kadang-kadang tetangga, ibu-ibu dua, akrab dekat, gitu ya, begitu ada yang bagikan minyak goreng, bisa berkelahi. Saya pengalaman beberapa tempat, bagi buku tulis aja, itu anak-anak SMA bisa berantem sama temannya. Nah ini kan harus kita, harus kita didik, anak-anak kita produktif, masyarakat kita masyarakatnya produktif, pemerintah harus hadir, dan ini Pak Prabowo paham betulnya.

    Dan Pak Prabowo, dia cinta, mengerti, memang syaratnya jadi pemimpin nih, jadi bupati, jadi kades, jadi camat, itu harus cinta. Cinta itulah baru akan ada keberpihakan dan inisiatif-inisiatif.

    Misalnya kemarin kita itu ya, kenapa agak sulit, karena banyak sekali yang terlibat. Pupuk aja aturnya menggurita, makanya pupuk hadir saat panen. Ini kita pangkas, beberapa kali rapat, selesai. Sekarang dipangkas, misalnya pupuk hanya SK Mentan, langsung ke Gapoktan.

    Dan sebenarnya kan kita juga tahu, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka, segala sesuatu yang datang dari luar negeri itu kan mendatangkan rente untuk sebagian orang.

    Ya gini, bukan hanya itu, kita ini nggak sadar lama-lama kita akan tergantung. Kita ini makan beras, nasi goreng. Tapi kita sekarang pagi udah makan roti. Nah itu kita kan nggak bisa menanam gandum, apa nggak kita tergantung? Tahu berapa kita impor gandum? 13 juta ton satu tahun.

    Apalagi? kita suka bawang merah, tetapi dicekoki terus bawang putih, sekarang separuh-separuh. Buah kita kan banyak, buah kita segala macam dulu, ada jeruk, ada mangga, banyak lah itu ya, buah naga, rambutan, manggis. Tetapi sekarang yang kita makan (di Indonesia) tidak tumbuh. Lama-lama kita tergantung (dengan impor).

    Penelitian kita kan ada di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dia anggarannya. Orang sudah pakai GMO, kita masih yang dulu. Jadi memang banyak PR yang mesti kita kerjakan. Tapi kalau kita mulai, kita sungguh-sungguh, Presiden langsung memimpin kita, kalau bupati, gubernur, sampe Camat, Kades ikut, kita bisa

    Dan satu yang saya ucapkan syukur adalah salah satu yang akan untuk tidak diimpor. Tapi juga ada cita-cita untuk tidak mengimpor garam, tidak mengimpor garam. Negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Impor garam nggak masuk akal.

    Tahu nggak berapa impornya? 3 juta ton, dulu terakhir 4 juta ton.

    Itu gimana ceritanya, laut kita kan luas?

    Kita kan kalau susah, dikit-dikit, beli, dikit-dikit, beli, susah dikit, beli.

    Ini katanya akan ada panen raya garam?

    Iya, jadi, saya karena perintah presiden kita kerja keras, maka kami sudah larang (impor). Satu, beras nggak boleh impor tahun ini semua, jagung nggak impor tahun ini, gula untuk konsumsi ya, kita tidak impor tahun ini. Kemudian garam untuk konsumsi dan mamin (makanan dan minuman) kita tidak impor tahun ini.

    Izin kita awasi ya?

    Iya, itu tentu dong. Jadi, tadi kalau dibilang saya yang hebat, nggak. Ini timnya yang hebat. Kalau Menko itu kan kerjanya koordinasi-koordinasi aja, amal salehnya yang banyak. Tapi yang kerja itu ada Mentan, Bapanas, ada Gubernur, dari Menteri KP, menteri yang lain, semua terlibat.

    Dan itu semua bisa tercapai, (setop impor) beras, gula, garam, jagung?

    Kalau jagung ini akan ada problem. Tapi problem-nya enak, ini problem memang kita ini kurang masalah, lebih masalah. Jadi jagung ini kebutuhan kira-kira 11 juta (ton). Tapi produksi tahun ini mungkin bisa sampai 18 juta (ton).

    Sekarang kan berbarengan ya panennya nih, ini beras panen Februari, Maret April, jagung panen Februari, Maret April, bayangkan itu. Bagaimaa nampungnya itu? Itu PR yang besar. Karena kalau tidak, waktunya 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Jagung dan padi sama, barengan ini, panen raya.

    Saya udah mulai ditelepon nih, (harga) jagung sudah mulai Rp 3.500 (per kg), perintah kita harus (beli) Rp 5.500 (per kg). Harga untuk pemerintah harus Rp 5.500 (per kg). Tapi dalam lapangan ini kita lagi kerja keras sekarang, agar dua masalah ini bisa kita handle.

    Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar bisa terlaksana dengan baik, karena ya ini jadi semangat kita. Karena selama ini kan masalah pangan itu, kita bayangkan saja Pak Menko, kita ini pernah kelangkaan tempe karena kedelai itu nggak ada gitu kan. Ya itu kan artinya mungkin setelah ini bisa masuk ke kedelai, kita bisa mandiri.

    Sekarang tugas pokok kita, gula, beras, jagung. Kemudian gula memang masih kurang. Tapi kita berani dulu kalau dulu kurangnya jutaan, mungkin kurangnya besok dikit, ratusan lah. Garam kita kalau untuk pangan cukup, yang memang kita belum bisa garam ini industri. Ini tetap masih ada impornya. Misalnya untuk rumah sakit rupanya kan kalau infus, itu ada garamnya. Atau untuk industri yang tekstil itu rupanya pakai garam juga gitu.

    Pak Menteri, setelah itu barangkali kita masuk ke protein ya?

    Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya udang.

    Ini ikan sama ayam?

    Ikan, ayam, susu, daging.

    Isu kita kan daging selalu impor kan?

    Daging juga impor terus kan. Ini yang kita… Saya akan masuk ke sana nanti setelah ini kan PR beratnya sampai di April yang panen raya itu gabah dan jagungnya. Kalau ini bisa lewat, maka nanti Juni geser mulai protein.

    Saya masih ingat waktu Pak Menko masih di Menteri Perdagangan, waktu kita ngobrol-ngobrol santai itu Pak Menko seperti lah, saya nggak mau jadi Menteri Perdagangan lagi kerjanya capek. Ini kerjanya lebih capek.

    Tapi bahagia. Saya itu, saya dulu jadi Menteri Kehutanan saya nggak pernah minta, diminta Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya jadi Ketua MPR, nggak minta itu bukan hak saya, tetapi Pak SBY minta agar saya maju, akhirnya terpilih. Kemarin Pak Jokowi minta saya jadi Menteri Perdagangan. Tapi yang ini, Pak Prabowo bilang saya mau dijadikan Menko, ‘Pak kalau ini saya boleh minta nggak’, ‘Apa pak Zul?’, ‘Kalau boleh saya bidangnya pangan.’ Saya masuk politik sebetulnya pesanan orang tua saya.

    Jadi ada semacam cita-cita yang terpendam?

    Jadi ayah saya juga pesan, kami kalau di kampung kami kan kalau laki-laki salat di Masjid, kalau di Masjid itu perempuan di rumah. Jadi setiap pulang Masjid, di kampung saya itu Ayah bilang, ‘Lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, badannya gelap, pulang gelap, rezekinya gelap.’ Jadi ayah saya bilang, ‘Kamu biar keluarga kita susah, kamu sekolah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ingat nih, kamu bantu saudara-saudara kamu.’

    Ini saya masih terdengar suara ayah saya. Walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu, waktu saya masih usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi saya masih terngiang-ngiang. Dan itulah sebetulnya mimpi saya waktu saya masuk politik tahun 1996.

    Barangkali ini juga fase ya, sekarang ini Pak Menko ini sudah di posisi tertinggi partai politik. Ya ini kan tinggal di atasnya Menko kan tinggal Wapres sama Presiden. Artinya semua sudah selesai lah, urusan hidup pribadi sudah selesai. Ini sekarang bagian dari berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita tetap sering melihat penjabat bolak-balik, naik turun, naik turun. Nggak terlaksana juga apa janji-janjinya. Kalau ini memang sungguh-sungguh mau?

    Saya yakin, saya haqulyakin ini bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan hasilnya, asal kita bisa mengelola produksi yang meningkat cepat. Itu aja, kalau kita bisa mengelola dan kata kunci kedua, ini kita satu tim. Ini contoh saja, kemarin saya ke Pekalongan, Pekalongan itu di 1 meter di bawah permukaan laut, begitu tanggul jebol, banjir kan. Apa yang lakukan Camat? Ini Camat luar biasa. Camat mengumpulkan warganya, dia kumpulkan karung, dia pergi ke pantai, diisi karung itu sama pasir, di tanggul, akhirnya banjirnya reda.

    Dia kerja dulu gitu, kerja dulu. Nah baru mereka berencana akan menghubungi pemerintah, kan perlu waktu. Tapi masalahnya selesai, jadi camat ini tidak perlu diam action.

    Nah kalau, nanti makanya kan kita ini sebetulnya dimandori. Maka saya keliling rapat di kantor gubernur, kita berdiskusi apa yang masalah, kita selesaikan. Nah saya berharap nanti bupati-bupati yang akan dilantik, juga rutin bupati rapat rutin, mingguan dengan kadesnya, dengan camatnya, ‘Eh kami panen di sana. Tapi Bulog kan jauh di kabupaten.’ Kades kan bisa ditanggulangi dulu, kan ada dana desa, ada dana ketahanan pangan, Rp 200 juta cukup, kalau kurang bisa pinjem BRI Rp 100 juta kan bisa, tangani dulu.

    Baru dia lapor (nanti) ke Bulog. Jadi kalau kadesnya sikapnya sama, camat-nya sikapnya sama, bupatinya sama, pemerintahan sama, kita sama, bisa. Bisa cepat.

    Benar-benar itu bisa terlaksana baik semua sehingga, ya sebenarnya ini masalah dasar. Masalah dasar yang kemudian jadi masalah kenapa kemudian negara sekaya Indonesia itu masih ada yang stunting gitu kan, memprihatinkan. Artinya kita tanam apa aja bisa tumbuh?

    Ini yang sederhana nya 62-63 tahun lalu kita kan lahir, ya keadaan Indonesia kayak apa. Kok kita bisa sehat kan? Berarti kan kita diurus benar gitu. Nah sekarang kan jauh lebih maju mestinya, kok ini kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kan kita yang nggak mau.

    Walaupun sebenarnya cerita Pak Menko ini, jabatan Menko ini cuma gagah gagahan saja, karena beberapa hari nggak punya kantor katanya?

    Iya kan. Itu karena maksudnya gini, kadang-kadang mau ketemu saya nggak bisa. Nggak ada, semua ada jalan. Saya baru punya kantor 3 hari, saya melantik eselon saya di depan lift, belum ada kantor. Tapi saya bilang sama eselon I, ini tidak menentukan kinerja kita. Kinerja kita ditentukan oleh kita yang kerja, kerja kita.

    Anggaran saya tahun lalu Rp 90 juta, tahun ini Rp 40 juta, itu dipotong separuh, ya nggak apa-apa. Rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini. Intinya saya percaya selalu ada ada jalan. Tentu dana penting ya, tapi dana banyak, kalau kita yang nggak siap juga nggak bisa juga.