Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata hingga Kuliner

    Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata hingga Kuliner

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Pahlawan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Asia. Surabaya berhasil menembus 10 besar destinasi terfavorit untuk liburan singkat di Asia, seiring pesatnya pertumbuhan berbagai destinasi baru dalam beberapa tahun terakhir.

    Untuk menguatkan posisinya sebagai kota tujuan wisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program besar bertajuk Surabaya Holiday Super Sale (SHSS). Program diskon akhir tahun ini berlangsung sebulan penuh, mulai 1 hingga 31 Desember 2025, dengan berbagai potongan harga di banyak sektor.

    Inisiatif ini tidak hanya menyasar wisatawan dari luar kota, tetapi juga mendorong warga Surabaya menikmati liburan di kotanya sendiri. Pemkot berharap perputaran ekonomi di sektor pariwisata, kuliner, dan ritel meningkat signifikan.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan SHSS dirancang untuk memberikan pengalaman pariwisata terbaik dengan layanan yang istimewa. Dia bilang pelayanan terbaik adalah kunci keberhasilan pariwisata.

    “Bagaimana merasakan pariwisata di Surabaya sekaligus mendapatkan pelayanan yang paling bagus. Surabaya itu service-nya menjadi yang utama,” ujar Wali Kota Eri, Selasa (18/11/2025).

    Melalui SHSS, Pemkot menargetkan peningkatan kunjungan sekaligus memastikan wisatawan memperoleh pengalaman terbaik. Diskon besar-besaran berlaku hampir di seluruh sektor, mulai dari kuliner, akomodasi hingga pusat perbelanjaan.

    Di sektor kuliner, potongan harga diberikan oleh restoran, kafe, UMKM hingga pusat jajanan khas Surabaya. Pada sektor akomodasi, seluruh hotel ikut serta, termasuk menyediakan diskon untuk kamar ramah anak. Mal dan pusat perbelanjaan juga berpartisipasi, sementara destinasi wisata menawarkan harga khusus.

    “Pokoknya datang dan nikmati promonya, belanja, tempat wisata ada diskon, bahkan mau tidur di hotel juga bisa mendapatkan potongan harga,” katanya.

    Berdasarkan data Disbudporapar Surabaya per 18 November 2025, ada sekitar 125 objek yang telah terdaftar mengikuti SHSS. Jumlah tersebut meliputi lima sektor transportasi, 12 mal, 42 gerai ritel, enam destinasi wisata, 18 gerai makanan dan minuman, 36 hotel serta empat rumah sakit atau klinik. Data ini belum final dan diperkirakan terus bertambah.

    Wali Kota Eri menuturkan meski Surabaya tidak kaya dengan wisata alam, paket pariwisata yang ditawarkan sangat lengkap. Surabaya dikenal sebagai kota bisnis dan jasa, sekaligus destinasi wisata yang beragam dan ramah anak.

    “Pertama, untuk wisata alam kami memiliki Kebun Raya Mangrove (KRM) satu-satunya di Indonesia dengan sertifikat internasional, yang juga menjadi tempat penelitian dunia dengan 74 spesies mangrove. Pengunjung juga dapat menikmati susur sungai dan ATV di lokasi tersebut,” tuturnya.

    Selain wisata alam, Surabaya punya kekuatan pada wisata sejarah. Kawasan Peneleh menjadi tujuan wisatawan yang ingin menelusuri jejak intelektual Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno).

    “Kami sudah tata kawasan Peneleh untuk bisa ditelusuri setiap gangnya, di sana ada banyak ya. Ada rumah lahir Bung Karno, rumah HOS Tjokroaminoto, sumur Jobong peninggalan Majapahit dan lainnya,” paparnya.

    Wisata kampung tematik juga menjadi daya tarik Kota Pahlawan. Di antaranya Kampung Lawas Maspati yang menawarkan nuansa tempo dulu serta Kampung Legenda yang menyajikan kuliner dan suasana khas Surabaya.

    “Kami punya Kampung Tematik, setiap kampung memiliki ciri khas sendiri untuk menarik wisatawan. Ada Kampung Lawas Maspati, Kampung Legenda yang menawarkan makanan serta suasana tempo dulu,” imbuhnya.

    Sebagai kota metropolitan, Surabaya dikenal sebagai kota ramah anak dengan banyak taman kota yang indah dan gratis diakses publik. Salah satunya Taman Harmoni yang memiliki zona edukasi, rekreasi, dan jajanan tradisional pada malam hari.

    “Lengkap Surabaya ini, mau wisata alam ada, mau belanja ada, keliling kampungnya bisa sampai wisata ke tamannya juga bisa. Apalagi terbaru, kita punya Taman Harmoni yang memiliki zona edukasi dan rekreasi,” katanya.

    Wali Kota Eri berharap SHSS mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Program ini diharapkan menekan angka kemiskinan dan stunting. Ke depan, Super Sale direncanakan digelar dua kali setahun, termasuk saat HJKS di bulan Mei.

    “Inilah kekuatan Surabaya karena di sini ada emporium-nya. Kami yakin akan menjadi berbeda. Ayo semua warga, baik dari Surabaya atau luar kota untuk datang dan menikmati penawaran istimewa dari Surabaya Holiday Super Sale di bulan Desember 2025,” pungkasnya. (ADV)

  • Alfamidi Salurkan Ratusan Ribu Telur untuk Tekan Stunting

    Alfamidi Salurkan Ratusan Ribu Telur untuk Tekan Stunting

    Jakarta –

    PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) menyalurkan lebih dari 100.000 telur kepada 415 balita terindikasi stunting di 11 cabang Alfamidi dari Medan hingga Ambon. Hal itu bertujuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan gizi balita di Indonesia.

    Adapun penyaluran telur itu merupakan bagian dari program Protein Cegah Stunting Alfamidi. Sejak tahun 2023 telah menyalurkan 60 butir telur per bulan secara berkelanjutan selama enam bulan pada penerima manfaat. Program ini juga turut mendukung upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

    Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra mengatakan program Protein Cegah Stunting bentuk dukungan Alfamidi untuk mewujudkan kesehatan keluarga dan balita Indonesia. Melalui program ini diharapkan berdampak positif menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

    “Sejak 2023, Alfamidi menjalankan program cegah stunting secara berkelanjutan selama enam bulan intensif. Penyaluran bantuan tidak cukup satu kali, karena dibutuhkan pendampingan dan pemantauan rutin untuk melihat hasilnya,” kata Retriantina dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

    Dia mengatakan anak-anak penerima bantuan program ini adalah generasi masa depan Indonesia. Intervensi gizi melalui bantuan telur diharapkan membawa mereka bebas dari stunting dan memiliki tumbuh kembang yang optimal.

    “Telur kaya nutrisi, mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium, fosfor, kalium serta natrium, sangat baik untuk mencukupi kebutuhan protein anak dan mencegah stunting,” ungkapnya.

    “Dari hasil monitoring lebih dari 130 balita berhasil lulus stunting, berat dan tinggi badannya naik signifikan,” jelasnya.

    Sementara itu, ibu balita penerima manfaat asal Samarinda, Nady, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, program tersebut mampu membantu dirinya untuk memenuhi asupan protein buah hatinya. Berkat bantuan ini, balitanya mengalami kenaikan berat dan tinggi badan.

    Senada, Sunggal ibu asal Medan, bersyukur setelah menerima bantuan telur, berat badan anaknya bertambah.

    “Alhamdulillah, bantuan ini menambah gizi anak saya. Setelah mendapat bantuan, berat badan anak saya bertambah. Saya berharap program ini terus berlanjut kedepannya,” ujar Sunggal.

    Sebagai informasi tambahan, atas kontribusi program Protein Cegah Stunting, Alfamidi meraih penghargaan dari BKKBN Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Survei Status Gizi Indonesia menyebut, Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting dari 19,8% tahun 2024 menjadi 18,8% di tahun 2025. Alfamidi meyakini komitmen berkelanjutan melalui Protein Cegah Stunting berkontribusi positif terhadap tumbuh kembang balita untuk mencapai masa depan terbaiknya.

    (prf/ega)

  • Ulasan Media Jepang Soal Program Makan Bergizi, Bahas Keterbatasan Infrastruktur

    Ulasan Media Jepang Soal Program Makan Bergizi, Bahas Keterbatasan Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan Yomiuri Shimbun, media asal Jepang. Artikel yang diturunkan berjudul ‘Makan Siang Sekolah – Tantangan Indonesia’ dimuat pada edisi Senin (17/11/2025).

    Artikel tersebut mengulas tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita di Indonesia, serta mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi kronis.

    “Di Indonesia, program makan siang sekolah [school lunch] mulai mendapatkan perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan anak serta mendukung proses belajar mereka. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi,” demikian isi rubrik tersebut.

    Namun, disebutkan juga tantangan utama dari program MBG, yakni memastikan distribusi makanan bergizi dan tepat sasaran di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, serta menjaga keberlanjutan pendanaan.

    “Di beberapa daerah, banyak sekolah dasar yang belum memiliki dapur khusus untuk menyediakan makanan bergizi. Oleh karena itu, makanan sering kali dibawa dari luar sekolah atau disiapkan di fasilitas sederhana,” tulisnya.

    Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti peran pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Program ini disebut mendorong penggunaan bahan makanan yang bersumber dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

    Lebih lanjut, tulisan itu turut membandingkan MBG dengan program serupa di Jepang. Di Jepang, sistem makan siang sekolah di Jepang (kyushoku) sebagai model yang terbukti berhasil dalam menjaga kesehatan, menanamkan kebiasaan makan yang baik, dan mempromosikan pendidikan gizi.

    “Banyak pihak berharap program ini dapat berkembang seperti di Jepang, negara yang sudah lama dikenal memiliki sistem makan siang sekolah yang sangat baik,” pungkasnya.

  • Perundungan Kian Marak, HNW Dorong Perlindungan Anak Diperkuat

    Perundungan Kian Marak, HNW Dorong Perlindungan Anak Diperkuat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus perundungan anak yang kini dinilai sudah memasuki tahap darurat. Ia mendesak pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga terkait untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan agar kekerasan terhadap anak tidak terus berulang.

    HNW menegaskan negara harus hadir sejak tanda awal perundungan muncul, bukan setelah kasusnya membesar dan menimbulkan korban jiwa.

    Ia juga mendorong penguatan anggaran dan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif di lapangan.

    Sebagai contoh, Komisi VIII bekerja sama dengan KPAI, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    HNW menilai kasus kekerasan terhadap anak, khususnya perundungan, sudah berada pada tahap darurat karena terus berulang di berbagai sekolah.

    “Oleh karena itu harus ada penguatan pada pengawasan di lapangan, melalui KPAI dan KPAD, agar Negara hadir pada saat gejala awal perundungan terjadi, bukan hanya ketika sudah terjadi apalagi kejadiannya semakin parah dan menimbulkan luka berat hingga kehilangan nyawa anak-anak,” tambah HNW dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

    Sekolah dan pemerintah perlu segera turun tangan sejak awal perundungan, dengan KPAI dan KPAD mendampingi korban serta mengedukasi siswa dan orang tua pelaku agar eskalasi tidak berlanjut menjadi lebih parah.

    “Misalnya ketentuan Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,” sambung HNW.

    Pada 2025, KemenPPPA mendapat alokasi Rp300,5 miliar dan KPAI Rp17 miliar. Namun, pada 2026 anggaran keduanya turun tajam menjadi Rp214,1 miliar untuk KemenPPPA dan Rp5,7 miliar untuk KPAI.

    Padahal, KemenPPPA merupakan lembaga negara yang secara khusus disebut dalam konteks perlindungan anak. Sementara itu, KPAI adalah lembaga yang dibentuk langsung melalui Undang-Undang sejak UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, diperkuat dengan perubahan di UU 35/2014, dan pengangkatannya dilakukan langsung oleh Presiden.

    HNW menekankan penguatan pencegahan dan pengawasan semakin mendesak di tengah darurat kekerasan terhadap anak, yang mencakup perundungan, kekerasan seksual, hingga kejahatan daring seperti pornografi dan TPPO.

    “Semoga dengan meningkatnya awareness kedaruratan ini, apalagi Presiden Prabowo juga sudah merespons (17/11), ada afirmasi terhadap lembaga pencegahan dan pengawasan khususnya dalam konteks kami di Komisi VIII melalui penguatan kewenangan dan anggaran bagi KemenPPPA dan KPAI,” lanjutnya.

    HNW mendorong agar penguatan regulasi perlindungan anak, termasuk mekanisme pencegahan, dimasukkan dalam Revisi UU Sisdiknas yang telah masuk Prolegnas Prioritas 2026.

    Dengan demikian, Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang menuju Indonesia Emas menjadi sistem yang menolak dan mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang yang diikuti anak.

    HNW menegaskan menuju Indonesia Emas diperlukan keseriusan dalam mengatasi berbagai darurat anak, mulai dari perundungan, kejahatan seksual, hingga stunting. Ia mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas sulit tercapai jika anak-anak terus hidup dalam kecemasan akibat masalah tersebut.

    “Hanya oleh generasi Emas, yang bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak, Indonesia Emas dapat tercapai,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Gaduh Pernyataan Wakil Ketua DPR, Tagar #prayforahligizi Menggema di Medsos

    Gaduh Pernyataan Wakil Ketua DPR, Tagar #prayforahligizi Menggema di Medsos

    Jakarta –

    Tagar #prayforahligizi menggema di lini masa media sosial sejak video pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, beredar luas di media sosial. Videonya direkam saat Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Acara itu membahas kesiapan dan pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Duduk Perkara Pernyataan yang Viral

    Dalam potongan video yang beredar, ada beberapa hal yang membuat publik tersentak. Salah satunya adalah ucapan bahwa “ahli gizi tidak diperlukan” dalam program MBG, dan bahwa lulusan SMA bisa menggantikan posisi tersebut setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tiga bulan. Cucun juga menyebut salah seorang peserta diskusi di acara tersebut “arogan” karena membahas kebijakan di MBG.

    Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa persyaratan tenaga ahli gizi terlalu sulit dipenuhi. Dalam konteks ini, ia menyarankan agar istilah “ahli gizi” diganti menjadi “tenaga yang menangani gizi” agar rekrutmen lebih fleksibel dan dapur MBG tidak kekurangan SDM.

    Pernyataan tersebut dianggap meremehkan pendidikan ahli gizi, mengesampingkan kompetensi ilmiah yang dipelajari bertahun-tahun di bangku kuliah, dan menurunkan martabat profesi yang berperan langsung dalam isu stunting dan kesehatan masyarakat.

    Tak heran jika video itu memicu gelombang reaksi. Kalangan ahli gizi menilai analogi tersebut tidak tepat, sebab gizi bukan sekadar “mengawasi makanan”, tetapi melibatkan penilaian kebutuhan nutrisi, manajemen keamanan pangan, perhitungan kalori, risiko alergi, hingga evaluasi status gizi anak secara sistematis.

    Berawal dari Pernyataan Kepala BGN soal Kelangkaan SDM

    Wacana melibatkan tenaga non-gizi di dapur MBG ini berakar dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut adanya kesulitan dalam merekrut ahli gizi untuk SPPG. Menurut laporan DPR dan BGN, sebagian dapur MBG mengalami kekurangan tenaga gizi karena jumlah lulusan gizi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dari sinilah timbul gagasan untuk membuka peluang lebih luas bagi tenaga lain yang “masih berhubungan dengan gizi”, seperti tata boga, boga kesehatan, atau jurusan kesehatan masyarakat. Wacana itu lalu berkembang menjadi pembahasan regulasi yang berpotensi membuat lulusan non gizi dapat menempati posisi yang selama ini menjadi domain profesi ahli gizi.

    Ketika kemudian pernyataan tersebut direspons oleh Wakil Ketua DPR dalam acara dialog yang viral itu, publik melihatnya sebagai bentuk pengabaian terhadap keilmuan gizi, dan isu pun dengan cepat membesar.

    Apalagi, data menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak lulusan gizi. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan sarjana gizi lulus dari setidaknya 80 program studi gizi di seluruh Indonesia. Artinya, narasi bahwa ahli gizi “langka” tidak sepenuhnya tepat, dan yang lebih mungkin terjadi adalah persoalan distribusi, pola rekrutmen, serta sistem kerja yang membuat profesi ini tidak diminati.

    Dengan konteks ini, publik semakin mempertanyakan alasan di balik wacana pelonggaran regulasi, dan mengapa solusi yang muncul justru mengarah pada mengganti posisi ahli gizi dengan tenaga yang tidak memiliki pendidikan sesuai kompetensi gizi.

    Banjir Kritik

    Gelombang kritik terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR itu bukan hanya datang dari para ahli gizi atau akademisi, tetapi juga dari beberapa tokoh publik yang ikut bersuara lantang di media sosial.

    Dari kalangan pakar kesehatan, dr Tan Shot Yen, menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan penolakannya. Ia mengibaratkan wacana mengganti ahli gizi dengan lulusan SMA sebagai tindakan yang sama kelirunya dengan “meminta petugas ground handling menerbangkan pesawat hanya karena pernah ikut pelatihan tiga bulan.” Analogi ini langsung beredar luas dan jadi salah satu pemantik ramainya tagar #prayforahligizi.

    Organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) juga memberikan pernyataan resmi. PERSAGI menegaskan bahwa profesi ahli gizi memiliki standar kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh pelatihan singkat. Persagi menyoroti bahwa perhitungan kebutuhan gizi ribuan anak, pengawasan dapur besar, hingga manajemen keamanan pangan bukan pekerjaan administratif, tetapi tugas profesional yang membutuhkan pendidikan formal dan magang klinis yang jelas.

    Di luar lingkaran profesi gizi, dua figur publik ikut menyoroti isu ini lewat unggahan Instagram mereka.

    Dari kalangan publik figur, Rocky Gerung dalam unggahan Instagram-nya mengkritik “Kalau ahli gizi bisa diganti anak SMA kursus 3 bulan, harusnya anggota DPR bisa diganti anak TK magang 3 hari.”

    Sementara itu, Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, lewat Instagram juga menyuarakan kekhawatiran bahwa MBG bukan hanya soal kenyang, tetapi soal memastikan makanan benar-benar bergizi dan aman. Ia menjelaskan tugas ahli gizi dan risiko bila tidak melibatkan ahli gizi. Ia mendukung BGN untuk melibatkan ahli gizi dalam mendukung program MBG.

    Klarifikasi dan Permintaan Maaf

    Setelah kritik datang dari berbagai arah, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan mengundang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berdialog di DPR dalam rangka penguatan program MBG melalui kerjasama PERSAGI dan BGN.

    Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa kompetensi tetap penting. Ia menyampaikan bahwa ungkapan dalam video tersebut tidak bermaksud meremehkan profesi gizi.

    Menurutnya, ia hanya sedang berdiskusi mengenai solusi jangka pendek jika tenaga gizi tidak mencukupi target implementasi MBG. Bila ada tenaga non-gizi yang direkrut, harus melalui pelatihan panjang dan uji kompetensi, bukan pelatihan tiga bulan tanpa standar.

    Namun, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan keresahan publik karena kontroversinya sudah terlanjur meluas.

    Halaman 2 dari 3

    (mal/up)

    Gaduh Peran Ahli Gizi

    12 Konten

    Peran ahli gizi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah jadi sorotan. Dianggap tidak perlu ada dan bisa digantikan lulusan SMA yang dilatih khusus. Jelas, ahli gizi meradang karenanya. Tagar #prayforahligizi menggema di medsos.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    GELORA.CO – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2029. Optimisme itu ia dasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik (approval rating) dalam sejumlah survei terbaru.

    “Saya yakin kita akan menang pemilu lagi tahun 2029. Ada alasannya kenapa tingkat approval rating Pak Prabowo sangat tinggi,” kata Hashim dalam acara 13 th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Ia memaparkan bahwa dalam dua pekan terakhir terdapat empat survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada pada kisaran 77,8 persen hingga 82 persen. “Kalau dilihat dari rentang 77,8 persen sampai 82 persen, bisa dikatakan bahwa approval rating dia (Prabowo) sekitar 80 persen,” ujarnya.

    Dengan berseloroh, Hashim membandingkan capaian tersebut dengan approval rating Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Sebagai perbandingan, approval rating Presiden Trump di 45 persen. Jadi ini tidak buruk, karena itu saya pikir kita akan berada dalam posisi yang baik ke depannya,” katanya.

    Hashim menilai, tingginya tingkat kepuasan masyarakat berkaitan erat dengan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai memberi dampak langsung, seperti pembangunan 3 juta rumah hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, merujuk pada pengalaman China yang mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi selama tiga dekade.

    Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah susun di kawasan perkotaan serta dua juta rumah bagi masyarakat perdesaan, termasuk keluarga nelayan. Saat ini, sekitar 15 juta keluarga tercatat dalam daftar tunggu rumah layak huni, sementara 27 juta keluarga lainnya tinggal di hunian substandar.

    “Inilah alasan mengapa kami yakin bisa mencapai pertumbuhan 8 persen dan mempertahankannya, bahkan melampauinya. Angka 8 persen itu bukan hal yang mustahil. China sudah melakukannya selama 30 tahun, dan salah satu pendorong utamanya adalah sektor perumahan,” jelasnya.

    Hashim juga menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk menekan angka tengkes (stunting) sejak dini. “Gagasannya adalah (MBG) menyediakan susu, telur, protein hewani dan nabati, agar anak-anak memiliki kesempatan yang baik untuk tumbuh sehat dan mampu menyerap pendidikan di sekolah,” ujarnya.

    Selain perumahan dan MBG, Hashim menyebut hilirisasi serta penyediaan internet berbiaya rendah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya.

    Ia mengatakan penetrasi internet yang efektif di Indonesia baru sekitar 15 persen, jauh di bawah Malaysia, Filipina, dan Thailand yang telah mencapai sekitar 50 persen. Padahal, studi McKinsey menunjukkan setiap peningkatan 10 persen akses internet murah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 hingga 1,3 persen.

    “Jadi empat penggerak pertumbuhan (ekonomi) itu, menurut saya, adalah program makan bergizi (MBG), program perumahan, hilirisasi, serta ketersediaan dan aksesibilitas internet murah,” tambahnya.

  • HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    Mojokerto (beritajatim.com) – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 dengan aksi sosial bertajuk Korpri Peduli. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan bagi balita stunting dan lansia sebatang kara.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel di halaman Balai Kota Mojokerto yang dipimpin Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi. Usai apel, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak serentak menyalurkan bantuan ke sejumlah titik yang telah ditentukan.

    Tahun ini, Korpri Kota Mojokerto memberikan perhatian khusus kepada 44 balita stunting dari keluarga kurang mampu. Masing-masing balita menerima satu kardus susu UHT dan dua kilogram telur ayam. Selain itu, bantuan sembako juga diberikan kepada 43 lansia sebatang kara sebagai bentuk dukungan sosial.

    “Korpri harus memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, difabel, dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kegiatan hari ini jadi bukti nyata komitmen moral kami,” ungkap Wakil Wali Kota yang akrab disapa Cak Sandi ini, Senin (18/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa aksi sosial tersebut tidak hanya mendukung percepatan penurunan stunting, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial bagi warga rentan di Kota Mojokerto. Pada momentum tersebut, Cak Sandi turut mengingatkan pentingnya netralitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “ASN memang memiliki hak memilih, namun saat mengenakan seragam Korpri, kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pelayanan yang seharusnya cepat jangan diperlambat, yang mudah jangan dipersulit. Itu amanah yang harus terus kita jaga,” tegasnya.

    Cak Sandi juga menekankan bahwa peringatan HUT Korpri bukan hanya seremoni, tetapi wujud nyata komitmen Korpri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Korpri harus menjadi teladan netralitas dan profesionalisme.

    “Tolak praktik transaksional dalam pelayanan, jangan biarkan ada pungutan liar, titipan tak wajar, atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Dokter Jelaskan soal Diabetes Tipe 5, Kelompok Ini Lebih Rentan Kena

    Dokter Jelaskan soal Diabetes Tipe 5, Kelompok Ini Lebih Rentan Kena

    Jakarta –

    Belum lama ini, ilmuwan mengumumkan jenis diabetes terbaru, diabetes tipe lima. Jenis diabetes yang umum di telinga orang adalah diabetes tipe satu, tipe dua, dan gestasional. Diabetes tipe satu berkaitan dengan autoimun, tipe dua berkaitan dengan gaya hidup, sedangkan gestasional merupakan jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan.

    Penyakit ini dilaporkan sudah dialami oleh 20-25 juta orang di seluruh dunia, dengan Asia dan Afrika dengan wilayah dengan kasus paling banyak.

    Spesialis penyakit dalam dr Dicky Lavenus Tahapary, SpPD-KEMD, PhD, FINASIM menjelaskan diabetes tipe lima merupakan diabetes yang terjadi pada pasien malnutrisi atau kurang gizi. Menurut dr Dicky, ini bisa disebabkan faktor kehamilan atau 1000 hari pertama kehidupan anak.

    “Itu memang kemampuan pankreas produk insulinnya, dia nggak bagus, jadi pasiennya nggak gemuk. Kalau diabetes tipe dua, kebanyakan gemuk dulu, baru timbul diabetes,” ujar dr Dicky ketika ditemui awak media dalam acara #Hands4Diabetes di Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025).

    Pasien diabetes tipe lima biasanya bertubuh kurus dan berat lahirnya tidak terlalu tinggi.

    dr Dicky menuturkan diagnosis diabetes tipe lima lebih sulit. Selain belum banyak yang diketahui soal diabetes ini, proses diagnosis berarti perlu menyingkirkan diabetes tipe satu dan tipe dua terlebih dahulu.

    “Masih belum ada kesepakatan lah, diagnosis yang pastinya dengan apa. Dan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak,” katanya.

    dr Dicky memperkirakan anak dengan kondisi stunting mungkin akan lebih berisiko mengalami diabetes tipe lima. Terlebih, berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, diabetes tipe lima lebih banyak terjadi di negara-negara yang pendapatannya cenderung rendah.

    Menurut dr Dicky, jika dilakukan pemeriksaan mendalam terkait diabetes tipe lima di wilayah yang tinggi kondisi stuntingnya, mungkin saja diabetes tipe ini ditemukan.

    “Jadi mungkin kalau di area-area Indonesia yang mungkin stuntingnya tinggi. Mungkin kalau kita kejar, kita cari jenis-jenis diabetes, mungkin proporsi diabetes tipe 5-nya mungkin ada,” ungkap dr Dicky.

    “Tapi kita belum ada penelitian khusus,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Jakarta –

    Pemerintah mencatat capaian baru dalam upaya penurunan stunting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan prevalensi stunting nasional pada 2024 turun menjadi 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah 20 persen.

    “Alhamdulillah prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir,” kata Budi dalam Rakornas Stunting di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia menegaskan penanganan stunting hanya bisa dicapai lewat kerja lintas sektor, dari pusat hingga desa.

    Budi menyebut dua faktor kunci di sektor kesehatan: memastikan ibu hamil cukup gizi dan bebas anemia, serta pemenuhan protein hewani untuk balita, terutama usia 12-24 bulan.

    Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya data akurat dan pelaksanaan program yang disiplin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan, keberhasilan daerah sangat ditentukan komitmen kepala daerah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Jawa Barat mencatat penurunan stunting paling besar pada 2024, yaitu 5,8 persen

    “Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka stunting menjadi 19,8 persen, atau turun 377 ribu anak dibandingkan 2023,” ujarnya.

    Budi menambahkan, perjalanan belum selesai. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada 2029.

    (kna/kna)

  • Komitmen Turunkan Stunting, Pertamina SEHATI Sehatkan Anak Bangsa

    Komitmen Turunkan Stunting, Pertamina SEHATI Sehatkan Anak Bangsa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya menurunkan stunting tak hanya datang dari puskesmas atau penyuluh kesehatan. Asa menyehatkan anak bangsa, ternyata pun mengemuka dari bilik-bilik di lembaga pemasayarakatan perempuan (LPP) Kelas II A Kota Palembang.

    Sebanyak 20 perempuan binaan LPP dalam kelompok Srikandi Mandiri yang dibimbing Pertamina Integrated Terminal Palembang, menanam dan mengolah hasil hidroponik menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur. Olahan kemudian disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana memproduksi abon lele dan pempek sayur.

    Sejak 2023, kedua kelompok ini telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, terjadi penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kolaborasi menjadi kata kunci.

    “Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama,” kata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu, 12/11. Keroyokan bersama multi pihak itu berbuah penurunan stunting nasional hingga 19,8%, pertama dalam sejarah Indonesia di bawah angka 20%.

    Kolaborasi multi pihak menurunkan stunting, diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas dampak nyata dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang diserahkan Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI.

    Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menekan angka stunting di Indonesia.

    “Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SEHATI – Sehat Anak Tercinta dan Ibu, menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi, membantu 16.587 balita dengan tambahan nutrisi, serta memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan.

    Selain itu, 40 rumah tidak layak huni telah diperbaiki, memberikan akses hunian sehat bagi 256 orang dan 35 anak berisiko stunting. Serta menghadirkan 85 sarana air bersih dan MCK bagi lebih dari 12.000 jiwa.

    Elnara, kader posyandu di Puskesmas Mariana, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pertamina membawa perubahan besar. “Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.

    Selain di Palembang, PT Pertamina EP (PEP) Ramba Field juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bertajuk SIMBA KUAT (Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan masyarakat sekitar wilayah operasi dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungannya.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]