Kasus: stunting

  • DPR RI Bareng BGN Gencarkan Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Desa Tropodo Sidoarjo

    DPR RI Bareng BGN Gencarkan Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Desa Tropodo Sidoarjo

    Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja m

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 19:37 WIB

    istimewa

    SOSIALISASI MBG – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja menyelesaikan sosialisasi peningkatan gizi bagi masyarakat di Desa Tropodo, Sidoarjo Senin, 10 Februari 2025. 

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja menyelesaikan sosialisasi peningkatan gizi bagi masyarakat di Desa Tropodo, Sidoarjo Senin, 10 Februari 2025.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untukpemenuhan gizi nasional. BGN dan Komisi IX DPR RI tengah fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
     
    Sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja ini dihadiri sekitar 300-an peserta yang berasal dari warga setempat. Acara yang digelar di Balai Desa Tropodo, Sidoarjo itu dimulai tepat pada pukul 14.30 WIB.
     
    Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kab Sidoarjo Zahlul Yussar, dan Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi dari BGN Fatimah Azzahra.
     
    Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menilai bahwa program MBG ini sering disalahgunakan dengan mengatasnamakan BGN sebagai lembaga penyelenggara MBG. 
     
    “Untuk itu sosialisasi ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran mitra yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional,” kata Lucy Kurniasari.
     
    Dalam kesempatannya, Lucy juga menyampaikan harapan di masa mendatang terhadap penurunan kasus angka stunting di Kabupaten Sidoarjo agar terus mengalami penurunan.
     
    “Pada Agustus 2023, tercatat 5.026 balita terindikasi stunting, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk kerja sama lintas sektor dan program intervensi gizi,” ungkap Lucy.
     
    Meski tren kasus angka stunting di daerah Sidoarjo terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, Pemerintah akan terus melakukan upaya memberantas kasus stunting dengan program Makan Bergizi Gratis.
     
    “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Sidoarjo,” ucapnya.
     
    Sesuai dengan visi Pemerintah, program Makan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
     
    Sementara itu, DPRD Kab. Sidoarjo Zahlul Yussar mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mengawal serta berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
     
    “Program ini merupakan komitmen bersama yang perlu dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam proses budgeting dan pengawasan program ini.”
     
    Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG diharapkan bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan optimal.
     
    Peranan penting dan utama masyarakat di sini ialah dalam menjalankan dapur Makan Bergizi Gratis yang akan diawasi langsung oleh BGN.
     
    Berdasarkan data BGN, pada 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk sebanyak 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran secara literal.

    Menurut Dhafir, pemerintah pusat memang melakukan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk dengan memangkas beberapa pos belanja seperti alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen.

    Namun, ia menekankan bahwa Pemkab Bondowoso harus lebih selektif dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak berdampak buruk, terutama terhadap tenaga honorer.

    “Saya minta jangan menerjemahkan secara literal. Artinya, anggaran di luar yang dituangkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 29 Tahun 2025 itu masih bisa disisir untuk efisiensi. Sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan ke sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur,” ujar Dhafir kepada BeritaJatim.com, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengungkapkan, untuk tahun 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan masih diterima oleh Bondowoso.

    Namun, ada pengurangan signifikan, bahkan beberapa pos untuk pembangunan infrastruktur jalan mengalami pemangkasan hingga nol.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar efisiensi dilakukan dengan bijak, sehingga kepentingan masyarakat tetap berjalan.

    Salah satu kekhawatiran utama Dhafir adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer.

    Ia menegaskan bahwa hal ini bisa berdampak besar, seperti meningkatnya angka pengangguran di Bondowoso.

    “Jangan sampai seperti kabupaten lain, jangan sampai ada PHK massal. Dampaknya luar biasa. Maka, bagaimana honor mereka bisa dijadikan solusi. Prinsipnya, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti program pemerintah pusat yang mendorong peningkatan gizi anak untuk mencegah stunting. Menurutnya, kebijakan ini baik, tetapi tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi keluarga.

    “Oke, anak-anak bisa makan bergizi gratis. Tapi kalau orang tuanya di-PHK? Bagaimana mereka bisa bertahan? Artinya, kebijakan pemerintah pusat menyiapkan generasi cerdas dan sehat, tetapi jangan sampai di sisi lain menambah angka pengangguran,” katanya.

    Dhafir pun berharap agar tenaga honorer tetap fokus bekerja, sementara Pemkab dan DPRD Bondowoso akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan.

    Pihaknya menekankan agar Pemkab Bondowoso mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

    Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (awi/ted)

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Libatkan Kader Posyandu, Dunia Usaha Turut Berpartisipasi Cegah Risiko Stunting pada Anak-anak – Halaman all

    Libatkan Kader Posyandu, Dunia Usaha Turut Berpartisipasi Cegah Risiko Stunting pada Anak-anak – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di wilayah sekunder, dengan 1 dari 5 anak di bawah usia lima tahun (balita) mengalami kondisi ini. 

    Stunting sendiri adalah kondisi dimana seorang anak tumbuh tidak seoptimal anak sebayanya yang diakibatkan kekurangan gizi terutama protein dalam waktu yang lama.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, percepatan penurunan angka stunting pada balita telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menargetkan penurunannya hingga 14 persen pada tahun 2024, yang pada akhirnya belum mampu mencapai target tersebut berdasarkan laporan Sekretariat Wakil Presiden RI 2024 silam.

    Mendukung upaya penanganan stunting di masyarakat, Edu Farmers International bekerjasama dengan The Foodhall Grand Indonesia dan Ayyomi Farm, mendorong pemenuhan kebutuhan protein anak-anak yang berisiko stunting tinggi dan anak-anak kurang gizi.

    Kegiatan ini bertajuk The Missing Egg by ZeroStunting untuk menopang agar anak-anak agar dapat tumbuh kembang optimal di masa datang dan dijalankan mulai 27 Januari hingga 31 Maret 2025

    EduFarmers membuat gerakan penggalangan dana unik untuk menyadarkan kaum urban dan generasi muda bahwa masalah stunting adalah masalah yang serius dan membutuhkan perhatian semua pihak. 

    Program ini dirancang sebagai inisiatif jangka panjang yang akan menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai pihak di masa depan.

    Dari sisi konsumen, konsep ini mengusung model charity unik, di mana hilangnya satu telur pada kemasan produk dijelaskan sebagai bentuk kontribusi sosial.

    Penekanan keunikan konsep ini terletak pada bagaimana konsumen bisa terlibat dalam kegiatan amal secara langsung melalui pembelian produk, menjadikannya pengalaman yang bermakna dan berbeda.

    Libatkan Kader Posyandu

    Anak-anak berisiko stunting mendapatkan satu butir telur setiap hari selama setidaknya enam bulan dengan melibatkan peran kader Posyandu.

    Mereka jadi ujung tombak intervensi berbasis komunitas, disertai dengan edukasi praktis untuk para orang tua untuk lebih mengenal bagaimana memberikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita.

    Dr. Lukmanul Hafiz, Head of Stunting Program & Operations, Edu Farmers menyatakan, selain program intervensi gizi dengan slogan yang sudah cukup umum digunakan yaitu One Day One Egg, ZeroStunting juga menjad sarana untuk memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh anak di Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya terlepas dari kondisi ekonomi dan sosial keluarganya.

    “Sejak awal kami menggagas program ini di 2022 hingga saat ini, cukup banyak pihak swasta, organisasi nirlaba, akademisi, dan pemerintah daerah yang telah mendukung keberhasilan program ini,” ujarnya dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

    Untuk mendorong perubahan perilaku orang tua, pihaknya juga membuat konten-konten edukatif yang mudah dicerna melalui media sosial dan website zerostunting.

    Pihaknya juga memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan transparansi data dan kemudahan dalam memonitor dampak secara realtime, hingga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk ikut berkontribusi mewujudkan masa depan stunting yang benar-benar zero alias nihil.

    “Tahun ini kami meluncurkan kampanye kreatif The Missing Egg untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang, khususnya protein hewani, dalam mencegah stunting,” ujarnya.

     

  • 80 Persen Anak RI Hadapi Masalah Nutrisi, Ini Pesan BPOM untuk Industri Pangan

    80 Persen Anak RI Hadapi Masalah Nutrisi, Ini Pesan BPOM untuk Industri Pangan

    Jakarta

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Taruna Ikrar, mengatakan kondisi kesehatan anak-anak di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sekitar 80 persen anak-anak mengalami masalah gizi.

    Ikrar mengatakan masalah tersebut meliputi stunting, kekurangan gizi, dan kelebihan gizi yang salah satunya bisa menyebabkan penumpukan lemak tubuh, hingga mengganggu kesehatan, kegemukan bahkan obesitas.

    “Dari data yang kami miliki, 100 persen (anak) yang ada, sekitar 80 persen mereka bermasalah (terkait kesehatan),” katanya di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    “Ini terbagi 21,6 persen mengalami stunting, terus tambah 40 persennya mengidap (kekurangan) mikronutrien, kekurangan ferrum, anemia, dan sebagainya. Ditambah 20 persen mengalami over food atau over nutrisi,” sambungnya.

    Ikrar menambahkan angka kelahiran anak menyentuh angka 4,8 juta per tahun. Kondisi kesehatan anak yang mengkhawatirkan ini tentu wajib menjadi perhatian.

    Oleh karena itu, Taruna mendorong para industri pangan untuk gotong royong bersama pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan anak. BPOM sendiri akan lebih mengoptimalkan aturan terkait produksi, izin edar, hingga distribusi pangan.

    “Ini untuk memastikan agar apa yang dijalankan (industri pangan) sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya,” tambah Ikrar.

    Produk-produk pangan bergizi dan sesuai standar BPOM, lanjut Taruna, akan mampu memperbaiki masalah kesehatan anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

    “Dalam konteks ini, kalau hanya pemerintah yang menjalankan lewat APBN tentu (sulit). Sementara ada sumber lain yang bisa dijalankan lewat (bantuan) industri pangan dan masyarakat,” kata Ikrar.

    “Kami ingin mempromosikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan, juga berkontribusi dalam bentuk yang disebut makan bergizi gratis itu, lewat jalur gotong royong,” sambungnya.

    Taruna menambahkan bantuan dari segala pihak, baik industri pangan dan masyarakat diharapkan bisa membuat program makan bergizi gratis mampu berjalan lama.

    “Kalau dia (MBG) bisa menjadi bagian gerakan masyarakat, bisa saja (MBG) jadi program selamanya,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • TMMD ke-123, Kodim 0822 Bondowoso Sasar 2 Desa, Bangun Musala hingga Gapura

    TMMD ke-123, Kodim 0822 Bondowoso Sasar 2 Desa, Bangun Musala hingga Gapura

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO– TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2025 ke 123 di Bondowoso akan dilaksanakan di dua desa. Yakni, di Desa Gunosari dan Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari.

    Menurut Komandan Kodim 0822, Letkol Arh Achmad Yani, penentuan dua wilayah ini berdasarkan pengajuan dari masyarakat yang diajukan secara berjenjang. Kemudian, diputuskan bersama antara TNI dan Pemerintah Daerah.

    “Per dua tahun ya TMMD, itu pasti bergantian,” jelasnya dikonfirmasi Selasa (11/2/2025).

    Ia menjelaskan, pelaksanaan TMMD tahun ini akan dimulai pada 19 Februari hingga 20 Maret. 2025.

    Dengan program utama yang akan dilaksanakan di antaranya pembangunan musala, pos kamling, gapura, pavingisasi jalan lingkungan, rekontruksi jaringan jalan. Kemudian ada juga pemasangan tandon air, pembuatan kolam terpal, dan rumah tidak layak huni.

    “Pembangunan jalan menjadi salah satu fokus utama dalam TMMD kali ini,” ungkapnya.

    Melihat banyaknya program yang dilaksanakan, kata Achmad Yani, pihaknya mengawali beberapa program sejak Senin (10/2/2025) kemarin.

    Tepatnya, diawali dengan apel kesiapan tekhnis yang diikuti langsung kerja gotong royong beberapa program di dua desa tersebut.

    “Saya mulai ancang-ancang lebih dahulu. Kaitanbya kerjaan ini banyak, takutnya makan waktu. Menghadapi kondisi cuaca saat ini,” terangnya.

    Sementara itu dikonfirmasi terpisah Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menjelaskan,  penentuan dua wilayah untuk kegiatan TMMD ini melihat beberapa indikator. Seperti di antaranya adanya kemiskinan ekstrem, stunting, dan lainnya.

    “Ya biasanya terkait dengan kemiskinan ekstrem, stunting dan juga pertimbangan lain dan itu menyesuaikan dengan prioritas daerah,” terangnya didampingi Plh Sekda Bondowoso, Haeriyah Yuliati.

    Ia menjelaskan, pihaknya telah meminta seluruh OPD terkait untuk mendukung dan menfasilitasi TMMD ini. Kendati saat pembukaan nanti tanggal 19 Februari 2025, sedang masa transisi pemerintahan ke bupati baru yang rencananya akan dilantik tanggal 20 Februari 2025.

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko Zulkifli Hasan Tinjau PKG di Sidoarjo: Upaya Masif Pemerintahan Prabowo Jaga Kesehatan Warga – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Tinjau PKG di Sidoarjo: Upaya Masif Pemerintahan Prabowo Jaga Kesehatan Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melihat langsung pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Taman Sidoarjo, Senin (10/2/2025). 

    Adapun PKG merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 untuk bisa memajukan kesejahteraan umum, terutama pasal 28 H yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

    Zulhas tampak langsung berbincang dengan para warga yang  sudah datang di puskesmas. 

    Dia pun menyampaikan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. 

    “Jadi sebelum sakit kita sudah bisa memeriksa kesehatan,” katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (10/2/2025).

    Zulhas juga menyempatkan diri berbincang  dengan para ibu hamil yang sedang antre untuk periksa kandungan. 

    Baginya, upaya pencegahan stunting bisa dilakukan sejak dini, yakni sejak masih di dalam kandungan. 

    “Jadi diperhatikan gizinya, nanti bisa terus dipantau perkembangan kandungan serta setelah melahirkan. Pola makannya juga bisa dijaga,” kata dia. 

    Selain itu, Zulhas mengatakan PKG juga menjadi komitmen serta realisasi janji kampanye Presiden Prabowo yang diucapkan pada 8 November 2023, bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa bayar alias gratis. 

    PKG adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kedua setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan status gizi lebih dari 82 juta orang.

    Dia menambahkan, PKG merupakan PHTC dengan target penerima manfaat terbesar, lebih dari 281 juta orang warga negara. Penerima manfaat dalam program ini adalah terbesar dalam sejarah sektor kesehatan Indonesia.

    “Harapannya nanti semua warga bisa memeriksakan kesehatannya dengan baik,” jelasnya.

    Selain itu, PKG juga mengubah paradigma kesehatan kuratif ke preventif. Sehingga mengubah kebiasaan dari “Sakit Dahulu Baru Berobat” dan “Sehat itu Mahal” menjadi “Cek Kesehatan Dulu Sebelum Jatuh Sakit” serta “Mencegah Lebih Murah Daripada Mengobati”. 

    Program ini, lanjutnya, ditujukan untuk 100 persen penduduk Indonesia, untuk semua kategori usia, mulai bayi hingga lansia. Setiap orang, penyandang disabilitas, lansia, petani, nelayan, buruh, dan ASN berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa kecuali.

    “Sekai lagi, mencegah sebelum jatuhnya sakit jauh lebih baik. Itu yang nanti akan dilakukan terus, sehingga ada upaya baik untuk menjaga kesehatan dan kontrol kesehatan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti.

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik.

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya.

  • Pemkot Jaksel sebut 266 RW sudah terbebas dari BAB sembarangan

    Pemkot Jaksel sebut 266 RW sudah terbebas dari BAB sembarangan

    Dengan lingkungan yang bersih tidak ada kuman atau kotoran, tentunya membuat kita semua menjadi sehat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan sebanyak 266 Rukun Warga (RW) di wilayahnya sudah terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati mengatakan, ratusan RW yang sudah ODF tersebut diketahui setelah dilakukan pendataan dan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

    “Alhamdulillah untuk deklarasi STBM dengan menggalang komitmen stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) bersama seluruh elemen masyarakat sudah kita lakukan di 10 Kecamatan se-Jakarta Selatan,” kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun 266 RW yang sudah ODF diantaranya berada di Kecamatan Cilandak sebanyak 23 RW, Jagakarsa 26 RW, Kebayoran Baru 40 RW, Kebayoran Lama 27 RW, Mampang Prapatan 12 RW, Pancoran 25 RW, Pasar Minggu 21 RW, Pesanggrahan 30 RW, Setiabudi 30 RW dan Kecamatan Tebet 32 RW.

    “Ada 10 kelurahan yang seluruh RW-nya sudah menggunakan tangki septik atau ODF Murni, yakni Kelurahan Lebak Bulus, Melawai, Pulo, Selong, Senayan, Cikoko, Petukangan Selatan, Guntur, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi,” ujarnya.

    Dalam proses Jakarta Selatan bebas BAB sembarangan itu, pihaknya bersinergi dengan pihak lainnya baik pemerintahan atau swasta untuk terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang limbah langsung ke kali atau sungai.

    “Dengan lingkungan yang bersih tidak ada kuman atau kotoran, tentunya membuat kita semua menjadi sehat. Balita bisa juga terbebas dari indikasi stunting (tengkes),” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan penyelesaian masalah buang air besar sembarangan (BABS) dalam kurun waktu satu hingga dua tahun untuk mewujudkan stop BAB sembarangan (open defecation free/ODF) di wilayah tersebut.

    Pembuatan tangki septik dalam program STBM ini menargetkan 6-10 kelurahan untuk tercapainya kawasan ODF. Satu tangki septik komunal bisa dipakai untuk 10-15 kepala keluarga (KK).

    Berdasarkan data STBM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah tangga atau KK yang masih melakukan praktik BAB sembarangan pada 2023 sebanyak 5,47 persen KK dari seluruh KK di Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025