Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Program MBG di Gunungkidul Dimulai, Dapur Sehat Layani Ribuan Siswa

    Program MBG di Gunungkidul Dimulai, Dapur Sehat Layani Ribuan Siswa

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, resmi dimulai dengan pelaksanaan soft launching Dapur Sehat setelah berbagai persiapan yang dilakukan sejak Juli 2024. Dua dapur utama telah disiapkan untuk mendukung kelancaran program ini, yaitu di kompleks kantor Perpadi Wonosari dan di Kecamatan Tepus.

    “Dapur di BGN Perpadi akan melayani siswa SMP Negeri di wilayah Wonosari dengan total 1.151 paket makan bergizi gratis. Sementara itu, Dapur Mandiri Kapanewon Tepus akan mengampu 3.000 paket yang tersebar di 30 titik, melayani berbagai jenjang pendidikan mulai dari kelompok usia dini hingga SMA di dua kalurahan,” ujar Dandim 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, Senin (17/2/2025).

    Pelaksanaan soft launching ini diharapkan berjalan lancar dengan fokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

    “Yang diutamakan bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Ke depan, program ini akan menjangkau sekitar 120.000 penerima di seluruh Kabupaten Gunungkidul,” jelas Letkol Inf Roni Hermawan.

    Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi-misi pemerintah daerah.

    “Kami berharap program ini berjalan lancar. Jika sarana dan prasarananya baik, maka pelayanannya pun akan baik. Ini adalah tugas negara untuk masyarakat, dan kami akan berupaya memastikan program ini berjalan tanpa kendala,” ujar Bupati Gunungkidul.

    Program makan bergizi gratis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Prabowo Targetkan 6 Juta Anak Terima Makan Bergizi Gratis Juli 2025

    Prabowo Targetkan 6 Juta Anak Terima Makan Bergizi Gratis Juli 2025

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) telah diberikan kepada 770.000 anak di Indonesia. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 1 juta penerima pada akhir Februari 2025.

    “Saya diberi tahu sampai hari ini sudah 770.000 anak menerima MBG. Akhir Februari ditargetkan mencapai 1 juta anak,” ujar Prabowo saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menambahkan target 6 juta penerima MBG dipercepat menjadi akhir Juli 2025, lebih awal dari target awal pada Agustus 2025. “Seterusnya diharapkan akhir Juli sudah mencapai 6 juta anak minimal,” ucapnya.

    Menurut Prabowo, percepatan program makan bergizi gratis tidak lepas dari peran Badan Gizi Nasional yang digagas oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Joko Widodo yang membentuk Badan Gizi Nasional sehingga kita sudah mulai bekerja sejak sebelum Oktober dan Januari kita sudah mulai menjalankan program ini,” jelasnya.

    Meski program makan bergizi gratis telah berjalan, Prabowo menyadari masih ada pihak yang meragukan realisasinya. “Negara kita sangat besar, sudah kita mulai program ini, tetapi tetap saja ada yang komentar, ‘Iya, tetapi belum banyak’,” tutupnya.

    Program makan bergizi gratis 2025 ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di Indonesia. Dengan percepatan distribusi, diharapkan semakin banyak anak yang mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

  • Legislator Komisi IX Rahmawati Herdian Dorong Kebijakan Hingga Alokasi Anggaran di Program MBG

    Legislator Komisi IX Rahmawati Herdian Dorong Kebijakan Hingga Alokasi Anggaran di Program MBG

    “Dengan program ini, kita berharap dapat menanamkan pola pikir kepada anak-anak tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi,” jelas Rahmawati. Menurutnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas, maka gizi yang baik sejak usia anak-anak hingga dewasa jadi fondasi utama dalam membentuk kualitas fisik dan kecerdasan di generasi tersebut.

    Di sisi lain, kekurangan gizi, khususnya stunting, akan menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kemampuan belajar anak, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan daya saing mereka di masa depan.

    “Kami juga mendukung sinergi lintas sektor, termasuk dengan kementerian pendidikan dan dinas sosial, untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil mendapatkan prioritas dalam program ini,” tambah Rahmawati.

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

  • Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial Bagian dari Tour of Kemala 2025

    Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial Bagian dari Tour of Kemala 2025

    Jakarta: Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar bakti sosial di Yogyakarta dalam rangka ‘Tour of Kemala 2025.’

    “Bakti sosial dilaksanakan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dalam bakti sosial tersebut pihak yayasan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat, yaitu memperbaiki infrastruktur di beberapa lokasi, memberikan sembako, paket pangan stunting, hingga alat disabilitas berupa kursi roda.
     

    Yayasan Kemala Bhayangkari, kata Kadiv Humas, berkomitmen untuk mendukung kemajuan UMKM lokal yang sangat banyak di Yogyakarta sebagai bagian dari misi pemberdayaan ekonomi.

    Adapun terpilihnya Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan ajang juga mempertimbangkan keindahan warisan budaya, keramahan penduduk, dan keasrian lingkungan.

    Diketahui Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar kompetisi bersepeda Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta pada 15-16 Februari sebagai ajang pembibitan calon atlet balap sepeda di Tanah Air.

    Ia menjelaskan, pada ajang kali ini kompetisi bersepeda menjadi race utama. Terdapat tiga kategori kompetisi, yakni Race 123 km untuk atlet profesional yang menguji kekuatan dan stamina di jalur panjang.

    Kemudian, Tour 55 km yang diperuntukkan bagi komunitas dan penggemar sepeda, serta kategori Criterium 2,28 km yang merupakan balapan cepat di lintasan pendek menantang.

    “Ajang tersebut tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Kadiv Humas.

    Jakarta: Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar bakti sosial di Yogyakarta dalam rangka ‘Tour of Kemala 2025.’
     
    “Bakti sosial dilaksanakan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, Jumat, 14 Februari 2025.
     
    Dalam bakti sosial tersebut pihak yayasan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat, yaitu memperbaiki infrastruktur di beberapa lokasi, memberikan sembako, paket pangan stunting, hingga alat disabilitas berupa kursi roda.
     

    Yayasan Kemala Bhayangkari, kata Kadiv Humas, berkomitmen untuk mendukung kemajuan UMKM lokal yang sangat banyak di Yogyakarta sebagai bagian dari misi pemberdayaan ekonomi.

     
    Adapun terpilihnya Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan ajang juga mempertimbangkan keindahan warisan budaya, keramahan penduduk, dan keasrian lingkungan.
     
    Diketahui Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar kompetisi bersepeda Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta pada 15-16 Februari sebagai ajang pembibitan calon atlet balap sepeda di Tanah Air.
     

     
    Ia menjelaskan, pada ajang kali ini kompetisi bersepeda menjadi race utama. Terdapat tiga kategori kompetisi, yakni Race 123 km untuk atlet profesional yang menguji kekuatan dan stamina di jalur panjang.
     
    Kemudian, Tour 55 km yang diperuntukkan bagi komunitas dan penggemar sepeda, serta kategori Criterium 2,28 km yang merupakan balapan cepat di lintasan pendek menantang.
     
    “Ajang tersebut tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Kadiv Humas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kunjungan Setwapres RI di Wonosobo, Lakukan Monitoring Optimalisasi Program Penanggulangan Stunting

    Kunjungan Setwapres RI di Wonosobo, Lakukan Monitoring Optimalisasi Program Penanggulangan Stunting

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melakukan monitoring pelaksanaan program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S), di Kabupaten Wonosobo.

    Kegiatan monitoring pelaksanaan program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) akan berlangsung dari Kamis (13/2/2025) hingga Jum’at (14/2/2025).

    Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo saat menerima kunjungan mengungkapkan, kunjungan ini diharap dapat menghasilkan regulasi atau rekomendasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

    “Kunjungan ini tentunya membawa dampak positif terhadap penanggulangan stunting di Kabupaten Wonosobo, dengan kolaborasi multisektor yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa akan mempercepat upaya penurunan angka stunting,” ujar Andang.

    Andang menyebut, Pemkab Wonosobo terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan berbagai program penurunan stunting. 

    Berbagai skema dan program pentahelix, seperti Desa Binaan, Tim Pendamping Keluarga, serta optimalisasi layanan kesehatan dan keluarga berencana, telah dilaksanakan.  

    Selain itu, Pemkab Wonosobo juga telah melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi anggaran dari APBD, APBDes, pihak ketiga, serta praktik baik dari yayasan Diaspora Wonosobo.

    “Kami berharap agar monitoring dan evaluasi (Monev) ini dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Dengan demikian, kami dapat mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki dalam upaya penanganan stunting di Wonosobo,” tambahnya. 

    Sementara itu, Ketua Tim Setwapres Angela Shinta Puspitasari menjelaskan, kunjungan ini untuk memastikan efektivitas program di lapangan.

    “Kami ingin melihat bagaimana proses percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo, bagaimana anggaran digunakan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Angela.

    Sebagai bagian dari pemantauan, tim Setwapres akan mengunjungi beberapa lokasi di Kabupaten Wonosobo, termasuk Desa Sikunang dan Posyandu di Kecamatan Kejajar. 

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempelajari lebih dalam mengenai efektivitas intervensi stunting yang telah dilakukan.

    “Kami ingin bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan mendapatkan gambaran faktual mengenai pelaksanaan program di lapangan,” imbuhnya. 

    Tim Setwapres menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam proses pemantauan, dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

    Secara teknis, pemantauan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok anggaran, yang akan memfokuskan pada optimalisasi pengelolaan anggaran dan efektivitas program. 

    Setwapres juga memaparkan pentingnya pembacaan dan penggunaan data seperti Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program. (ima)

  • Stunting Turut Dipengaruhi Kesehatan Mental Ibu, Bapanas Ingatkan Pentingnya MPASI  – Halaman all

    Stunting Turut Dipengaruhi Kesehatan Mental Ibu, Bapanas Ingatkan Pentingnya MPASI  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition (RECFON)-Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia (PKGR UI) menyelenggarakan diseminasi temuan awal studi Action Against Stunting Hub (AASH). 

    Temuan awal studi AASH Indonesia menunjukkan bahwa stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga terkait dengan faktor epigenetik, kesehatan saluran cerna, infeksi, mikrobiota, serta kesehatan mental ibu. 

    “Kami memang mendedikasikan data-data yang kaya untuk dimanfaatkan, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan,” kata Country Lead Studi AASH di Indonesia, Dr. Umi Fahmida melalui keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    AASH merupakan studi interdisiplin yang bertujuan menyusun tipologi stunting melalui pendekatan anak secara utuh atau “whole child approach”. 

    Penelitian itu dilaksanakan pada 2019-2024 di tiga negara yakni India, Indonesia dan Senegal. Untuk Indonesia, penelitian tersebut diselenggarakan di Lombok Timur. 

    Ketua Tim Peneliti Sistem Pangan ini mengatakan dari temuan awal lingkungan pangan diketahui responden mengalami kesulitan akut (>70 persen) dalam komponen informasi dan promosi untuk semua jenis makanan padat gizi yang diteliti (sayuran hijau daun, ayam, ikan).

    Berdasarkan kandungan gizi, perlu keragaman sumber protein untuk pemenuhan gizi yang baik, khususnya pada zat gizi yang bermasalah. 

    Selain itu, juga perlunya kombinasi protein hewani, contohnya makanan yang memadukan hati, telur dan tahu atau tempe untuk dapat memberikan asupan zat gizi yang lebih lengkap. 

    “Namun aspek ‘desirability’ pangan padat gizi ini belum optimal dan memerlukan promosi.  Promosi pangan sehat selama ini dilakukan tenaga kesehatan, namun dari analisa Agrifood kami menemukan ternyata pedagang sayur secara spontan mengatakan bisa dititipkan untuk promosi pangan sehat,” kata Umi. 

    Pengolahan pangan padat gizi yang kaya dengan zat besi, kalsium, seng dan folat (disingkat: bekal solat) juga diperlukan, contohnya dibuat abon hati ayam, biskuit ikan teri dan lainnya,” jelas Umi. 

    Terkait keamanan pangan, kontaminasi mikroba pada rantai pangan ditemukan masih tinggi, khususnya pada pedagang eceran. 

    Studi AASH yang didanai oleh United Kingdom Research and Innovation-Global Challenges Research Fund (UKRI-GCRF) bertujuan untuk mempercepat upaya penurunan stunting melalui pendekatan anak secara utuh (Whole Child Approach). 

    AASH Indonesia dikoordinasikan oleh SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition (RECFON) – Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia (PKGR UI).

    Studi AASH mengadopsi pendekatan holistik yang fokus pada pendekatan anak secara menyeluruh. 

    Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yusra Egayanti, menegaskan pentingnya aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan dalam meningkatkan pola konsumsi masyarakat.  

    Hal tersebut menjadi kunci dalam menjamin kecukupan gizi, terutama dalam upaya pencegahan stunting. 

    Dalam dua tahun terakhir, data menunjukkan bahwa ketersediaan sumber protein hewani masih belum mencukupi kebutuhan nasional. 

    Sesuai dengan rekomendasi WHO, salah satu faktor penyebab stunting adalah kualitas pangan yang kurang memadai, selain faktor lain seperti pola asuh dan pemberian MPASI. 

    Oleh karena itu, intervensi terhadap pola konsumsi menjadi sangat penting guna meningkatkan kualitas pangan bagi masyarakat.

    “MPASI merupakan intervensi penting dalam seribu hari pertama kehidupan. Selain menjaga stabilitas ketersediaan pangan, edukasi dan promosi konsumsi makanan yang seimbang juga diperlukan,” ujar Yusra Egayanti.

    Kualitas konsumsi pangan harus terus dipantau, mengingat skor konsumsi pangan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan. Khususnya dalam hal konsumsi protein hewani yang masih rendah.

    Diseminasi hasil temuan awal tersebut dibuka oleh Direktur SEAMEO RECFON Dr.dr.Herqutanto. MPH., MARS., Sp.KKLP, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.S, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS.

  • Tour of Kemala 2025: Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial di Yogyakarta – Halaman all

    Tour of Kemala 2025: Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial di Yogyakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar bakti sosial di Yogyakarta dalam rangka ‘Tour of Kemala 2025’.

    “Bakti sosial dilaksanakan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, pihak yayasan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat seperti memperbaiki infrastruktur di beberapa lokasi, memberikan sembako, paket pangan stunting, hingga alat disabilitas yakni kursi roda.

    Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan, Yayasan Kemala Bhayangkari berkomitmen untuk mendukung kemajuan UMKM lokal yang sangat banyak di Yogyakarta sebagai bagian dari misi pemberdayaan ekonomi.

    Adapun terpilihnya Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan juga mempertimbangkan keindahan warisan budaya, keramahan penduduk, dan keasrian lingkungan.

    Diketahui, Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar kompetisi bersepeda Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta pada 15 – 16 Februari sebagai ajang pembibitan calon atlet balap sepeda di Tanah Air.

    Pada kegiatan kali ini, kompetisi bersepeda menjadi race utama yang terdiri dari tiga kategori kompetisi, yakni Race 123 km untuk atlet profesional yang menguji kekuatan dan stamina di jalur panjang.

    Kemudian, Tour 55 km yang diperuntukkan bagi komunitas dan penggemar sepeda, serta kategori Criterium 2,28 km yang merupakan balapan cepat di lintasan pendek menantang.

    “Ajang tersebut tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

  • Momentum Menuju Indonesia Emas 2045

    Momentum Menuju Indonesia Emas 2045

    loading…

    Ni Ketut Aryastami – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) . Foto/Dok pribadi

    Ni Ketut Aryastami
    Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional danPersatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

    Revolusi gizi adalah sebuah ide yang untuk sebuah perubahan mendasar dan cepat dalam perbaikan gizi Masyarakat secara lebih holistik. Fokus perbaikan pada kualitas gizi melalui keterjangkauan, kuantitas asupan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kualitas makanan bergizi yang sehat. Goals dalam revolusi gizi adalah dapat terwujudnya generasi sehat, cerdas dan produktif menuju satu abad kemerdekaan Indonesia sesuai misi Indonesia Emas 2045. Revolusi gizi melibatkan transformasi sistemik yang mencakup kebijakan, edukasi, dan inovasi dalam distribusi pangan serta pemberdayaan komunitas menuju tatanan yang lebih baik.

    Gizi adalah fondasi kehidupan. Menurut WHO dengan angka prevalensi stunting diatas 20%, Indonesia memiliki masalah Kesehatan Masyarakat. Tiga beban masalah gizi yang ada yaitu masalah kurang gizi termasuk stunting, masalah lebih gizi/kegemukan yang berdampak pada penyakit tidak menular, dan defisiensi zat gizi mikro yang berimplikasi pada masalah anemia dan defisiensi gizi lainnya.

    Makanan bergizi gratis (MBG) adalah berkah dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, ikut memberi makna dalam percepatan penurunan stunting. Dalam lima tahun terakhir (2018-2023) prevalensi stunting turun sebesar 9,3%, mencakup 2,6 juta Balita terselamatkan dari gangguan pertumbuhan. Perpres no. 83/2024 menjadi dasar dalam penyelenggaraan MBG yang berimplikasi pada siklus kehidupan. Target MBG adalah siswa sekolah, Balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Prinsip penyelenggaraan MBG yakni tepat sasaran, memenuhi kecukupan gizi, berbasis pangan local yang beragam dengan proses yang aman dan terjamin bersih, serta memiliki daya ungkit terhadap penguatan ekonomi Masyarakat.

    Epidemiologi Masalah Gizi
    Prevalensi stunting pada Balita Indonesia pada tahun 2023 sebesar 21,5%. Distribusi masalah tertinggi pada Balita usia 24-39 bulan sebesar 26%, usia 0-5 bulan 12.7%. Indikasi dari masalah tumbuh pendek (stunting) pada bayi dapat berawal dalam kandungan, berat bayi lahir rendah, yang menurut SKI sebesar 6,2%. Pada usia 24-39 bulan stunting dipengaruhi oleh asupan gizi yang tidak optimal, pola asuh, dan penyakit infeksi berulang.

    Kelebihan gizi memiliki risiko yang tidak kalah penting dan berdampak pada Penyakit Tidak Menular (PTM) pada usia dewasa. Masalah kelebihan gizi pada anak juga dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, tetapi asupan gizi berlebih sehingga fisik anak menjadi gemuk pendek. Data SKI 2023 distribusi masalah yang hampir merata pada kelompok usia dengan prevalensi 4,1% (0-23 bulan), 4,2% (Balita), 9,8% (5-12 tahun), 8,1% (13-15 tahun), 6,1% (16-18 tahun) dan 18,9% (usia diatas 18 tahun). Angka tersebut dapat menjadi sinyal waspada bila tidak segera diintervensi. Intervensi melalui promosi makanan bergizi seimbang dan membiasakan berolahraga/aktivitas fisik.

    Defisiensi zat gizi mikro vitamin dan mineral banyak dialami oleh remaja dan ibu hamil. Contoh masalah yang juga dialami di tingkat global adalah rendahnya asupan makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging dan ikan. Penyakit terkait dengan masalah ini adalah anemia akibat rendahnya asupan zat gizi besi. Prevalensi anemia di Indonesia mencapai 48,9% pada remaja putri, 37,1% pada ibu hamil. Di Tingkat global, prevalensi anemia pada wanita usia 15-49 tahun pada tahun 2019 mencapai 29,9%, yang artinya Prevalensi di Indonesia masih dalam peringkst rata-rata dunia.

    Anemia pada ibu hamil dapat menjadi pemicu terjadinya pertumbuhan janin tidak optimal, lahir premature, atau lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan atau pendek. Bayi yang lahir BBLR berisiko tinggi tumbuh stunting sehingga dibutuhkan upaya intervensi sejak dini.

    Gizi dalam Siklus Kehidupan
    Masalah gizi dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan. Kondisi rawan terjadinya pada wanita hamil. Kebutuhan gizi pada ibu hamil lebih tinggi karena adanya janin yang sedang tumbuh. Janin memperoleh zat gizi melalui plasenta. Bila ibu hamil kurang gizi maka pertumbuhan janin dapat terganggu. Kurang zat gizi makro pada ibu hamil dapat diidentifikasi dari pertambahan berat badan selama hamil, sedangkan kurang zat gizi mikro diketahui dari pemeriksaan hemoglobin untuk mendeteksi anemia.

    Masalah gizi pada bayi akibat kurang gizi dari dalam kandungan adalah BBLR. Bayi BBLR yang dilahirkan secara normal dan kondisi sehat harus diberikan asi secara eksklusif selama 6 bulan. Agar kualitas ASI ibu optimal, maka ibu perlu diberikan makanan tambahan yang mengandung tinggi kalori dan tinggi protein oleh program, termasuk dalam MBG. Bayi tidak boleh diberikan susu formula. Bayi hanya foleh mendapatkan sufor bila ada indikasi medis, ibu meninggal, atau terpisah dengan bayinya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 39/2013.

  • Cegah Stunting di Wilayah Tasikmalaya Jawa Barat, Puluhan Anak-anak Diberikan Makan Bergizi – Halaman all

    Cegah Stunting di Wilayah Tasikmalaya Jawa Barat, Puluhan Anak-anak Diberikan Makan Bergizi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perbankan turut berkontribusi dalam program pencegahan stunting sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

    Melalui program tersebut, BNI menyalurkan tambahan makan bergizi untuk anak-anak, bantuan sembako, hingga edukasi orang tua dan kader posyandu.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan melalui sejumlah aktivitas TJSL.

    “Dalam rangkaian kegiatan TJSL yang dimulai sejak 2 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat ini, BNI memberikan tambahan makan bergizi, edukasi hingga beragam aktivitas edukasi dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia,” kata Okki dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Melalui TJSL di Desa Leuibudah, Tasikmalaya, Jawa Barat, BNI menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama 2 bulan, bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, hingga seminar gizi ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting.

    “Kami juga memberikan pelatihan smart parenting dan mental health, pelatihan bidan dan kader sigap stunting, serta memberikan alat permainan edukasi untuk 8 posyandu di desa tersebut,” tutur Okki.

    Okki menambahkan, program serupa akan terus dilanjutkan di lokasi yang berbeda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi masa depan Indonesia emas.

    BNI akan kembali melakukan kegiatan serupa di beberapa tempat untuk berkolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

    “Dengan adanya peran aktif seluruh pihak dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, kami yakin akan mempermudah pencapaian tersebut,” jelas Okki.