Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani kasus stunting. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan memastikan penanganan yang tepat sasaran.

    Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Nur Indra Tsani Husaini, menegaskan bahwa upaya ini sangat penting mengingat dampak jangka panjang stunting bagi anak-anak di Indonesia.

    “Stunting adalah permasalahan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak di Indonesia. Maka dari itu terus dilakukan rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, guna merealisasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lamongan dan penanganan yang tepat sasaran,” ujar Indra, usai rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, di Ruang Maharani Dinas Kesehatan Lamongan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Indra, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah telah menetapkan lima pilar pencegahan stunting dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu:

    Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

    Pada intervensi spesifik, Pemkab Lamongan memastikan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, serta makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan gizi kurang.

    “Intervensi stunting pada balita harus dilaksanakan pada sasaran di hulu yaitu sejak mengalami weight faltering dan berat badannya rendah, agar tidak menjadi akut maupun kronis sehingga menjadi stunting,” tambahnya.

    Indra juga menekankan bahwa Pemkab Lamongan tidak hanya fokus pada penanganan penderita stunting, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua hingga remaja. Beberapa program intervensi spesifik yang telah dilakukan meliputi:

    Program 1-10-100. Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (Monalisa Berdansa). Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia. Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil (Tilik Insert Bumil), serta Forum Gemar Makan Ikan (Forikan).

    Selanjutnya,audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan. Pemberian Sertifikat untuk Ibu Menyusui.
    Pendataan Keluarga Berisiko Stunting. Selain itu, intervensi sensitif juga telah diterapkan melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting (Resa Bersama Dashat).

    Hasilnya, angka stunting di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, angka stunting turun menjadi 9,4% dari sebelumnya 27,5% di tahun 2022.

    Berdasarkan laporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Desember 2024, tercatat di Kota Soto terdapat 2.886 balita stunting (4,76%), 4.124 balita underweight (6,78%), dan 2.857 balita wasting (4,71%).

    Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lamongan dalam menurunkan angka stunting melalui strategi yang terencana dan terintegrasi. [fak/suf]

  • Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan ke 177 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Di dalam arahannya, Megawati menyampaikan berbagai macam topik. Putri sulung Proklamator Soekarno itu menceritakan lawatannya selama lebih dari 16 hari melakukan perjalanan ke berbagai negara, salah satunya ke Italia untuk menghadiri acara internasional.

    Ia juga berdialog dengan mantan Wapres AS Al Gore. Megawati bercerita bagaimana ia bertemu serta berdiskusi dengan Paus Fransiskus.

    Megawati juga menceritakan pengalamannya melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi dan bertemu dengan keluarga pemimpin Uni Emirates Arab.

    Megawati juga menyinggung topik pemerintahan. Ia mengungkapkan tentang pengalaman panjangnya di pemerintahan mulai sebagai anggota DPR, wakil presiden, hingga presiden kelima RI.

    Dari situ, Megawati meminta agar para kepala daerah dari PDIP benar-benar menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahannya.

    “Makanya saya juga memerintahkan agar kalian selalu melihat ke akar rumput. Itu perintah utama saya. Kalau kamu tidak turun ke akar rumput, mending out dari partai,” tegas Megawati.

    “Kalian bisa jadi seperti sekarang ini karena rakyat. Kalau enggak karena ada rakyat, kalian takkan bisa duduk di posisi sekarang ini,” sambungnya.

    Megawati juga mengingatkan bahwa peradaban dunia akan baik jika anak-anak Indonesia dididik dengan baik. Hal ini demi memberi perhatian pada program yang memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia di wilayahnya masing-masing, terutama mengatasi stunting.

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

    Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Senin (17/2). Kemudian, mereka juga mengikuti pengarahan dan gladi pada hari Selasa (18/2) sampai Rabu (19/2).

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Pontianak (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir menegaskan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara agar memperkuat pemberitaan terkait program strategis pemerintah.

    “Beberapa program yang menjadi fokus utama meliputi penanganan stunting, pengembangan food estate, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arjuna Sakir saat pertemuan bersama perwakilan TVRI, RRI dan LKBN Antara di kantor TVRI Kalimantan Barat, Rabu.

    Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama mengenai program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

    Pihaknya berharap TVRI, RRI, dan LKBN Antara dapat berperan lebih aktif dalam menyosialisasikan program strategis pemerintah. Misalnya, penanganan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.

    “Dengan penyebaran informasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak,” tuturnya.

    Selain itu, food estate sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional juga perlu mendapat sorotan lebih luas. Menurut anggota dewan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana program ini dikembangkan dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dicanangkan pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

    “Media memiliki peran strategis dalam mengawal dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan pemberitaan yang tepat dan berimbang, masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut serta bagaimana mereka bisa merasakan manfaatnya,” kata Arjuna.

    Komisi VII DPR RI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi publik dengan lebih maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan warga menghadiri sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 16 Februari 2025.

    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 lalu.

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, mayoritas berasal dari kalangan guru.

    Hadir dalam acara tersebut Kapoksi Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, serta Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN, Muhammad Risal S.

    Ashabul Kahfi menegaskan pentingnya peran guru dalam mendukung keberhasilan program ini.

    Menurutnya, sekolah menjadi salah satu sasaran utama distribusi makanan bergizi bagi siswa.

    “Saya ingin memastikan para guru memahami program ini dengan baik. Jangan sampai makanan sudah tiba di sekolah, tapi mereka tidak paham bagaimana menjalankannya. Program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi dan higienis,” ujar Ashabul.

    Komisi IX DPR RI, yang bermitra dengan berbagai instansi seperti BPJS, BPOM, dan BGN, menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat program ini sebelum diterapkan secara luas.

    Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara, sekitar 44 persen siswa di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kebiasaan.

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun, lebih besar dari kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menjelaskan bahwa pada tahun ini, defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Lalu, postur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran berbagai prioritas penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan,” kata Parjiono dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan.

    Berdasarkan bahan paparan Parjiono, anggaran digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOS Paud, dan beasiswa (LPDP).

    Lalu, pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan.

    Kemudian, penguatan link & match dengan pasar kerja, yaitu vokasi dan sertifikasi.

    Berikutnya, anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Anggaran digunakan untuk upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC.

    Lalu, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN.

    Kemudian, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi serta sistem kesehatan yang handal.

    Berikutnya, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 503,2 triliun.

    Anggaran digunakan untuk melanjutkan perlinsos, di antaranya PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

    Lalu, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

    Kemudian, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan.

    Berikutnya, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun.

    Anggaran digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.

    Lalu, untuk lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

    Terakhir, anggaran dialokasikan untuk hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun.

    Anggaran dialokasikan untuk modernisasi alutsista/almatsus, alpalhankam, penguatan TIK dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam. 

  • Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    JAKARTA – Pemerintah melempar wacana untuk mewajibkan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Sertifikasi itu bisa didapatkan melalui kelas atau bimbingan pranikah.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikasi ini akan mulai diwajibkan pada tahun 2020 mendatang. Pemberlakuan akan ditetapkan untuk seluruh calon pengantin di seluruh Indonesia.

    “Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Muhadjir mengatakan, sertifikasi dengan sistem pelatihan ini sebelumnya telah dilakukan di agama Katolik. Dalam Katolik, pendidikan pranikah dilakukan selama tiga bulan. Menurut Muhadjir, pelatihan ini dibutuhkan sebagai langkah persiapan calon-calon pasutri.

    Dalam pelatihan itu, nantinya calon pasutri juga akan diberi muatan berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

    “Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ungkapnya.

    Adapun pengelolaan sertifikat kawin ini nantinya bakal berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sebab, dua lembaga ini berperan penting dalam kehidupan manusia berikutnya yang akan dihasilkan melalui hubungan pernikahan.

    Muhadjir menerangkan, Kementerian Kesehatan nantinya berperan memberi tahu soal kesehatan dan berbagai penyakit yang mungkin bisa membahayakan bagi pasangan suami istri hingga tak bisa melahirkan anak yang sempuran.

    Sedangkan Kementerian Agama memang memiliki domain untuk mengurusi soal pernikahan masyarakat Indonesia.

    “Nanti akan saya bicarakan dengan menteri agama dan menteri kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” ujarnya.

    Sertifikasi ini, menurut Muhadjir bukan mengada-ada tapi merupakan upgrading system terkait kehidupan pernikahan, termasuk soal bagaimana menjadi pasangan berkeluarga dan juga berkaitan dengan sistem reproduksi.

    Soal sistem reproduksi ini kata Muhadjir menjadi penting lantaran nantinya pasangan yang telah menikah akan menghasilkan anak-anak bangsa yang akan berpengaruh besar untuk masa depan Indonesia.

    “Mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan,” tutupnya.

  • Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Jakarta –

    Adalah tidak lazim bagi seorang presiden mendatangi Kementerian Keuangan untuk memantau kegiatan tutup buku APBN pada akhir tahun 2024. Seperti yang dikemukakan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian detail pada realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Kunjungan ini kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran sebesar minimal Rp 306.6 triliun (8.4% Rencana Belanja Negara tahun 2025). Tindak lanjut instruksi ini diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2025.

    Kebijakan penghematan patut diapresiasi karena 2 hal. Pertama penulis belum pernah menemukan seorang presiden yang mau “menguliti” rimba angka di belakang APBN. Di banyak negara, presiden cukup memberikan “petunjuk” dan “tahu beres” soal detailnya. Dari kegiatan “menguliti” tadi presiden dan timnya mendapati banyak program yang disemati gelar “konyol” serta menitahkan agar program semacam itu dihapus. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya program yang “konyol”; pemangkasan juga meliputi program lain seperti “cipaka cipiki”, konsumsi rutin, perjalanan dinas, training dan konsultasi. Kedua, dibutuhkan suatu keberanian dan energi besar untuk mengubah arah dari mesin raksasa birokrasi apalagi untuk “berhemat”.

    Pemerintah yang baru memiliki janji politik yang sangat ambisius. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2029 sebesar 8% (angka yang terakhir terlihat pada tahun 1996). Tentu memerlukan dukungan “super” dari APBN. Penghematan yang diperoleh akan disalurkan kepada program-program andalan seperti Makanan Begizi Gratis (MBG), Hilirisasi Industri, Swasembada Pangan dan Energi. Semua program tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya pihak swasta dan luar negeri dapat dilibatkan untuk pembiayaan ekonomi ini, tetapi pemerintah harus tetap jadi motornya.

    Kondisi kesehatan fiskal Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan prima tetapi juga tidak mengalami penyakit berat. Defisit total (headline deficit) dalam 20 tahun terakhir kecuali era Covid dapat dijaga di bawah 3%, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian sejak tahun 2012, APBN sering mengalami primary deficit (penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, di luar cicilan utang: pokok dan bunga). Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah yang besar terutama untuk infrastruktur dan subsidi. Defisit primer adalah masalah serius yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan operasional sehari-hari sehingga harus berhutang. Keberadaan primary deficit memiliki implikasi tambahan utang pemerintah.

    Rasio utang pemerintah (% Produk Domestik Bruto; PDB) per November 2024 adalah sebesar 39.20%. Rasio ini dapat dikatakan cukup prudent dari standar internasional (rekomendasi Bank Dunia) yang sebesar 60% PDB. Rasio ini harus disikapi secara hati-hati karena lonjakan tiba-tiba dapat terjadi terutama jika memiliki denominasi valas dan kepercayaan investor anjlok secara tiba-tiba. Sekitar 28% utang pemerintah memiliki denominasi valas. Melihat indikator defisit primer fiskal serta utang pemerintah dapat dikatakan ada urgensi bagi penghematan yang sebaiknya dilakukan dalam dosis sedang (moderate).

    Pemerintah memiliki peran kunci bagi pertumbuhan ekonomi melalui fungsi penyediaan barang publik, stabilisasi dan kesejahteraan sosial (Stiglitz, 2000). Dampak langsung (melalui belanja operasional dan modal), porsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) berada pada kisaran 10%-15%. Dampak tidak langsung melalui multiplier effect diperkirakan lebih besar lagi. Dampak multiplier terjadi melalui penciptaan nilai ekonomi baru terkait (umumnya) realisasi investasi pemerintah (misalnya jalan dan bendungan). Dime et al (2021) memperkirakan porsi multiplier ini mencapai 12%-28% dari pertumbuhan ekonomi.

    Langkah penghematan (8.4% total belanja) ini belum dapat dikatakan drastis (austerity) hingga dampak terhadap perekonomian mestinya tidak besar. Tujuan pengalihan dana; di atas kertas, merupakan program yang mulia. Kurang gizi (apalagi stunting) hanya pantas terjadi pada negara gagal (atau sedang perang). Demikian pula hilirisasi, banyak anekdot di mana Indonesia mengkonsumsi suatu produk impor yang input pentingnya justru banyak diproduksi di dalam negeri (contoh LNG, gula, garam dan olahan mineral). Urgensi swasembada pangan dan energi tidak perlu dipertanyakan lagi.

    Terdapat beberapa catatan kritis untuk program ini. Pertama perhatian pada aspek teknis. Isu terbesar APBN terletak pada “hutan angkanya” (The Devil is in the details). Perlu ada tim pada level kementerian/lembaga yang dedicated, terlatih dan “ikhlas” membedah angka-angka tersebut untuk memastikan tidak ada “kecolongan”. Kedua pemangkasan harus dilakukan dengan pertimbangan yang komprehensif (serta forward looking). Efisiensi beberapa jenis pos misalnya perawatan jalan, kesehatan dan pendidikan justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan (dibandingkan manfaat penghematannya kini).

    Ketiga, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi dengan bauran kebijakan penyeimbang (counter cyle) seperti penurunan policy rate (berkoordinasi dengan Bank Indonesia) dan stimulus fiskal. Keempat, efisiensi harus disertai dengan peningkatan penerimaan utamanya perpajakan. Tulang punggung kebijakan fiskal adalah perpajakan yang optimal yang disertai dengan belanja yang berkualitas (Stiglitz dan Rosengard, 2015). Yang terpenting, Prabowo telah memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi APBN akan menjadi suatu budaya. Dengan demikian Suri Teladan adalah hal yang mutlak dan ini harus berasal dari RI-1. Javier Milei (Argentina), Joachim Gauck (Jerman) dan John Magufuli (Tanzania) adalah segelintir pimpinan negara yang mampu walk the talk sehingga membawanya sukses melakukan reformasi fiskal.

    Momen efisiensi anggaran dapat dijadikan langkah awal budaya fiskal yang berkualitas (anggaran hemat tetapi efektif). Pemerintah memang telah lama dikenal dan dimodelkan sebagai agen ekonomi yang boros dan tidak efisien. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara maju. Niskanen (1971) memandang pemerintah lebih mengutamakan besarnya budget dibandingkan efektivitasnya sehingga terjadi misalokasi dalam sumberdaya. Wolf (1979) menambahkan bahwa inefisiensi tersebut disebabkan tidak adanya “pesaing”. Teori Leviathan dari Brennan dan Buchanan (1980) mengemukakan peran prestise dan privilese politik yang diperoleh dari peningkatan ukuran suatu instansi pemerintah. Afonso et al (2013), Hood dan Dixon (2015) serta Afonso dan Kazemi (2017) adalah beberapa studi empiris utama yang mendukung teori-teori tersebut.

    Literatur di atas menunjukkan akar masalah (root cause) dari inefisiensi anggaran sehingga perlu menjadi perhatian, agar APBN yang efisien dan berkualitas dapat menjadi budaya. Negara adi daya seperti Amerika Serikat saja sampai harus membentuk “Kementerian Efisiensi-DOGE” yang dipimpin taipan teknologi besar dunia: Elon Musk. Bagaimana ceritanya Indonesia masih tenang dengan business as usual?

    Moch. Doddy Ariefianto
    Pengamat Ekonomi
    Dosen Binus University

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bidan Berperan Sentral Mencegah dan Melakukan Deteksi Dini Anemia Defisiensi Besi pada Ibu dan Anak – Halaman all

    Bidan Berperan Sentral Mencegah dan Melakukan Deteksi Dini Anemia Defisiensi Besi pada Ibu dan Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ibu hamil dan anak hingga usia 5 tahun adalah kelompok usia yang paling tinggi mengalami anemia defisiensi besi.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI),  Ade Jubaedah menekankan pentingnya kegiatan skrining faktor resiko dalam setiap pelayanan kesehatan sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih dini.

    Ini terutama bagi Bidan sebagai garda terdepan yang memiliki peran sentral dalam dalam upaya pencegahan dan deteksi dini masalah anemia defisiensi besi bagi ibu dan anak.

     “Kami percaya bahwa skrining anemia yang terintegrasi dalam setiap pelayanan sehari-hari bidan adalah kunci penting untuk mencapai target tersebut,” kata Ade Jubaedah di sela-sela program Aksi Nyata Bidan Cegah Anemia melalui “Gerakan Skrining dan Edukasi Pencegahan Anemia Defisiensi Besi di Bogor belum lama ini.

    Data menunjukkan bahwa 3 dari 10 (28 persen) ibu hamil di Indonesia mengalami anemia dan sekitar 1 dari 4 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun juga mengalami anemia. Tingginya prevalensi anemia, disebabkan pola makan yang masih kurang asupan zat besi harian bahkan data menunjukkan 1 dari 3 anak Indonesia tidak mengkonsumsi makanan kaya zat besi.

    “Seperti yang kita ketahui, zat besi berperan penting mendukung kesehatan ibu dan anak. Bagi ibu hamil dan ibu menyusui, zat besi sangat penting karena adanya peningkatan volume darah selama kehamilan untuk pembentukan plasenta, janin serta cadangan zat besi dalam ASI,” katanya. 

    Bahkan pada anak-anak, kata dia, zat besi merupakan salah satu mikronutrien penting untuk proses tumbuh kembangnya. Sebab, zat besi yang cukup dapat mendukung peningkatan memori, fokus dan kecerdasan anak.

    Ade Jubaedah melihat kurangnya asupan zat besi harian pada pola makan ibu hamil, ibu menyusui dan anak menjadi salah satu faktor utama masih tingginya kasus anemia di Indonesia.

    Untuk itu, pentingnya memastikan kecukupan zat besi pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak anak untuk cegah anemia.

    Sebab, jika dibiarkan, kondisi anemia defisiensi besi akan menghambat tumbuh kembang optimal anak, bahkan dapat menjadi penyebab risiko stunting.

    “Sama halnya dengan kondisi anemia defisiensi besi pada ibu yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak sejak di dalam kandungan,” katanya. 

    Sementara sebagai  bagian dari program ini, e-Nutri memperkenalkan Kalkulator Zat Besi, alat bantu skrining yang berbasis kuesioner. 

    Dengan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga menit, alat ini dapat membantu bidan, ibu, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menilai dan memantau risiko anemia defisiensi besi.

    Skrining ini mencakup faktor asupan makanan harian dan status gizi untuk memberikan rekomendasi intervensi yang tepat.

    Gladys Samosir, Digital Engagement Lead e-Nutri menjelaskan, fitur ini dikembangkan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan disesuaikan dengan Angka Kebutuhan Gizi Indonesia.

    “Melalui fitur ini, bidan dan tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini serta memberikan edukasi kepada ibu dan anak tentang pentingnya kecukupan zat besi untuk mencegah anemia,” ungkapnya.

    Dengan jumlah bidan yang mencapai 26,2?ri seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, pemanfaatan teknologi seperti Kalkulator Zat Besi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka anemia di Indonesia.

    Program Gerakan Skrining dan Edukasi Pencegahan Anemia Defisiensi Besi dimulai secara nasional sejak 1 Februari 2025 dan dilaksanakan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Dengan target menjangkau 500.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, program ini menekankan pentingnya kecukupan asupan zat besi guna mendukung tumbuh kembang optimal generasi penerus bangsa.

     

  • Program Makan Bergizi Gratis di Pandaan Mulai Dilaksanakan, Siswa Antusias

    Program Makan Bergizi Gratis di Pandaan Mulai Dilaksanakan, Siswa Antusias

    Pasuruan (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mulai dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Pada hari Senin (17/2/2025), ribuan siswa di Kecamatan Pandaan, mulai dari tingkat TK hingga SMA, telah menerima makanan bergizi gratis yang disiapkan oleh dapur umum yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program ini adalah SMAN 1 Pandaan. Sebanyak 1.307 siswa di sekolah ini telah menikmati menu makan siang yang bergizi. Para siswa mengaku sangat senang dan puas dengan menu yang disediakan.

    “Baru pertama kali ini saya dapat makan siang gratis di sekolah. Makanannya enak dan sesuai selera,” ujar Keren, salah satu siswa SMAN 1 Pandaan.

    Senada dengan Keren, Lovi juga merasa senang dengan adanya program MBG ini. “Semoga menunya bisa terus diganti-ganti biar gak bosen,” ungkapnya.

    Aisyah, selaku penanggung jawab penyediaan makanan, menjelaskan bahwa semua menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang telah ditentukan. “Kami memastikan bahwa setiap menu yang kami sajikan mengandung nutrisi yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan siswa,” ujarnya.

    Aisyah juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau respon siswa terhadap menu yang disediakan. “Kami akan berusaha memberikan variasi menu agar siswa tidak bosan,” tambahnya.

    Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi siswa dan meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka stunting di Kabupaten Pasuruan. (ada/kun)

  • Kebun Gizi Jadi Solusi Berkelanjutan Atasi Stunting di Morowali Utara

    Kebun Gizi Jadi Solusi Berkelanjutan Atasi Stunting di Morowali Utara

    Jakarta –

    PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan PT Stardust Estate Investment (SEI) mendorong pemberantasan stunting di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, lewat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Kebun Gizi. Melalui program ini, GNI menyediakan sumber makanan bergizi secara berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita.

    Menurut Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo, kegiatan ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan secara khusus. Kegiatan ini juga selaras dengan poin kedua Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lingkar industri.

    “Kegiatan ini kami lakukan, karena kesehatan masyarakat sekitar menjadi salah satu fokus utama kami. Kegiatan ini juga upaya dalam mendukung pemerintah untuk terus menekan angka stunting di Indonesia serta bentuk implementasi dari komitmen kami pada poin ke-2 SDGs,” tutur Mellysa dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (17/2/2025).

    Lebih lanjut, Mellysa mengungkapkan program Kebun Gizi ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan bergizi dan cara mengelola hasil kebun.

    “Kebun Gizi adalah salah satu bagian dari kegiatan kami dalam mendukung kesehatan generasi penerus di desa lingkar industri. Kami tidak hanya menanam tanaman, tetapi juga menanam kesadaran dan pengetahuan pada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pangan bergizi,” jelasnya.

    Program Kebun Gizi terdiri dari penyediaan bibit sayur dan pembangunan Kebun Gizi. Pada akhirnya, sayur-sayur tersebut akan dipanen untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan masyarakat di sekitar lingkar industri. Selain sayuran, disediakan juga kolam ikan portable untuk budidaya ikan lele sebagai tambahan protein hewani. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi seimbang pada masa pertumbuhan anak dan memastikan calon ibu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai nutrisi yang diperlukan selama kehamilan.

    Di sisi lain, hadirnya program Kebun Gizi mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang peserta dari desa Bungintimbe, Rizky, mengatakan program ini bermanfaat karena anak-anak bisa mendapatkan gizi seimbang dalam masa-masa seperti ini.

    “Saya cukup terharu karena adanya kepedulian dari PT SEI dan PT GNI serta perhatiannya kepada masyarakat dan warga desa Bungintimbe khususnya kepada anak-anak kami. Semoga kedepannya masih akan ada bantuan seperti ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada PT SEI dan PT GNI yang mengadakan program ini,” pungkas Rizky.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu