Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Ketua DPRD Karawang: Program Cek Kecehatan Harus Serius, Jangan Hanya Gugurkan Kewajiban… Regional 24 Februari 2025

    Ketua DPRD Karawang: Program Cek Kecehatan Harus Serius, Jangan Hanya Gugurkan Kewajiban… Regional 24 Februari 2025

    Ketua DPRD Karawang: Program Cek Kecehatan Harus Serius, Jangan Hanya Gugurkan Kewajiban…
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
    Karawang
    ,
    Endang Sodikin
    , meminta pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) jangan hanya formalitas dan menggugurkan kewajiban semata.
    Endang menyebut program ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Karawang.
    “Program ini harus dijalankan dengan serius. Jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis,” ujar Endang dalam rapat koordinasi (rakor) terkait CKG dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di Ruang Command Center, Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Karawang, Senin (24/2/2025).
    Endang juga menyoroti pentingnya peran
    Puskesmas
    dalam menyukseskan program CKG.
    Ia menegaskan tidak boleh ada warga yang ditolak ketika ingin melakukan pemeriksaan kesehatan.
    “Saya tidak ingin mendengar ada Puskesmas yang menolak warga untuk cek kesehatan. Program ini juga berperan besar dalam deteksi dini stunting di Karawang,” kata Endang.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.
    Ia menyoroti tiga tantangan besar di bidang kesehatan yang saat ini dihadapi Indonesia, yakni penyakit menular, penyakit tidak menular, dan infeksi baru.
    “Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Program ini harus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga Karawang,” ujar Aang.
    Aang pun menginstruksikan agar sosialisasi program CKG diperluas hingga ke masyarakat lapisan bawah.
    “Sosialisasi harus dilakukan secara masif, tidak hanya lewat forum resmi tetapi juga melalui media sosial agar informasi mudah diakses oleh masyarakat luas,” kata Aang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantu MBG di Papua, Jepang dan UNICEF Kucurkan Hibah Rp54,44 Miliar

    Bantu MBG di Papua, Jepang dan UNICEF Kucurkan Hibah Rp54,44 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang dan Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations International Children’s Emergency Fund/UNICEF) menyepakati program bantuan hibah untuk meningkatkan pembelajaran, gizi, dan kualitas hidup bagi 2.500 anak-anak di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

    Program hibah tersebut akan berlangsung selama dua tahun mulai April 2025, dengan dana sebesar US$3,34 juta atau setara Rp54,44 miliar.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki memaparkan penyediaan makanan bergizi dan hemat biaya rencananya dimulai Juli 2025 mendatang. Hal ini dilakukan melalui dapur pusat yang akan dibangun Badan Gizi Nasional (BGN) RI dan melalui para juru masak dan ahli gizi yang dikerahkan oleh pemerintah Indonesia.

    Dia menuturkan, kemitraan iniakan mendukung penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan literasi dan kesadaran gizi bagi anak-anak dan tenaga pendidik. Bantuan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari 2025 lalu.

    “Program ini akan memberikan dukungan pemberian makanan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak,” jelas Masaki pada Senin (24/2/2025).

    Program ini juga akan memberikan pelatihan kepada 150 guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan pengajaran di bidang literasi dan numerasi, serta kesadaran gizi. Sementara itu, 2.500 orang tua akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan tentang gizi.

    Selain itu, Pemerintah Jepang dan UNICEF akan menyediakan perlengkapan dan buku untuk mendukung pembelajaran anak termasuk kesadaran gizi.

    Pakar nutrisi UNICEF juga akan memberikan nasihat kepada ahli gizi dan juru masak. Sebanyak 270 pejabat pemerintah, tim memasak, guru dan kepala sekolah akan mendapatkan manfaat dari inisiatif peningkatan kapasitas seputar makanan di sekolah.

    Lebih lanjut, bantuan tersebut juga akan menyediakan program peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran bagi 50 pembuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk penyediaan makanan sekolah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan.

    Dubes Masaki menambahkan, program ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak Indonesia.

    “Implementasi proyek ini diharapkan dapat meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak-anak, dan memperbaiki situasi stunting dan gizi buruk pada anak-anak Indonesia,” kata Masaki.

    Sementara itu, Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menambahkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkembang sepenuhnya, termasuk akses terhadap layanan sosial berkualitas. Zaman menuturkan, makanan bergizi dan lingkungan belajar yang mendukung adalah bahan utama untuk bertumbuh sehat dan keberhasilan masa depan setiap anak. 

    “UNICEF bangga bermitra dengan Pemerintah Jepang untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan pendidikan dan gizi bagi anak-anak di Papua,” jelasnya.

    Zaman menuturkan, UNICEF juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kemajuan dalam hak dan kesejahteraan anak selama bertahun-tahun. 

    Dia menuturkan, Pemerintah Indonesia terus memberikan prioritas terkait pertumbuhan, perkembangan, pembelajaran, dan peluang masa depan anak-anak. Dia juga melihat bahwa anak-anak ditempatkan pada prioritas utama pembangunan nasional.

  • Polres Karanganyar Dukung Ketahanan Pangan, Inisiasi Program Saling Silang Bergizi

    Polres Karanganyar Dukung Ketahanan Pangan, Inisiasi Program Saling Silang Bergizi

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Polres Karanganyar mendukung program asta cipta pemerintah dengan membuat program saling silang bergizi.

    Program yang memanfaatkan pekarangan warga yang tidak terpakai tersebut berbuah manis dengan dilaksanakan panen sayuran pada Minggu (23/2/2025). Program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Kepala Desa Gayamdompo, Babinsa, PKK Desa Gayamdompo, bidan desa serta kader posyandu.

    Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto melalui Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu M Sulistiawan Abdillah menyampaikan, inisisasi dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Gayamdompo, Brigpol Sufiana Maya itu berawal ketika melaksanakan sambang di desa binaannya dan melihat banyak pekarangan yang bisa dimanfaatkan sehingga muncul inisiatif pemberdayaan warga masyarakat sebagai implementasi mendukung program ketahanan pangan sesuai program Asta Cita Presiden RI.

    Dalam pelaksanaannya, terang Kasi Humas, pekarang ditanami dengan berbagai ragam sayuran sebagai upaya diversifikasi konsumsi ragam pangan untuk pemenuhan gizi harian warga.

    Tanaman yang sudah siap panen, lanjutnya, warga akan saling bertukar hasil panen serta mengumpulkan hasil panen semampu dan seikhlasnya untuk saling bertukar gizi sayuran hasil dari pekarangan pada kegiatan posyandu lingkungan. 

    Program tersebut telah berjalan tiga bulan lalu.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiasi yang telah dilaksanakan Brigadir Maya ini, hal tersebut merupakan implementasi dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan yang ada, dan kami pastinya mendukung program saling silang ini,” katanya kepada wartawan pada Minggu.

    Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi masyarakat dan upaya pencegahan stunting di wilayah Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar.

    “Harapan kami program saling silang ini dapat menjadi percontohan desa-desa lainnya, sehingga ketahanan pangan Kabupaten Karanganyar dapat optimal,” terangnya.

    Lurah Gayamdompo, Yudhistira Ardhinugroho sangat mendukung program silang saling tersebut.

    Melalui gerakan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

    “Saya sangat mendukung penuh atas program menjaga harkamtibmas di wilayah Kelurahan Gayamdompo melalui program saling silang Bu Bhabinkamtibmas, dan berterima kasih atas upayanya dalam mensosialisasikan dan mengedukasi warga desa kami. Dengan program ini warga menjadi kreatif dalam memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran serta silaturahmi antar warga juga memingkat, kerukunan semakin baik,” ungkapnya. (Ais)

  • MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing

    MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing

    Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana (tengah). ANTARA/Ali Khumaini

    Komisi IX DPR: MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif serta berdaya saing.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Cellica di Karawang, Sabtu.

    Ia mengatakan, program MBG telah diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

    Seiring dengan program yang baru diluncurkan ini, maka perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pesan dan maksud diluncurkannya program MBG bisa benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

    Mantan Bupati Karawang ini mengaku ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program MBG. Seperti pada Kamis (20/2), Cellica berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi tentang program MBG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Pada kesempatan itu, sekitar 300 warga Karawang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang digelar di salah satu gedung futsal, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.

    Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

    Menurut dia, berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Program MBG diluncurkan untuk mendukung hal tersebut.

    Menurut dia, program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

    “Bukan hanya membantu meningkatkan asupan gizi saja, tapi program Makan Bergizi Gratis ini juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Disebutkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

    “Tentu saja dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Diketahui Komisi IX DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi MBG di sejumlah daerah di Indonesia salah satunya Cianjur Jawa Barat. 

    Menurutnya, sosialisasi MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

    Neng Eem mengungkapkan bahwa program MBG merupakan program andalan pemerintah saat ini dalam mewujudkan generasi sehat dan unggul di masa mendatang.

    Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” tambahnya.

    Program MBG menyediakan makanan yang sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. 

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. 

    “Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju,” jelas Neng Eem.

  • Satgas TMMD 123 Kodim 1510/Sula bangun talud sepanjang 200 meter

    Satgas TMMD 123 Kodim 1510/Sula bangun talud sepanjang 200 meter

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Satgas TMMD 123 Kodim 1510/Sula bangun talud sepanjang 200 meter
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 15:07 WIB

    Elshinta.com – Memasuki hari ketiga dilaksanakannya kegiatan TMMD 123 Tahun 2025 di Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Personel Satgas dibantu personel Polri dan warga masyarakat membaur bergotong royong melakukan pembangunan talud. Jumat (21/2).

    Kegiatan mengambil tema “Dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah” tersebut personel Satgas TMMD selama sebulan rencananya membangun talud sepanjang 200 meter.

    Selain sasaran fisik pembangunan talud juga ada kegiatan non fisik penyuluhan bela negara, sosialisasi bidang pertanian dan pendidikan, sosialisasi hukum dan Kamtibmas, penyuluhan tentang lingkungan hidup, penyalahgunaan narkoba, keluarga berencana, kesehatan, dan cegah Stunting.

    Tak hanya itu saja, dalam kegiatan lintas sektoral TMMD ke 123 tahun 2025 ini Satgas juga melaksanakan sasaran tambahan program unggulan Kasad, seperti pembuatan sumur bor di lima titik dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

    Kegiatan di pimpin Lettu Inf Kasdam dikuti personel Satgas TMMD dibantu warga masyarakat tersebut dengan semangatnya mencampur adukkan semen. Meski terik matahari menyengat tubuh bagi personel Satgas bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan pekerjaan fisik pembangunan talud tersebut guna mencegah musibah banjir lewat program TMMD 123.

    Lettu Inf Kasdam menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar apabila musim hujan serta agar sungai tidak terjadi banjir. “Semoga saja pembangunan talud ini dapat berjalan lancar sesuai rencana dan harapan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat selamanya,” sebut Lettu Inf Kasdam.

    Terpisah Dandim 1510/Sula Letkol Inf Efran Tri Hernowo selaku Dansatgas TMMD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan warga masyarakat yang telah memfasilitasi terlaksananya program TMMD 123 Tahun 2025.

    Kegiatan ini, kata Dandim adalah program positif membangun desa dengan kebersamaan bergotong royong. Mari kita bangkitkan kembali budaya gotong royong, sehingga terbentuk keterpaduan antara TNI bersama pemerintah bersatu padu membangun daerah, sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

    “Melalui kegiatan TMMD ini diharapkan mendorong percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebut Dandim. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kecerdasan Buatan Tingkatan Akurasi Diagnosis Layanan Kesehatan – Halaman all

    Kecerdasan Buatan Tingkatan Akurasi Diagnosis Layanan Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor industri kesehatan dan digital terus mengalami transformasi.

    Hal ini didorong oleh integrasi kecerdasan buatan (AI) dan percepatan pembangunan data center.

    AI telah mengubah cara kerja dunia medis dengan meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi layanan kesehatan. 

     
    Kedua isu strategis ini menjadi fokus utama dalam Dentons HPRP Law & Regulations Outlook 2025, yang diselenggarakan di Jakarta.

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Okto Irianto, mendukung pembangunan data center dan penggunaan AI.
     
    Okto Irianto mengatakan untuk merespons cepatnya perkembangan teknologi AI dan kebutuhan data center.
     
    “Pembangunan data center dan AI akan berhasil jika dilakukan zonasi, teman-teman dari Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus melakukan zonasi dan mencari ruang ideal untuk data center,” jelas Okto Irianto.

    Dalam diskusi panel, CEO Halodoc, Jonathan Sudharta, mengulas bagaimana AI tidak hanya membuka peluang besar dalam layanan kesehatan, namun juga menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam regulasi.
     
    Di sisi lain, dia mengapresiasi pola perubahan dan kecepatan Kementerian Kesehatan RI dalam mengadopsi teknologi AI.

    “Kementerian Kesehatan sangat terbuka dan mengedepankan inovasi, bukan dari inovator, tetapi dari Pemerintah. Saya sangat menghargai ini,” ujarnya. 
     
    Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Setiaji, menegaskan pentingnya AI dalam pembangunan data kesehatan nasional, guna menciptakan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkualitas. 
     
    “Data kesehatan setiap masyarakat ditangkap dari sejak awal, bahkan saat masih dikandungan. Ini karena masih tingginya kasus stunting di Indonesia,” katanya. 
     
    Nashatra Prita, Partner Dentons HPRP, menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif agar AI dapat berkembang tanpa menghambat inovasi bisnis.

    Di sisi lain, dia mengingatkan penyedia jasa adalah pihak yang menerima manfaat dari pasien, sehingga harus mendapatkan persetujuan dari pasien untuk melakukan transfer data. 

    “Gap inilah yang perlu diisi dan diatur oleh regulasi,” jelasnya.
     
    Di sektor data center, Pandu Sjahrir, Founding Partner AC Ventures, mengulas tantangan utama yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital di tanah air.

    Ia menyoroti bahwa dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dalam pengembangan data center, terutama dalam mendukung kebutuhan kecerdasan buatan (AI) dan pertumbuhan ekonomi digital. 
     
    “Indonesia menjadi tempat yang sangat  menarik untuk data center. Semakin banyak data center di Indonesia, maka biaya komunikasi yang harus dikeluarkan masyarakat akan semakin murah dan semakin cepat penyebaran informasi kepada masyarakat,” paparnya.

    Selain masalah lahan dan infrastuktur, Pandu menekankan faktor penentu keberhasilan perkembangan data center dan teknologi AI di Indonesia adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

  • Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.

    Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).

    Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujarnya

    Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” tambah Sudaryono.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000

    “Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” kata Amran.

    (ada/hns)

  • Terungkap Permainan Anggaran Stunting: Disembunyikan buat ATK

    Terungkap Permainan Anggaran Stunting: Disembunyikan buat ATK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjalankan program efisiensi anggaran tahun ini. Kegiatan belanja yang tidak produktif hingga bersifat seremoni dihapus.

    Merespons kebijakan tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi itu bertujuan agar alokasi tepat sasaran kepada program pembangunan, bukan malah salah sasaran atau bahkan anggarannya dipakai buat kepentingan lain.

    Sudaryono mencontohkan program pengentasan stunting. Anggaran stunting, menurutnya, seringkali dialokasikan ke pos lain yang tidak relevan.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK (alat tulis kantor) dan lain lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” kata Sudaryono, dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Dia menegaskan b upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hasil dari efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Anggaran yang selama ini terkumpul dari perjalanan dinas misalnya, yang mencapai Rp 44 triliun per tahun, bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah dan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” katanya.

    Sudaryono juga menanggapi adanya aksi protes dari sebagian kalangan masyarakat terkait kebijakan efisiensi anggaran ini. Meski demikian, Sudaryono menganggap aksi protes tersebut tidak masalah, karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang diatur oleh undang-undang.

    Namun, Wamentan Sudaryono mengingatkan bahwa seharusnya yang diprotes adalah pemborosan anggaran, bukan upaya penghematan yang dilakukan pemerintah.

    “Hanya menurut saya lucu, harusnya yang diprotes itu pemborosan. Lah ini kita lagi penghematan kok diprotes,” imbuhnya.

    (ada/hns)

  • Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan pegawai. Selain itu, dia juga memastikan efisiensi tak akan mengurangi porsi dari bantuan sosial.

    Sudaryono mengungkapkan, hasil dari efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di-PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutio Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sudaryono, efisiensi ini bertujuan untuk kemajuan bangsa. Anggaran yang selama ini terkumpul dari perjalanan dinas misalnya mencapai Rp 44 triliun per tahun, bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah dan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang di tahan,” katanya.

    Sudaryono menjelaskan, banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya. Anggaran tersebut, menurutnya, sering kali tersalurkan ke pos lain yang tidak relevan, sehingga dibutuhkan langkah efisiensi untuk menahan pengeluaran yang tidak produktif.

    Dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Sudaryono berharap Indonesia dapat lebih fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah kemana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan 1 miliar 2 miliar diumpeti di ATK dll sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” pungkas Sudaryono.

    (ada/hns)