Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap mendukung upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pelindo bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta lainnya, LSM, dan masyrrakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
     
    “Kerja sama multipihak ini diharapkan memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan, sehingga prevalensi stunting di Kota Kupang dan secara umum di Provinsi NTT bisa turun signifikan,” kata Ardhy Wahyu Basuki, Group Head Sekretariat Perusahaan
    Pelindo. 

    Hari ini Pelindo ambil bagian di acara Workshop Pencegahan Stunting Terintegrasi Berbasis Komunitas di Kota Kupang. Workshop ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu dan permasalahan stunting di NTT, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta mendorong kerja sama yang lebih luas untuk mendukung penurunan angka stunting di Kota Kupang.
     
    Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKKBN Provinsi NTT, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang.
     
    Berdasarkan data e-PPGBM Juni 2024, angka stunting di Kota Kupang mencapai 18,8% atau sebanyak 4.233 balita. Selain itu, 11,4% balita termasuk kategori wasting, sementara 22,3% lainnya masuk dalam kategori underweight. Tiga wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kecamatan Kelapa Lima, Maulafa, dan Kota Radja.
     
    Ardhy menegaskan, sebagai BUMN jasa kepelabuhanan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
     
    “Melalui Program TJSL, kami mengemban amanat untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, termasuk pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan bergizi, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya.
     
    Upaya pencegahan stunting di Kota Kupang mencakup berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan akses terhadap pangan bergizi dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, edukasi mengenai pola makan sehat serta kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penyuluhan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
     
    Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka stunting di Kota Kupang dapat terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT, yaitu 12% hingga 10% dalam beberapa tahun ke depan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kompak tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Retret itu diketahui berlangsung sejak 21 Februari 2025 dan akan berakhir pada 28 Februari 2025 besok.

    Adapun, seluruh kepala daerah di Bali yang dimaksud itu adalah Gubernur Bali, Wayan Koster beserta delapan bupati/wali kota.

    “(Yang tidak ikut retret) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

    Selain sembilan kepala daerah di Bali, dalam retret gelombang pertama itu, kepala daerah dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo juga diketahui tidak hadir.

    Jadi, tercatat ada 10 kepala daerah yang absen dalam kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    Meski demikian, Bima Arya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retreat ini dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua nanti.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retreat ini.”

    “Dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” ucapnya.

    Megawati disebut juga telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025 agar ikut gelombang kedua.

    Instruksi dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

    Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

    Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

    Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

    Wayan Koster Akan Ikut Retret Gelombang Kedua

    Mengenai retret ini, Wayan Koster, mengatakan dirinya dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.

    Adapun, retret gelombang kedua itu disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

    Menurut Wayan Koster, acara tersebut bakal dilaksanakan setelah proses gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 40 kepala daerah selesai.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang kedua,” ucap Wayan Koster, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

    Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

    Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

    Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

    Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

    “Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata Basarah.

    Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing.

    Supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Jadi, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang itu justru diminta Megawati untuk lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

    “Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Basarah.

    Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

    Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

    “Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Belum Ngantor, Gubernur Bali Koster Tiba di Bali Malam Kemarin

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari) (Kompas.com)

  • Kasih Pembekalan di Retret, Gibran: Walau Beda Partai, Harus Sinergi di Bawah Komando Presiden – Halaman all

    Kasih Pembekalan di Retret, Gibran: Walau Beda Partai, Harus Sinergi di Bawah Komando Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/02/2025).

    Dalam pembekalannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah.

    Dia juga menegaskan, meski para kepala daerah berasal dari agama, suku bahkan partai yang berbeda, namun keseluruhannya harus dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Lebih lanjut, Wapres juga menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Atas hal itu, Gibran meminta peran dari seluruh kepala daerah untuk dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” ungkap Wapres. 

    Mantan Wali Kota Solo itu pun mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut. 

    Salah satu program yang dijadikan fokus oleh Gibran yakni, makan bergizi gratis (MBG).

    Wapres meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” ucapnya. 

    Terkait bidang kesehatan, Wapres mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. 

    Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita. 

  • Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di ‘exit toll’, misalnya, hati-hati sekali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai kelangkaan dan lonjakan harga barang-barang pokok menjelang Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Dalam acara pembekalan saat retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, Gibran menekankan perlu ada koordinasi dan langkah-langkah mencegah kelangkaan serta menjaga harga barang agar tetap terjangkau.

    Kemudian, Gibran lanjut menyoroti pentingnya mempersiapkan kelancaran lalu lintas dan sarana prasarana pendukung selama arus mudik dan arus balik lebaran. Oleh karena itu, Gibran berpesan kepada para kepala daerah untuk berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman.

    “Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di exit toll, misalnya, hati-hati sekali,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah peserta retret.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting. Beberapa isu lain juga diangkat oleh Gibran dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

    “Ini perlu saya garis bawahi Bapak, Ibu. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 42 Tahun 2024 (pada) Oktober tahun 2026 nanti, (pengadaan) barang dan jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikasi halal,” ujar Gibran.

    Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas warganya muslim untuk menyusun strategi mempercepat sertifikasi halal di daerah masing-masing.

    “Jadi nanti, mohon Bapak, Ibu memberikan penegasan-penegasan, dan juga saya mohon kerja sama Bapak, Ibu kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” sambung Gibran.

    Kepala badan yang disebut Gibran itu merujuk kepada pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pembekalan dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, meminta seluruh kepala daerah membantu memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis (MBG).

    Gibran menekankan keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis, salah satunya bergantung dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu, kepala daerah saya mohon infrastruktur supply chain (rantai pasok, red.) dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung. Harus kita keroyok bersama-sama. Harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” kata Wapres.

    Wapres kemudian menyinggung target penghapusan stunting pemerintah, yang dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita.

    Dalam sesi pembekalan yang sama, Gibran juga mengajak seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di daerahnya masing-masing. Gibran mencontohkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu teladan.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta,” tutur Wapres Gibran.

    Gibran menilai prestasi itu tercapai salah satunya karena keberhasilan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan. Penting sekali FKUB,” ujar Gibran.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini

    Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini

    Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    meminta para
    kepala daerah
    tidak belajar ke luar negeri untuk menemukan contoh
    praktik baik
    dalam pemerintahan. Sebab, praktik baik tersebut juga sudah ada di Indonesia.
    Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan arahan kepada 493 kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
    “Beliau sampaikan, bapak ibu kepala daerah tidak usah ke luar negeri untuk belajar, karena
    best practices
    , praktik-praktik terbaik itu semua ada di sini, dan itulah gunanya retreat,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat ditemui di Magelang, Rabu.
    Bima mengatakan, ada banyak kepala daerah yang berprestasi di Indonesia sehingga bisa saling memberi masukan.
    Gibran juga langsung memberikan contoh Walikota Singkawang yang berhasil membuat kota tersebut sebagai kota paling toleran di Indonesia.
    Begitu juga soal stunting, Gibran langsung memberikan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang berhasil mengurangi tingkat kekurangan gizi di wilayahnya.
    “Beliau (Gibran) posisi di depan (panggung), tetapi beliau langsung menanyakan, memberikan apresiasi daerah-daerah yang dianggap berhasil, yaitu Kabupaten Sekadau. Diapresiasi bupatinya oleh Beliau, ini Bupati menuju periode kedua,” imbuh Bima.
    Selain itu, Gibran juga mengingatkan kembali kepada para kepala daerah untuk tegak lurus pada program Asta Cita pemerintah pusat.
    Materi yang disampaikan Gibran, kata Bima, berlangsung dengan interaktif dan menarik karena anak Presiden Ketujuh RI Joko Widodo tersebut juga pernah menjabat sebagai Walikota Solo.
    Di akhir pemaparan, Gibran menitipkan pesan agar seluruh kepala daerah jangan sampai absen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.
    “Semua diminta hadir ketika arahan presiden, dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Gibran saat memberi pengarahan dalam Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2025). Di hadapan 493 peserta, Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG.

    “Para kepala daerah diminta menyukseskan MBG dengan menyiapkan supply chain-nya. Produksi dan distribusi harus memberikan efek positif bagi daerah masing-masing,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Lembah Tidar, Akmil Magelang.

    Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    “Beliau menekankan pentingnya menangani stunting. Bahkan, ada satu daerah di Kalimantan yang berhasil menurunkan angka stunting, dan kepala daerahnya langsung dipanggil untuk berbagi pengalaman,” kata Bima.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Menutup arahannya, selain mendukung makan bergizi gratis, Gibran mengajak seluruh kepala daerah untuk mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan memastikan program Asta Cita dapat berjalan dengan baik.

    “Semua kepala daerah diminta hadir saat pengarahan presiden dan benar-benar mengawal Asta Cita,” pungkas Bima.

  • Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) menegaskan bahwa Ketua Umum
    Megawati
    Soekarnoputri tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah, untuk mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah pada 21-28 Februari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keberangkatan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025) malam.
    Menurut Basarah, keputusan menunda keberangkatan para kepala daerah PDI-P, lebih bertujuan agar mereka dapat segera mulai bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Basarah menekankan bahwa Megawati menginginkan para kepala daerah dari PDI-P untuk segera menjalankan tugasnya di daerah masing-masing.
    “Ibu Megawati Soekarnoputri meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat,” kata Basarah.
    Basarah berpandangan, kehadiran fisik kepala daerah sangat diperlukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintah bisa langsung berjalan.
    Dia menyebutkan bahwa beberapa program prioritas juga harus segera dijalankan di antaranya pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting hingga makan bergizi gratis.
    “PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini bahwa pemimpin yang langsung turun ke bawah dengan menemui rakyat merupakan langkah efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan rakyat,” ujar Basarah.
    Dengan menemui rakyat secara langsung, kata Basarah, pemimpin daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskannya ke dalam program pemerintahan yang tepat.
    “Dengan begitu, mereka dapat memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing,” kata Basarah.
    “Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret, diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan tugasnya,” ujarnya lagi.
    Namun, Basarah mengungkapkan, Ketua Umum sudah memerintahkan agar
    kepala daerah PDI-P
    yang belum mengikuti retret gelombang pertama, untuk ikut pada gelombang kedua.
    Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025, retret kepemimpinan akan diselenggarakan dalam dua angkatan.
    “Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,” kata Basarah.
    Basarah pun menekankan bahwa kepala daerah dari partai yang kini sedang menjalani retret gelombang pertama, wajib mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai.
    Megawati juga disebut telah menginstruksikan kader yang menjadi wakil kepala daerah untuk menghadiri penutupan retret di Magelang pada 28 Februari 2025.
    “Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retreat angkatan pertama, untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retreat di angkatan pertama tersebut,” ujar Basarah.
    Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa Megawati telah menugaskan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator kepala daerah dari PDI-P yang mengikuti retret.
    “Dengan demikian, kehadiran Pak Pramono Anung dan kepala daerah PDI Perjuangan lainnya dalam retret ini sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum serta pengurus DPP PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Menurut Basarah, Pramono akan mengkoordinasikan para kepala daerah PDI-P dan juga menyampaikan informasi mengenai segala dinamika selama retret di Magelang.
    Dia pun menegaskan bahwa partai telah meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P agar mengikuti arahan Pramono Anung. Sebab, setiap arahan tersebut telah dikoordinasikan dan diketahui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    “Kami harapkan seluruh kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan,” kata Basarah.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti
    retret kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas persoalan hukum dan penahan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dalam surat tersebut.
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” bunyi instruksi itu lagi.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk hadir dalam agenda retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, instruksi harian yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke kegiatan retret.

    “Ketua umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2025.

    Basarah menjelaskan, Megawati meminta kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Megawati, kata Basarah, menginstruksikan kepala daerah melayani masyarakat di daerahnya masing-masing.

    “Kehadiran fisik kepada daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan,” tutur Basarah.

    Megawati, kata Basarah, juga mengingatkan pentingnya pemimpin yang turun langsung ke bawah untuk mendengar aspirasi rakyat. Sebab dengan bertatap muka dengan rakyat, pemimpin daerah dapat bekerja efektif karena bisa mendengar langsung kebutuhan rakyat.

    “Oleh karena itu kader-kader PDI perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran tugas dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat,” ujar Basarah.

    “Dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto,” katanya melanjutkan.

    Instruksi Megawati

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Instruksi Megawati ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Kamis, 20 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangi langsung oleh Megawati.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dari Megawatisebagaimana dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis instruksimenambahkan.

    Lebih lanjut Megawati menginstruksikan kepada seluruh kader untuk tetap berada dalam komunikasi aktif.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian isi instruksi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkop Budi Arie Setiadi unjungi SPPG di Malang, Program MBG Serap Susu Hasil Koperasi

    Menkop Budi Arie Setiadi unjungi SPPG di Malang, Program MBG Serap Susu Hasil Koperasi

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkunjung ke Uji Coba Susu Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang. 

    Selain kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pesantren Annur, Menkop juga akan meresmikan peternakan milik Koperasi Produsen Agro Nusantara (KAN) Jabung.

    Peternakan baru milik KAN Jabung ini akan menampung 392 ekor sapi perah yang menghasilkan 600–700 liter susu per hari di atas lahan seluas 10.300 meter persegi.

    Saat ini anggota koperasi KAN Jabung ada 2500 org dengan jumlah sapi 7500 ekor sapi dan menghasilkan 51.000 liter perhari.

    Dalam acara tersebut, Menkop Budi Arie Setiadi didampingi oleh Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Supomo.

    Dalam wawancara, Panel Barus menerangkan bahwa uji coba ini adalah langkah awal penyerapan susu hasil koperasi oleh program MBG. Uji coba akan dilakukan di lima lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    “Beberapa waktu lalu sempat terjadi kegelisahan di kalangan peternak sapi perah. Susu segar yang mereka produksi tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS),” jelas Panel Barus.

    Menurutnya, Menkop Budi Arie saat itu mengambil langkah dengan memerintahkan Kementerian Koperasi untuk mendorong penyerapan susu sapi pasteurisasi dalam program MBG.

    “Karena itu, selaku Deputi Pengembangan Usaha Koperasi, saya bergerak bersama tim kementerian untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), para pelaksana SPPG, dan tentunya koperasi-koperasi susu, untuk menemukan cara agar SPPG dapat menyerap susu koperasi,” ujar Panel Barus.

    Uji coba minum susu pasteurisasi hasil koperasi ini dilakukan menggunakan dispenser dan gelas. Koperasi menyediakan susu, dispenser, dan gelas, sehingga pada akhirnya SPPG hanya perlu membeli susunya saja tanpa kemasan.

    “Jelas lebih murah,” pungkas Panel. Selain itu, ia menyatakan bahwa tidak ada persoalan sampah kemasan karena susu disajikan secara higienis menggunakan wadah khusus dan dispenser dengan suhu yang terjaga.

    Panel mengungkapkan bahwa kolaborasi seperti ini akan membawa solusi bagi banyak permasalahan yang akan diselesaikan oleh MBG. Dengan melibatkan koperasi dalam rantai pasok, seperti koperasi beras, koperasi susu, koperasi telur, hingga koperasi nelayan, program MBG dapat memberikan dampak positif pada ekonomi kerakyatan.

    “Seperti kata Presiden Prabowo, koperasi adalah amanat konstitusi. Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa arah dan sasaran dari MBG ada empat, yaitu meningkatkan gizi, menekan stunting, meningkatkan ekonomi rakyat di tingkat lokal, dan mengurangi kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja langsung. Sasaran-sasaran tersebut harus kita capai agar program MBG ini sukses,” ujar Panel Barus.

    “Saya meyakini bahwa jika program ini kita jaga bersama, maka isu tengkulak bisa diatasi, harga yang anjlok saat panen dapat dikendalikan, dan komoditas petani yang tidak terserap pasar saat panen dapat tertangani. Isu yang harus kita selesaikan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kita. Rakyat, melalui koperasi, akan kita siapkan ke arah itu,” lanjutnya.

    “Maka dari itu, pelibatan koperasi secara lebih luas akan menjadi kunci dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut,” tutup Panel Barus.