Xcloud.id

Kasus: stunting

  • UKSW dan ITSB Perkuat Sinergi Akademik Melalui Benchmarking dan Kerja Sama Tri Dharma

    UKSW dan ITSB Perkuat Sinergi Akademik Melalui Benchmarking dan Kerja Sama Tri Dharma

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) terus mengukuhkan posisinya sebagai institusi pendidikan unggul dengan membuka ruang kolaborasi strategis bersama Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB), belum lama ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang 120 Fakultas Teknologi Informasi (FTI) UKSW, kedua institusi membahas pengelolaan Program Studi Bisnis Digital serta mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami menegaskan komitmen universitas dalam mengembangkan kerja sama yang tidak sekadar seremonial, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia akademik. “UKSW memiliki target untuk menjalin kerja sama yang berdampak. Setiap fakultas dituntut untuk menindaklanjuti kolaborasi yang telah terjalin agar menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan. Tahun lalu, UKSW berhasil meraih Gold Winner pada Anugerah Dikti Saintek dalam bidang kerja sama, khususnya dengan LSM. Tahun ini, kami berupaya mempertahankan pencapaian tersebut dan memperkuat kerja sama berbasis inovasi,” jelasnya.

    UKSW, yang saat ini menaungi 15 fakultas dan 63 program studi, termasuk program PAUD hingga SMA, menempatkan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai pilar utama dalam misinya. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah pendampingan masyarakat di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tertinggi di Indonesia. Dalam program tersebut, Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), serta Fakultas Interdisiplin (FId) UKSW mendampingi masyarakat dalam mengelola hutan produksi seluas 4.000 hektar, termasuk melakukan studi kelayakan serta pengembangan wisata berbasis komunitas.

    Sinergi Akademik Unggul

    Dalam kesempatan yang sama, Rektor ITSB, Prof. Dr. Carmadi Machbub, mengungkapkan ketertarikannya terhadap model pengelolaan akademik UKSW yang telah terbukti unggul dan berkontribusi bagi masyarakat. “Kami ingin belajar dari UKSW yang telah banyak melahirkan karya inovatif. Saat ini, ITSB masih dalam tahap pengembangan dan tengah merintis program S2 serta S3 sebagai langkah menuju Research University. Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang erat, termasuk kemungkinan mahasiswa S3 kami mendapatkan co-promotor dari UKSW,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret dari pertemuan ini, UKSW dan ITSB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup empat bidang utama, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pengabdian masyarakat, serta berbagai kegiatan akademik lainnya yang disepakati bersama. MoU ini menjadi landasan bagi kedua institusi untuk memperkuat sinergi akademik dan inovasi berbasis riset yang dapat memberikan dampak luas bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

    Dekan FTI UKSW, Prof. Ir. Daniel H.F. Manongga, M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang bagi pengembangan Program Studi Bisnis Digital di ITSB, yang diharapkan mampu menghadirkan diferensiasi dalam kurikulum dan implementasi industri. “FTI UKSW siap berbagi pengalaman dan best practices dalam pengelolaan program studi berbasis teknologi dan bisnis. Kami juga mendorong kerja sama riset yang dapat menghasilkan inovasi yang aplikatif. Selain itu, kami juga ingin belajar dari ITSB,” tuturnya.

    Dengan terjalinnya kerja sama ini, UKSW dan ITSB semakin mempertegas komitmen mereka dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, inovatif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat lahirnya inovasi-inovasi unggulan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Melalui kegiatan ini, UKSW mengukuhkan komitmennya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 pendidikan berkualitas, SDG 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, dan SDG 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. (*)

  • KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan praktik penyimpangan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Modusnya diduga terkait dengan pengurangan makanan dari harga atau anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya. 

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pada pertemuan itu, BGN meminta pendampingan dan pengawasan KPK dalam pelaksaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Setyo awalnya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap MBG penting karena anggarannya yang besar. Saat ini, anggaran MBG yang digelontorkan dari APBN senilai Rp70 triliun di 2025.

    Menurutnya, ada empat hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan MBG. Pertama, potensi terjadinya fraud. 

    “Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Kedua, ekslusivitas penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Setyo menyebut hal itu menjadi perhatian untuk ditertibkan. 

    “Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Ketua KPK jilid VI itu.

    Ketiga, pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi ketika diberikan ke siswa penerima manfaat. Dia juga menggarisbawahi soal pemberian susu dan biskuit yang tidak efektif untuk menurunkan risiko stunting, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK. 

    Keempat, soal anggaran. Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia mengakui telah menerima laporan adanya pengurangan makanan di daerah dari harga yang telah ditetapkan. 

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Dia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut juga menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal untuk bahan baku makanan hingga sumber daya pelaksana program MBG.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa turut meminta pendampingan KPK untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitas program. 

    Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025. 

    Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025). 

    Untuk diketahui, program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program prioritas Prabowo Subianto itu ditargetkan bisa menyasar ke seluruh peserta didik di Indonesia pada akhir tahun ini. 

  • Ketua TP PKK 2025-2030 Dikukuhkan, Faelasufa Faiz Siap Implementasikan 10 Program

    Ketua TP PKK 2025-2030 Dikukuhkan, Faelasufa Faiz Siap Implementasikan 10 Program

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, secara resmi mengukuhkan Faelasufa M Faiz Kurniawan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Batang untuk periode 2025-2030.

    Pengukuhan ini juga menjadi momen serah terima jabatan dari Pj Ketua TP-PKK Batang periode 2022-2025, Purwaniti Sugeng.

    Pada kesempatan ini, Faelasufa Faiz juga memberikan apresiasi dan kenang-kenangan atas kiprah pengabdian Purwaniti Sugeng sebagai Pj Ketua TP-PKK Batang periode 2022-2025.

    Bupati Faiz Kurniawan menegaskan pentingnya peran PKK dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga.

    “Pembangunan adalah proses yang tidak pernah berakhir, kami berharap PKK dapat berinovasi dan melanjutkan program-program yang sudah ada, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga, salah satunya melalui pemberdayaan posyandu,” ujar Faiz.

    Latar belakang Faelasufa Faiz yang aktif dalam pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian khusus.

    Bupati Faiz meminta agar Ketua TP-PKK yang baru dapat mengkampanyekan program pelestarian lingkungan secara aktif.

    Ketua TP PKK Batang, Faelasufa Faiz menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan mengimplementasikan sepuluh program pokok PKK, termasuk fokus pada penanganan stunting.

    “Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kemampuan mereka di masa depan. Oleh karena itu, stunting akan menjadi fokus utama kami,” jelas Faelasufa.

    Selain itu, program PKK Batang juga mencakup sosialisasi cek kesehatan gratis, pemberdayaan UMKM yang dipelopori oleh perempuan, serta penyuluhan kerja sama dengan PAUD Batang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi emas Batang.

    Dalam bidang lingkungan, Faelasufa Faiz menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

    “Batang akan menjadi tujuan wisata dan industri, sehingga penanganan sampah, termasuk polusi udara dan air, perlu diperhatikan.

    PKK akan mendukung program pemerintah, seperti pemanfaatan TPS3R dan menggerakkan TPS3R di desa, serta meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tandasnya. (din)

  • Bupati Boyolali ikuti sidang paripurna perdana dengan DPRD

    Bupati Boyolali ikuti sidang paripurna perdana dengan DPRD

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Bupati Boyolali ikuti sidang paripurna perdana dengan DPRD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Usai dilantik Presiden Prabowo Subiyanto di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) lalu dan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah, Bupati Boyolali Agus Irawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD setempat.

    Bupati Agus Irawan hadir bersama wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, dalam agenda rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati masa jabatan 2025-2030 pada Senin (3/3/2025) di DPRD setempat.

    Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Susetya Kusuma Dwihartanta didampingi Wakil Ketua DPRD Fuadi dan Aziz Aminudin.

    Dalam agenda tersebut Bupati menyampaikan visi misinya lima tahun kedepan, yakni mewujudkan perubahan Boyolali maju, nyaman dihuni, berdaya saing dan ramah investasi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kami membuat program kerja, merujuk pada dokumen RPJPD 2025-2045. Masih perlu penjabaran ke dalam tujuan sasaran, strategis, kebijaksanaan hingga program kegiatan secara detail. Selama enam bulan kedepan akan kita susun dan bahas bersama menjadi dokumen RPJMD 2025-2029,” kata Bupati Agus Irawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Sarwoto, Selasa (4/3). 

    Agus mengatakan, fokus program kegiatan diprioritaskan pembangunan ke depan, pada peningkatan pelayanan masyarakat. Utamanya bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum dan tata ruang, kesehatan sosial dan perlindungan masyarakat.

    “Yang jadi indikator kinerja utama daerah juga masih banyak meliputi penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH ), pemenuhan air bersih, penanganan stunting, UMKM Boyolali naik kelas dan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kerjasama semua pihak,” ujarnya. 

    Sementara itu Ketua DPRD Boyolali, Susetya Kusuma Dwihartanta mengatakan, selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan berharap selalu bersinergi membangun Boyolali.

    “Semoga dalam memgemban tugas mulia dan tanggungjawabnya memimpin Boyolali, amanah dan mendapat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Kami harap dapat bersama sama kami mengemban tugas membangun kemitraan yang sebaik-baiknya,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PAM Jaya apresiasi 1.110 perangkat warga dari 18 kelurahan di Jakarta

    PAM Jaya apresiasi 1.110 perangkat warga dari 18 kelurahan di Jakarta

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PAM Jaya apresiasi 1.110 perangkat warga dari 18 kelurahan di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Sebagai bagian dari strategi untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan, PAM JAYA melibatkan peran aktif warga sebagai wujud kontribusi nyata dalam pembangunan kota Jakarta.

    Antusiasme warga Jakarta untuk berpartisipasi dalam upaya ini disambut baik oleh PAM JAYA, dengan pemberian apresiasi kepada 30 warga terbaik yang telah membantu mewujudkan ambisi tersebut. 
     
    Acara apresiasi tersebut ditandai dengan penghargaan diberikan kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dasawisma, Ketua RT, dan Ketua RW dari lima kelurahan di DKI Jakarta. Direktur Pelayanan PAM JAYA, Syahrul Hasan, dan Vice President Customer Management and Marketing Strategy PAM JAYA, Irene Putri, turut hadir untuk memberikan penghargaan. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah DKI Jakarta. 
     
    Dalam sambutannya, Syahrul Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga yang telah berkontribusi dalam memperluas cakupan layanan air minum perpipaan di DKI Jakarta. Beliau menekankan bahwa dengan semakin meluasnya cakupan layanan, upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting juga terbantu.

    “Dengan cakupan layanan yang semakin luas, warga secara langsung berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia di Jakarta,” ujar Syahrul melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
     
    Salah satu penerima apresiasi, Jayanti, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PAM JAYA atas program ini.

    “Saya sangat bersyukur dan berharap PAM JAYA terus berkembang agar semua warga dapat menikmati akses air minum perpipaan di Jakarta,” ujarnya. 

    Sebagai bentuk penghargaan lebih luas, PAM JAYA juga memberikan apresiasi kepada 1.110 perangkat warga dari 18 kelurahan lainnya di DKI Jakarta.  
     
    Hingga akhir 2024, PAM JAYA telah berhasil memasang 46.196 sambungan baru yang tersebar di 207 kelurahan di DKI Jakarta. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara PAM JAYA dan warga dalam mempercepat pencapaian target 100 persen cakupan layanan.

    Kedepan, PAM JAYA berencana memperluas program apresiasi ini hingga mencakup 267 kelurahan sebagai mitra utama dalam mencapai target cakupan 100% pada tahun 2030. 
     
    Dalam rangka mencapai target tersebut, PAM JAYA telah meluncurkan berbagai program bantuan kepada warga, seperti sambungan gratis untuk kategori pelanggan 2A1 dan 2A2, kartu air sehat, subsidi biaya pemasangan sebesar 50 persen untuk kategori pelanggan 2A3 dan 2A4, serta program distribusi 1.000 tandon gratis bagi pelanggan di wilayah yang pasokan airnya rendah.

    Melalui inovasi dan kolaborasi ini, diharapkan PAM JAYA dapat terus memastikan akses air minum perpipaan yang lebih luas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi warga DKI Jakarta. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh jajaran PKK Jatim bersama sama menurunkan stunting dan menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu ia sampaikan saat pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/3/2025).

    Total sebanyak 36 Ketua TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP Posyandu se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sedangkan dua kabupaten yakni Magetan dan Pamekasan masih menunggu pelantikan Kepala Daerah. 

    Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor:01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 Kab/Kota dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor:001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kab/ Kota di Provinsi Jatim. 

    Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kasus stunting dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus yang harus dikerjakan bersama tahun ini.

    Untuk itu, ia mengajak Ketua TP PKK dan Posyandu kab/kota se-Jatim untuk dapat bersinergi bersama menyukseskan tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Jatim tersebut. Menurutnya, sinergitas inilah menjadi kunci mencapai hal tersebut.

    “Bagaimana PKK bisa bersinergi dengan program pemkab/pemkot bagaimana menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya juga harus didukung oleh Bupati/Walikotanya. Sehingga kedua program ini bisa sukses di Jatim,” ujar Khofifah.

    Khofifah mengatakan, baik stunting dan MBG sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan sinergi, koordinasi dan keberseiringan antar pihak. Ia berharap baik PKK maupun Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional. Termasuk dengan program Kemenkes seperti cek kesehatan gratis.

    Selama ini yang masih menjadi persoalan, ungkap Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Oleh karena itu, ia berharap perlu adanya diskusi bersama terkait hal ini.

    “Antar bupati walikota dengan PKK dan pembina posyandu bagaimana bulan timbang berseiring dengan format yang mestinya dijadikan referensi oleh Kemenkes. Maka yang harus dilakukan adalah proses evaluasi dan koreksi bersama,” terang Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota ini dilakukan secara serentak karena waktu yang terbatas. Sedangkan masing-masing harus segera memberikan pemenuhan kebutuhan dan memberseiringi percepatan layanan kepada masyarakat.

    “Kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang baru saja dilantik, selamat sukses dalam menjalankan amanah baru yang diemban,” kata Khofifah. 

    Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengimbau Ketua Tim PKK kota/Kab untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar program PKK disetiap kota/kab wajib berfokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. 

    Seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

    “Harapan saya, semua upaya bisa kita maksimalkan dan saya optimis kita bisa memperbaiki semua permasalahan itu,” pungkas Arumi.

    Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jatim dan Bupati/Walikota se Jatim.

  • Target 90 Hari Kerja Samani-Bellinda, Buat Satgas Jalan Berlubang Sampai Buka Kanal Aduan

    Target 90 Hari Kerja Samani-Bellinda, Buat Satgas Jalan Berlubang Sampai Buka Kanal Aduan

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memasang target 90 hari kerja setelah dilantik. 

    Beberapa hal yang menjadi prioritas di awal kepemimpinannya yaitu masalah sampah, infrastruktur, dan persoalan gas elpiji.

    “Kami berlakukan program 90 hari kerja dalam rangka memudahkan hitungannya 3 bulan. Kami akan gas pol. Kami sudah identifikasi masalah,” kata Sam’ani seusai serah terima jabatan dengan Penjabat Bupati Kudus sebelumnya Herda Helmijaya di Pendopo Kudus, Senin (3/3/2025).

    Untuk 90 hari kerja ini pihaknya akan membentuk Satgas Jalan Berlubang maupun LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum).

    Satuan tugas ini untuk mempercepat akselerasi perbaikan jalan berlubang dan lampu penerangan yang mati.

    Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Sam’ani juga membuka kanal aduan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kudus.

    Kanal aduan melalui WhatsApp tersebut bisa diakses melalui nomor 0813001111.

    “Melalui nomor itu yang sebentar lagi akan diluncurkan, masyarakat bisa memberikan masukan, laporan, imbauan, harapan dan sebagainya. Asalkan saat melaporkan namanya jelas, alamatnya jelas, dan laporannya jugga jelas,” kata dia.

    Untuk menyamakan gerak langkah dalam memimpin Kudus, Sam’ani mengatakan, bahwa dia dengan wakilnya Bellinda Putri Sabrina Birton mengaku tidak ada pembagian tugas.

    Dalam praktiknya nanti keduanya akan berjalan bersama-sama dalam membangun Kudus.

    “Saya dan Mbak Bellinda tidak ada bagi tugas, tugas satu untuk semua, semua untuk satu,” kata Sam’ani.

    Sementara itu Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton mengatakan, dalam 90 hari kerja ini pihaknya juga fokus pada masalah kesehatan.

    Menurut Bellinda, angka anemia di Kabupaten Kudus masih terbilang tinggi. 

    Angka inilah yang kemudian akan ditekan, sebab ini selaras dengan penurunan angka stunting. (*)

  • Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Singkawang (ANTARA) – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan telah siap membangun Kota Singkawang, Kalimantan Barat, setelah mereka mengikuti rangkaian retret di Akmil Magelang.

    “Terima kasih kepada tim relawan, tim pemenangan dan koalisi, begitu juga kepada seluruh pihak yang sudah menyambut kedatangan kami (kembali ke Singkawang),” ucap Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Singkawang, Senin.

    Setelah dilantik oleh Presiden RI dan mendapatkan pembekalan selama retret kepala daerah di Akmil, Tjhai Chui Mie dan Muhammadin menyatakan sudah siap bekerja untuk memimpin Singkawang.

    “Setelah dilantik kemarin oleh Bapak Presiden dan melalui proses pembekalan di Akmil, kini kami sudah siap untuk bekerja,” ujarnya.

    Di hari pertama kerja, ia menyampaikan akan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Singkawang untuk menyampaikan pidato pertamanya.

    Fokus penting lainnya pada penyelesaian pembangunan Masjid Agung.

    Ia juga meminta panitia pembangunan Masjid Agung menyampaikan progres pembangunan serta kekurangan anggarannya.

    Tak lupa, ia pun mengatakan akan mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis serta upaya penuntasan stunting di Kota Singkawang.

    “Makan Bergizi Gratis yang harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden, termasuk juga program penuntasan stunting bersama pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan,” katanya.

    Selain itu, sebagai wujud mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, Tjhai Chui Mie berupaya mendorong terwujudnya swasembada pangan.

    Menurutnya, swasembada pangan akan berdampak mengurangi pengangguran.

    “Begitu juga swasembada pangan, dengan begini otomatis akan mengurangi pengangguran, melalui kelompok tani yang dibentuk baik itu perkebunan atau peternakan, kita dari Pemkot Singkawang akan siap mendukung dan membantu terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program-program berkaitan dengan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintahannya.

    Pembangunan Bandara Singkawang dan jalan Lingkar Barat menjadi prioritasnya. Pihaknya juga terus berupaya menggandeng pihak swasta turut serta membantu jalannya pembangunan.

    “Untuk infrastruktur, kita sudah susun rencana pelebaran jalan bandara, jalan lingkar barat juga akan jadi prioritas kita,” ujarnya.

    Dia juga akan mengajak pihak swasta terlibat aktif dalam membantu pembangunan di Kota Singkawang.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alfamidi Lanjutkan Program CSR Protein Cegah Stunting Tahap 5 di Karawang

    Alfamidi Lanjutkan Program CSR Protein Cegah Stunting Tahap 5 di Karawang

    JABAR ESKPRES – Alfamidi cabang Bekasi melanjutkan inisiatif corporate social responsibility (CSR) Keluarga Sehat Alfamidi dalam program “Protein Cegah Stunting” yang berfokus kepada upaya mengatasi masalah stunting di Kecamatan Karawang Barat pada Jumat (28/2/2025).

    Program ini dimulai pada Oktober 2024 dan telah berhasil berjalan hingga tahap 5 dan berlanjut hingga tahap 6. Acara hari ini yang diselenggarakan di halaman Alfamidi Proklamasi Karawang menandai kelanjutan dari program yang bertujuan memberikan dukungan nutrisi kepada bayi di bawah usia dua tahun (baduta) di wilayah tersebut.

    Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Alfamidi berkomitmen untuk memberikan 60 butir telur setiap bulan kepada 30 keluarga yang memiliki anak terindikasi stunting. Bantuan nutrisi ini bertujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, memastikan mereka mendapatkan asupan protein yang cukup pada tahap perkembangan yang sangat penting.

    Branch Manager Alfamidi Bekasi Gunardi menyampaikan, bahwa program ini merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesehatan generasi mendatang.

    “Kami memahami bahwa stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Alfamidi berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif melalui program CSR ini. Kami berharap bantuan telur ini dapat memenuhi kebutuhan protein si kecil, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sehat dan optimal,” kata Gunardi.

    Kader dari Kelurahan Tanjungmekar Dadah Jubaedah, menyampaikan bahwa program CSR ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Menurutnya, program ini sangat membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, terutama dalam menyediakan asupan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan anak yang terindikasi stunting.

    “Dukungan dari Alfamidi sangat penting dalam mencegah stunting dan mendukung perkembangan anak-anak sejak dini,” kata Dadah.

    Program CSR Alfamidi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui dukungan ini, Alfamidi berupaya membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia dan mendukung masa depan anak-anak yang lebih sehat.

  • Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat para pembaca Beritasatu.com selama sepekan terakhir. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025 menjadi berita politik yang menarik perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya selama sepekan terakhir, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanyakan kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang meminta kepala daerah mendukung program makan bergizi gratis, hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) terkait kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menegaskan kepala daerah bisa diberhentikan.

    Berikut isu Politik Sepekan Beritasatu.com.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin gala dinner bersama para kepala daerah dalam rangkaian retret atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Acara ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya tampil kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan kepala daerah memiliki kewajiban untuk melayani rakyat, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal. Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    3. Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Dalam retret di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG. Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%.

    Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi juga tidak terlepas dari soliditas pemerintahan yang kuat baik antara Prabowo dengan Gibran maupun antara Prabowo-Gibran dengan jajaran Kabinet Merah Putih atau KMP. Soliditas ini juga tergambar dalam hasil survei LPI.

    Wamendagri Bima Arya menegaskan, kepala daerah meski dipilih oleh rakyat tetap bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    Demikian isu politik sepekan Beritasatu.com, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.