Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/aa.

    Wakil Ketua MPR: Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 13:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun, lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), angka perkawinan anak terus menurun dalam rentang waktu 2021—2023 dengan perincian 10,35 persen pada tahun 2021, 9,23 persen pada tahun 2022, dan 6,92 persen pada tahun 2023.

    Menurut Kemen PPPA, kata Lestari, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa serta tokoh masyarakat dan agama. Ia mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

    Diharapkan pula agar kolaborasi antarpihak terkait terus ditingkatkan sehingga perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan.

    “Pasalnya, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran kualitas generasi penerus bangsa yang rendah pada masa datang makin besar,” jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.

    Ditekankan pula bahwa perkawinan anak harus dihapuskan sebab perkawinan usia dini berisiko tingkatkan kematian bayi. Selain itu, anak hasil perkawinan usia dini berpotensi kekurangan gizi sehingga rentan terkena stunting.

    “Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi,” katanya.

    Untuk itu, Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang masih tergolong anak apabila berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum usia dimaksud termasuk dalam kategori perkawinan anak.

    Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018 menyebutkan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dapat meningkatkan risiko putus sekolah. Hal ini dapat menghambat perkembangan karier mereka pada masa depan. Di samping itu, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak bekerja di sektor formal dan pendapatan per jam mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih.

    Sumber : Antara

  • Aksi Nyata Mahasiswa USK Edukasi Ibu-Ibu untuk Cegah Stunting

    Aksi Nyata Mahasiswa USK Edukasi Ibu-Ibu untuk Cegah Stunting

    Peran anak muda dalam upaya pencegahan stunting semakin nyata melalui berbagai aksi nyata di masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan dan gizi, generasi muda, terutama mahasiswa, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.

    Mereka melakukan berbagai inisiatif, seperti edukasi, pendampingan, serta kampanye gizi yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting di berbagai daerah. Salah satu aksi nyata tersebut dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

    Mahasiswa yang tergabung dalam Centre for Indonesian Medical Student Activities (CIMSA) USK aktif mengedukasi para ibu dalam mencegah stunting dan kekurangan gizi. Kegiatan ini menyasar kader PKK di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas masyarakat.

    “Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para ibu mengenai pentingnya mencegah stunting dan kekurangan gizi. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan mereka bisa menerapkan pola asuh dan pola makan yang sehat bagi anak-anak mereka,” ujar Koordinator Kegiatan, Azfalurrahman Zaki, di Banda Aceh, seperti diktuip ANTARA.

    Mahasiswa Fakultas Kedokteran USK melihat tingginya angka stunting di Banda Aceh sebagai isu yang harus segera ditangani. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting di kota ini mencapai 21,7 persen. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk berkontribusi dalam menekan angka tersebut melalui edukasi dan pendampingan bagi para ibu.

    Edukasi ini menjadi bagian dari program “Tumbuh Tanpa Stunting,” yang dirancang sebagai wujud pengabdian mahasiswa dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Para ibu yang telah mendapatkan edukasi ini nantinya akan menjadi binaan mahasiswa dalam menerapkan pola hidup sehat bagi keluarga mereka.

    Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa sesi, di mana pertemuan pertama berfokus pada pemahaman dasar mengenai stunting, gizi, serta cara mendeteksi dini kondisi tersebut. Selain itu, pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan juga menjadi bagian dari materi yang disampaikan.

    Tak hanya sebatas teori, edukasi ini juga dilengkapi dengan praktik, seperti cara membuat makanan bergizi untuk anak-anak serta langkah-langkah konkret dalam pencegahan stunting dan kekurangan gizi. Program ini dirancang agar berkelanjutan, sehingga para ibu yang telah mendapatkan edukasi dapat berbagi ilmu dengan ibu-ibu lain di lingkungan mereka.

    Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Gampong Punge Jurong, Nurul Rizky Nanda, mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan stunting.

    “Kami sangat terbantu dengan edukasi ini, karena menambah wawasan dalam menjaga kesehatan anak-anak agar terhindar dari stunting dan kekurangan gizi. Kami berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak ibu yang mendapatkan manfaatnya,” ujar Nurul Rizky Nanda.

    Melalui aksi nyata seperti ini, mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan di bidang akademik, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting.

  • Upaya Penghapusan Perkawinan Anak Harus Konsisten Dilakukan

    Upaya Penghapusan Perkawinan Anak Harus Konsisten Dilakukan

    Jakarta: Upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten dilakukan demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. 

    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. 

    Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan angka perkawinan anak terus menurun pada rentang 2021-2023 dengan rincian 10,35% pada 2021, 9,23% pada 2022, dan 6,92% pada 2023.

    Menurut Kemen PPPA pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 

    Lestari mendorong agar kolaborasi yang terjadi antara para pihak yang terkait itu harus mampu terus ditingkatkan, agar perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan. 

    Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran terhadap kualitas generasi penerus bangsa yang rendah di masa datang semakin besar. 

    Karena, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkawinan usia dini berisiko meningkatkan kematian bayi, serta anak berpotensi kekurangan gizi, sehingga anak hasil perkawinan usia dini berisiko terhambat pertumbuhannya karena stunting. 

    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan

    Kondisi tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan tantangan yang harus  dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi. 

    Rerie sangat berharap para pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing sehingga dapat mengakselerasi upaya penghapusan perkawinan anak di tanah air. 

    Jakarta: Upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten dilakukan demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. 
     
    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. 
     
    Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan angka perkawinan anak terus menurun pada rentang 2021-2023 dengan rincian 10,35% pada 2021, 9,23% pada 2022, dan 6,92% pada 2023.

    Menurut Kemen PPPA pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 
     
    Lestari mendorong agar kolaborasi yang terjadi antara para pihak yang terkait itu harus mampu terus ditingkatkan, agar perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan. 
     
    Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran terhadap kualitas generasi penerus bangsa yang rendah di masa datang semakin besar. 
     
    Karena, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkawinan usia dini berisiko meningkatkan kematian bayi, serta anak berpotensi kekurangan gizi, sehingga anak hasil perkawinan usia dini berisiko terhambat pertumbuhannya karena stunting. 
     
    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan
     
    Kondisi tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan tantangan yang harus  dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi. 
     
    Rerie sangat berharap para pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing sehingga dapat mengakselerasi upaya penghapusan perkawinan anak di tanah air. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (23/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

    Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
     
    Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

    Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.

    Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

    Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

  • Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.

    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.

    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 

    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 

    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.
     
    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.
     
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 
     
    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.
     
    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
     
    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
     
    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.
     
    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
     
    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
     
    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.
     
    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
     
    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 
     
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.
     
    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 
     
    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.
     
    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk masa depan generasi Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional, termasuk APBN.
    Misbakhun pun menyesalkan kritik yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk dari Bank Dunia, terhadap
    program MBG
    .
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun seperti dilansir Antara, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menilai kekhawatiran terhadap MBG terlalu dibesar-besarkan dan justru digunakan untuk mendistorsi persepsi publik terhadap kondisi fiskal.
    “Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, fiskal kita terganggu,” ujarnya.
    Meski dikritik, Misbakhun menyebut MBG sebagai program ikonis Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya usia TK hingga SD, demi mencegah stunting dan membentuk generasi sehat dan kuat secara fisik maupun mental.
    “Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
    Misbakhun menilai MBG sebagai program mulia yang terus disudutkan.
    Menurutnya, MBG tidak akan membebani APBN karena didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
    Ia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan lewat peningkatan kepatuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” ucap Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. “Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” imbuh dia.

    Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

    Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

    Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

    “Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi,” ujarnya.

    “Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, ‘Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar’,” lanjut Prabowo.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wali Kota Jakarta Pusat Tekankan Pentingnya Dukungan Swasta untuk Program Pencegahan Stunting – Halaman all

    Wali Kota Jakarta Pusat Tekankan Pentingnya Dukungan Swasta untuk Program Pencegahan Stunting – Halaman all

    Wali Kota Jakpus Tekankan Pentingnya Dukungan Swasta untuk Program Pencegahan Stunting  
     
     
    Glery Lazuardi/Tribunnews.com
      
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus), Drs Arifin, MAP mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pihak swasta dalam upaya mendukung tumbuh kembang optimal anak Indonesia.

    Ia menekankan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

    “Sektor swasta sangat penting, dan dalam kesempatan ini, khususnya di Jakarta Pusat, saya selalu mengajak sektor swasta untuk berperan dalam penanganan stunting,” ujar Arifin, MAP dalam acara di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2024).

    Ujaran Wali Kota Jakarta Pusat dalam kesempatan tersebut merujuk pada dukungan yang dilakukan PT Leon Boga Sentosa, produsen makanan bayi, Yummy Bites, dalam membantu anak-anak yang mengalami stunting lewat sumbangan Makanan Pendamping ASI (MPASI).

    “Alhamdulillah, hari ini PT Leon Boga Sentosa atau Yummy Bites melalui Baznas Bazis memberikan 6.000 pcs MPASI. Ini tentu sangat membantu mereka yang masuk dalam kategori stunting. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi dari PT Leon Boga Sentosa,” tambahnya.

    Koordinator Wilayah Baznas Bazis Jakarta Pusat, Raja Zamzami, juga turut mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kontribusi produsen tersebut dalam program pemerintah terkait stunting.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Leon Boga Sentosa yang telah memberikan bantuan 6.000 pcs MPASI kepada anak-anak yang dikategorikan stunting di wilayah Jakarta Pusat, seperti di Cempaka Putih,” ujar Raja.

    Sementara itu, Digital Marketing Manager PT Leon Boga Sentosa, Bian Luthfan, menegaskan bahwa sinergi antara pihaknya, BAZNAS BAZIS, dan pemerintah dalam menyalurkan MPASI bagi anak-anak sangat penting untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan generasi penerus.

    “Pencegahan stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bekerja sama secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak Indonesia. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting,” ujar Bian.

    Lebih lanjut, Bian menekankan pentingnya kesadaran orang tua akan peran krusial gizi dalam pencegahan stunting.

    Menurutnya, pemberian makanan yang tepat dan bergizi seimbang sejak dini merupakan investasi berharga bagi masa depan anak-anak Indonesia.

    Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, diharapkan angka stunting di Jakarta Pusat dan Indonesia secara keseluruhan dapat terus menurun, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

     
     

  • Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan Bandung 21 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan Bandung 21 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menilai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2024 berada dalam kategori baik.
    Penjabat Gubernur, Bey Triadi Machmudin, memimpin Jabar pada periode tersebut.
    “Dari capaian-capaiannya, saya bisa sampaikan relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Jumat (21/3/2025) dikutip dari
    Antara
    .
    Meskipun Dedi baru menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 20 Februari 2025, ia menekankan bahwa
    LKPJ 2024
    tetap harus disampaikan kepada DPRD sebagai kewajiban konstitusi.
    LKPJ yang disampaikan akan diverifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebagai pengawas, yang kemudian akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada
    Pemprov Jabar
    agar program, kebijakan, dan tata kelola keuangan dapat ditingkatkan.
    “Solusi-solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani sebagai bagian untuk menutup kekurangan di 2024,” tambah Dedi.

    Dalam penyampaian LKPJ 2024, Dedi Mulyadi menguraikan berbagai indikator pembangunan berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 36,68 triliun atau mencapai 101,08 persen, sementara belanja daerah tercatat Rp 36,91 triliun atau terealisasi 96,31 persen.
    Pembiayaan daerah mencapai Rp 1,23 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 618,80 miliar.
    Capaian indikator kinerja makro menunjukkan indeks pembangunan manusia sebesar 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen, persentase penduduk miskin 7,46 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen.
    Indeks “gini ratio” tercatat 0,421 poin, dengan angka rata-rata lama sekolah 8,87 tahun dan angka harapan hidup 75,16 tahun.
    Prevalensi stunting mencapai 21,70 persen.
    Dedi juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, Pemprov Jabar meraih 151 penghargaan, yang terdiri dari 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non-pemerintah, enam penghargaan dari lembaga internasional, serta tujuh sertifikasi akreditasi nasional dan internasional.
    “Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi dengan dukungan kuat DPRD, serta kerja sama dengan pemda kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.
    Dedi juga mengingatkan bahwa di balik keindahan alam Jawa Barat terdapat potensi bencana yang mengancam jiwa penduduk.
    Oleh karena itu, diperlukan respons cepat dan sinergi dari semua pihak untuk menghadapi tantangan tersebut.
    “Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu memerlukan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)