Kasus: stunting

Jateng Catat 7.903 Pernikahan Usia Anak Sepanjang 2024, Ini Risikonya Regional 21 April 2025

Jateng Catat 7.903 Pernikahan Usia Anak Sepanjang 2024, Ini Risikonya
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –

Wakil Gubernur Jawa Tengah
,
Taj Yasin
, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 7.903 kasus
pernikahan anak
di wilayahnya.
Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan dengan 6.082 anak, sedangkan 1.821 anak laki-laki.
Dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak, Yasin mendorong perempuan untuk berperan aktif, serta melibatkan Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Bunda Literasi untuk melindungi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Masih ada 7.903 kasus perkawinan anak. Sebanyak 1.821 di antaranya anak laki-laki, sisanya perempuan. Kalau menikahnya di usia anak, bagaimana perempuan ini nantinya bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya?” ungkap Yasin saat acara Pengukuhan dan Pelantikan TP PKK, Bunda Literasi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, serta Pembukaan Orientasi dan Pelatihan Paralegal Tahun 2025, di Kompleks Gubernur, Senin (21/4/2025).
Yasin menekankan bahwa pernikahan usia anak membawa banyak konsekuensi negatif, terutama bagi anak perempuan yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Selain itu, pasangan usia anak umumnya belum siap secara ekonomi, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Tak hanya itu, mengandung dan melahirkan di usia remaja berisiko terjadi keguguran, kematian bagi ibu maupun anak, dan stunting,” tambahnya.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Yasin mengajak seluruh kader perempuan di Jawa Tengah untuk mewarisi semangat juang Kartini, tokoh emansipasi wanita asal Jepara.
“Kartini bukan hanya milik Indonesia, tapi menjadi sosok yang mendunia. Maka kita sangat berharap, perempuan-perempuan Jateng dapat mewarisi semangat Kartini yang hebat dan visioner,” pungkas Yasin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/04/2025 20:46
Peringati Hari Kartini, Pemkot Jaktim Adakan Lomba Berkebaya Hingga Donor Darah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Pemkot Jakarta Timur mengadakan rangkaian kegiatan memperingati hari Kartini 2025 dengan tema ‘Semangat Kartini, Semangat Membangun Jakarta Timur’.

Plt (Pelaksana Tugas) Walikota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah mengatakan rangkaian kegiatan ini digelar sejak Senin (21/4/2025) hingga Jumat (25/4/2025) di kantor Wali Kota Jakarta Timur.

“Semangat Kartini adalah semangat untuk bergerak maju, membuka peluang, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berkarya tanpa batas,” kata Iin di Jakarta Timur, Senin (21/4/2025).

Kegiatan hari pertama Senin (21/4) diawali talkshow mengedepankan peran perempuan untuk meningkatkan konsumsi sayuran dalam keluarga guna menurunkan angka stunting.

Pada Selasa (22/4) senam bersama menggunakan kebaya modifikasi di halaman kantor Wali Kota, Rabu (23/4) lomba fashion show berkebaya masa kini di ruang serbaguna Blok C.

Pada Kamis (24/4) diadakan talkshow bahaya kanker payudara dan serviks, pemeriksaan USG payudara, DNA HPV Cotesting IVA, serta talkshow UMKM naik kelas di ruang Serbaguna Blok C.

Kemudian pada Jumat (25/4) diadakan deklarasi stop kekerasan pada anak dan perempuan, serta donor darah 1.000 perempuan berkebaya di blok A kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Pemkot Jakarta Timur berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini 2025 yang diadakan dapat meningkatkan semangat seluruh pihak dalam membangun Jakarta Timur.

“Semangat (Kartini) ini harus terus kita pelihara, terutama di era modern ini dimana perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagi bidang kehidupan,” ujar Iin.

Seluruh rangkaian kegiatan ini diadakan bekerja sama bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta para stakeholder.

Plt Ketua PKK Kota Jakarta Timur, Linda Aliza Kusmanto menuturkan pihaknya terus meningkatkan motivasi bagi seluruh jajaran kader PKK agar meningkatkan kesejahteraan.

“Salah satunya dengan melakukan aksi menanam dan menuai hasil maksimal. Kita gaungkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan urban farming, baik itu toga dan tanaman produktif,” tutur Linda.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

21/04/2025 18:22
Turunkan Angka Kelahiran, Puluhan Pria di Bandung Barat Ikuti MOP

JABAR EKSPRES – Puluhan pria di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ikuti Metode Operasi Pria (MOP) di Puskesmas Batujajar, pada Senin (21/4/2025).

Operasi vasektomi atau bedah kecil minor ini dilakukan untuk mencegah transportasi sperma. Hal ini juga salah satu program keluarga berencana (KB) untuk menurunkan jumlah angka kelahiran atau total fertility rite (TFR).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bandung Barat, sedikitnya 60 pria di wilayahnya mengikuti MOP.

“Informasi yang saya terima pelaksanaan ini melebihi dari target. Rencana awal 47, tapi ternyata saat pelaksanaan ada 60 peserta dan itu permintaan langsung dari masyarakat,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Secara pribadi, Jeje memberikan support terhadap kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi para motivator KB Pria yang berhasil mengajak kaum pria untuk menjalani vasektomi.

“Luar biasa (kerja keras para motivator KB Pria), tadi saya hampir termotivasi. Saya acungkan jempol karena luar biasa mengumpulkan orang untuk vasektomi. Saya pikir bukan hal yang mudah,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah bagi kaum pria memutuskan untuk melakukan vasektomi. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diputuskan secara matang

“Besar kemungkinan kaum pria enggan vasektomi, karena takut kejantanannya hilang. “Berarti mereka (motivator KB Pria) bisa memotivasi dengan baik sampai bisa mengumpulkan segitu banyak,” tambahnya.

Jeje juga mengatakan, vasektomi secara serentak tersebut pada momen Hari Kartini ini, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran laki-laki juga luar biasa dalam ber-KB.

Hal inipun sebagai salah satu komitmen Pemerintah KBB, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah stunting. Juga sebagai bentuk sinergitas Pemkab Bandung Barat dengan Propinsi Jawa Barat (Jabar).

“Alhamdulillah, KBB termasuk akseptor terbanyak. Semoga kedepan lebih meningkat lagi,” ucap Jeje.

Perwakilan BKKBN Jabar, Elma Triyulianti Djadjuri menyebutkan target nasional untuk MOP Serempak dengan tercatat sebagai rekor MURI tersebut sebanyak 2.000 akseptor.

Sementara Jabar mentargetkan 285 akseptor, tapi hingga kini yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 400 orang. Untuk pelaksanaan MOP Serenpak ini, BKKBN akan terus memantau perkembangannya melalui dasbor Siga.

21/04/2025 18:05
Upaya Gyta Eka Berdayakan Pedagang Sayur Perempuan di Jember Lewat Mlijo Cinta Megapolitan 21 April 2025

Upaya Gyta Eka Berdayakan Pedagang Sayur Perempuan di Jember Lewat Mlijo Cinta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Jember Gyta Eka Puspita atau Ning Gyta memberikan perhatian khusus kepada pedagang sayur di wilayahnya yang disebut sebagai “Mlijo”.
Pasalnya, sebagian besar pedagang sayur keliling ini adalah perempuan yang sering kali terpinggirkan.
“Banyak ya yang memang saya sasar di bidang perekonomian terlebih fokusnya lagi sektor perekonomian informal di mana pedagang, Mlijo, pedagang sayur keliling ini mayoritasnya perempuan. Di sini memang selalu terpinggirkan,” terang Gyta saat ditemui
Kompas.com
dalam acara
Anugerah Puspa Bangsa
2025 di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
Melihat perjuangan dan tantangan yang dihadapi para pedagang Mlijo, Gyta pun meluncurkan program bernama Mlijo Cinta.
Program ini hadir untuk membantu para pedagang sayur tersebut dalam menjalankan pekerjaan mereka, serta memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi mereka.
Gyta mengungkapkan rasa prihatin melihat ibu-ibu yang harus bangun pagi-pagi sekali dan berkeliling membawa sayuran dengan sepeda yang sederhana.
“Kami sebagai pemimpin di Jember ingin memperjuangkan pedagang ini. Nah di sini saya ingin perempuan, sebenarnya enggak semua perempuan, tapi saya memfokuskan perempuan, karena mereka ini rawan dan kita enggak tahu kalau di jalan ada apa-apa,” jelas Gyta.
Gyta mengungkapkan, program Mlijo Cinta memfasilitasi para pedagang sayuran dengan gerobak sayur yang menarik dan bersih.
“Dan kami membuatkan gerobak-gerobak yang dihias se-
eye catching
mungkin dan bersih untuk mengangkut sayuran,” sambungnya.
Selain itu, banyak perempuan pedagang sayur di Jember yang juga berperan sebagai tulang punggung keluarga, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sambil tetap mengurus rumah tangga.
Program yang digagas Gyta ini akhirnya membawanya meraih penghargaan Anugerah Puspa Cita dalam ajang
Anugerah Puspa Bangsa 2025
.
Penghargaan Puspa Cita diberikan kepada perempuan yang berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, seperti halnya Ketua TP PKK dan Dekranasda yang turut menggerakkan organisasi dan kesejahteraan perempuan di daerahnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menilai PKK memiliki peran strategis dalam mewujudkan program pemerintah dalam hal keluarga sehat dan sejahtera.
“Mereka adalah ujung tombak penggerak masyarakat di daerahnya demi menyukseskan program pemerintah melalui tiga pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian,” kata Arifatul sesaat sebelum memberikan penghargaan Puspa Cipta.
Sementara itu, Gyta menilai penghargaan ini adalah sebuah pencapaian untuk perempuan pekerja informal di Jember.
“Ini adalah kemenangan bukan buat kita pribadi tapi bagaimana kita membangun Jember, khususnya di bidang ini perempuan yang kita lihat di warga biasa,” katanya.
Selang beberapa hari setelah Anugerah Puspa Bangsa, Gyta kembali dianugerahi penghargaan lainnya.
Ia baru saja menerima piagam penghargaan tanda kehormatan sebagai Bunda Perawat dan Bunda Bidan Kabupaten Jember oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Jember.
Pencapaian ini diraih Gyta atas kepeduliannya terhadap kesehatan perempuan, pencegahan
stunting
, dan mengurangi angka kematian ibu dan anak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/04/2025 17:22
Pesan Paskah 2025, Kardinal Suharto Soroti Kondisi Politik dan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Paskah tahun 2025 diwarnai dengan situasi kondisi sosial, politik dan ekonomi yang dinilai tidak menggembirakan. Padahal seharusnya, peringatan Paskah tahun ini menjadi istimewa karena bersamaan dengan Tahun Yubileum.

Hal itu diungkapkan oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharto dalam pesan Paskah 2025 yang berlangsung hari ini, Minggu (20/4/2025).

“Ada banyak protes yang terjadi dan kekhawatiran di masyarakat. Gereja terus mendorong penguatan demokrasi dan pelindungan hak sipil yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul,” ujar Kardinal Suharyo.

Kardinal Suharyo juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai tidak baik-baik saja. Dia menyinggung tentang pengangguran yang meningkat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah daerah. Menyitir data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), angka PHK mencapai 40.000 orang pekerja selama Januari-Februari 2025.

“Dampak lain juga dirasakan rakyat, seperti kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, kemampuan daya beli menurun, lapangan kerja semakin menyusut,” ujar Uskup Agung Jakarta.

Oleh sebab itu, sejalan dengan peneguhan sikap menjadi ‘peziarah pengharapan’ di Tahun Yubileum, Keuskupan Agung Jakarta mengajak para pemimpin bangsa untuk sungguh-sungguh menjalankan program serta kebijakan yang mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Seperti pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja serta kualitas hidup yang terjaga dan kian meningkat.

“Keuskupan Agung Jakarta meminta kebijakan–kebijakan pemimpin semakin memberikan rasa aman, baik secara sosial, ekonomi dan politik sebagai jantung kebangsaan Indonesia,” lanjut Uskup Agung Jakarta.

Masyarakat pun diminta untuk memperkuat rasa solidaritas kemanusiaan. Hal itu tertuang dalam pesan Injil Ibadaha Jumat Agung.

Aksi nyata dibutuhkan untuk menolong tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi, memberi pekerjaan bagi yang terdampak PHK, membangun dapur umum, menambah pemberian gizi, memerhatikan anak-anak penderita stunting hingga level RT/RW, serta membangun kembali koperasi sebagai usaha bersama.

“Keuskupan Agung Jakarta juga mengajak semua komponen bangsa, para pemuka agama, penggiat lintas iman dan penggerak sektoral untuk gotong royong, bahu membahu mengatasi persoalan–persoalan bangsa yang muncul sekarang ini. Mengajak untuk meneguhkan kembali komitmen untuk bersama–sama mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera,” demikian tutur Uskup Agung Jakarta.

20/04/2025 14:32
Pengajuan Dispensasi Kawin di Bojonegoro Masih Tinggi, Ini Salah Satu Sebabnya

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Pengajuan diska atau izin khusus itu wajib dilakukan bagi calon pengantin yang masih dibawah usia ideal atau dibawah 19 tahun.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro Mufi Ahmad Baihaqi mencatat, sejak Januari hingga 16 April 2025 sudah ada 85 perkara yang mengajukan dispensasi kawin.

“Tiga bulan pertama 2025 sudah ada 85 perkara pengurusan dispensasi kawin,” kata Mufi.

Dari total 85 pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut, secara rinci pada Januari tercatat ada sebanyak 17 perkara, Februari 24 perkara dan pada Maret 2025 sebanyak 43 perkara dan satu perkara di April 2025. Penyebabnya, kata Mufi, ada beberapa faktor. Mulai dari pergaulan bebas dan tradisi.

“Tren meningkatnya menikahkan anak pada akhir Maret dan awal April 2025 dipengaruhi masih kuatnya persepsi masyarakat yang berpandangan menikahkan anak di malam 29 Ramadan atau Syawal adalah hari yang baik,” terangnya.

Selain itu, sejumlah alasan terkait dengan pengajuan dispensasi kawin tersebut salah satunya adalah calon pengantin yang belum berusia 19 tahun itu dalam kondisi hamil, atau bahkan telah melahirkan. “Oleh orang tuanya, diarahkan untuk mengurus dispensasi kawin,” jelasnya.

Mufi menambahkan, peraturan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Perma) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Pernikahan dini bisa berakibat stunting, sehingga perlu upaya bersama Pemkab Bojonegoro dan semua pihak yang terkait,” katanya.

Untuk diketahui, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro pada 2023 yang sudah diputus sebanyak 448 perkara. Kemudian di 2024 mengalami penurunan menjadi 394 perkara. Dan hingga 16 April 2025 sudah ada 85 perkara. [lus/aje]

18/04/2025 13:27
Duta Genre Desa, Upaya Pemkab Mojokerto Gercep Stunting 2025

Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam menurunkan angka stunting terus digencarkan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas Duta Genre Desa berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan program unggulan Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting) tahun 2025.

Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada, Selasa (15/4/2025) tersebut dihadiri Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Ketua TP PKK sekaligus Bunda Genre Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, perwakilan ISNU Mojokerto Ghozali, serta jajaran Kepala OPD dan instansi terkait.

Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 366 peserta yang terdiri dari 270 Duta Genre Desa, Ketua TP PKK Kecamatan, Kasi Kemasyarakatan Kecamatan, Duta Genre Kabupaten, Insan Genre, Saka Kencana, dan para penyuluh KB.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penguatan Duta Genre Desa sebagai figur dan motivator dari kalangan remaja di tingkat desa yang akan membantu mensosialisasikan program Genre pada remaja dan masyarakat dalam rangka pencegahan stunting dari hulu melalui remaja serta meningkatkan partisipasi remaja pada kelompok remaja di masyarakat,” ungkapnya.

Bambang menjelaskan jika kegiatan tersebut merupakan implementasi dari berbagai regulasi nasional seperti Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Sementara biaya kegiatan bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Dinas P2KBP2 Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, namun mencakup dimensi yang lebih luas. Stunting merupakan suatu kondisi yang bukan hanya terkait masalah gangguan pertumbuhan fisik.

“Tetapi juga tentang dampak yang muncul pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita yang mengalami stunting berisiko menghadapi penurunan kemampuan kognitif, produktivitas, dan rentan terhadap penyakit tidak menular,” jelasnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menekan stunting terdapat lima kelompok yang menjadi sasaran utama stunting yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Mojokerto telah menggulirkan berbagai program unggulan, seperti bedah rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat miskin.

“Kita punya program bedah rumah. Di sini rumah-rumah yang tidak layak huni, ini memberikan sumbangsih terkait dengan statistik kemiskinan dan statistik stunting. Oleh karena itu, kita bedah rumah ini akan menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto, ada sekitar 15 ribu. Bedah rumah ini menjadi program kita,” ujarnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi faktor eksternal, faktor luar yang akan kemudian menurunkan angka stunting. Selain itu, Pemkab Mojokerto meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

“Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Duta genre menjadi agen perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya. Kami berharap Anda semua akan menyasar kepada pemuda-pemuda lainnya yang memiliki kepedulian yang sama untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

Karena stunting, lanjutnya, merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat ke depannya. Gus Barra berharap para Duta Genre mampu menyebarkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan kehidupan berkeluarga kepada sesama remaja, demi membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

“Kita berharap kalian semua memiliki peran yang sangat sentral dan aktif untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Mojokerto, agar ke depannya anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang optimis menatap masa depannya serta menjadi anak-anak yang berhasil, berguna, bermanfaat untuk agama, manusia dan bangsa Indonesia,” pungkasnya. [tin/ian]

15/04/2025 23:56
Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kini berhenti beroperasi.

Hal itu merupakan buntut dari tidak dibayarnya biaya operasional dapur MBG oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengatakan, dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri 1446 H.

“Di tempat ini dulunya adalah bekas dapur makan bergizi gratis, tapi saat ini sudah tidak berjalan lagi karena sempat ada konflik dengan beberapa oknum,” kata Harly di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Harly menjelaskan, kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

“Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

“Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

“Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

“Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

“Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

“Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

Pengamat Sempat Pertanyakan Dana MBG

Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sempat mempertanyakan sumber dana pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025).

Dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 26 provinsi, program ini bertujuan menjangkau 3 juta penerima manfaat tahap awal dan meningkat menjadi 17 juta penerima pada akhir tahun.

Menurut Achmad, program MBG anomali sebab dimulai pada Januari. Biasanya, program pemerintah baru bisa dijalankan pada Februari-Maret.

“Ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini.”

“Apakah ada pihak ketiga yang memberikan talangan? Jika demikian, transparansi terkait keterlibatan pihak ketiga harus dijelaskan,” kata Achmad, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, ujar Achmad, sentralisasi dapur yang berada dalam kendali Kodim atau koordinasi dengan tentara juga mengundang kritik.

Lokasi dapur yang cukup jauh dari banyak sekolah menambah kekhawatiran terkait efektivitas akses makanan bagi penerima manfaat.

“Dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Achmad mempertanyakan mengenai peran Kodim dan tentara dalam program makan bergizi gratis ini.

Sebab, tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi.

“Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini?,” ujar Achmad.

Di sisi lain, peran kementerian seperti Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG.

Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program.

“Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga pemerintah dan apakah pengalihan tanggung jawab ke militer merupakan langkah yang tepat,” tuturnya.

Achmad menyebut salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur SPPG yang tidak merata.

Jawa Barat, misalnya, memiliki 58 lokasi, sementara beberapa provinsi lain seperti Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masing-masing hanya memiliki satu lokasi.

Kesenjangan distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan gizi di setiap daerah secara spesifik.

“Daerah-daerah seperti Papua Barat dan Papua Selatan, yang memiliki angka stunting tinggi, hanya memiliki dua dan satu dapur masing-masing,” ucap dia.

KPK Pernah Dapat Laporan

Sebulan lalu, KPK telah bicara terkait adanya laporan yang mengutak-atik anggaran MBG.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.

Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar dia.

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

“Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain,” tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

“Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing,” jelasnya. “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

15/04/2025 19:49
Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

“Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.

“Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.

“Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.

Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.

Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.

“Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 16:30
MMP Kaltim Bantu Penyediaan Air Bersih untuk Penurunan Stunting

Kutai Kartanegara, Beritasatu.com – Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu inisiatif utama di triwulan ketiga 2024 adalah pembangunan fasilitas sumur bor air bersih untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara MMP Kaltim, BKKBN Provinsi Kaltim, dan TNI AD dari Kodim 0906 Kutai Kartanegara serta Kodim 0908 Kota Bontang. Perusahaan mengalokasikan Rp300 juta untuk proyek ini, yang ditujukan bagi 408 jiwa penerima manfaat di dua lokasi prioritas.

Lokasi pertama di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah selesai pada September 2024 dan melayani 85 KK (257 jiwa). Sementara itu, sumur bor kedua yang berada di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, telah diresmikan pada 7 November 2024 dan melayani 50 KK (151 jiwa).

Direktur Utama PT MMP Kaltim menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan sehat dan sejahtera. Inisiatif ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 3, yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pembangunan fasilitas sumur bor air bersih untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur. – (MMP Kaltim/Istimewa)

Dengan strategi diversifikasi bisnis yang matang serta komitmen sosial yang tinggi, MMP Kaltim semakin mengukuhkan perannya sebagai entitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi bisnis sekaligus memperluas dampak positifnya bagi masyarakat.

14/04/2025 15:34