Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Pelaksanaan TMMD ke-124 Tahun 2025 di Lamongan Dibuka Bupati Yuhronur Efendi

    Pelaksanaan TMMD ke-124 Tahun 2025 di Lamongan Dibuka Bupati Yuhronur Efendi

    Lamongan (beritajatim.com) – Pelaksanaan program TNI manunggal membangun desa (TMMD) ke-124 tahun 2025 di Kabupaten Lamongan, resmi dibuka Bupati Yuhronur Efendi, di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Selasa (6/5/2025).

    Yuhronur menyebut, sinergitas antara Pemkab Lamongan, TNI, Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD yang akan berlangsung selama satu bulan ke depan, mampu mempercepat pembangunan daerah, baik dari segi fisik maupun non fisik.

    “Dengan alokasi dana sebanyak Rp2,25 miliar, akan dilaksanakan berbagai infrastruktur serta kegiatan non fisik,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, pembangunan fisik yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan rabat beton, jalan poros dalam desa, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan MCK 10 unit.

    Kemudian pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan fasilitas lapangan olahraga serta irigasi perpompaan (Irpon).

    Sementara pembangunan non fisik meliputi kegiatan konseling dan pelayanan KB pasangan usia subur, pelayanan posyandu, sosialisasi pencegahan stunting, penyuluhan MPTS ke Gapoktan, penyuluhan dan pelatihan budidaya ikan lele serta bantuan benih ikan lele, sosialisasi wawasan kebangsaan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan (Vaksinasi dan penyakit), pasar murah, pelayanan adminduk, pengecekan kesehatan gratis, dan masih banyak lagi.

    “Hari ini kita memulai kegiatan TMMD, khususnya di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran. Ini tidak hanya sekedar membangun fisik. Makna dari TMMD adalah kebersamaan TNI, rakyat, dan seluruh elemen untuk membangun bangsa, dimulai dari desa,” kata Pak Yes.

    Sementara itu, Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara Alex Bulo, menekankan TMMD tidak hanya bertumpu pada hasil, namun proses pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Kenyataan yang kita lihat di desa masyarakat sibuk dari pagi sampai sore, tapi mereka masih membantu bapak-bapak TNI, kita lihat ada mahasiswa juga yang KKN. Harapannya kita semua selain kita ada hasil yang sudah kita pupuk soliditas ini kita pelihara. Kemudian maintenancenya pemeliharaan ketika sudah jadi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan TMMD menjadi bagian dari operasi militer untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan.

    “Pelaksanaan TMMD ini menerjunkan 150 personil dari TNI, Kepolisian dan Pemkab Lamongan,” ucapnya. [fak/beq]

  • Nikah Dini Jadi Faktor Risiko Terbesar Stunting di RI, Ini Kata Menteri Wihaji

    Nikah Dini Jadi Faktor Risiko Terbesar Stunting di RI, Ini Kata Menteri Wihaji

    Jakarta –

    Pemerintah terus berupaya dalam menurunkan angka stunting di Indonesia yang saat ini masih tinggi. Berdasarkan data 2023, angkanya masih berada di 21,5 persen.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengungkapkan target penurunan angka stunting pada 2025. Melihat stunting menjadi hal yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, ia berharap tahun ini bisa menurun menjadi 18 persen.

    “Kita kan ditarget oleh RPJMN, jadi harapannya sekitar 18 persen. Jadi, nanti pada tahun 2029 itu jadi 14,5 persen, itu targetnya,” terang Wihaji pada detikcom dalam acara detikSore on Location di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    “Jadi, kita lihat nanti perkembangannya. Harapannya kita terus turun sampai tahun 2029 menjadi 14,4 persen,” sambungnya.

    Faktor Risiko Terbesar yang Picu Stunting pada Anak

    Pada kesempatan yang sama, Wihaji menyoroti faktor risiko terbesar yang bisa memicu stunting pada anak. Terbanyak berkaitan dengan pernikahan dini.

    “Yang sangat berpengaruh salah satunya adalah pernikahan dini. Karena kita kasih asupan gizi setiap hari, tapi ada pernikahan dini dipastikan 99,9 persen stunting menurut dokter,” tutur Wihaji.

    Wihaji menjelaskan alasan pernikahan usia dini menjadi penyebab terbanyak kasus stunting pada anak. Hal ini berkaitan dengan sel telur dan tingkat kematangannya untuk bisa memiliki anak.

    “Mohon maaf, kematangan sel telurnya dan sebagainya ada istilahnya saya nggak tahu saya bukan dokter. Tapi, kira-kira kematangannya berkurang, sehingga rata-rata kalau melakukan pernikahan dini misalnya umur 15 tahun sudah nikah, 16 tahun sudah nikah, potensi stuntingnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kira-kira 90 persenan lah,” jelasnya.

    Sebagai upaya pencegahan, Wihaji menyarankan untuk menikah di usia maupun mental yang sudah siap. Dalam paparannya, ia mengungkapkan usia yang cukup dan pas untuk menikah.

    “Karena kesiapan kandungannya, kesiapan lain-lainnya belum matang. Maka rekomendasi kita kalau perempuan minimal 21 (tahun), kalau laki-laki minimal 25 (tahun) jadi masih aman,” kata Wihaji.

    Sejauh ini, berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka stunting pada anak di Indonesia. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi gizi di Posyandu, program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), hingga mendorong peran seorang ayah melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

    (sao/naf)

  • Silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Poltek Harber Siap Dorong Peningkatan IPM

    Silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Poltek Harber Siap Dorong Peningkatan IPM

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan Kota Tegal dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono, di Pringgitan, Rumah Dinas Wali Kota, pada Jumat (2/5).

    Direktur Poltek Harber, Heru Nurcahyo, mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi sarana mempererat kerja sama dengan Pemerintah Kota Tegal, sekaligus memperkuat kontribusi kampus dalam berbagai program daerah.

    “Poltek Harber ingin terus berperan aktif sebagai mitra strategis Pemkot Tegal. 

    Salah satu bentuk dukungan kami yang sudah berjalan adalah keterlibatan dalam program Bapak Asuh Stunting,” ujarnya.

    Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah Poltek Harber. 

    Ia menilai kampus ini termasuk salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Tegal
    yang tumbuh pesat.

    “Poltek Harber telah berkontribusi nyata melalui berbagai program, salah satunya program stunting. 

    Kami berharap kerja sama ini bisa dilanjutkan untuk mendorong peningkatan
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tegal,” kata Dedy Yon.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, M. Ismail Fahmi, menambahkan harapannya agar perguruan tinggi seperti Poltek Harber dapat terlibat langsung dalam mengatasi pengangguran.

    “Kami membuka ruang kolaborasi agar mahasiswa mendapat pendampingan hingga siap kerja, termasuk lewat program job fair yang memprioritaskan warga Kota Tegal,” jelasnya.

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Dewi Umaroh, Wakil Direktur 2 Sari Prabandari, Wakil Direktur 3 Yeni Priatnasari, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) M. Fikri Hidayattullah, serta Kabag Humas Riky Ardiyanto.

    Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah demi kemajuan Kota Tegal secara berkelanjutan.

  • Program TMMD, TNI perbaiki rumah hingga MCK di Distrik Mayamuk PBD

    Program TMMD, TNI perbaiki rumah hingga MCK di Distrik Mayamuk PBD

    Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – TNI Angkatan Darat memperbaiki rumah hingga sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di Kampung Yeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya (PBD), melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai upaya percepatan pembangunan di pedesaan.

    Danrem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Totok Sutriono, saat menghadiri pembukaan kegiatan TMMD ke-124 di Kampung Yeflio, di Sorong, Selasa, menjelaskan TMMD merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah, sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    “Ini dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik,” jelas Totok, usai pembukaan kegiatan TMMD ke-124 di Kampung Yeflio, Kabupaten Sorong yang dibuka Wakil Bupati Sorong Sutedjo.

    Sasaran TMMD ke-124 itu lebih kepada perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni sebanyak delapan unit, perbaikan dua unit MCK, gapura gereja, serta pembuatan sumur bor di lima titik di Kampung Yeflio.

    Selain itu, dalam program TMMD itu TNI turut memperkuat ketahanan pangan dengan penanaman tanaman pangan di lahan seluas 2 hektare, serta membagikan paket kesehatan untuk membantu percepatan penurunan stunting.

    Sedangkan kegiatan nonfisik terdiri atas penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan pertanian, pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan keamanan ketertiban masyarakat dan pemutaran film perjuangan.

    Dia mengatakan, kegiatan TMMD ini berlangsung 6 Mei hingga 4 Juni 2025 dengan melibatkan 150 personel, terdiri atas Dansatgas dan staf sebanyak 15 orang, 25 orang asistensi atau tim penyuluh, serta 110 satuan setingkat kompi (SSK) TMMD.

    Wakil Bupati Sorong Sutedjo, mengatakan program TMMD ini adalah program lintas sektoral yang melibatkan sejumlah unsur penting, sehingga diharapkan partisipasi aktif semua pihak untuk menyukseskan program ini demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

    “Saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada TNI AD yang telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk menyentuh pembangunan di pedesaan Kabupaten Sorong,” ucapnya.

    Dia berharap lewat program TMMD ini pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan, tetap menjadi prioritas utama.

    Pemerintah Kabupaten Sorong pun memberikan dukungan konkret lewat penyaluran bantuan dana kepada TNI AD melalui dinas terkait.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor

    Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memainkan peran utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga.
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
    BKKBN
    ) menyadari hal tersebut dan mengeluarkan program
    Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    (KBKR).
    Program tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya menuju SDM berkualitas.
    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, program KBKR bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. 
    “Program ini juga untuk mencegah stunting sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu dalam acara “Pencanangan Pelayanan
    KB Serentak
    dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025” di Tempat Praktik Mandiri
    Bidan
    (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).
    Pada kesempatan itu, Wihaji turut mengapresiasi peran
    bidan
    yang selama ini sangat penting. 
    Menurutnya, bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi garda terdepan yang mendampingi keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi benteng pencegahan risiko stunting. 
    Dengan keterlibatan para bidan, program Pelayanan
    KB serentak
    dapat hadir nyata di tengah masyarakat.
    “Kami tidak hanya membangun program dari balik meja. Kami turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” katanya.
    Wihaji mengatakan, pihaknya harus memastikan tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. 
    “Dari Sabang sampai Merauke, pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
    Wihaji menegaskan, program KBKR mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga dengan mencegah “empat terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 
    “Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan, setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” katanya.
    Dalam rangka peringatan HUT ke-74  Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
    Hari Bidan Internasional
    , Kemendukbangga/BKKBN bersinergi bersama Pengurus Pusat (PP) IBI menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5-31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia.
    Pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor itu diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50.000 akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan (KBPP).
    KBPP merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pascabersalin (42 hari). 
    KB pascapersalinan dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan. 
    Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pada 2024 lalu, Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KBPP tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Wihaji.
    Dengan keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. 
    “Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. Dan kami buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” imbuh Wihaji.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah berharap, pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal.
    Upaya tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    Adapun kolaborasi antara IBI secara panjang, terutama dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat dari slogan “Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan” dalam generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Tekan Kematian Ibu & Bayi, Kemendukbangga Canangkan Pelayanan KB Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Pengurus Pusat (PP) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencanangkan Pelayanan KB Serentak.

    Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HUT IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional ini menyasar 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5 – 31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia. Adapun kegiatan ini diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50 ribu akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan.

    KB pascapersalinan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca bersalin (42 hari). KB pascapersalinan berperan membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu setelah melahirkan, serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan yang dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

    “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tahun 2024 lalu Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KB Pascapersalinan (KBPP) tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, karena keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. “Dan kita buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” ucap Menteri Dukbangga/BKKBN Wihaji, dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan arahannya pada Acara ‘Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025’, di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).

    Pada kesempatan ini, Wihaji menyampaikan pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Pasalnya, keluarga merupakan unit terkecil sekaligus paling mendasar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program KB bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB), serta mencegah stunting. Sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” paparnya.

    “Program ini mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga, dengan mencegah “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan) serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan. Setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” sambungnya.

    “Kita tidak hanya membangun program dari balik meja. Kita turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” ungkap Wihaji.

    “Kita harus pastikan bahwa tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas. Dari Sabang sampai Merauke pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Dr. Ade Jubaedah turut mendukung pelaksanaan program KB. Adapun kolaborasi antara IBI dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat melalui slogan ‘Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan, Dalam Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas’.

    “Pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tapi tetap memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal, sebagai salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lewat Innovillage, Telkom Sukses Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

    Lewat Innovillage, Telkom Sukses Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyadari pentingnya membangun kapasitas generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui semangat ini, Telkom menginisiasi Innovillage, sebuah ajang kompetisi inovasi sosial yang dirancang untuk mendorong peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

    Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mempercepat transformasi digital nasional. Untuk menopang ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah menargetkan penciptaan sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030. Namun, kebutuhan ini tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan dan kepekaan sosial, serta kreatif berinovasi.

    Dilaksanakan sejak tahun 2020, Innovillage merupakan salah satu bentuk implementasi program TJSL yang dirancang sebagai ruang bagi mahasiswa untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membangun solusi berdampak sosial dengan dukungan teknologi digital. Sejak awal, program ini difokuskan pada pengembangan proyek-proyek yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebutuhan lokal masyarakat.

    Selama lima tahun pelaksanaannya, Innovillage telah melibatkan lebih dari 8.800 mahasiswa, 400 perguruan tinggi, dengan mengimplementasikan lebih dari 670 proyek di berbagai sektor. Di balik angka partisipasi yang tinggi, terdapat berbagai kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana teknologi sederhana mampu mengubah kehidupan masyarakat.

    Di Bengkayang Kalimantan Barat, mahasiswa menghadirkan solusi penerangan berbasis tenaga aliran sungai untuk dusun tanpa listrik. Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, tim Innovillage membangun sistem produktivitas pertanian. Di Desa Sugiale Kabupaten Bone, mahasiswa membuat aplikasi untuk optimalisasi manajemen sampah.

    Di Desa Japan Mojokerto, tim Innovillage merancang sebuah platform monitoring stunting pada balita. Setiap proyek ini tidak hanya memberikan solusi bagi komunitas sekitar, tetapi juga menjadi pengalaman belajar transformatif bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

    Ketua Tim Aither dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Riva Rizkiana Ramadhani menyampaikan, sebagai perwakilan dari Tim Aither Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengucapkan terima kasih kepada Telkom karena telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berinovasi dan berdampak nyata di masyarakat.

    “Berpartisipasi dalam Innovillage merupakan salah satu pengalaman berharga yang mendorong saya untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Innovillage, karena di sinilah saya menemukan kepercayaan diri untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).

    Lima tahun perjalanan Innovillage, bukan hanya mencetak ratusan inovasi sosial, tetapi juga menginspirasi lahirnya ekosistem kolaboratif antara mahasiswa, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor industri dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, Telkom berkomitmen untuk terus berinvestasi pada masa depan bangsa, yakni generasi muda yang tidak hanya digital savvy, tetapi juga memiliki empati, keberanian berinovasi, dan semangat memberi dampak.

    (dpu/dpu)

  • Banjir Pendaftar, Program Kencan Sae Kota Blitar Nol Ikrar Suci

    Banjir Pendaftar, Program Kencan Sae Kota Blitar Nol Ikrar Suci

    Blitar (beritajatim.com) – Program Kencan Sae Pemerintah Kota Blitar banyak diminati hingga banjir pendaftar. Tetapi, sejak program ini diluncurkan, belum ada satupun pasangan yang resmi mengucapkan ikrar suci alias berlanjut ke pernikahan.

    Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba menyebut jumlah pendaftar program Kencan Sae terus meningkat. Sejak dibuka pada tanggal 17 April 2025 kemarin, sudah ada 600 warga Blitar yang mendaftar program cari jodoh dan pendidikan pra nikah tersebut.

    Meski banjir pendaftar namun hingga kini belum ada pengumuman adanya pasangan yang berhasil menemukan jodoh atau menikah berkat program Kencan Sae tersebut. Hingga kini masih belum ada pencari jodoh di Program Kencan Sae tersebut yang mengucapkan ikrar suci.

    “Sudah 600 pendaftar jadi minatnya memang luar biasa karena kan viral,” ungkap Elim Tyu Samba, Senin (5/5/2025).

    Elim menyebut bahwa peminat program Kencan Sae terus meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan jumlah 600 pendaftar ini diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin viralnya program Kencan Sae tersebut.

    “Ini warga Blitar ya yang daftar, rata-rata usia 20 sampai 30 tahun,” ungkapnya.

    Kencan Sae sendiri merupakan program cari jodoh sekaligus pendidikan pra nikah. Pemerintah Kota Blitar sendiri tentu tidak bisa memberikan kepastian seseorang tersebut akan segera menikah meski ikut program Kencan Sae.

    Namun, Pemerintah Kota Blitar bisa memberikan jaminan mereka yang ikut program Kencan Sae akan mendapatkan pendidikan psikologis dan pra nikah. Sehingga diharapkan dengan begitu calon mempelai siap untuk menjalani bahtera rumah tangga.

    Dampaknya perceraian dini bisa dicegah serta potensi stunting bisa diminimalisir. Sehingga rumah tangga para peserta Program Kencan Sae bisa sejahtera dan langgeng.

    “Sebetulnya fungsinya itu adalah pendampingan, pendampingan calon pengantin selama ini kan pendampingan itu terkesan kurang menarik ya bagaimana kita anak muda, nah program ini dikemas lebih menarik di telinga warga,” tandasnya. [owi/beq]

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

    Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memberlakukan kebijakan KB vasektomi sebagai salah satu syarat keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

    Rencana Dedi ini sebab ia menyoroti sebagian besar keluarga tak mampu, justru memiliki banyak anak.

    Atas hal itu, Dedi berharap, apabila kebijakan vasektomi diberlakukan, maka bisa mengurangi angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Apa Itu Vasektomi?

    Menurut laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), vasektomi yang juga dikenal dengan istilah sterilisasi, adalah proses operasi pemotongan vas deferens.

    Vas deferens adalah saluran berbentuk tabung kecil yang membawa sperma dari testikel menuju penis.

    Prosedur vasektomi dilakukan untuk mencegah pembuahan dan kehamilan dengan tingkat keberhasilannya mencapai 99 persen.

    Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi alias KB yang bersifat permanen.

    Meski melalui prosedur operasi, vasektomi tidak akan memengaruhi kemampuan laki-laki dalam ejakulasi dan orgasme.

    Ada dua jenis vasektomi, yaitu vasektomi konvensional dan vasektomi tanpa pisau bedah.

    Pada vasektomi konvensional, dokter akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum, yakni pada bagian atas dan bagian bawah.

    Setelahnya, vas deferens di dalamnya bakal dihilangkan atau dikaterisasi. Bekas luka nantinya akan dijahit.

    Sementara, untuk vasektomi tanpa pisau bedah, dokter akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong.

    Kemudian, dokter akan membuat lubang kecil pada kulit skrotum dan memotong bagian saluran sebelum mengikatnya.

    Untuk prosedur ini, tidak diperlukan jahitan dan merupakan prosedur paling populer sebab minim risiko dan komplikasi.

    Bagi pria yang ingin melakukan prosedur vasektomi, harus memenuhi beberapa syarat, dikutip dari jatengprov.go.id:

    Minimal berusia 35 tahun;
    Telah memiliki setidaknya dua anak, dengan anak bungsu berusia minimal lima tahun;
    Mendapat persetujuan istri.

    Gratis, Dapat Insentif

    Kontrasepsi alias KB vasektomi termasuk salah satu program pemerintah melalui BKKBN untuk mengontrol angka kelahiran.

    Dikutip dari Kontan.co.id, vasektomi termasuk program KB yang ditanggung BPJS Kesehatan.

    Dalam beberapa kasus, peserta vasektomi juga mendapat insentif dalam nominal yang beragam.

    Pada 2024, Kepala BKKBN saat itu, Hasto Wardoyo, mengatakan peserta vasektomi mendapat insentif sebesar Rp300 ribu. Insentif itu diberikan sebagai pengganti uang kerja.

    “Adapun nominal yang disediakan sebagai uang pengganti kerja saat vasektomi sebesar Rp300 ribu,” jelas Hasto, Minggu (5/5/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, BKKBN Provinsi Jateng baru-baru ini mengatakan, peserta vasektomi mendapat insentif Rp450 ribu.

    Hal serupa juga disampaikan Dedi Mulyadi. Dedi menyebut Pemprov Jabar nantinya akan memberi insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi.

    Tak hanya untuk peserta vasektomi, desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi menyebut insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    “Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    “Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar.”

    “Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” lanjut dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bakal Wajibkan Penerima Bansos Vasektomi: Berhenti Bikin Anak kalau Tak Sanggup Nafkahi

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Seli Andina, Kontan.co.id/Bimo Kresnomurti, Kompas.com/Laksmi Pradipta)