Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]

  • Cegah Stunting dari Akar! Kediri Gencarkan Mini Lokakarya di 3 Kecamatan

    Cegah Stunting dari Akar! Kediri Gencarkan Mini Lokakarya di 3 Kecamatan

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan mekanisme operasional Program Bangga Kencana, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melangsungkan kegiatan Mini Lokakarya Stunting Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojoroto, Rabu (21/5). Tak hanya di Kecamatan Mojoroto, kegiatan serupa juga akan digelar secara bergantian di dua kecamatan lainnya yakni Kecamatan Pesantren hari Kamis (22/5) dan Kecamatan Kota Selasa (27/5).

    Dijelaskan Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, Program Bangga Kencana memiliki fokus utama pada perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan pencegahan stunting. Guna mendukung program tersebut, Pemkot Kediri menghadirkan Mini Lokakarya dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

    Arief mengutarakan, camat serta lurah diharapkan melakukan organisir kepada seluruh TPK pada masing-masing kelurahan dan kecamatan untuk melakukan entry data balita stunting di aplikasi Stunting Kota Kediri. Menurutnya, data tersebut merupakan sesuatu yang krusial karena menjadi rujukan dalam menentukan sasaran upaya percepatan penurunan stunting.

    “Ke depannya akan dilakukan evaluasi rutin setiap bulan oleh DP3AP2KB, sehingga harapan kami camat beserta lurah sering-sering melakukan koordinasi dengan TPK agar bisa melakukan pendampingan dengan baik. Saat TPK ada kendala di lapangan mohon untuk dibantu agar penurunan stunting bisa maksimal sehingga Kota Kediri menjadi lebih MAPAN,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bambang Tri Lasmono, Camat Mojoroto menerangkan wilayahnya menduduki ranking tertinggi kasus stunting yang mencapai angka 358 balita. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Kecamatan Mojoroto memiliki wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi di antara dua kecamatan lainnya. “Ini bisa segera teratasi dengan upaya-upaya strategis sinergitas antara pemangku kebijakan. Dalam mengintervensi stunting itu perlu dilakukan penanganan dan pencegahan bagi anak-anak harus kita tangani segera bersama kader, ketua TP PKK dan stakeholder lain,” ucapnya.

    Pihaknya telah menyiapkan strategi untuk terus menekan angka stunting di Kecamatan Mojoroto dengan menjalin kolaborasi dengan tokoh setempat, pegiat perempuan dan anak untuk melakukan pendekatan secara religius kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan akan menggelar bimbingan teknis kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) agar memiliki kemampuan konseling yang baik untuk memitigasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing.

    “Saya harapkan data Kecamatan Mojoroto yang meliputi beberapa kelurahan sudah menurun dan ke depan beberapa stakeholder terkait bisa terus mengawal upaya ini sampai dengan tuntas,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut digelar di Aula Kecamatan Mojoroto dan dihadiri Camat, Lurah, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta petugas Puskesmas se-Kecamatan Mojoroto. Agar materi dalam Mini Lokakarya dapat tersampaikan dengan baik, kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan DP3AP2KB Kota Kediri. [nm/kun]

  • Pemprov DKI sebut kualitas keluarga jadi landasan ketahanan sosial 

    Pemprov DKI sebut kualitas keluarga jadi landasan ketahanan sosial 

    Upaya mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas dilakukan melalui berbagai cara antara lain program edukatif, pembinaan, dan pemberdayaan, masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengemukakan kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera.

    “Kualitas keluarga juga menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak,” ujar Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.

    Iin yang menghadiri kegiatan Advokasi Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga bertema “Satu Keluarga, Dua Kesehatan: Fisik Kuat, Mental Hebat”, menegaskan akan selalu mendorong keluarga di Jakarta agar berdaya, sehat, dan harmonis serta mampu menjadi benteng pertama dalam membangun karakter bangsa.

    Upaya mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas dilakukan melalui berbagai cara antara lain program edukatif, pembinaan, dan pemberdayaan, masyarakat sehingga dapat memahami pentingnya perencanaan keluarga, komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, serta pola asuh yang positif.

    Iin mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, sebagai pusat kegiatan yang sangat penting, berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu.

    Oleh karenanya, dalam pembangunan manusia, pendekatan keluarga, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

    Iin mengingatkan perubahan zaman menuntut keluarga terus berinovasi dengan dinamika persoalan yang mungkin lebih kompleks saat ini.

    Keluarga-keluarga saat ini pun menghadapi tantangan terbesar dari disrupsi digital, peningkatan perceraian, stunting, hingga kasus kekerasan.

    “Untuk itu kita perlu pendekatan yang tidak hanya teoritis saja, tetapi juga praktis dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujar Iin.

    Dia mengatakan sinergi lintas sektor baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi hingga media massa merupakan hal penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri selaku leading sector Manajemen Data Penanganan Stunting Kota Kediri menggelar sosialisasi pengoperasian Aplikasi Stunting Kota Kediri, Selasa (20/5).

    Pertemuan tersebut dihadiri Perangkat Daerah (PD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS), yakni: Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kecamatan Kota, kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar PD mengetahui perkembangan data balita stunting Kota Kediri setiap bulannya cukup dengan melihat aplikasi. “Tujuan kami untuk mensosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri yang mana aplikasi tersebut sebagai alat bantu untuk memonitor perkembangan data balita stunting Kota Kediri tiap bulan,” jelas Chevy Ning Suyudi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri saat dihubungi secara terpisah.

    Ia menambahkan, data-data yang diperlukan dalam intervensi stunting Kota Kediri sudah tersaji dalam aplikasi yang diluncurkan tahun 2024 tersebut. “Dengan melihat aplikasi tersebut bisa mengetahui salah satunya Buku Nota Balita (BNBA) stunting juga mengatahui proses penanganan balita stunting di seluruh bulan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya,” ucapnya.

    Chevy mengungkapkan, keunggulan dari aplikasi tersebut ialah PD terkait tidak perlu menginput data ke dalam aplikasi Stunting Kota Kediri mengingat fungsi dari penciptaan aplikasi tersebut ialah sebagai alat bantu yang mempermudah TPPS. Melainkan PD bisa langsung mengetahui data sehingga dalam melaksanakan intervensi stunting dapat akurat dan tepat sasaran.

    Dia berharap melalui pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BAPPEDA Pemkot Kediri ini, ke depannya penanganan stunting di Kota Kediri bisa termonitor secara menyeluruh dan tuntas, sehingga penanganan balita stunting tidak ada lagi yang terlewatkan. “Harapan kami mudah-mudahan seluruh balita stunting yang terekam di aplikasi benar-benar tiap bulannya mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dari seluruh PD Kota Kediri,” tutupnya. [nm/ted]

  • Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan sejumlah upaya untuk menekan penyebaran Tuberkulosis atau TBC di kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi kasus TBC yang ditemukan minimal delapan kontak per kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Murniasi Hutapea di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, Penanggungjawab (PJ) Program TBC bekerjasama dengan kader kesehatan dalam melakukan investigasi kontak serumah dan kontak erat kasus TBC.

    “Dari pelaksanaan investigasi kontak tersebut diharapkan mampu menjaring terduga TBC serta kasus tersebut,” kata dia.

    Kemudian memberikan terapi pencegahan TBC pada kontak kasus sesuai dengan petunjuk teknis serta pemberian terapi pencegahan tuberkulosis sebagai langkah preventif penularan penyakit di sekitar kasus TBC.

    Kegiatan ini melibatkan peran kader kesehatan, puskesmas serta RT dan RW apabila diperlukan, kata dia.

    Kemudian membentuk Pengawas Minum Obat (PMO) di setiap keluarga pasien TBC agar dapat mengingatkan sekaligus memastikan bahwa pasien sudah benar menelan obat TBC sesuai dengan dosis yang ditentukan.

    Selanjutnya melakukan kegiatan skrining, “community outreach” (penyuluhan) dan edukasi Tuberkulosis kepada masyarakat oleh Puskesmas dan kader.

    Dalam hal ini dapat diberikan pengetahuan dasar tentang TBC serta menghilangkan stigma negatif di lingkungan masyarakat.

    “Pada tahun 2024 di beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah dan asrama siswa, pegawai kelurahan (PPSU) serta kegiatan edukasi langsung di masyarakat,” kata dia.

    Pihaknya juga melaksana “active case finding” (ACF) TBC menggunakan “portable x-ray” untuk mempermudah menemukan kasus dan terduga TBC dengan bekerja sama dengan Poltekkes dengan sasaran orang dengan imunokompromais seperti penyandang diabetes melitus, ODHIV, anak dengan stunting dan lainnya.

    “Kegiatan ini melibatkan petugas kesehatan puskesmas, petugas Poltekkes, Sudinkes dan kader,” kata dia.

    Kemudian melakukan penguatan komitmen dengan pihak terkait dalam pengendalian TBC di Kepulauan Seribu.

    Semua ini sudah tertuang dalam keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta komitmen pembentukan Kampung Siaga TBC melalui SK Lurah tahun 2024.

    “Sejumlah upaya ini dilakukan agar angka penyebaran kasus TBC ini dapat ditekan melalui pemetaan yang tepat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Jombang Gandeng Tsinghua SEA Center untuk Transformasi Digital dan Penguatan UMKM

    Bupati Jombang Gandeng Tsinghua SEA Center untuk Transformasi Digital dan Penguatan UMKM

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, H Warsubi, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan global dengan menggagas transformasi digital di Kabupaten Jombang. Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin rencana kerja sama dengan Tsinghua South East Asia (SEA) Center, lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Tsinghua University di Beijing.

    “Dalam era digital ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memperhatikan dan mengelola sistem digital dengan baik guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Warsubi,

    Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, yang salah satunya difokuskan pada peningkatan akses dan konektivitas masyarakat Jombang. Menurut Bupati Warsubi, kolaborasi ini akan menjadi pendorong penting untuk membawa Jombang menjadi daerah yang tidak tertinggal dalam persaingan global berbasis digital.

    Mega, Direktur Eksekutif Tsinghua SEA Center, membenarkan pihaknya melakukan audiensi dengan Bupati Jombang dalam rangka memberikan dukungan menyeluruh terhadap pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya dalam jaringan kerja, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan spasial yang lebih optimal melalui solusi inovatif.

    “Harapannya akan ada partisipan perwakilan dari kabupaten Jombang yang bisa mengikuti program transformasi digital ini. Sehingga kami dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jombang,” ungkapnya dalam audiensi yang berlangsung di Surabaya (16/5/2025).

    Tsinghua SEA Center dikenal sebagai mitra strategis berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Sebelumnya, mereka sukses membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang menurunkan angka stunting hingga 50 persen melalui pendekatan digital dalam kurun waktu satu tahun.

    “Sebelumnya kami bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait persoalan stunting. Karena, di sana banyak anak-anak yang mengalami stunting. Segera setelah 1 tahun setelah mengikuti program, pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting hingga 50 persen melalui transformasi digital,” tambah Mega.

    Kini, fokus kolaborasi dengan Jombang diarahkan pada penguatan sektor UMKM melalui program “UMKM Naik Kelas”. Warsubi menyampaikan bahwa kerjasama ini akan mencakup pengembangan talenta, inovasi, hingga digitalisasi UMKM lokal agar lebih kompetitif dan berdaya saing.

    “Jadi disampaikan dalam audiensi tadi, Tsinghua SEA Center ini bisa memberikan pendampingan kepada UMKM dalam mengembangkan rencana bisnis, mengakses pembiayaan, dan membangun jaringan usaha. Ini akan membantu mewujudkan program UMKM Naik Kelas yang kita gagas,” jelas Warsubi.

    Mega menambahkan bahwa dukungan tersebut tak hanya sebatas pelatihan teknis penggunaan aplikasi, tetapi mencakup pemahaman menyeluruh mengenai transformasi digital sebagai strategi bisnis.

    “Jadi kami sudah bertemu kementerian perdagangan bagaimana kami bisa membantu UMKM melek secara digital. Ini juga yang kami sampaikan pada Bapak Bupati Jombang, Bapak Warsubi. Jadi kami akan membantu proses pendampingan terhadap UMKM,” tambahnya.

    Sehingga, lanjut Mega, pelaku UMKM bukan hanya tahu cara penggunaan aplikasi tapi juga lebih luas lagi. Bagaimana transformasi digital ini bisa berkembang di dalam bisnis mereka sehingga mereka bisa terbantu dengan adanya digital transformasi ini.

    Langkah progresif ini menunjukkan bahwa Jombang tengah bersiap menjadi kabupaten yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi. [suf]

  • Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban melalui Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang menjadi program prioritas Pemkab Tuban yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

    “Kemarin kami bersama pimpinan OPD terkait, Ketua dan jajaran TP PKK Tuban, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tuban menggelar rakor Gedung KORPRI Tuban dalam rangka upaya penurunan stunting,” ujar Joko Sarwono. Sabtu (17/05/2025).

    Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya serius Pemkab Tuban dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

    “Adapun output rencananya aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting akan melibatkan lintas sektoral, sehingga kami harap diperlukan penyusunan program yang konvergen,” terang Joko sapanya.

    Sementara itu, untuk arah kebijakannya diambil serta anggaran yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga, ia menargetkan penanganan stunting dapat tuntas dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.

    “Pada tahun 2025 ini, kami targetkan dapat turun menjadi 14 persen dari yang semula 17,8 di tahun 2023 lalu. Karena sampai saat ini angka stunting 2024 belum dirilis pusat,” kata mantan Bappeda Tuban itu.

    Pihaknya menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan stunting. Sehingga, penurunan angka stunting memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, infrastruktur, sosial, serta peran masyarakat.

    “Pasca rakor ini, Tim Percegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) akan melakukan rembuk stunting mulai dari tingkat desa, juga nantinya akan disusun analisa situasi di tiap kecamatan,” imbuhnya.

    Locus pelaksanaan PPPS di tingkat Posyandu. Sehingga didapatkan data holistik hingga tingkat terkecil. Disamping itu juga, program penanganan Stunting perlu melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, dan keluarga.

    “Kami akan selalu monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan data yang muncul, mulai dari data jumlah anak, ibu hamil, data prevalensi, hingga data hasil posyandu,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Magetan (beritajatim.com) – Desa Cileng di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, berhasil mencuri perhatian publik dengan transformasi luar biasa dari desa terpencil menjadi teladan pembangunan. Terpilihnya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Cileng sebagai wakil Kabupaten Magetan dalam penilaian tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi bukti nyata kemajuan desa ini. Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, mengapresiasi pencapaian tersebut.

    “Desa Cileng dahulu masuk menjadi kategori Desa Terpencil dan Miskin menurut Kemendes PDT dan Transmigrasi, kini sudah maju dengan beberapa torehan prestasi, tingginya angka unmet need kala itu yaitu sebanyak 7,81 persen dijawab oleh desa ini, hingga bisa mencapai capaian partisipasi masyarakat mengikuti program KB. Pada capaian kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB meningkat menjadi 72,31 persen serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) menurun menjadi 4,31 persen,” ungkap Nizhamul.

    Tidak hanya dalam aspek kependudukan, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cileng pun mengalami peningkatan signifikan, dari 0,6810 dengan kategori berkembang menjadi 0,7606 dan masuk kategori maju. Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah diraihnya penghargaan sebagai desa bebas stunting dalam ajang Stunting Awards 2023, prestasi yang mengangkat nama Magetan di tingkat nasional.

    Dalam Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Desa Cileng bersaing sebagai nominator dalam kategori Penguatan Pengelolaan Kampung KB Kabupaten. Dua desa lainnya yang menjadi pesaing di tingkat provinsi adalah Desa Mangundikaran dari Kabupaten Nganjuk dan Desa Sumberrejo Kulon dari Kabupaten Tulungagung.

    Tim penilai provinsi yang hadir langsung ke Desa Cileng pada Jumat (16/5/25) terdiri dari Ketua Yuni Dwi Tjadikijanto, S.E., serta anggota Dr. Lutfi Agus S., SKM, M.Si, Aninda RoseN, S.Sos, M.Si, Nur Hotimash, S.Sos, M.PSDM, dan Desy Mega Aditia, M.Psi. Mereka menilai penerapan program Quick Win dari BKKBN yang mencakup lima inisiatif strategis, yaitu Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan (GATE), Lansia Berdaya, dan AI-Super App. [fiq/beq]

  • Nurul Yaqin Anas Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi Penghulu di Tuban

    Nurul Yaqin Anas Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi Penghulu di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) II di Gedung Korpri Tuban. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada kamis (15/05/2025) sore, dalam rangka memperbarui kepengurusan sekaligus merumuskan arah program kerja organisasi profesi penghulu di Kabupaten Tuban.

    Ketua Panitia Muscab II APRI Tuban, Nur Fuat mengatakan dalam Muscab ini disepakati Nurul Yaqin Anas menjadi ketua yang terpilih.  Nurul Yaqin Anas dari KUA Merakurak  terpilih sebagai Ketua APRI Tuban periode 2025-2029.

    Nur Fuat menambahkan Muscab tidak hanya pemilihan pengurus baru, akan tetapi agenda utama yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama.

    “Muscab ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi peran penghulu di masyarakat,” ungkap Nur Fuat.

    Sebelumnya, pelaksanaan Muscab ini dilakukan diskusi panel terlebih dahulu untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait administrasi kependudukan yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam pelayanan penghulu.

    “Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peran penghulu di masyarakat ini agar semakin optimal,” imbuhnya.

    Berdasarkan data di APRI, kata Fuat, saat ini terdapat 34 penghulu di Kabupaten Tuban, terdiri dari 20 Kepala KUA dan 14 penghulu non-kepala. “Kami berharap seluruhnya dapat terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya dalam pelayanan pernikahan, rujuk, dan bimbingan keagamaan lainnya,” pesan dia.

    Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Drs. Joko Sarwono yang membuka kegiatan tersebut turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi APRI dalam memperkuat pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.

    “Semoga Muscab ini dapat menghasilkan program kerja dan struktur kepengurusan yang kuat, serta mampu memberi kontribusi nyata sesuai AD/ART organisasi,” tutur Joko sapanya.

    Ia berpesan kepada APRI Tuban untuk terus bersinergi dengan Kementerian Agama dan Pemkab Tuban, terutama dalam mendukung kebijakan prioritas daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan keluarga, serta penanggulangan pernikahan dini.

    “Pemberian dispensasi nikah harus lebih selektif demi aspek kesehatan dan masa depan generasi muda,” pesan dia.

    Sebab, hal ini merupakan bagian penting upaya kita bersama untuk menekan angka stunting di Kabupaten Tuban dan harus selaras dengan kebijakan Pemkab Tuban dalam menangani program tersebut. [ayu/aje]

  • Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelarpelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Dari hasil Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI telah ditetap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih kembali sebagai KetuaDewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030.

    Tidak hanya itu, hasil Sidang Pleno IV kemarin juga ditetapkan, Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat KerjaNasional (Rakernas) XVIII APEKSI tahun 2026. SedangkanKota Singkawang dijadwalkan menjadi tuan rumahpenyelenggaraan HUT ke-25 APEKSI. Penetapan tersebutdisaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, pada Jumat, (9/5/2025).

    Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan PengurusAPEKSI periode 2025-2030, Wali Kota Eri Cahyadimembeberkan beberapa target yang akan dilakukannya bersamajajaran APEKSI dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah, Wali Kota Eri ingin, menjadikan APEKSI sebagai wadah untukberinovasi bagi 98 kota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, ia juga ingin, kota-kota yang tergabung di APEKSI menyelaraskan program-program yang dijalankan olehpemerintah pusat.

    Dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarin, Wali Kota Eri menyinggung soal sistem satu data, pertumbuhan ekonomi, masalah pengentasan stunting, hingga kemiskinan. Wali Kota Eri ingin, kota yang tergabung di dalam APEKSI, harusmemiliki sistem satu data terintegrasi dengan pemerintah pusat, tujuannya agar permasalahan ekonomi, stunting hinggakemiskinan di kota seluruh Indonesia bisa cepat teratasi.

    “Saya sampaikan bagaimana wali kota ini tidak bisamenindaklanjuti ketika angka kemiskinan tiba-tiba naik di wilayah kami, atau pertumbuhan ekonomi turun di wilayahkami. Hal itu dikarenakan apa? Hasil dari survei yang dilakukanby name by address itu tidak sampai kepada tangan wali kota, sehingga kita tidak bisa membantu presiden untuk menaikkanpertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting, karena kami tidakmendapatkan data, siapa yang seharusnya kita beri intervensi,” kata Wali Kota Eri, Minggu (11/5/2025).

    Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadiingin, kota-kota di Indonesia menyelaraskan visi misi yang samadengan program yang dijalankan oleh Presiden RI PrabowoSubianto. Karena itu, ia menyebutkan, ketika sebuah kotamemiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki pemerintahpusat.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap, ketika data by name, by address itu selaras dengan data yang dimiliki olehpemerintah pusat, maka permasalahan ekonomi, stunting, hinggakemiskinan bisa cepat teratasi ke depannya. Menurutnya, hal itujuga selaras dengan tema Munas VII APEKSI tahun ini, yakni“Dari APEKSI untuk Negeri”.

    “Bahwa kami sudah sepakat, tidak ada kota yang lebih maju, dan tidak ada kota yang tertinggal di antara kita. Jika ada kotayang lebih maju, dan ada kota yang tertinggal maka di situ adalah kegagalan APEKSi, sehingga kami akan memberikanmasing-masing kelebihan yang ada di kota kami dan disatukanagar bisa digunakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

    Target Ketua Dewan Pengurus APEKSi Eri Cahyadi yang dibeberkan dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarindirespon secara langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Sebelum menghadiri penutupan Munas VII APEKSI, ia sempat membahas soal sistem satu data bersamaKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia AdininggarWidyasanti.

    Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, telahmeminta kepada jajaran BPS untuk segera melakukan pendataanwarga miskin dan pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah dilakukan pendataan, kemudian akan diberikan kepadamasing-masing daerah untuk dilakukan intervensi.

    “Saya sampaikan, agar BPS mengadakan rapat membuattemplate terkait pertumbuhan ekonomi dan stunting dankemiskinan. Nah, nanti kita undang teman-teman kepala daerah, mana saja sih titik-titik warga miskin, stunting, dan indikatorekonominya mana saja, sehingga agar kita tahu yang kitakerjakan ini akan membawa dampak dan hasil, karena sekarangkita meraba-raba,” kata Tomsi.

    Di kesempatan ini, Tomsi juga mengingatkan kepada para walikota yang hadir agar berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Tomsi ingin, jajaran wali kota untuk melakukan mengiringikegiatan seremonial di wilayahnya masing-masing, tujuannyaagar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tepatsasaran ke depannya.

    Setelah pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini, Tomsimenyebutkan, Kemendagri akan terus mendukung penuh KetuaAPEKSI Eri Cahyadi serta para anggotanya untuk bisamembawa perubahan besar bagi negeri ini. Maka dari itu, iaberharap ke depannya tidak ada lagi kota yang tertinggal danpaling maju di Indonesia.

    Oleh sebab itu, ia juga ingin, APEKSI bisa menjadi wadah bagikota-kota di Indonesia untuk berinovasi. Jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, ia meminta program inovasi yang diterapkan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidakmudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya),” katanya.

    Ia berharap, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI bisa membawa perubahan bagi kota-kotalain, khususnya bagi Indonesia ke depannya. “Mudah-mudahantugas mulia ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Diketahui, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi telah berhasil mendukungsejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Diantaranya, yaitu Kota Surabaya berhasil menurunkan angkastunting secara signifikan menjadi terendah se-Indonesia.

    Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, yang awalnya berada di level 4,8 persen, kini prevalensi stunting Kota Surabaya berada di level 1,6 persen terendah di Indonesia. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Eri Cahyadihingga mencapai target Surabaya Zero Growth Stunting kedepannya.

    Selain stunting, Eri Cahyadi juga berhasil menurunkan angkapengangguran yang semula berada di level 9,79 persen di tahun2020, kini menjadi 4,96 persen di tahun 2024. Hal inimenunjukkan, bahwa Eri Cahyadi berkomitmen mendoronginovasi dan integrasi satu data agar angka penurunan stunting dan kemiskinan di kota-kota besar dapat teratasi bersamamelalui forum APEKSI ke depannya. (ADV)