Xcloud.id

Kasus: stunting

  • ​Kota Bandung Bersama Atasi Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

    ​Kota Bandung Bersama Atasi Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti. 

    Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai 1.492 ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota. 

    Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari. 

    Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga. 

    Untuk menekan gap tersebut, sebanyak 1.597 RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya. 

    Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. 

    Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis). 

    Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal. 

    Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian. 

    Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi. 

    Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber. 

    Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan: 

    1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme. 

    2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu. 

    3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal. 

    Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme. 
     

    Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan. 

    Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga. 

    Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung. 

    Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

    Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul 04.00 WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai. 

    Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga. 

    Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman. 

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga. 

    Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan. 

    “Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” jelas Farhan seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025. 

    “Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan 1.597 RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

    Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung 

    “Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan. 

    Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga. 

    Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan. 

    Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang. 

    Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

    Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota di wilayahnya yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yang telah ditentukan.

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti. 
     
    Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai 1.492 ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota. 
     
    Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari. 

    Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga. 
     
    Untuk menekan gap tersebut, sebanyak 1.597 RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya. 
     
    Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. 
     
    Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis). 
     
    Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal. 
     
    Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian. 
     
    Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi. 
     
    Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber. 
     
    Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan: 
     
    1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme. 
     
    2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu. 
     
    3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal. 
     
    Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme. 
     

     
    Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan. 
     
    Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga. 
     
    Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung. 
     
    Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.
     
    Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul 04.00 WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai. 
     
    Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga. 
     
    Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman. 
     
    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga. 
     
    Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan. 
     
    “Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” jelas Farhan seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025. 
     
    “Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan 1.597 RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.
     
    Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung 
     
    “Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan. 
     
    Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga. 
     
    Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan. 
     
    Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang. 
     
    Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.
     
    Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota di wilayahnya yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yang telah ditentukan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan Nasional 2 Desember 2025

    Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan Nasional 2 Desember 2025

    Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan
    Lulusan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Lebih dari dua dekade bergiat sebagai konsultan, peneliti, dan fasilitator pendidikan kritis masyarakat berbasis andragogi. Kini sedang aktif mendampingi komunitas di berbagai daerah untuk memperkuat sustainable livelihood, terutama pada bidang pertanian dan perikanan berkelanjutan, pencegahan stunting, serta respons terhadap perubahan iklim. Selalu terus berusaha menulis refleksi tentang arah dinamika perjalanan Indonesia dan tantangan sosial-politik masa kini.
    JERIT
    dan isak tangis pilu dari korban banjir bandang yang serentak terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh semakin menguatkan bunyi alarm kebahayaan ekologis.
    Ratusan jiwa melayang dan banyak lagi yang hilang belum ditemukan. Angka-angka kesedihan itu dipastikan akan terus bertambah.
    Banjir bandang adalah tragedi ekologis yang telah lama diramalkan oleh banyak peneliti. Gelombang air deras bercampur lumpur, material longsor, dan kayu-kayu gelondongan menerjang permukiman, merusak fasilitas publik, dan menelan korban di berbagai wilayah.
    Meski intensitas hujan tinggi dan anomali cuaca sering disebut sebagai pemicu, kerusakan yang terjadi tidak dapat disederhanakan sebagai “bencana alam” semata.
    Ia adalah gambaran paling jelas dari alam yang telah kehilangan daya dukung ekologisnya setelah sekian lama dieksploitasi tanpa kendali.
    Laporan dari Auriga Nusantara (2025), menunjukkan bahwa deforestasi nasional pada 2024 mencapai 261.575 hektar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
    Dalam laporannya, Auriga menyebut bahwa sebagian besar deforestasi terjadi di dalam kawasan konsesi legal, baik konsesi kayu, perkebunan, maupun tambang yang mempercepat hilangnya fungsi ekologis hutan.
    Meski pulau Kalimantan yang terparah penggundulan hutannya, tapi pulau Sumatera yang paling signifikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu tersebut. Tahun 2023 seluas 33.311 hektar, di tahun 2024 melonjak hingga 91.248 hektar.
    Hutan adalah mekanisme perlindungan alamiah yang bekerja dalam diam: menahan air, memperkuat tanah, meredam erosi, dan mengontrol aliran permukaan.
    Ketika hutan hilang, air hujan yang biasanya meresap perlahan ke dalam tanah berubah menjadi arus permukaan besar yang melaju tanpa kendali.
    Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bukan hanya menunjukkan besarnya daya rusak air, tetapi juga membuktikan keberadaan aktivitas logging formal maupun ilegal di kawasan hulu.
    Fenomena serupa mencuat dari pemberitaan yang memperlihatkan kayu-kayu besar terseret arus banjir di berbagai titik lokasi
    banjir Sumatera
    .
    Dengan demikian, bencana di Sumatera tidak hanya menunjukkan kerusakan alam, tetapi juga kerusakan sistem tata kelola yang gagal melindungi ruang hidup masyarakat.
    Untuk memahami bencana ekologis secara lebih mendalam, kita perlu melampaui penjelasan teknis dan melihat akar persoalannya dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik.
    Ulrich Beck (1992) melalui konsep
    Risk Society
    menjelaskan bahwa modernitas memproduksi risiko-risiko baru yang tidak lagi lahir dari fenomena alamiah, melainkan dari tindakan manusia sendiri.
    Risiko semacam ini bersifat sistemik, tidak kasat mata, dan menyebar lintas ruang tanpa mengenal batas administrasi.
    Banjir bandang di Sumatera adalah salah satu contoh dari risiko buatan manusia yang lahir dari kombinasi ekspansi industri, kebijakan permisif, dan absennya kontrol ekologis.
    Dalam perspektif ekologi politik, bencana adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan. Peluso dan Watts (2001) menyebut bahwa lingkungan sering menjadi arena perebutan kekuasaan, di mana konflik agraria, ekspansi korporasi besar—baik perkebunan sawit, logging, maupun pertambangan—mendorong kerusakan ekosistem yang kemudian menghadirkan risiko bagi masyarakat yang tidak ikut menikmati keuntungan ekonomi.
    Sumatera sendiri merupakan salah satu wilayah paling intens dieksploitasi untuk ekspansi perkebunan sawit dan tambang dalam tiga dekade terakhir, menjadikannya episentrum produksi risiko ekologis.
    Studi yang dilakukan Jenefer Merten et al. (2021) mengenai banjir di Sumatera menunjukkan bahwa masuknya perkebunan dalam skala besar mengalihkan fungsi lahan secara drastis dan membuat banjir menjadi
    hazard
    (bahaya) yang diproduksi oleh sistem agraria modern.
    Banjir bukan lagi fenomena siklus air, tetapi konsekuensi dari fragmentasi hutan, perubahan struktur tanah, dan modifikasi
    catchment
    area.
    Masyarakat pinggir sungai, petani, dan kelompok miskin pedesaan menanggung risiko terbesar akibat keputusan ekonomi-politik yang dilakukan jauh dari wilayah hidup mereka.
    Distribusi risiko yang tidak adil menjadi semakin nyata ketika melihat siapa yang paling dirugikan.
    Beck menekankan bahwa risiko modern tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan sosial.
    Bencana ekologis di Sumatera adalah bukti bahwa risiko yang dihasilkan oleh korporasi dan kekuasaan justru ditanggung oleh kelompok yang paling memiliki daya tawar rendah dalam proses pengambilan keputusan.
    Kerusakan ekologis di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari dinamika global berupa perubahan iklim.
    Sumatera adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap kombinasi antara deforestasi lokal dan krisis iklim global.
    Deforestasi memperburuk dampak perubahan iklim dengan menghilangkan kemampuan hutan menyerap karbon dan mengatur iklim mikro.
    Hilangnya hutan primer juga menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air, mempercepat
    run-off
    , dan meningkatkan risiko longsor serta banjir bandang.
    Hal ini ditegaskan dalam laporan Envidata (2024) yang menunjukkan korelasi kuat antara deforestasi dan peningkatan bencana hidrometeorologi di Indonesia.
    Dalam konteks Sumatera, dua gelombang kerusakan, kerusakan ekologis lokal dan krisis iklim global, bersatu padu memperluas paparan bencana.
    Hutan yang hilang memperbesar dampak hujan ekstrem, sementara hujan ekstrem mempercepat kerusakan tanah yang sebelumnya telah gundul.
    Kombinasi keduanya menghasilkan siklus bencana berulang yang semakin sulit dikendalikan. Jika tidak ada intervensi drastis, maka pola kebencanaan yang terjadi saat ini dipastikan akan kembali muncul pada tahun-tahun mendatang, dengan skala kerusakan yang bahkan bisa lebih besar.
    Mengatasi krisis ekologis menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan. Tidak cukup jika negara hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti tanggul sungai, pengerukan sedimen, atau pembangunan bendungan.
    Solusi teknis hanya meredam gejala, bukan akar persoalan. Yang diperlukan adalah pemulihan fungsi ekologis hutan dan reformasi tata kelola sumber daya alam.
    Pertama, moratorium permanen terhadap izin baru di hulu DAS harus menjadi landasan kebijakan.
    Kawasan hulu, lereng pegunungan, dan hutan primer merupakan benteng ekologis yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pemerintah harus memastikan perlindungan kawasan tersebut dari ekspansi logging, perkebunan, dan pertambangan.
    Kedua,
    restorasi
    ekologis harus dilakukan secara massif melalui reforestasi, rehabilitasi lahan kritis, dan pemulihan fungsi DAS. Model restorasi yang melibatkan komunitas lokal, terutama masyarakat adat agar lebih efektif dibanding pendekatan
    top-down
    yang selama ini didominasi proyek teknis pemerintah.
    Ketiga, tata ruang dan perizinan lingkungan harus disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap rencana perubahan fungsi lahan harus melewati analisis risiko ekologis jangka panjang, bukan hanya analisis ekonomi jangka pendek.
    Audit lingkungan secara berkala dan publikasi hasil audit secara terbuka menjadi langkah penting dalam memastikan akuntabilitas.
    Keempat, edukasi publik dan perubahan budaya pembangunan perlu dilakukan. Hutan harus dilihat sebagai infrastruktur ekologis, bukan semata ruang ekonomi.
    Kesadaran bahwa menjaga hutan berarti menjaga keselamatan kolektif menjadi kunci transformasi jangka panjang.
    Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka bencana ekologis yang kita saksikan saat ini hanya merupakan permulaan dari siklus kehancuran yang lebih besar.
    Negara, masyarakat, dan dunia usaha harus mengambil tanggung jawab bersama dalam menghentikan laju apokalipse ekologis dan membangun masa depan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

    “Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

    “Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

    Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

    “Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

    Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

    “Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

  • Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Gedung DPRD Ponorogo mendadak riuh pada awal pekan ini. Perwakilan kepala desa (kades) di Bumi Reog mendatangi kantor wakil rakyat untuk wadul.

    Ya, para kades itu meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke tingkat pusat. Yakni terkait dengan kejelasan soal pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang tak kunjung turun. Para kades mengaku was-was karena proyek fisik telah berjalan, tetapi pembayaran belum bisa dipenuhi akibat macetnya dana dari pusat.

    Kedatangan mereka difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Ponorogo. Para kepala desa berharap ada jalan keluar cepat, mengingat beban tanggungan mereka makin membesar menjelang tutup tahun.

    Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ponorogo, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 81/2025 pada pertengahan November. Aturan baru tersebut menghentikan pencairan kegiatan pembangunan non-earmark per 17 September, dan hanya memprioritaskan program BLT Desa, ketahanan pangan, dan stunting.

    “Sementara teman-teman desa sudah melakukan kegiatan lapangan pembangunan, kalau tidak cair tentu menjadi beban,” kata Eko usai RDP di DPRD Ponorogo, Senin (1/12/2025).

    Eko merinci bahwa dari 281 desa, sebanyak 231 desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II. Para kades yang sudah terlanjur mengerjakan proyek fisik kini harus menalangi modal menggunakan dana pribadi. Besaran utangnya pun bervariasi antara Rp30 juta sampai Rp400 juta.

    “Kami tidak protes peraturan ini, tapi kami harapkan aturannya ditunda terlebih dahulu, dan bisa diterapkan tahun mendatang,” ungkapnya.

    Dalam RDP tersebut, APDESI juga menyampaikan aspirasi lain, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan keluhan soal beberapa kegiatan OPD yang kini dibebankan ke anggaran desa. Namun fokus utama tetap sama, yakni kepastian pencairan dana desa tahap II.

    Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, menyatakan memahami keresahan para kades. Dia memastikan surat aspirasi itu, akan segera dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut dewan. “Kami akan kirimkan dalam waktu dekat, paling lama besok (2/12) kami sampaikan suratnya,” pungkasnya. [end/suf]

  • Pemkab Jember Raih 5 Penghargaan, Gus Fawait: Buah Kerja Kolektif Warga

    Pemkab Jember Raih 5 Penghargaan, Gus Fawait: Buah Kerja Kolektif Warga

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten Jember meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan regional hanya dalam kurun waktu lima hari, yakni di antara 25 – 29 November 2025.

    Rentetan prestasi itu menegaskan posisi Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait sebagai daerah yang progresif dalam pembangunan dan tata kelola publik. Dalam kesempatan ini, Gus Fawait menegaskan bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari kerja kolektif semua pihak di Jember.

    “Ini bukan semata-mata lantaran capaian pemerintah daerah, tetapi buah kerja kolektif warga Jember,” terangnya melalui keterangan tertulis, Minggu, (30/11/2025).

    Diketahui, penghargaan pertama adalah penghargaan Detik.com Awards 2025 Jakarta, Gus Fawait dinobatkan sebagai Tokoh Pendorong Pluralisme dan Kesejahteraan Pendidik Agama oleh detikcom.

    Penghargaan tersebut diberikan atas program Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Agama Lintas Agama yang sukses menjangkau sebanyak 22 ribu pendidik. Program itu disoroti karena sifatnya yang inklusif dan mekanisme penyaluran dana yang transparan melalui transfer langsung, menjadikannya model nasional untuk penguatan harmoni dan kesejahteraan lintas agama.

    Ketiga, Forikan Jatim Award 2025. Masih pada 27 November 2025, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Jember, yang diketuai Ning Ghyta Eka Puspita, dianugerahi penghargaan sebagai Forum Teraktif dalam Penyajian Data Stunting.

    Jember dinilai berhasil mengintegrasikan gerakan peningkatan konsumsi ikan. Yakni, dengan menggunakan sistem validasi data yang efektif untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di wilayahnya.

    Kelima, pada KI Award Jatim 2025, 29 November 2025. Kabupaten Kembali meraih predikat Informatif dengan perolehan skor tinggi 98,11. Penghargaan ini menggarisbawahi komitmen Jember terhadap transparansi publik dan inovasi layanan informasi.

    Selain itu, dua desa Jember, yakni Desa Sidomukti (Menuju Informatif) dan Desa Sidomulyo (Informatif), juga turut diapresiasi.

    Raihan lima penghargaan dalam waktu singkat ini secara signifikan menempatkan Jember sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan yang paling adaptif dan progresif di Indonesia sepanjang tahun 2025.

    Gus Fawait menambahkan, prestasi itu akan menjadi motivasi bagi Pemkab Jember untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program strategis berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    (akn/ega)

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Jember Raih 5 Penghargaan dalam Seminggu, Gus Fawait Tekankan Kerja Sama

    Jember Raih 5 Penghargaan dalam Seminggu, Gus Fawait Tekankan Kerja Sama

    Jakarta –

    Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) mengapresiasi pihaknya yang menorehkan capaian luar biasa pada penghujung November 2025.

    Dalam kurun 25-29 November, Pemkab Jember berhasil meraih lima penghargaan nasional dan regional sekaligus. Menanggapi capaian lima penghargaan dalam lima hari, Gus Fawait menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Ini bukan semata capaian pemerintah daerah, tetapi buah kerja kolektif warga Jember-mulai dari pendidik agama, kader kesehatan, pelaku koperasi, hingga aparat desa. Kami akan terus menjaga ritme pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Fawait, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Ia menekankan prestasi ini menjadi dorongan bagi Jember untuk memperkuat tata kelola dan memastikan program-program strategis memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Lima penghargaan dalam sepekan ini mengukuhkan Jember sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan paling adaptif dan progresif di Indonesia sepanjang tahun 2025.

    Prestasi beruntun ini menempatkan Jember sebagai salah satu daerah dengan akselerasi pembangunan dan tata kelola publik paling progresif sepanjang tahun. Berikut rangkaian penghargaan yang diterima:

    1. detikcom Awards 2025-25 November 2025

    Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan program Insentif Guru Ngaji & Pengajar Agama Lintas Agama, yang menjangkau 22.000 pendidik keagamaan dari berbagai agama dengan skema inklusif dan penyaluran transparan melalui transfer langsung. Program ini dinilai sebagai model nasional yang efektif memperkuat kesejahteraan dan harmoni lintas agama.

    2. Surya Award 2025-27 November 2025

    3. Forikan Jatim Award 2025-27 November 2025

    Pada hari yang sama, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Jember yang dipimpin Ning Ghyta Eka Puspita turut meraih penghargaan sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Teraktif dalam Penyajian Data Stunting.

    Jember dianggap berhasil mengolaborasikan gerakan konsumsi ikan dengan validasi data yang membantu percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten.

    4. STBM Award Pratama-28 November 2025

    Keesokan harinya, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menganugerahkan STBM Award Pratama Peringkat 1 Nasional kepada Kabupaten Jember dalam acara di Auditorium Siwabessy, Jakarta.

    Capaian ini dipicu keberhasilan Jember mencapai 100% Desa ODF (Open Defecation Free), mengembangkan wirausaha sanitasi, serta memperkuat pembiayaan sanitasi inklusif melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro.

    5. KI Award Jatim 2025-29 November 2025

    Menutup deretan prestasi pekan ini, Jember kembali meraih predikat Kabupaten Informatif dengan skor 98,11 pada KI (Keterbukaan Informasi) Award Jatim 2025 di Bojonegoro.

    Predikat ini menegaskan konsistensi Jember dalam transparansi publik dan inovasi layanan informasi. Dua desa turut mendapat apresiasi: Desa Sidomukti (Menuju Informatif) dan Desa Sidomulyo (Informatif).

    (prf/ega)

  • Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri, HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sasana Praja Abhipraya, Balai Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara.

    Dalam amanatnya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa tema besar pada tiga peringatan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk membangun masa depan bangsa melalui kolaborasi, profesionalisme ASN, serta kualitas pendidikan yang unggul. Ia menyebut Korpri selama ini telah menunjukkan peran penting dalam pelayanan publik, menjaga persatuan, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

    “ASN dituntut bukan hanya bekerja secara berintegritas dan profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam moralitas, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025).

    Ia mengajak seluruh anggota Korpri memperkuat komitmen sebagai pelayan publik yang responsif dan inovatif, mendukung transformasi digital pemerintahan, menjaga netralitas politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan ASN yang solid dan melayani, lanjutnya. Indonesia akan maju bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi menjadi kepastian.

    Pada kesempatan yang sama, Ning Ita juga menyampaikan penghargaan bagi para guru dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Menurutnya, guru tidak sekadar mencerdaskan, tetapi membentuk karakter dan menginspirasi peserta didik. Ia mengingatkan bahwa di era digital, tantangan profesi guru semakin berat, terutama di tengah kondisi sosial yang kian hedonis dan materialistis.

    “Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan di mana penghargaan manusia sering diukur dari kepemilikan dan kesenangan material. Melalui tiga moment ini, mari bersatu, bergerak, dan berkarya demi Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Peringatan HUT ke-54 Korpri tahun ini juga dirangkai berbagai kegiatan, antara lain ziarah makam pahlawan, seminar kesehatan remaja, apel dan senam bersama, pemberian bantuan bagi balita stunting, bantuan sosial, pagelaran wayang kulit, Mojohakordia Run, donor darah, lomba tepok bulu, hingga program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi.

    Rangkaian acara mencapai puncaknya pada gelaran upacara hari ini yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi tukang becak, juru parkir, dan para penyapu jalan. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan refleksi akhir tahun berupa zikir akbar bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025. [tin/ian]

  • HUT ke-54 Korpri Kota Mojokerto Fokus pada Aksi Sosial dan Manfaat Langsung bagi Warga

    HUT ke-54 Korpri Kota Mojokerto Fokus pada Aksi Sosial dan Manfaat Langsung bagi Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto tahun ini berlangsung dengan nuansa sederhana dan berorientasi kuat pada aksi sosial.

    Seluruh rangkaian kegiatan ditujukan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.

    Puncak peringatan digelar di Hall Lantai 4 Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada dimulai dengan upacara dan tasyakuran singkat. Kemudian digelar pemeriksaan kesehatan gratis serta membagikan paket sembako kepada tukang becak, juru parkir, dan petugas kebersihan jalan.

    Kehadiran program-program tersebut mendapat apresiasi positif karena menyasar kelompok pekerja informal yang selama ini jarang tersentuh bantuan langsung.

    Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto sekaligus Ketua Korpri Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan bahwa konsep penyelenggaraan tahun ini sengaja dibuat sederhana namun berdaya guna.

    “Peringatan HUT Korpri tahun ini kita selenggarakan dengan sederhana dan seluruh kegiatan lebih kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Selain itu, lanjutnya kegiatan digelar untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Selain pembagian sembako dan layanan kesehatan, Korpri juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti donor darah, pemberian bantuan bagi balita stunting, serta program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia.

    Seluruh kegiatan tersebut menjadi bukti keberpihakan Korpri terhadap kelompok rentan sekaligus wujud nyata peran ASN sebagai pelayan masyarakat.

    Rangkaian peringatan tetap diwarnai kegiatan olahraga seperti senam bersama, Mojohakordia Run, hingga lomba tepok bulu tangkis, serta aktivitas pelestarian budaya melalui pagelaran wayang kulit di Taman Bahari Mojopahit.

    Kendati demikian, keseluruhan agenda tetap diarahkan untuk memberikan dampak sosial nyata dan mempererat solidaritas antar anggota Korpri.

    Rangkaian HUT ke-54 Korpri masih akan berlanjut hingga pekan depan dan akan ditutup dengan kegiatan Refleksi Akhir Tahun bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025 di Taman Bahari Mojopahit.

    Melalui seluruh aksi sosial yang dilaksanakan, Korpri Kota Mojokerto berharap peringatan tahun ini dapat semakin memperkuat profesionalisme ASN sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. [tin/ian]

  • Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Tuban Catat Capaian UHC, Stunting dan Cek Kesehatan Gratis Meningkat

    Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Tuban Catat Capaian UHC, Stunting dan Cek Kesehatan Gratis Meningkat

    Tuban (beritajatim.com) – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau DBHCT ternyata mendorong percepatan peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Tuban.

    Hal ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) tembus hingga 96,02 persen, angka stunting turun hingga 11,3 persen, serta cakupan Cek Kesehatan Gratis naik ke 28,5 persen.

    Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes P2KB Tuban, Fatkur Rahman, S.KM., M.M menyampaikan bahwa DBHCHT menjadi instrumen strategis untuk memperkuat layanan promotif dan preventif, seperti penyakit tidak menular diantaranya jantung, stroke, hipertensi dan diabetes banyak dipicu kebiasaan merokok.

    “Adanya DBHCHT lalu diarahkan untuk menekan faktor risiko tersebut, bahkan kini seluruh puskesmas memiliki Poli Usaha Berhenti Merokok (UBM),” ujar Fatkur Rahman

    Adapun dalam pelayanan kesehatan tersebut, masyarakat dapat memeriksa kadar CO melalui smoker analyzer dan memeriksa fungsi paru-paru melalui spirometry. Kemudian, warga juga bisa mengakses pelayanan ini secara gratis.

    “Ini komitmen kami agar upaya berhenti merokok dapat terukur dan dibimbing secara medis,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Pemkab Tuban juga membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok KTR yakni sosialisasi ke seluruh kecamatan serta penilaian KTR di sekolah dan fasilitas publik dilakukan melalui DBHCHT. “KTR tidak hanya aturan. Efeknya langsung pada penurunan paparan asap rokok bagi keluarga dan anak,” bebernya.

    Pria yang akrab disapa Fatkur ini juga menyampaikan peningkatan kesadaran masyarakat juga mulai terlihat, terutama dari bertambahnya kunjungan UBM dan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan KTR, ada sekitar 10 persen peserta UBM sudah berhenti merokok.

    “DBHCHT memang berperan menutup kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat, untuk premi JKN bagi warga miskin dibiayai melalui skema ini sehingga akses layanan menjadi lebih mudah dan ketika beban biaya tidak lagi menjadi kendala, masyarakat cenderung lebih cepat datang berobat dan kondisi berat dapat dicegah,” jelas Fatkur. [dya/ian]