Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Video: Wanti-wanti Kemenkes Meski Angka Stunting RI Sudah Menurun

    Video: Wanti-wanti Kemenkes Meski Angka Stunting RI Sudah Menurun

    Jakarta – Angka kejadian stunting menurun dari 2023 sebesar 21,5 persen menjadi 19,8 persen pada 2024. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta warga tetap waspada meski terjadinya penurunan.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Siti Nadia Tarmizi, mengimbau warga yang datang ke Posyandu agar meninjau ulang kembali berat badan anaknya. Tindakan preventif ini sebaiknya dilakukan orang tua sebagai upaya mencegah stunting dan mencapai target Kemenkes menurunkan angka stunting hingga 14,2% di tahun 2029.

    (/)

  • Hampir 70 ribu keluarga di Jakarta Barat berisiko stunting

    Hampir 70 ribu keluarga di Jakarta Barat berisiko stunting

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat menjalani penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 di kantor wali kota setempat pada Selasa.

    Penilaian itu untuk menyampaikan upaya Pemerintah Jakarta Barat (Jakbar) dalam aksi penurunan stunting berdasarkan delapan indikator penilaian, menyusul keluarga berisiko stunting di Jakarta Barat telah mencapai 69.553 keluarga.

    “Jakarta Barat berkomitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara komprehensif pada setiap aksi konvergensi dengan penanganan intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan seluruh pihak yang berasal dari UKPD, dunia usaha, media, akademisi serta masyarakat,” ungkap Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Adapun delapan aksi yang telah dilaksanakan, ujar Uus, dimulai dari aksi 1 dengan analisis situasi. Kelurahan yang menjadi lokasi fokus (lokus) sebanyak 8 kelurahan, yakni Cengkareng Barat.

    Kemudian Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi dan Rawa Buaya (Kecamatan Cengkareng), Kelurahan Kalideres (Kecamatan Kalideres) dan Kelurahan Jati Pulo (Kecamatan Palmerah).

    Sedangkan aksi 2 penyusunan rencana kegiatan, aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 peraturan wali kota dan aksi 5 pembinaan pelaku dan pemerintahan.

    Lalu aksi 6 sistem manajemen data stunting, aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting dan terakhir aksi 8 review kinerja tahunan.

    Uus berupaya untuk mengoptimalkan pelibatan lintas sektor, peningkatan kapasitas kader terlatih 25 kompetensi dasar kader dan perluasan daerah sasaran intervensi.

    Selanjutnya memastikan ketersediaan anggaran dalam dukungan penurunan stunting, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

    “Adapun rekomendasinya adalah terintegrasinya sistem manajemen data antar OPD tingkat kota, provinsi dan nasional,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Limbah cair dan sampah jadi penyebab stunting di Jakarta Selatan

    Limbah cair dan sampah jadi penyebab stunting di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan limbah cair dan sampah menjadi penyebab stunting di wilayah tersebut.

    “Berdasarkan data hasil Gerebek Stunting tahun 2024, faktor determinan penyebab kejadian stunting di Jakarta Selatan yang paling tinggi persentasenya adalah dikarenakan pengelolaan limbah cair rumah tangga tidak baik 90 persen,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho di Jakarta, Selasa.

    Ali menambahkan faktor lainnya, yakni pengelolaan sampah rumah tangga tidak baik 89 persen, kebiasaan merokok keluarga yang mencapai 76 persen dan asupan gizi tidak seimbang sebesar 62 persen.

    Karena itu, dia berharap setiap camat dan lurah mampu memaparkan hasil capaian kinerja penanganan stunting dalam penilaian kinerja Delapan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025.

    “Dalam paparannya kami sajikan kepada tim penilai dari Provinsi (DKI Jakarta) data yang benar dan valid sesuai pelaksanaannya selama ini,” katanya.

    Adapun ke delapan aksi tersebut, yakni mengenai analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi pelaksanaan aksi pencegahan stunting, pembinaan pelaku dan sistem manajemen data,

    Lalu, pengukuran dan publikasi, dokumentasi kegiatan dan keberhasilan program yang sudah dijalankan Pemerintah Jakarta Selatan dalam upaya mengatasi dan mencegah stunting.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023, prevalensi stunting di Jakarta Selatan masih di bawah angka prevalensi Provinsi DKI Jakarta dan merupakan yang terendah dibandingkan lima kota/kabupaten lainnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 16,6 persen.

    Kemudian berdasarkan informasi terbaru dari hasil SSGI Tahun 2024, Jakarta Selatan prevalensinya turun menjadi 14,9 persen dan masih tetap yang terendah dibanding wilayah yang lainnya, termasuk persentase balita “underweight” dan “wasting” juga turun dari tahun sebelumnya.

    Karena tu, diharapkan penilaian kinerja ini ke depannya dapat menjadi ukuran Pemerintah Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam hal penanganan kasus stunting.

    “InsyaAllah dalam penanganan stunting ini kita dapat menggerakkan hati dan pikiran masyarakat untuk secara bersama-sama bergotong-royong, berinovasi dalam penanganan kasus stunting untuk menuju ‘Jakarta Selatan Zero Stunting’,” ujarnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Kepala BGN tentang Tinggi Anaknya yang Capai 180 cm Berkat Minum 2 Liter Susu Per Hari Nasional 27 Mei 2025

    Cerita Kepala BGN tentang Tinggi Anaknya yang Capai 180 cm Berkat Minum 2 Liter Susu Per Hari Nasional 27 Mei 2025

    Cerita Kepala BGN tentang Tinggi Anaknya yang Capai 180 cm Berkat Minum 2 Liter Susu Per Hari
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    berbagi cerita bagaimana kedua anaknya bisa memiliki tinggi badan melebihi dirinya.
    Dia mengatakan, dua anak laki-lakinya masing-masing memiliki tinggi badan 181 cm dan 185 cm karena sejak kecil rutin diberi susu, bahkan hingga dua liter per hari.
    “Jadi tinggi badan bukan cuma masalah genetik, tapi juga asupan gizi yang cukup dan seimbang,” kata Dadan saat peluncuran pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Senin (26/5/2025).
    Dadan menjelaskan, kedua anaknya diwajibkan minum susu dari kecil hingga kelas 2 SMA.
    Bahkan di masa pertumbuhan, anaknya minum susu 2 liter sehari.
    “Jadi tulangnya besar-besar, dan makanya tubuhnya tinggi. Jadi tinggi badan tidak hanya masalah genetik tapi juga makanan,” lanjut dia.
    Namun demikian, saat ini 60 persen anak-anak Indonesia tidak pernah punya akses terhadap makanan bergizi seimbang, dan sebagian besar hanya mengandalkan makanan seperti nasi dengan mi instan, bakwan, atau kerupuk.
    Dadan menegaskan, hal inilah yang ingin diubah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Di MBG, kita pastikan menu selalu mengandung nasi, telur, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu. Ini adalah standar
    gizi seimbang
    yang wajib kita penuhi,” tegasnya.
    Lebih dari itu, Dadan juga menyoroti fakta bahwa 60 persen anak-anak Indonesia tidak pernah minum susu, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mampu membeli.
    Oleh karena itu, program MBG dinilai sangat penting untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
    “Ini sebabnya Bapak Presiden menyebut MBG sebagai program yang sangat strategis, karena menyasar kualitas SDM kita untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
    Dadan memastikan bahwa gizi seimbang yang terkandung dalam MBG dapat mencegah stunting dan mengoptimalkan tinggi badan.
    “Dengan makanan bergizi, bukan tidak mungkin bisa mencapai tinggi badan minimal 180 cm,” kata Dadan.
    Dia menjelaskan ada dua fase penting dalam pertumbuhan manusia.
    Pertama adalah fase 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun, yang krusial untuk perkembangan otak.
    Fase kedua adalah masa remaja, yang menjadi titik penting pertumbuhan fisik.
    “Kalau tidak diintervensi sekarang, tinggi tubuh mereka hanya akan berkisar 160–165 cm,” kata dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengomentari bahwa kedua anak Kepala BGN memiliki tinggi melebihi orang tuanya lantaran gizi yang seimbang.
    “Pak Dadan telah menghasilkan putra-putrinya dengan gizi yang dasar tingginya melebihi bapaknya. Nah itu yang penting,” ujar Cak Imin.
    Cak Imin juga yakin, kandungan gizi dalam MBG bisa mendorong pertumbuhan badan anak-anak usia sekolah dengan baik dan optimal.
    “Jangan pendek kayak saya. Tapi, tidak apa-apa pendek, yang penting cerdas,” kelakar Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Hasilnya, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen tahun ini.

    Pengumuman disampaikan dalam acara diseminasi di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    “Target kita tahun lalu 20,1 persen. Alhamdulillah, hasilnya 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

    Meski begitu, Budi mengingatkan tantangan masih besar. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun jadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen di 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Target ini cukup menantang. Kita harus turun 7,3 persen dalam lima tahun,” ujarnya.

    Budi juga menyebut enam provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi yang jadi prioritas penanganan, yakni:

    Jawa Barat: 638 ribu balitaJawa Tengah: 485.893 balitaJawa Timur: 430.780 balitaSumatera Utara: 316.456 balitaNTT: 214.143 balitaBanten: 209.600 balita

    “Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka nasional bisa turun 4-5 persen,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menkes menyoroti pentingnya intervensi sejak masa kehamilan. Ia menekankan distribusi tablet tambah darah, pengukuran lingkar lengan ibu hamil, pemeriksaan hemoglobin (Hb), dan suplementasi mikronutrien.

    “Stunting itu dimulai dari kandungan. Jangan sampai ibu hamil anemia atau kurang gizi,” jelasnya.

    Program penguatan Posyandu juga terus dilakukan, termasuk distribusi 300 ribu alat antropometri, dukungan ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan imunisasi.

    NEXT: Menyelamatkan 337 ribu balita dari stunting

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof Asnawi Abdullah, menyebut penurunan stunting ini berhasil menyelamatkan sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting, lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 325 ribu.

    Namun, ia mengingatkan adanya kesenjangan prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

    “Kelompok pendapatan sangat rendah jauh lebih rentan terhadap stunting. Ini perlu jadi fokus intervensi,” ujarnya.

    SSGI 2024 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan dukungan berbagai pihak termasuk WHO, CEMMIO, RedPhone, dan Prospera. Data hasil survei juga bisa diakses publik melalui situs resmi BKPK Kemenkes.

    “Data ini harus dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program, agar kebijakan benar-benar berdampak,” tutup Prof Asnawi.

    Simak Video “Video: IDAI Minta Kinerja Menkes Dievaluasi Presiden Prabowo”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau bahkan minus akan memperparah kemiskinan dan memperluas persoalan sosial, misalnya stunting.

    “Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem [kalau ekonomi tidak tumbuh],” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I secara year-on-year (yoy) berada di angka 4,87 persen.

    Tito menekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah.

    Untuk melengkapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan, pihaknya telah berkoordinasi untuk merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, serupa dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai proksi inflasi mingguan.

    Selain itu, dirinya juga menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

    Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

    Selanjutnya, dia mengungkapkan Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebagaimana pendekatan yang telah sukses diterapkan dalam pengendalian inflasi.

    “Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” pungkas Tito.

    Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.

    Sementara itu, sejumlah pihak lainnya turut hadir secara virtual, di antaranya Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Heru Tjahjono dan BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Kediri untuk melakukan edukasi warga mengenai asupan gizi yang tepat bagi masyarakat. Program MBG merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mensejahterakan masyarakat.

    Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pare’s Resto, Kediri. Acara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

    Acara sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama BGN
    Imam Bachtiar, dan Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung
    Ratih Puspitaningtyas.

    Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyampaikan, mengenai mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan harus segera ditangani. Salah satunya yakni dengan membuat program MBG untuk memberikan asupan gizi kepada masyarakat.

    “Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tantangan di berbagai bidang termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur Heru Tjahjono.

    “Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kita dituntut untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini.

    Di sisi lain, Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode mengungkapkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan gizi khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Kondisi ini tentu akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa mendatang jika tidak segera ditangani dengan tepat.

    Menyikapi tantangan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah.

    “Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkarakter,’ ungkap Heru.

    Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ia yakin dapat mewujudkan cita-cita ini Dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi program MBG di lapangan.

    Heru juga menyampaikan mengenai proyeksi bonus demografi di tahun 2030, sudah menjadi tugas bersama untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan produktif. Program Makan Bergızı Gratis menjadi langkah awal yang strategis untuk mewujudkan hal tersebut dan jadikan program ini sebagai momentum untuk bergerak maju, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

    Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) Imam BachtiarImam Bachtiar menegaskan bahwa program MBG merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peranan ekstra kepada masyarakat.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuh Imam.

    Sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan implementasi program MBG.

    Tujuan dari diadakannya sosialisasi program MBG adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan program tersebut.

    Sementara itu, Kepala Instalasi Gizi RSUD Iskak Tulungagung Ratih Puspitaningtyas juga menyampaikan mengenai langkah nyata pemerintah untuk menekan kasus stunting yang saat ini terjadi di Tanah Air.

    “Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Prenatal –Kelahiran-Postnatal,” ucap Ratih.

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. [tok/beq]

  • Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat bekerja dengan hati dan integritas untuk melayani masyarakat.

    Pesan itu disampaikan Mas Dhito dalam sambutannya secara virtual di acara penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Jumat (23/5/2025).

    Mas Dhito menyampaikan CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

    “Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena begitu sudah diangkat dan mulai bekerja pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu.” kata Mas Dhito.

    Mas Dhito menekankan menjadi tugas pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

    “Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

    CPNS di Kabupaten Kediri senang terima SK Pengangkatan

    Mas Dhito sendiri dalam sambutannya meminta maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

    Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

    Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS mereka akan menjalani orientasi selama empat hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama dua minggu di kecamatan.

    Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

    Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK.

    “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. [ADV PKP/nm]

  • Pemkab Lamongan Komitmen Perkuat Pembangunan Kesehatan Secara Kolaboratif

    Pemkab Lamongan Komitmen Perkuat Pembangunan Kesehatan Secara Kolaboratif

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong pembangunan sektor kesehatan secara kolaboratif untuk mewujudkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah.

    Salah satu keberhasilan nyata adalah penanganan stunting di Kabupaten Lamongan. Melalui kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lamongan, TP PKK, dan stakeholder lainnya, angka stunting berhasil ditekan dari 27,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 9,4 persen pada 2024.

    “Pemkab Lamongan selalu merealisasikan program pemerintah pusat dan memiliki program prioritas untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Semua realisasi digarap secara kolaborasi agar berlangsung cepat dan tepat,” ujar Yuhronur dalam Sarasehan Kesehatan Hari Bakti IDI Cabang Lamongan di Aula Pemkab Lamongan, Jumat (23/5/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menambahkan, indeks kesehatan Lamongan mencapai angka 0,843 pada 2024, dari skala 0 sampai 1. Sementara angka harapan hidup masyarakat Lamongan juga mengalami peningkatan menjadi 73,22 tahun.

    Komitmen pembangunan kesehatan di Lamongan diwujudkan melalui program unggulan Lamongan Sehat. Salah satu inovasinya adalah Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku), yang telah memberikan layanan kepada 5.131 keluarga.

    “Capaian yang sudah berhasil kita wujudkan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, salah satunya dengan menambah kapasitas tenaga kesehatan. Mindset yang baik dari tenaga kesehatan akan berdampak positif pada kualitas layanan,” jelasnya.

    Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya sinergi antara IDI dan Pemkab Lamongan. Ia mendorong penyusunan peta penugasan dokter untuk menjangkau seluruh wilayah Lamongan secara merata.

    “Sehingga di seluruh wilayah Lamongan terdapat dokter. Hal tersebut akan mendekatkan pelayanan kesehatan,” tegas Adib. [fak/beq]

  • Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya pelantikan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati Magetan dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Khofifah lantas mengingatkan, selain program yang sesuai dengan janji kampanye, program pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan baik.

    Dia menegaskan bahwa seluruh proses demokrasi telah dilalui sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan.

    “Seluruh proses demokrasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan penantian terbitnya SK dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara resmi,” ujar Khofifah saat memberi sambutan dalam acara pelantikan, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah mengakui bahwa proses menjelang pelantikan berlangsung dinamis. SK pengangkatan baru diterima jelang waktu Magrib sehari sebelumnya, sehingga gladi bersih pelantikan harus dilakukan di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak membuat proses dapat berjalan lancar.

    Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di Magetan, mengingat masa jabatan yang telah berjalan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sedang dalam pembahasan.

    “Kita harus mulai berlari, karena RPJMD sudah berjalan. Saya harap Bupati dan Wakil Bupati segera mengintegrasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye ke dalam RPJMD dan RKPD, lalu ke RAPBD. Sinkronisasi dengan DPRD juga penting agar pembangunan dapat segera bergerak,” jelasnya.

    Khofifah juga menekankan pentingnya keterlibatan Magetan dalam tiga program prioritas nasional yang tengah dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur: MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), dan SR (Sekolah Rakyat). Ia berharap Magetan bisa menjadi salah satu daerah peluncuran Koperasi Merah Putih pada Hari Koperasi 12 Juli mendatang.

    “Segera kawal Musdes, sosialisasi, dan sertifikasi koperasi-koperasi Merah Putih. Pemetaan unit-unit usaha harus dilakukan secara detail oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ini akan sinergi dengan program PKK, Posyandu, serta Dekranasda,” tambah Khofifah.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi kader Posyandu yang telah membantu menurunkan angka stunting di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Magetan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di Magetan.

    “Insya Allah, dedikasi dan kerja keras panjenengan menjadi amal jariyah yang memperkuat pembangunan Magetan,” pungkas Khofifah. [fiq/ted]