Xcloud.id

Kasus: stunting

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita & Ibu Hamil di Era Jokowi

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita & Ibu Hamil di Era Jokowi

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan terkait pemberian makanan tambahan (PMT) balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Ini pengadaan makanan tambahan bayi dan ibu hamil. Clue-nya apa? Clue-nya adalah makanan tambahan bayi dan ibu hamil. Itu TPK (tindak pidana korupsi) terkait itu, masih lidik ya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 17 Juli 2025.

    Namun demikian, karena masih tahap penyelidikan, kata Asep, pihaknya belum bisa merinci perkara dimaksud.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, penyelidikan ini sudah dilakukan sejak 7 Maret 2024 lalu. Perkara ini tempusnya terjadi pada 2016-2020.

    PMT untuk ibu hamil dan bayi merupakan upaya untuk meningkatkan status gizi mereka sehingga mengurangi angka stunting atau tengkes. Bentuknya bisa berupa biskuit, susu, telur, maupun makanan bergizi lainnya.

    Adapun Ketua KPK, Setyo Budiyanto pernah menyinggung soal pemberian biskuit maupun susu yang dilakukan pemerintah ternyata belum efektif. Ketika itu, dia mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian terhadap program makan bergizi gratis (MBG) supaya penurunan stunting bisa maksimal.

    “Dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak,” kata Setyo Budiyanto pada Rabu 5 Maret 2025.

    Saat itu, Setyo menerangkan bahwa, anak atau ibu hamil lebih banyak menerima biskuit daripada susu dalam program pemerintah sebelumnya. Sehingga, kajian KPK menyebut pemberian itu tidak efektif dan diharap tak berulang dalam program makan bergizi gratis.

    Untuk itu kata Setyo BGN harus melakukan kajian, sehingga para penerima manfaat dapat gizi yang dibutuhkan.

    “Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” pungkas Setyo.

  • Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja

    Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja

    Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pakar Bidang Gizi dari
    Badan Gizi Nasional
    (
    BGN
    ), Ikeu Tanziha, mengatakan bahwa Program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) telah meningkatkan
    Indeks Massa Tubuh
    (IMT) pada anak-anak dan remaja di sejumlah daerah penerima MBG.
    “Hasil pemantauan selama 15 minggu pelaksanaan program di Kota Bogor menunjukkan adanya peningkatan rata-rata IMT menurut umur,” kata Ikeu dalam keterangan resmi, Rabu (16/7/2025).
    “Hal serupa juga terjadi di Aceh, di mana status gizi siswa sekolah dasar penerima Program MBG menunjukkan perbaikan ke arah status gizi yang lebih baik,” lanjut Ikeu.
    IMT adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan.
    IMT dapat digunakan untuk memperkirakan apakah seseorang memiliki berat badan kurang, normal, berlebih, atau obesitas.
    Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah gizi, terutama stunting, pada anak-anak dan ibu hamil/menyusui.
    Melalui Program MBG, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara langsung, baik di sekolah maupun bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
    Ikeu menegaskan, masalah gizi tidak hanya menjadi tantangan nasional, tetapi juga isu global.
    Organisasi-organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF telah menetapkan enam target global untuk menanggulangi permasalahan gizi, yakni:

    1. Penurunan prevalensi stunting

    2. Penurunan prevalensi anemia

    3. Penurunan prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR)

    4. Penurunan prevalensi kelebihan berat badan (overweight)

    5. Peningkatan pemberian ASI eksklusif

    6. Penurunan prevalensi wasting (kurus akibat gizi buruk akut).
    “Di Indonesia, anak-anak masih menghadapi tantangan besar berupa Triple Burden of Malnutrition atau tiga beban gizi,” jelasnya.
    Kondisi ini terjadi ketika suatu daerah secara bersamaan menghadapi undernutrition (gizi kurang), overnutrition (gizi lebih/obesitas), micronutrient Deficiency (kekurangan zat gizi mikro).
    Meski demikian, berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi mulai menunjukkan hasil positif.
    Data BGN menunjukkan prevalensi stunting menurun dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 14,8 persen pada tahun 2024.
    Begitu juga dengan prevalensi wasting yang turun dari 8,5 persen menjadi 7,4 persen pada periode yang sama.
    “Karena itu, kita harus terus mengupayakan penurunan permasalahan gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan Indonesia Maju 2045,” kata dia.
    “Intervensi harus dilakukan sepanjang siklus kehidupan, dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui (untuk meningkatkan kualitas ASI), hingga pada anak balita dan remaja,” tambah Ikeu.
    Ia juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
    Masa ini disebut sebagai “periode emas” dalam menentukan status gizi dan tumbuh kembang anak ke depan.
    “Karena itu, BGN sangat menaruh perhatian pada kelompok ini. Salah satu sasaran utama penerima makanan bergizi adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dalam 1.000 hari pertama mereka,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie Samakan Pembentukan Kopdes dengan Era Covid: Tak Ada Pengalaman

    Budi Arie Samakan Pembentukan Kopdes dengan Era Covid: Tak Ada Pengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menganalogikan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sama seperti penanganan kasus Covid-19 yang pernah menghantam dunia pada beberapa tahun lalu.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengaku, pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih merupakan perpaduan antara insting dan teknokrasi lantaran tak ada pengalaman yang mendasari pembentukan ini.

    “Ini [Kopdes Merah Putih] sama kayak Covid, enggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi, ini setengah-setengah nih, karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana di bukunya? Kan enggak ada,” kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Terlebih, Budi menuturkan bahwa tidak ada acuan alias benchmark di dunia dalam membentuk 80.000 Kopdes Merah Putih. Untuk itu, dia menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan sejarah baru.

    “Kalau ngomong teorinya, ada enggak teorinya? Saya juga enggak tahu karena belum adapun satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia,” terangnya.

    Adapun, dalam hal pengelolaannya, Budi menuturkan bahwa Kopdes Merah Putih akan diimplementasikan melalui pendekatan bottom-up, meski idenya berdasar pada top-down. Pasalnya, kata dia, kopdes akan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa.

    Budi optimistis kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih akan berdampak positif terhadap ekonomi desa. Menurutnya, dalam 5 tahun ke depan, kopdes bisa menjadi alat ukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk mengentaskan angka stunting.

    Budi mengklaim bahwa saat ini Kemenkop dan kementerian/lembaga melalui satuan tugas (satgas) tengah mempertajam indikator dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa.

    “Misalnya, berapa kemiskinan ekstrem, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat, terukur, dan terdampak termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi-potensi kerawanan,” imbuhnya.

    Berdasarkan catatan Kemenkop, per 9 Juli 2025 pukul 08.30 WIB, menunjukkan sebanyak 77.086 atau 95,69% Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum. Sementara itu, 80.560 desa/kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Di sisi lain, Kemenkop juga telah merumuskan peta jalan (roadmap) Kopdes Merah Putih selama periode 2025–2029. Budi menuturkan bahwa pembentukan Kopdes dirancang secara bertahap dari tahun ke tahun.

    Pada 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih dimulai dengan pembentukan badan hukum/kelembagaan koperasi, pembangunan sarana dan pengoperasian, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi.

    Setahun kemudian, akan dilakukan pembangunan sarana dan pengoperasian lanjutan, digitalisasi, konsolidasi jaringan, dan pengembangan hilirisasi produk/komoditas. Pada 2027, Kopdes Merah Putih akan dilakukan konsolidasi jaringan hingga pengembangan produk unggulan ekspor.

    Selanjutnya, hilirisasi dan integrasi produk Kopdes Merah Putih ketahanan pangan regional/lokal melalui jaringan provinsi dan kabupaten/kota, serta ekspor produk/komoditas hasil jaringan akan dilakukan pada 2028 mendatang.

    Pada akhirnya, Budi menuturkan bahwa peta jalan Kopdes Merah Putih akan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa, pondasi ketahanan pangan, dan poros pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029.

    “Tahun 2027, koperasi akan mulai masuk di tahap konsolidasi jaringan dan realisasi produk, di tahun 2028 pada pengembangan produk unggulan ekspor, dan tahun 2029 kita menargetkan hadirnya pilar ekonomi desa dengan koperasi sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

  • Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum pernah terbentuk di negara manapun. Dalam proses pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini, pemerintah mengandalkan intuisi dan teknokrasi.

    “Kalau ngomong teorinya ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu karena belum ada satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia,” kata Budi Arie dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lalu Budi Arie menyamakan penanganan program tersebut dengan pandemi COVID-19, di mana pemerintah juga tidak mempunyai pengalaman. Adapun insting yang dimaksud Budi Arie merujuk pada intuisi. Intuisi inilah, lanjut Budi Arie, yang dapat melihat serta menganalisis keputusan yang benar dan salah.

    Adapun pengelolaan Kopdeskel Merah Putih ini diimplementasikan dengan sistem bottom up, meskipun idenya top down. Sebab, program tersebut masih melibatkan masyarakat desa dalam pembentukannya.

    “Ini sama kayak Covid nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi setengah-setengah. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana di bukunya kan nggak ada sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting separuh teknokrasi,” jelas Budi Arie.

    Budi Arie menerangkan Kopdeskel Merah Putih tidak patokan atau tolak ukur. Untuk itu, saat ini Satgas Pembentukan Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah mematok serta mengukur dampak positif dari program tersebut.

    “Kalau Kementerian Koperasi dan juga semua Kementerian lembaga yang berada dalam Satgas Koperasi Merah Putih ini punya indikator-indikator yang sedang pertajam. Misalnya berapa kemiskinan ekstrem, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat terukur dan terdampak, termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi-potensi kerawanan,” jelas Budi Arie.

    Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    (rea/kil)

  • Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur Bandung 9 Juli 2025

    Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur Bandung 9 Juli 2025

    Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur
    Editor
    KOMPAS.com
    – Siapa sangka, seorang jenderal penerbang yang terbiasa menembus langit dalam kokpit pesawat tempur kini sibuk di tengah kepulan asap dapur, mengawal puluhan ribu tenaga gizi dan pangan demi anak-anak Indonesia.
    Dialah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal, sosok di balik program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang kini tengah dikebut pemerintah.
    Berbekal disiplin dan ketelitian ala militer, Samsul Rizal mengawal proyek besar pengaderan 30.000 tenaga Sanitarian, Pangan, Pertanian, dan Gizi Indonesia (SPPI) yang disiapkan untuk memenuhi target pelayanan gizi nasional.
    “Dari langit ke dapur, tapi prinsipnya sama: pengabdian untuk bangsa,” ujar pria yang pernah menjadi instruktur di sekolah tempur elite Fighter Weapons Instructor ini.
    Di antara deru jet tempur dan strategi militer, nama Marsekal Madya TNI Samsul Rizal kini berkumandang dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar kisah heroik seorang pilot F-5 Tiger yang gagah berani di angkasa, melainkan potret seorang “Jenderal Dapur” yang dengan penuh dedikasi mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia Makmur.
    Prajurit peraih Adhi Makayasa ini memiliki segudang pengalaman strategis di kancah militer: dari Komandan Flight A Skadron Udara 15, Komandan Skadron Buru Sergap (Skadud 14), hingga Pangkoopsud III yang mengawal wilayah udara Indonesia timur.
    Ia juga pernah menjabat Komandan Seskoau, Aspers Panglima TNI, dan Dansesko TNI — posisi-posisi puncak yang menuntut kepemimpinan sekaligus pemikiran strategis tingkat tinggi.
    Kini, ia bekerja dalam pengabdian yang lebih membumi: mengawal program MBG di Universitas Pertahanan sebagai Wakil Ketua Penyelenggara SPPI.
    Ia tak hanya memimpin dari balik meja, tetapi terjun melayani langsung ke masyarakat — berkolaborasi dengan pesantren, sekolah, akademisi, dan pelaku usaha daerah untuk memastikan sinergi program berjalan efektif.
    Kiprah Jenderal Samsul bukan sekadar administratif. Ia hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pendekatan spiritual, sosial, dan praktis.
    Dari berjamaah shalawat bersama ulama dan santri, meninjau lahan pertanian, peternakan, hingga memastikan dapur-dapur MBG berjalan optimal, semua ia lakukan dengan penuh totalitas.
    Julukan “Jenderal Dapur” begitu melekat karena ia tak hanya menggagas, tapi juga mengawal langsung: memastikan setiap hidangan bergizi sampai ke tangan anak-anak di sekolah, santri di pesantren, hingga warga di pelosok.
    “Kalau dulu saya membela negara dari udara, sekarang saya membela dari dapur. Esensinya tetap sama: untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera,” ujarnya saat bertemu dengan
    Kompas.com
    di sebuah hotel di Kuningan, Jawa Barat, Selasa pagi (8/7/2025).
    Dalam menjalankan tugasnya sebagai
    mission commander
    di langit, Samsul Rizal terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Ia menyusun skenario tempur yang kompleks, memimpin misi udara dengan hingga 40 pesawat terlibat.
    Kini, ketelitian dan kecepatan itu ia bawa ke medan baru — menyusun strategi nasional peningkatan gizi, pengentasan stunting, dan pemberdayaan SDM lokal.
    Program SPPI yang ia jalankan melibatkan 30.000 sarjana dari berbagai bidang yang akan dilatih dan disiapkan menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan MBG.
    “Dari dapur inilah kita bangun ketahanan bangsa, mulai dari perut rakyat,” katanya.
    Samsul menegaskan pentingnya bagi setiap pihak yang telah diberi amanah oleh negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, totalitas, dan tanggung jawab moral demi menyukseskan ide besar Presiden Prabowo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Ia mengajak seluruh pelaksana program agar bekerja dengan sikap mental yang tegak lurus—tidak menyimpang dari nilai-nilai moral, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tetap fokus pada tujuan utama: memastikan anak-anak Indonesia mendapat akses gizi yang layak demi masa depan bangsa.
    Namun, di lapangan masih ditemukan dinamika yang tidak sejalan dengan semangat tersebut.
    “Kami temukan ada oknum yang seharusnya melayani calon pengelola dapur mandiri dengan baik, malah justru mempersulit. Bahkan, mereka terindikasi menyusun skenario untuk keuntungan pribadi. Ini jelas mencederai semangat program dan bertentangan langsung dengan arahan Presiden Prabowo, yang menekankan bahwa MBG harus dijalankan secara bersih, amanah, dan profesional,” ujar Samsul Rizal.
    Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen moral dan profesionalisme para pelaksana.
    “Program ini bukan sekadar proyek, tapi amanah besar yang menyangkut masa depan generasi penerus. Maka, tidak boleh ada ruang untuk perilaku menyimpang. Kita semua harus berdiri tegak lurus, bekerja sepenuh hati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandasnya.
    Bagi Samsul Rizal, strategi adalah napas perjuangan. Ia memahami bahwa ketahanan bangsa tak hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari stabilitas pangan dan kesejahteraan rakyat. Maka, dari langit yang penuh ancaman, kini ia turun ke bumi yang penuh harapan.
    “Sentuhannya saja yang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama: Indonesia Makmur,” ujarnya.
    Dengan penghayatan spiritual, ketegasan militer, dan sentuhan kemanusiaan, Marsekal Madya TNI Samsul Rizal menunjukkan bahwa pengabdian tidak mengenal batas profesi.
    Dari ruang kendali pesawat tempur hingga dapur rakyat, ia setia menjaga cita-cita bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti rencana anggaran BPOM tahun 2026 yang mengalami penurunan drastis hingga 55,47 persen, sebuah kondisi yang dinilai sangat berisiko terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan nasional.

    Pemotongan anggaran melalui mekanisme automatic adjustment menyebabkan alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan tahun 2026 hanya tersisa Rp 99.095.715.000 dari total pagu Rp 1.641.678.000.000, atau hanya 57,14 persen dari pagu setelah penyesuaian.

    Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan dukungan kuat kepada BPOM agar anggarannya minimal tetap sama seperti tahun 2025. Ia menilai bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, dan zat berbahaya bukan sekadar fungsi teknis, melainkan bagian integral dari perlindungan kesehatan rakyat.

    “Kami tidak ingin pengawasan terhadap makanan dan obat dikorbankan karena anggaran yang tidak memadai. BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan rakyat bukan sekadar urusan administrasi,” tegas Hj. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Kami akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. BPOM tidak akan mengendurkan semangat untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk berisiko,” ujar Taruna Ikrar.

    Lebih lanjut, Taruna Ikrar juga menegaskan BPOM akan mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis, yang merupakan prioritas Pemerintah dalam mencetak generasi sehat dan bebas stunting. Dalam program tersebut, BPOM memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan bahan pangan sejak dari hulu hingga ke tangan anak-anak Indonesia.

    “Kami mengawal kualitas dan keamanan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah amanah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan yang sehat, aman, dan bergizi,” kata dia.

    Sebagai bentuk nyata dukungan politik, Komisi IX DPR RI dalam RDP menyepakati usulan tambahan anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.437.938.387.000 (lima triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Usulan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

    (kna/up)

  • Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun

    Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (tengah) (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,14 triliun untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Total yang kami usulkan untuk tambahan adalah sebesar Rp3,14 triliun, sehingga diharapkan tahun anggaran 2026 itu adalah 6,39 triliun
    triliun,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyampaikan pagu indikatif Kemendagri sebesar Rp 3,24 triliun. Tito menyebut pagu indikatif tersebut turun 32,30 persen atau sekitar Rp 1,54 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni sebesar Rp4,79 triliun

    Tito menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga poin.

    Pertama untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden di daerah sebesar Rp.1.853.507.546.000. Anggaran tersebut diantaranya untuk dukungan pertumbuhan konomi, pengendalian inflasi, Koperasi Merah Putih, Pembangunan 3 Juta Rumah, penurunan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional penugasan Kemendagri yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 sebesar Rp.786.984.014.000, diantaranya untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas, pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.

    Yang ketiga adalah belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda sebesar Rp.505.440.119.000, diantaranya untuk pengadaan bahan makan praja, Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP), seleksi anggota penyelenggara pemilu, dan pemenuhan kekurangan belanja operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

    Tito berharap DPR dan Kementerian Keuangan dapat menyetujui usulan penambahan anggaran tersebut.

    “Oleh karena itu kami dengan segala kerendahan hati memohon dan menyampaikan usulan tambahan anggaran baik kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini untuk mendapatkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Komisi II DPR RI,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Keluarga Miskin Harus Tetap Bisa Sekolah-Dapat Akses Kesehatan

    Keluarga Miskin Harus Tetap Bisa Sekolah-Dapat Akses Kesehatan

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu Pramono menekankan bahwa semua keluarga berhak mendapat akses pendidikan hingga kesehatan.

    “Saya merasa dalam keluarga-keluarga yang kurang beruntung harus diberikan ruang kesempatan untuk bisa anaknya meraih pendidikan setinggi mungkin,” kata Pramono Anung dalam sambutannya, Minggu (6/7/2025).

    Untuk itu, Pramono menuturkan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) harus diberikan tepat sasaran. Program itu diharapkan mampi mendorong anak-anak yang kurang beruntung bisa berkuliah hingga program doktoral.

    “Bagi anak-anak dengan IPK atau indeks prestasi yang baik diberikan kesempatan sepenuhnya untuk bisa sampai S3 bergelar doktor.Agar apa? Agar bisa memutus garis ketidakberuntungan dalam keluarga,” tegas dia.

    Pramono mengaku telah melihat banyak keluarga di Jakarta yang kesulitan menebus ijazahnya di tingkat SD-SMA. Untuk itu Pemprov melakukan pemutihan ijazah.

    Pram melanjutkan, hadir di acara peringatan Hari Keluarga Nasional ini begitu menyentuh hatinya. Pram mengakui masih banyak pekerjaan rumah di Jakarta yang harus diselesaikan.

    “Dan saya melihat Jakarta ini dalam berbagai persoalan menyangkut keluarga, di lapangan memang masih banyak yang perlu diselesaikan, terutama untuk mendorong bagi keluarga yang belum beruntung bisa bersekolah, bisa mendapatkan kesehatan yang baik, bisa mendapatkan kehidupan yang layak,” kata dia kepada wartawan

    Pramono menjelaskan, upaya menurunkan angka stunting di Jakarta memerlukan program yang tepat. Dia menyebut keluarga yang terkena stunting harus ditangani dengan memberikan akses air bersih dan makanan bergizi.

    “kata kuncinya adalah bagaimana warga, keluarga yang terkena stunting itu bisa mendapatkan akses air bersih, makanan bergizi, kemudian juga pendidikan yang lebih baik. Jadi itu tiga hal itu yang paling utama dan terutama,” jelas dia.

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Bandung, Beritasatu.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan lembaga penyiaran sebagai bagian dari upaya membangun Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan video yang ditayangkan pada acara Sarasehan Penyiaran: Sambung Rasa Wali Kota Bandung dengan Lembaga Penyiaran, Kamis malam (3/7/2025) di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung.

    “Saya sangat berharap 77 lembaga penyiaran di Kota Bandung, baik TV maupun radio, terus berkolaborasi membangun kota ini jadi lebih baik,” kata Farhan.

    Farhan menegaskan, media memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan solusi untuk permasalahan kota.

    Ia menyebutkan isu-isu penting seperti kemacetan, sampah, stunting, hingga kriminalitas, hanya bisa diatasi lewat kerja sama multipihak, termasuk lembaga penyiaran.

    “Kita butuh media untuk menyuarakan program-program pemerintah kota. Kolaborasi ini penting demi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Meski berhalangan hadir langsung karena harus menghadiri acara di Kementerian Keuangan, Farhan memastikan bahwa dukungannya terhadap insan penyiaran tidak akan surut.

    Farhan yang memiliki latar belakang sebagai insan penyiaran dan pernah duduk di Komisi I DPR RI, menyadari tantangan yang dihadapi oleh media tradisional.

    Disrupsi teknologi dan dominasi platform digital telah menciptakan persaingan tidak seimbang bagi radio dan televisi konvensional.

    “Saya tahu betapa berat perjuangan media konvensional saat ini. Karena itu, pemerintah perlu hadir sebagai mitra,” ujar Farhan.

    Ketua KPID Jawa Barat Dr Adiyana Slamet mengapresiasi komitmen Wali Kota dan menyebut sarasehan ini sebagai langkah strategis untuk menjembatani komunikasi antara lembaga penyiaran dan pemerintah.

    “Lembaga penyiaran bukan kompetitor, tetapi mitra satu sama lain. Kolaborasi adalah kunci untuk bertahan di tengah tekanan digital,” ungkapnya.

    Adiyana juga menyampaikan rencana untuk membuka komunikasi lebih luas dengan kepala daerah lain melalui roadshow, demi memperkuat posisi lembaga penyiaran lokal.

    Acara sarasehan ini menjadi titik awal penting bagi kolaborasi antara pemerintah kota dan media. Komitmen dari seorang wali kota yang memahami dunia penyiaran diharapkan bisa menjadi angin segar untuk masa depan media lokal di Bandung.

    “Saya ingin sambung rasa ini tidak hanya jadi pertemuan sesaat, tetapi menjadi gerakan membangun Bandung lebih baik bersama-sama,” tutupnya.

  • Pramono soroti masalah air bersih untuk mandi di Pulau Kelapa

    Pramono soroti masalah air bersih untuk mandi di Pulau Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti persoalan yang masih dihadapi oleh warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, salah satunya ketersediaan air bersih untuk mandi.

    “Ketika saya bertanya kepada warga apa yang menjadi problem utama, kalau dari berbagai warga yang menyampaikan, yang pertama adalah air untuk mandi,” kata Pramono saat dijumpai di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jumat.

    Pramono menjelaskan, terkait air minum sudah disiapkan secara baik oleh Dinas Sumber Daya Air dan PAM JAYA.

    Namun untuk mandi, kata Pramono, hal ini masih menjadi persoalan. Untuk itu, Pramono pun telah meminta Bupati setempat untuk segera mengusulkan perbaikan fasilitas mandi yang ada di pulau itu.

    “Supaya segera ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air. Sebenarnya simple, tetapi kalau tidak ditangani ya enggak akan ada progresnya,” katanya.

    Pramono menjelaskan, air mandi di pulau tersebut memang harus dari air laut, kemudian air tersebut diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan air yang bersih untuk mandi.

    Sayangnya, proses tersebut kini sedang mengalami kerusakan. Seorang warga mengeluhkan kepada Pramono, kerusakannya telah terjadi kurang lebih satu bulan lamanya.

    “Maka saya tadi sampaikan juga kepada Pak Bupati untuk segera mengusulkan untuk ini ditangani. Biasanya kalau gubernurnya datang dan ini menjadi concern gubernur, pasti ditangani,” kata Pramono.

    Terkait fasilitas lain di pulau tersebut, salah satunya fasilitas kesehatan, Pramono mengatakan ketersediaannya sudah cukup baik.

    Bahkan, Pulau Kelapa memiliki kapal pelayanan kesehatan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) yang dilengkapi dengan berbagai alat-alat kesehatan termasuk alat operasi ringan.

    “Dan yang paling istimewa adalah hampir semua mata anak-anak di Pulau Kelapa jauh lebih bagus daripada mata anak-anak di daratan. Karena rata-rata makan ikan,” kata Pramono.

    Kendati demikian, dia menambahkan persoalan stunting (tengkes) di Pulau Kelapa juga perlu ditangani.

    Pramono pun berjanji, persoalan-persoalan yang ia temui usai meninjau Pulau Kelapa akan segera ditangani oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.