Kasus: stunting

  • Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang penghujung tahun 2025, Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang kian terasa. Beragam pembangunan dikerjakan serempak, tantangan kota perlahan diurai, dan dinamika politik lokal berjalan relatif stabil.

    Di tengah momentum tersebut, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, membuka catatan akhir tahunnya. Lewat perbincangan panjang, dia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah kota, hingga loyalitas politik koalisi.

    Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

    Fondasi pembangunan yang kuat menjadi penentu kemampuan Surabaya menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara.

    Tanya:
    Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sejauh ini, berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasi dengan baik dalam APBD, kita melihat adanya goodwill pemimpin untuk membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan perencanaan kota yang dibuat sedetail mungkin agar saling terkoneksi.

    Dengan demikian, Surabaya benar-benar siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan berperan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.”

    Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

    Banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan lama dengan tantangan penyelesaian yang tidak sederhana, sehingga membutuhkan langkah fundamental dari pemerintah kota.

    Tanya:
    Soal penanganan banjir dan kemacetan, apakah sejauh ini sudah cukup?

    Arif Fathoni:
    “Problem perkotaan memang selalu berkutat pada banjir dan kemacetan. Jika melihat postur APBD, anggaran penanggulangan banjir cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending bidang pendidikan. Saluran diperbaiki, rumah pompa diperbanyak.

    Dulu, saluran air tidak saling terkoneksi karena perencanaan yang parsial. Sekarang diperbaiki agar air dapat mengalir hingga ke laut. Memang, saat hujan deras di beberapa titik masih terjadi genangan, namun setelah infrastruktur pengendalian banjir selesai pada 2026, genangan dapat diatasi lebih baik pada 2027.”

    Tanya:
    Saat hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Bagaimana pandangan Anda?

    Arif Fathoni:
    “Secara geografis Surabaya berada di wilayah hilir sungai-sungai dari daerah lain. Kita juga menghadapi persoalan rob. Karena itu, membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai menjadi keharusan.

    Pemerintah membangun infrastrukturnya, sementara DLH perlu berkolaborasi dengan pegiat media sosial untuk menggugah kesadaran publik. Jika hanya imbauan pemerintah, sering dianggap angin lalu. Tapi jika digelorakan dari masyarakat sendiri, warga Surabaya bisa menjadi pagar ayu penjaga sungai.

    Dengan begitu, penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu kita.”

    Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

    Pertumbuhan kendaraan membuat kemacetan semakin kompleks, sehingga kehadiran transportasi publik menjadi penanda penting perubahan perilaku mobilitas warga.

    Tanya:
    Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah jalan?

    Arif Fathoni:
    “Membangun jalan baru tetap diperlukan karena tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, saya melihat Wali Kota juga membangun transportasi publik terintegrasi melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

    Pemerintah tidak bisa memaksa warga naik transportasi publik. Tugas pemerintah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi agar warga beralih dengan sendirinya.”

    SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial Pembangunan

    Di luar infrastruktur fisik, pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas hidup warga Surabaya.

    Tanya:
    Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?

    Arif Fathoni:
    “Pemkot menerima banyak apresiasi dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga melampaui rata-rata nasional.

    Beasiswa diperluas untuk pelajar SMA maupun mahasiswa. Program dandan omah juga ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai ajaran bahwa baitii jannati. Dari rumah yang layak, lahir generasi unggul masa depan.”

    Pemerataan Kesehatan

    Pemerintah kota juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD baru.

    Tanya:
    Bagaimana dengan peningkatan layanan kesehatan?

    Arif Fathoni:
    “Pembangunan RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan bagian dari pemerataan layanan. Tinggal penyetaraan akreditasi dengan RSUD Soewandhie.

    Saya harap RS Surabaya Selatan bisa dibangun pada 2027 dan RS Surabaya Utara pada 2028 agar semua zona kota terlayani.”

    Loyalitas Politik Golkar

    Golkar memilih sikap konsisten mengawal pemerintahan Eri–Armuji.

    Tanya:
    Golkar kerap disebut sebagai partai yang selalu mengapresiasi kepemimpinan Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Pendapat seperti itu sah-sah saja. Sebagai kader Golkar, kami memegang Ikrar Panca Bhakti, salah satunya setia kawan. Dalam Pilkada 2024, Golkar mengusung Eri–Armuji, maka menjadi kewajiban kami mengawal visi misi mereka.

    Koalisi menurut Golkar bukan soal senang lalu mendekat dan susah lalu menjauh.”

    Tanya:
    Apakah Golkar pernah mengkritik Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sering, tapi dalam forum tertutup. Kritik agar capaian yang sudah baik bisa disempurnakan. Prinsipnya, kebaikan kawan disampaikan ke publik, kekurangannya cukup kami diskusikan internal.”

    Regenerasi Golkar Surabaya

    Tanya:
    Apakah kepemimpinan baru Golkar Surabaya mengubah arah koalisi?

    Arif Fathoni:
    “Secara fundamental tidak. Hubungan Wali Kota dengan dr. Akmarawita Kadir juga baik. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing, namun komitmen Golkar tetap sama.”

    Tanya:
    Bagaimana membagi peran sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Golkar Jatim?

    Arif Fathoni:
    “Di Surabaya saya mengikuti arahan Ketua DPD Golkar Kota. Di tingkat Jawa Timur, saya fokus membantu Ketua DPD Ali Mufti menjalankan tugas organisasi.”

    Di akhir wawancara, Arif Fathoni memandang pembangunan Surabaya dengan optimisme yang realistis. Fondasi yang dibangun hari ini menjadi bekal penting agar Surabaya naik kelas menjelang 2028, tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan yang terjaga.[asg/aje]

  • Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mengintervensi masalah gizi dan kesehatan masyarakat dengan menggelar Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Kota Kediri Semester II Tahun 2025, yang berfokus pada validitas data.

    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Kota Kediri mulai Senin (8/12/2025) hingga Selasa (9/12/2025), mengundang 20 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti materi dari narasumber Bappeda Provinsi Jawa Timur.

    Bertempat di salah satu hotel Kota Kediri, acara ini dimaksudkan untuk memberikan arahan jelas kepada OPD dalam pengisian dan pemutakhiran data, terutama yang digunakan untuk penyusunan dokumen penurunan stunting. Keberhasilan program pembangunan, khususnya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak, sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang valid dan akurat.

    Kepala Bappeda Fery Djatmiko menerangkan secara terpisah bahwa data adalah pondasi utama intervensi yang efektif. ”Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar itu hanya akan menghasilkan trial and error. Untuk itu pada semester II Tahun 2025 ini, fokus kita adalah memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran dan data layanan,” terang Fery Djatmiko.

    Data yang menjadi fokus pemutakhiran ini sangat komprehensif, mencakup data kesehatan ibu dan anak mulai dari jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga anak usia 0-59 bulan. Data layanan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang.

    Tidak hanya itu, data lingkungan dan sosial juga menjadi elemen penting, meliputi akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan jaminan kesehatan (JKN), hingga kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

    “Data-data ini yang bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, serta kecamatan dan kelurahan, akan menjadi landasan kita dalam mengevaluasi kinerja semester berjalan dan merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang,” jelasnya.

    Dalam keterangannya, Fery juga menyinggung keberhasilan Kota Kediri yang sangat membanggakan, yakni meraih juara 2 tingkat nasional dalam aksi penurunan angka stunting. Menurutnya capaian luar biasa ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama lintas sektor yang harus disyukuri dan dipertahankan, sebuah contoh nyata bagi daerah lain di Jawa Timur dan nasional.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, hingga pemerintahan kecamatan dan puskesmas yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini. Semoga ke depan angka stunting di Kota Kediri terus menurun dan ke depan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan kondisi stunting,” ujarnya.

    Ditanya perihal strategi yang telah dilakukan di balik keberhasilan tersebut, Fery mengatakan Kota Kediri memiliki sejumlah inovasi yang mendapat perhatian nasional. Salah satunya adalah program satu puskesmas satu dokter spesialis anak yang kini tengah dilirik oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, Kota Kediri juga mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data penurunan stunting.

    “Kita sudah didatangi Setwapres selaku penanggungjawab kegiatan penurunan stunting dan beliau sudah melihat sendiri pelaksanaan program tersebut dan berencana akan menerapkannya ke daerah lain,” tuturnya.

    Melalui kegiatan pendampingan ini, Fery berharap upaya konvergensi penurunan stunting semakin optimal, terarah, dan berbasis data yang valid. [nm/ted]

  • Apa yang Terjadi saat Makan 1 Butir Telur Setiap Hari? Ini Kata Ahli

    Apa yang Terjadi saat Makan 1 Butir Telur Setiap Hari? Ini Kata Ahli

    Jakarta

    Telur merupakan salah satu makanan yang paling padat nutrisi. Dalam satu butir, berbagai vitamin dan mineral penting tersimpan.

    Tak heran, banyak penelitian menunjukkan konsumsi telur setiap hari bisa membawa manfaat bagi tubuh, mulai dari kulit hingga kesehatan jantung. Dikutip dari Healthline, satu butir telur rebus ukuran besar mengandung sekitar 78 kalori, 6 gram protein, 5 gram lemak, dan berbagai mikronutrien penting.

    Dalam satu porsi tersebut, tubuh memperoleh 8 persen kebutuhan harian vitamin A, 6 persen folat, 14 persen vitamin B5, 23 persen vitamin B12, 20 persen riboflavin (B2), 7 persen fosfor, serta 28 persen selenium. Telur juga mengandung vitamin D, E, B6, kalsium, dan zinc dalam jumlah yang signifikan.

    Dikutip dari VNExpress, American Heart Association juga menyebut satu hingga dua butir telur per hari dapat menjadi pilihan sumber protein berkualitas tinggi dalam pola makan sehat. Berikut manfaat kesehatan yang didukung sains jika mengonsumsi satu telur per hari:

    1. Bikin Kenyang Lebih Lama dan Menambah Energi

    Kuning telur kaya vitamin B12, vitamin D, dan kolin merupakan nutrisi penting untuk mengubah makanan menjadi energi. Kombinasi protein dan lemak sehatnya membuat perut terasa kenyang lebih lama, dan membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari.

    2. Kulit dan Rambut Lebih Sehat

    Telur mengandung berbagai vitamin B yang penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Review di Current Nutrition Reports tahun 2020 menunjukkan asam amino esensial dalam telur dapat membantu memperbaiki warna kulit, serta memperkuat rambut dan kuku.

    3. Meningkatkan Fungsi Otak

    Tingginya kandungan kolin dalam telur berperan dalam pembentukan membran sel dan neurotransmitter. Nutrisi ini penting untuk daya ingat, suasana hati, kendali otot, hingga fungsi sistem saraf secara keseluruhan.

    4. Penglihatan Lebih Terjaga

    Kuning telur mengandung dua karotenoid, yakni lutein dan zeaxanthin, yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Penelitian yang dipublikasi di Nutrients tahun 2022 menunjukkan kedua zat ini dapat menurunkan risiko degenerasi makula terkait usia.

    5. Tulang Lebih Kuat

    Kandungan vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor. Itu merupakan dua mineral penting yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan kekuatan tulang.

    6. Berpotensi Menyehatkan Jantung

    Meski mengandung kolesterol, penelitian menunjukkan kolesterol makanan memiliki dampak minimal pada kadar kolesterol darah. Studi mencatat konsumsi hingga dua butir telur per hari tetap aman, bahkan bermanfaat bagi kesehatan jantung, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan rendah lemak.

    Telur juga mengandung kalium dan folat, dua nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan diolah dengan cara yang sehat, telur bisa menjadi makanan sederhana yang memberikan manfaat besar untuk tubuh.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Apoteker: Kekurangan Mikronutrien Jadi Akar Kasus Stunting di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • BGN Bekukan 3 SPPG di Ngawi Usai Ratusan Siswa Keracunan

    BGN Bekukan 3 SPPG di Ngawi Usai Ratusan Siswa Keracunan

    Ngawi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dibekukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah temuan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Mantingan.

    Pembekuan itu dilakukan berdasarkan rekomendasi Satgas Kabupaten yang menemukan sejumlah pelanggaran dalam tata kelola penyajian makanan.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa total sekitar 200 anak sempat mengalami gejala keracunan.

    Sebagian besar sudah membaik, namun 13 siswa masih menjalani perawatan di dua puskesmas dan satu rumah sakit. Dari jumlah tersebut, enam anak masih dalam observasi.

    “Dari 200-an itu kita lakukan penanganan. Sampai detik ini sudah berangsur membaik. Tinggal yang dirawat kurang lebih 13 anak,” kata Ony.

    Ony menjelaskan, pembekuan tiga SPPG dilakukan setelah Satgas Kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh terkait kejadian tersebut. Temuan lapangan kemudian dilaporkan kepada BGN sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi.

    Beberapa catatan evaluasi yang ditemukan Satgas meliputi:

    Pengadaan air bersih yang tidak higienis

    Prosedur penyajian makanan

    Pemilihan bahan baku

    Pengolahan dan penggunaan bumbu masak

    “Temuan itu kita laporkan ke BGN. BGN yang menetapkan sanksi, termasuk pembekuan,” ujarnya.

    Di Kabupaten Ngawi terdapat 36 SPPG yang menjalankan layanan menu bergizi gratis (MBG) untuk sekolah. Setiap SPPG kini dibatasi untuk melayani 2.000–2.500 siswa, sesuai aturan terbaru BGN.

    “Dulu ada yang melayani sampai 3.000 lebih. Sekarang rata-rata maksimal 2.500 anak-anak,” jelas Ony.

    Ia menambahkan bahwa total penerima manfaat MBG di Ngawi mencapai sekitar 120.000 penerima manfaat. Baik siswa, lansia, balita stunting, dan ibu hamil. [fiq/ted]

  • 4 Cara Tepat Menjaga Nutrisi Anak dan Lansia Saat Pemulihan Bencana

    4 Cara Tepat Menjaga Nutrisi Anak dan Lansia Saat Pemulihan Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Cara menjaga nutrisi anak dan lansia menjadi perhatian penting setelah bencana alam, karena dua kelompok ini memiliki kerentanan tinggi terhadap masalah gizi.

    Dalam situasi darurat, pemenuhan energi, karbohidrat, protein, dan lemak sering kali tidak terpenuhi. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah pangan darurat berbentuk batang (food bar), yaitu makanan padat gizi yang praktis dikonsumsi dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar di tengah keterbatasan.

    Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir bandang mampu mengganggu produksi pangan, merusak jalur distribusi, dan menurunkan akses terhadap air bersih. Kondisi ini membuat masyarakat sulit memperoleh makanan bergizi maupun sanitasi yang layak.

    Pada fase ini, risiko malanutrisi meningkat drastis, terutama pada kelompok rentan, yakni anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Kekurangan nutrisi pada anak dapat menyebabkan masalah serius, seperti stunting, wasting, atau melemahnya daya tahan tubuh.

    Sementara pada lansia, meski kebutuhan energi menurun, kebutuhan protein, vitamin, dan mineral tetap tinggi untuk menjaga fungsi tubuh, kesehatan tulang, serta massa otot.

    Oleh karena itu, pemenuhan gizi setelah bencana bukan sekadar soal makan, tetapi strategi penting untuk mempercepat pemulihan dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.

    Prinsip Dasar Nutrisi dalam Situasi Darurat dan Pascabencana

    Ahli gizi darurat menyarankan beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam cara menjaga nutrisi anak dan lansia setelah bencana:

    1. Prioritaskan kelompok rentan

    Anak-anak, bayi, ibu hamil dan menyusui, serta lansia harus menjadi prioritas dalam distribusi makanan karena mereka paling rentan mengalami malanutrisi.

    2. Pastikan kecukupan energi dan protein

    Kebutuhan dasar harian biasanya mengacu pada sekitar 2.100 kkal per orang, ditambah kebutuhan protein minimum. Fokus utama adalah memenuhi dua unsur ini agar tubuh tetap memiliki energi untuk bertahan dan pulih.

    3. Jaga keamanan pangan dan air bersih

    Pada masa krisis, kontaminasi makanan atau air sangat mudah terjadi. Kebersihan makanan, pengolahan yang tepat, dan akses air bersih sangat penting untuk mencegah penyakit seperti diare yang memperburuk kondisi gizi.

    4. Berikan intervensi gizi khusus jika diperlukan

    Jika asupan makanan tidak cukup memenuhi kebutuhan mikro maupun makronutrien, pemberian suplemen atau makanan tambahan perlu dipertimbangkan, terutama bagi anak kecil dan lansia.

    Strategi Praktis Menjaga Nutrisi Anak di Masa Pemulihan Bencana

    1. Pertahankan ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan

    World Health Organization (WHO) menegaskan menyusui tetap menjadi sumber nutrisi terbaik selama situasi darurat. ASI mengandung energi, nutrisi penting, dan antibodi yang melindungi bayi dari infeksi.

    2. Berikan MPASI bergizi untuk bayi di atas 6 bulan

    Gunakan makanan lunak yang mudah dicerna, seperti puree, bubur, dan makanan kecil bergizi. Pilihan ini cocok ketika fasilitas memasak terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi anak.

    3. Pastikan distribusi makanan bergizi atau tambahan gizi

    Dalam kondisi krisis, bantuan makanan sebaiknya mencakup energi, protein, dan jika mungkin zat gizi mikro. Makanan tambahan untuk balita sangat membantu mencegah wasting atau underweight.

    4. Jaga kebersihan air dan alat makan anak

    Gunakan air matang atau air kemasan untuk menyiapkan makanan anak dan membersihkan peralatan makan. Langkah ini penting untuk mencegah diare dan infeksi.

    Strategi Menjaga Nutrisi Lansia dan Dewasa Rentan

    Untuk lansia, cara menjaga nutrisi memiliki fokus berbeda dibanding anak-anak:

    1. Berikan makanan mudah dicerna namun bergizi seimbang

    Walau kebutuhan energi menurun, lansia tetap membutuhkan protein dan mikronutrien penting, seperti vitamin D, kalsium, dan mineral lain untuk menjaga fungsi tubuh.

    2. Batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh

    Makanan bantuan atau makanan olahan kadang tinggi garam dan lemak. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi, gangguan jantung, dan komplikasi kesehatan lainnya.

    3. Pastikan hidrasi yang cukup

    Lansia harus mendapat minimal 1 liter air bersih per hari untuk menjaga fungsi organ, mencegah dehidrasi, dan menurunkan risiko komplikasi.

    4. Pantau kondisi kesehatan dan status gizi

    Pengecekan berkala sangat penting untuk mendeteksi anemia, malanutrisi, atau masalah kesehatan lain sehingga intervensi dapat dilakukan sejak dini.

    Anak membutuhkan nutrisi untuk tumbuh, sedangkan lansia memerlukan nutrisi untuk mempertahankan kesehatannya. Oleh karena itu, kedua kelompok ini mengalami risiko terbesar ketika akses pangan terganggu.

    Dampak malanutrisi pascabencana dapat berlangsung jangka panjang, mulai dari stunting, melemahnya imun tubuh, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis.

    Dengan memahami cara menjaga nutrisi anak dan lansia dalam masa pascabencana serta menerapkan prinsip dasar pemenuhan gizi darurat, keluarga dan komunitas dapat membantu mencegah malanutrisi dan mempercepat proses pemulihan.

  • Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan

    Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, meluncurkan program nasional ‘Lanjut Usia Berdaya’ (Sidaya), di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan diikuti 34 provinsi secara daring, Kamis (4/12/2025).

    Program ini diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna meningkatkan kualitas hidup lansia menuju lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif).

    Wihaji menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengenai penduduk lanjut usia, menyebutkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia mencapai 12 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Hal ini berarti Indonesia telah memasuki era penduduk menua (aging population) karena jumlah penduduk lansia melebihi angka 10 persen,” ujarnya.

    Fenomena aging population ini dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi, yakni lansia dipandang sebagai kontributor pembangunan, apabila lansia memiliki produktivitas bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

    Namun faktanya, kata Wihaji, berdasarkan data BPS 2024, sekitar dua dari lima, atau 42,81 persen lansia, mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, dengan angka morbiditas sebesar 20,71 persen.

    “Maka, tugas besar untuk mewujudkan lansia SMART tidak dapat hanya dilakukan oleh Kemendukbangga, tapi juga harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dilakukan dalam bentuk pentahelix dengan integrasi dan sumbangsih secara konkret melalui program Sidaya,” tuturnya.

    Wihaji menjelaskan, Sidaya adalah lansia tangguh yang sehat, produktif, merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya.

    “Sidaya juga merupakan bentuk pendampingan bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor,” kata Wihaji.

    Dalam rangkaian peluncuran Sidaya, Menteri Wihaji secara simbolis menyerahkan alat bantu lansia, menyaksikan wisuda Sekolah Lansia, dan melakukan diskusi interaktif serta mengunjungi booth kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra), pameran program dan gelar dagang lansia entrepreneur, pelayanan kesehatan bagi lansia, dan bilik konseling.

    Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan untuk mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemkab Lamongan memiliki 474 Kampung KB, yang terdiri dari 234 desa dasar, 118 desa berkembang, 36 desa mandiri dan 86 desa berkelanjutan.

    “Semua ini berkat dedikasi kader KB menjadi tulang punggung ketahanan keluarga di Lamongan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Yuhronur menyampikan, pemberdayaan kepada 112. 849 warga lansia di Lamongan, dilakukan melalui sejumlah inovasi, meliputi Rosela, program kesejahteraan yang memberikan bantuan sosial dan makanan, kemudian layanan Laserku, yang telah menyasar 3.390 lansia, ditopang 542 posyandu lansia aktif untuk memperkuat budaya hidup sehat di desa.

    “Pemkab Lamongan juga terus memperkuat ruang belajar. Sejak dimulai 2022, sebanyak 197 lansia telah diwisuda, termasuk 50 orang di tahun 2025 yang hadir hari ini. Program ini memberikan pengenalan kesehatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya ke Lamongan, Menteri Wihaji juga melakukan kunjungan ke Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan dan Desa Siman, Kecamatan Sekaran. Kemudian lanjut ke pondok pesantren Al-Fattah Induk dan berdialog dengan para Santri. Keesokan harinya, Jumat (5/12/2025), Menteri Wihaji berkunjung ke pasar tradisional Sekaran dan melakukan diskusi interaktif dengan lansia entrepreneur. [fak/suf]

  • Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan bahwa “kegiatan siluman” yang muncul tanpa tercantum spesifik dalam dokumen acuan, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah terselesaikan.

    Perbaikan pun telah dilakukan sehingga proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar bisa dilanjutkan.

    “Sudah beres mungkin saat ini sudah proses pengajuan ke Gubernur,” ungkap Syahrul pada Kamis (4/12/2025).

    Meski telah direvisi, Syahrul tetap menyoroti soal “kegiatan siluman” tersebut. Menurut Syahrul, semua kegiatan harusnya dicantumkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

    “Ya, harusnya tercantum di RAPBD,” tegasnya.

    Namun kini polemik “kegiatan siluman” itu telah diselesaikan dan dilakukan perbaikan. Sehingga RAPBD Kota Blitar bisa disahkan dan dilanjutkan ke pengesahan Gubernur.

    “Sudah selesai perbaikannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Syahrul Alim secara gamblang menyebutkan dua pos anggaran yang menjadi sorotan tajam legislatif yakni rencana anggaran untuk Sirkuit Sentul dan proyek Wisata Sumber Udel.

    Menurutnya, munculnya alokasi dana untuk program-program ini dalam RAPBD, padahal tidak terperinci di KUA-PPAS, menunjukkan kurangnya penajaman program dan kejelasan posisi anggaran dari pihak eksekutif. Hal ini dinilai krusial agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

    Selain masalah kegiatan yang tidak tercantum, DPRD juga menyoroti keterlambatan dan dinamika kepastian anggaran dari pusat. Syahrul mengungkapkan, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun ini mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan, ketika RAPBD sudah memasuki proses finalisasi, tiba-tiba masih ada tambahan anggaran signifikan dari pemerintah pusat.

    “Bahkan sudah dalam proses APBD, kita masih mendapat tambahan 6,4 miliar dari program stunting,” jelasnya. (owi/ian)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)